Oleh: Eduardo Edwin Ramda
Pemberitaan mengenai Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah jenderal dalam perkara dugaan penyadapan Presiden menyita perhatian publik. Perkara ini perlu diusut secara terbuka. Namun, ada persoalan lain yang tak boleh luput: ketika konflik elite menjadi pusat pemberitaan, penderitaan masyarakat di daerah berisiko tersisih.
Di tengah riuh “perang bintang”, penyintas gempa Flores masih membutuhkan perhatian. Begitu pula warga yang terdampak kebakaran hutan dan masyarakat yang menghadapi polemik pemajakan tukang cukur. Persoalan-persoalan ini tidak menjadi kurang mendesak hanya karena pertengkaran di pusat kekuasaan lebih ramai dibicarakan.
Karena itu, yang perlu ditolak bukan pengusutan perkara, melainkan glorifikasi konflik elite. Publik berhak mengetahui fakta dan menuntut pertanggungjawaban. Tetapi, hak itu tidak boleh menyempit menjadi konsumsi gosip, spekulasi tentang kubu politik, atau pembelaan terhadap tokoh tertentu.
Ukuran kepentingan publik bukan siapa yang menang di istana, melainkan apakah hak dan kebutuhan rakyat tetap diperjuangkan.
Suara Seiren
Riuh itu mengingatkan saya pada kisah Odysseus yang menghadapi nyanyian para Seiren. Setelah mendapat peringatan Kirke, ia meminta awak kapal menyumbat telinga, sementara dirinya diikat pada tiang kapal.
Ia tetap mendengar nyanyian itu, tetapi tidak membiarkannya membelokkan perjalanan. Di situlah letak pelajarannya: mengetahui godaan tidak sama dengan menyerahkan arah kepadanya.
Dalam perkara penyadapan, perhatian publik semestinya diarahkan pada pengawasan institusi, bukan semata-mata pada drama antartokoh.
Pemberitaan Tempo tentang dugaan impor alat sadap atau spyware sudah membuka pertanyaan mengenai transparansi dan penggunaan kewenangan. Pertanyaan itulah yang perlu dijaga: bagaimana kewenangan diawasi, dan bagaimana penyalahgunaannya dipertanggungjawabkan?
Sebaliknya, ketika pemberitaan berhenti pada siapa mengkhianati siapa, perang bintang bekerja seperti nyanyian Seiren: memikat, tetapi mengalihkan arah.
Perdebatan mengenai beban pajak, termasuk PPN atas pembalut, dan kebutuhan penyintas bencana berisiko kehilangan ruang. Masalahnya bukan bahwa konflik elite diberitakan, melainkan bahwa ia dibiarkan mendominasi agenda publik.
Kita tidak perlu menutup telinga terhadap perkara ini. Seperti Odysseus, kita perlu menjaga arah. Pengungkapan dugaan pelanggaran harus tetap berjalan, sementara perhatian terhadap kehidupan warga tidak boleh ikut tersandera oleh pertarungan elite.
Perebutan pengaruh di pusat kekuasaan patut dibaca secara kritis, bukan diperlakukan sebagai tontonan luar biasa. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah konflik itu membuka jalan bagi pembenahan institusi atau hanya mengubah pembagian kuasa. Pergantian posisi antarelite tidak dengan sendirinya menjawab tuntutan warga atas pemerintahan yang bertanggung jawab.
Narasi “matahari kembar” Prabowo–Jokowi, termasuk pembacaan atas kunjungan sejumlah menteri yang sowan ke Solo, dapat menjadi bahan analisis politik.
Namun, kunjungan itu saja tidak cukup untuk membuktikan adanya dua pusat komando dalam kabinet. Tafsir politik harus dibedakan dari fakta yang telah teruji, terlebih ketika digunakan untuk menjelaskan perkara hukum.
Bila batas itu kabur, kritik terhadap kekuasaan mudah bergeser menjadi pilihan kubu. Publik diminta bersimpati kepada satu tokoh dan memusuhi tokoh lain, sementara tuntutan atas transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik tersisih. Di titik inilah konflik elite dapat membelokkan agenda masyarakat sipil.
Jangan Terlena
Masyarakat tidak harus memilih salah satu kubu elite untuk tetap bersikap tegas. Dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diusut; proses hukum harus transparan; kebutuhan warga harus dipenuhi. Ketiga tuntutan itu dapat berjalan bersamaan.
Menolak glorifikasi perang bintang bukan berarti mengecilkan perkara, melainkan menolak menjadikannya satu-satunya ukuran keadaan negeri.
Karena itu, masyarakat sipil perlu mempertahankan agenda yang bertumpu pada persoalan warga, bukan pada nasib tokoh. Jangan sampai kritik terhadap pemerintahan berubah menjadi dukungan tanpa syarat kepada salah satu faksi. Pertanggungjawaban harus dituntut dari siapa pun yang memegang atau menyalahgunakan kekuasaan.
Bagi penyintas gempa di Flores, yang mendesak bukan jawaban atas siapa mengalahkan siapa di Jakarta, melainkan keselamatan, tempat berlindung, dan kepastian penanganan bencana.
Bagi warga yang menghadapi kebakaran hutan atau tekanan biaya hidup, pergantian sorotan politik juga tidak otomatis menyelesaikan masalah. Kebutuhan mereka harus menjadi tolok ukur prioritas negara dan pemberitaan.
Media pun perlu menjaga proporsi: mengawal pengusutan perkara tanpa mengubahnya menjadi serial drama kekuasaan. Ruang pemberitaan harus tetap tersedia bagi suara daerah, penanganan bencana, dan kebijakan yang membebani kehidupan sehari-hari. Yang perlu diperluas ialah pengawasan publik, bukan panggung pertengkaran elite.
Pertanggungjawaban hukum juga tidak boleh digantikan oleh vonis politik. Dugaan penyadapan harus dinilai berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, bukan serta-merta dilabeli makar atau pengkhianatan.
Ketegasan hukum justru menuntut ketepatan: siapa melakukan apa, kewenangan mana yang dilanggar, dan bagaimana pelanggaran itu dibuktikan.
Pada akhirnya, pelajaran Odysseus bukanlah mengabaikan apa yang terdengar, melainkan menolak kehilangan tujuan. Usut dugaan penyadapan, tuntut pertanggungjawaban, dan jangan biarkan suara daerah tenggelam.
Stop glorifikasi perang bintang: nasib rakyat tidak boleh menjadi catatan kaki dalam drama kekuasaan.
Eduardo Edwin Ramda adalah Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
Editor: Ryan Dagur