Oleh: Yeftha Yerianto Sabaat
Perdebatan tentang pembangunan patung “Kristus Memberkati” di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, bukan pertama-tama soal menerima atau menolak simbol agama. Persoalannya ialah bagaimana pemerintah menentukan prioritas pembangunan dan mempertanggungjawabkan manfaat belanja publik.
Metafora “Yudas” dan “Yesus” dalam judul mempertanyakan jarak antara penghormatan terhadap simbol suci dan keberpihakan nyata kepada manusia. Dalam kisah Injil, pengkhianatan Yudas terhadap Yesus berkaitan dengan imbalan uang. Dalam tulisan ini, kisah tersebut menjadi peringatan tentang risiko dipertukarkannya nilai moral dengan kepentingan material atau politik.
Nama Yesus dimuliakan melalui monumen, tetapi keberpihakan kepada sesama dapat tersisih apabila kebutuhan warga dikalahkan oleh kemegahan simbol. “Menjual” bukan tuduhan transaksi harfiah ataupun penyamaan pemerintah dengan Yudas, melainkan kritik terhadap kemungkinan menjadikan simbol suci sebagai pembenaran kebijakan yang manfaat sosialnya belum terbukti.
Karena itu, nilai religius dan kebanggaan daerah tidak membebaskan proyek dari kewajiban membuktikan urgensi, kelayakan, dan keadilan distribusi manfaatnya.
Dari Peletakan Batu Pertama ke Janji Kesejahteraan
Peletakan batu pertama pembangunan patung itu berlangsung pada 5 Oktober 2026 di Tanjung Batu Kong, Desa Hansisi, Kecamatan Semau, dengan target penyelesaian pada 2028. Anggaran pembangunan tahun 2026 sekitar Rp14 miliar, sementara penganggaran tahun berikutnya menyesuaikan transfer dana pusat. Angka tersebut merupakan anggaran satu tahun, bukan total biaya proyek.
Dalam pernyataan Pemerintah Provinsi NTT pada 6 Oktober 2026, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menempatkan patung itu sebagai bagian dari pengembangan wisata religi yang diharapkan membuka kegiatan ekonomi dan peluang usaha warga Semau. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada monumen.
Pernyataan ini memberi dasar pengujian: apakah rancangan, pembiayaan, dan pengelolaan proyek sungguh menghubungkan daya tarik wisata dengan kesejahteraan warga?
Pengujian itu mencakup empat hal: prioritas kebutuhan, distribusi manfaat, akuntabilitas keputusan, dan penggunaan simbol dalam membentuk persepsi keberhasilan pembangunan.
Pertama, uji prioritas, bukan sekadar kemegahan. Dalam anggaran yang terbatas, setiap pilihan pembangunan perlu dijelaskan melalui kebutuhan yang hendak dijawab dan alternatif yang tidak dipilih. Biaya peluang bukan sekadar besarnya belanja untuk patung, melainkan program apa yang kehilangan ruang pembiayaan.
Pemerintah perlu membandingkan manfaat proyek dengan alternatif belanja untuk air bersih, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Pertanyaannya bukan apakah monumen selalu tidak berguna, tetapi mengapa proyek ini layak diprioritaskan.
Pertanyaan tersebut memiliki konteks sosial. Kompas, 7 Oktober 2026, melaporkan kritik mantan Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton yang menyoroti kesulitan akses air bersih bagi warga Semau dan mengusulkan penggunaan anggaran untuk kebutuhan dasar. Kritik itu perlu dijawab melalui pemetaan kebutuhan dan penjelasan pemerintah tentang urutan prioritas, bukan sekadar janji manfaat jangka panjang.
Kedua, buktikan rantai manfaat bagi warga. Janji ekonomi harus dijabarkan menjadi mekanisme yang dapat diperiksa. Patung dapat menarik perhatian, tetapi perhatian tidak otomatis menjadi kunjungan; kunjungan pun tidak otomatis menjadi pendapatan warga.
Apa dasar perkiraan jumlah pengunjung? Bagaimana kesiapan transportasi, air bersih, dan layanan kawasan? Bagaimana usaha lokal memperoleh akses terhadap pasar wisata? Siapa menanggung biaya pemeliharaan jika pendapatan tidak mencapai harapan? Tanpa jawaban yang terukur, manfaat pariwisata masih berupa harapan, bukan hasil pembangunan.
Ukuran keberhasilan harus melampaui selesainya bangunan dan jumlah kunjungan. Indikatornya perlu mencakup pekerjaan bagi warga, keterlibatan usaha lokal, pendapatan yang tinggal di Semau, serta mutu layanan dasar.
Jika penginapan, transportasi, dan pasokan barang lebih banyak dikuasai pihak luar, kegiatan wisata dapat tumbuh tanpa pemerataan manfaat. Risiko ini perlu diantisipasi dengan menempatkan warga sebagai pelaku ekonomi, bukan sekadar penonton di kawasan wisata mereka sendiri.
Ketiga, legalitas tidak menggantikan akuntabilitas. Apabila proyek telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperoleh persetujuan DPRD, dasar prosedural itu tidak menutup pengujian atas prioritas dan manfaatnya.
Persetujuan dokumen menjelaskan tempat program dalam perencanaan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa program tersebut merupakan pilihan terbaik. Publik tetap berhak memeriksa alasan keputusan, anggaran, dan pelaksanaannya.
Tanggung jawab pemerintah dan DPRD tidak berhenti pada pengesahan program. Kajian kelayakan, sumber pembiayaan, tahapan pembangunan, biaya pemeliharaan, serta risiko fiskal perlu dibuka agar warga dapat menilai komitmen anggaran secara utuh.
Pengawasan juga harus menjangkau pengadaan, pengelolaan kawasan, dan pelibatan masyarakat terdampak. Keterbukaan bukan hambatan pembangunan, melainkan syarat agar janji kesejahteraan dapat diuji dan dikoreksi.
Meminta pembuktian manfaat adalah tindakan pengawasan demokratis, bukan penolakan terhadap iman atau identitas daerah. Pemerintah memperkuat legitimasi kebijakannya ketika menjawab keberatan dengan data, bukan menganggap program yang telah disetujui kebal terhadap kritik. Jika kebutuhan lain terbukti lebih mendesak atau kelayakan proyek belum memadai, peninjauan ulang patut menjadi pilihan.
Keempat, jangan biarkan simbol menggantikan ukuran kesejahteraan. Kerangka hegemoni Gramsci membantu membaca dimensi politik proyek: kekuasaan bekerja bukan hanya melalui paksaan, melainkan juga melalui pembentukan persetujuan masyarakat (consent).
Monumen dapat membangun kesan bahwa pemerintah hadir dan bekerja. Persoalan muncul ketika kebanggaan terhadap simbol menggeser perhatian dari biaya, manfaat, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Kerangka ini bukan vonis bahwa pembangunan patung merupakan manipulasi, melainkan alat untuk menguji apakah citra keberhasilan menggantikan penilaian atas kondisi hidup warga.
Kritik simbolik harus berpijak pada cara kebijakan dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, bukan pada dugaan tentang motif pribadi pemimpin. Jika kemegahan ditampilkan sebagai keberhasilan sementara pertanyaan tentang kebutuhan dasar dibiarkan tanpa jawaban, simbol berisiko menutupi persoalan sosial.
Sebaliknya, manfaat yang terbukti dan pengelolaan yang terbuka memungkinkan nilai simbolik berjalan bersama tujuan kesejahteraan. Warisan kepemimpinan perlu dinilai dari perubahan kehidupan warga, bukan hanya dari bangunan yang mudah terlihat.
Simbol Harus Melayani Manusia
Perdebatan ini tidak perlu dikunci menjadi pilihan antara membangun patung dan menolak pembangunan.
Proyek layak dilanjutkan jika urgensinya dapat dijelaskan, manfaat bagi warga dirancang secara nyata, dan pembiayaannya dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengorbankan kebutuhan mendesak.
Jika syarat itu belum terpenuhi, penundaan atau peninjauan ulang bukan sikap antiagama, melainkan kehati-hatian dalam mengelola uang publik.
Makna “Kristus Memberkati” tidak cukup diwujudkan melalui patung yang menjulang. Ia perlu tercermin dalam kebijakan yang menjawab kebutuhan warga, terutama mereka yang paling rentan.
Kritik ini bukan meminta daerah berhenti bermimpi, melainkan menuntut agar mimpi besar memiliki dasar sosial, ekonomi, dan pertanggungjawaban yang kuat.
Di sinilah metafora dalam judul menemukan maknanya: penghormatan kepada simbol suci kehilangan pijakan moral jika mengabaikan manusia yang seharusnya dilayani.
Jangan sampai nama Yesus dimuliakan dalam monumen, sementara keberpihakan kepada sesama dikalahkan oleh kepentingan pembangunan itu sendiri.
Pertanyaan akhirnya bukan seberapa tinggi patung itu akan berdiri, melainkan seberapa nyata kehidupan warga akan membaik. Apakah simbol melayani manusia, atau manusia diminta mengalah demi simbol?
Yeftha Yerianto Sabaat adalah dosen Prodi Ilmu Politik, FISIP Undana
Editor: Ryan Dagur