Penulis mengingatkan survei kepuasan publik Pemprov NTT bisa saja merupakan gambaran palsu dan angka statistik tidak mewakili kondisi kesejahteraan masyarakat
Momen ketika seorang bupati keluar dari kantornya dengan muka merah, lalu memimpin sendiri barisan penghadang, adalah sinyal kuat bahwa kekuasaan tak lagi dikelola dengan kesadaran
Masalah mendasar di Pulau Kera bukan semata soal rencana relokasi, melainkan cara kekuasaan bekerja—baik secara halus maupun terang-terangan—untuk meminggirkan komunitas pesisir atas nama pembangunan
PT Sumber Jaya Asia sempat menuai kontroversi karena mengantongi izin tambang di kawasan hutan lindung, tetua adat dan lembaga Gereja Katolik menolaknya hingga kini.
Ketika seorang ahli panas bumi UGM berbicara soal pentingnya komunikasi risiko yang berimbang tetapi tidak menyebut satu kata pun tentang gempa picuan — padahal konsensus ilmiah global sudah lama mengakuinya — yang sedang terjadi bukan kelalaian ilmiah, melainkan politik pengetahuan: otoritas akademik dipakai untuk memutuskan bahwa risiko itu boleh ditanggung, oleh orang lain.
Di balik pernyataan itu tersimpan pola lama: mengaburkan tuntutan rakyat, menstigma gerakan yang sah, dan menyiapkan jalan bagi pengetatan ruang sipil.
