Floresa.co – Hampir Rp1 miliar uang negara dibelanjakan untuk membangun sistem air minum di Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai.
Setahun setelah proyek selesai, 22 rumah tangga masih belum mendapat air. Yang tersisa, kata seorang pemuda desa itu, hanyalah “pipa dan kran, tapi tidak ada air”.
Pemerintah daerah, DPRD, dan penegak hukum punya waktu, anggaran, dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang konsisten datang justru warga.
Pada 17 November, puluhan warga Paralando bersama mahasiswa GMNI Cabang Manggarai dan BEM Unika St. Paulus Ruteng menyusuri tiga alamat kekuasaan: Kantor DPRD, Kantor Kejaksaan Negeri, dan kantor sementara Bupati di Golo Dukal.
Itu bukan aksi pertama. Sebelumnya mereka sudah meminta aparat mengaudit proyek pada Februari, membantah penjelasan Dinas PUPR, menemui Bupati pada Maret, membawa jeriken kosong ke DPRD pada April, turun lagi pada Mei, dan bersurat kepada Bupati pada 10 November.
Kegigihan itu patut dihormati. Warga Paralando tidak menunggu belas kasihan. Mereka menagih hak dengan cara yang tertib: lewat surat, rapat dengar pendapat, laporan resmi, dan sesekali dengan suara keras di jalan raya.
Mereka juga tidak bekerja dalam kesendirian. Ibu rumah tangga yang menggendong anak sambil mencari air di tengah gempa, pemuda yang berorasi dari atas mobil komando, dan seorang pemudi yang membacakan puisi “Aku Haus” di lobi DPRD sama-sama memberi wajah pada soal yang selama ini hanya hadir sebagai angka di atas kertas.
Pemda: Tidak Tahu, Tidak Cek, Tidak Bertanggung Jawab
Pada 17 November, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Petrus Caelestinus Masangkat menerima massa dan berkata, “Saya tidak tahu datanya. Bertanggung jawab, pasti.”
Dua kalimat itu saling meniadakan. Bagaimana seorang pejabat bisa bertanggung jawab atas persoalan yang datanya tidak ia ketahui, padahal warga sudah delapan bulan bersurat, bertemu Bupati, dan turun ke jalan?
Soal dugaan korupsi, ia menjawab itu “ranahnya Inspektorat”, padahal laporan hasil pemeriksaan Inspektorat sudah berada di meja Bupati sejak bulan lalu.
Soal meteran air kedua di rumah Kepala Desa, ia mengaku pemerintah tidak mengecek lagi setelah rapat dengar pendapat dan menyerahkannya kepada pemerintah desa.
Janji yang ditinggalkan tanpa pemantauan bukan kebijakan, melainkan pembiaran.
Pada hari yang sama, menurut informasi Floresa, Bupati sibuk rapat bersama Forkopimda soal Jalan Sehat dalam rangka HUT NTT di tempat yang sama dengan kantor sementaranya.
Warga yang menempuh jarak dan menanggung panas tidak mendapat pemimpin tertinggi daerah. Tentu, kita tak bisa menganggap jalan sehat itu tidak penting, tetapi daerah yang sehat dimulai dari air yang mengalir ke rumah warganya.
Pertanyaan pokoknya adalah: mengapa sumber air diubah dari Wae Wudak ke Wae Pogo yang debitnya lebih kecil, siapa yang memutuskan, dan siapa yang bertanggung jawab?
Dinas PUPR pernah menyatakan pekerjaan sesuai perencanaan awal, penjelasan yang dibantah warga. Kini, Rp180 juta disiapkan untuk perbaikan, uang baru untuk menambal kegagalan yang belum pernah diaudit secara terbuka.
Memperbaiki tanpa menjelaskan kesalahan sama dengan meminta warga melupakan apa yang terjadi pada uang mereka sendiri.
DPRD: Hadir Saat Butuh Suara, Hilang Saat Warga Butuh Air
Warga Paralando harus berdiri hampir satu jam di depan gerbang sebelum Ketua DPRD Paulus Peos keluar, dikawal polisi dan Satpol PP. Anggota dewan dari daerah pemilihan Reok, Reok Barat, Cibal, dan Cibal Barat, yang suaranya dulu diminta di kampung-kampung itu, harus ditagih agar mau menemui para pemilihnya.
Pemuda Paralando mengatakannya tanpa basa-basi: “Kami sudah muak lihat kalian.” Itu bukan sekadar kemarahan. Itu penilaian warga terhadap wakil yang hanya akrab dengan mereka menjelang Pemilu.
Dewan menjawab bahwa urusan teknis bukan ranah DPRD, dan Paulus berulang kali menyatakannya. Jawaban itu menghindari tugas. Fungsi pengawasan dewan atas penggunaan anggaran adalah mandat yang mereka sumpahkan dan dibiayai uang rakyat.
Wakil rakyat tidak harus menjadi insinyur, tetapi wajib memanggil dinas, kontraktor, dan konsultan, menuntut dokumen perencanaan, dan menjelaskan kepada pemilih mengapa air tidak mengalir.
Rapat dengar pendapat dan permintaan audit kepada Inspektorat pada Mei patut dicatat. Namun enam bulan kemudian, Paulus sendiri mengaku tahu bahwa sekitar 20-an keluarga belum mendapat air. Tahu, tetapi belum ada hasil audit yang dibuka ke publik. Rapat tanpa tindak lanjut hanya menghasilkan notulen.
Pada hari aksi itu pula, para wakil rakyat sedang membahas APBD 2027, uang rakyat yang akan dibelanjakan tahun depan, sementara warga yang gagal menikmati uang tahun lalu diadang barisan polisi di depan ruang sidang.
Dewan yang rajin hadir di panggung kampanye tetapi sulit ditemui di tengah penderitaan warga kehilangan hak untuk disebut perwakilan.
Kejaksaan: Jangan Menunggu Massa Datang
Laporan yang diserahkan kepada Kepala Kejari Manggarai, Deddi Diliyanto, meminta penelusuran menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban proyek.
Permintaan itu masuk akal dan sudah semestinya dijawab dengan langkah yang terukur dan terbuka.
Pada hari yang sama, massa juga menagih penetapan tersangka dalam dugaan korupsi lain yang menyeret Kepala Dinas Kesehatan Manggarai.
Dua tuntutan itu menunjukkan hal yang sama: warga kehilangan keyakinan bahwa penegakan hukum bergerak tanpa didorong tekanan publik.
Kejaksaan perlu membuktikan sebaliknya dengan menyampaikan perkembangan penanganan laporan secara berkala kepada pelapor dan publik.
Pelajaran bagi Flores
Kasus Paralando hanya contoh kecil, tetapi pesannya besar. Proyek publik bukan hadiah dari penguasa. Ia dibiayai pajak, dan warga yang membayarnya berhak tahu ke mana uang itu pergi dan apakah hasilnya mengalir ke rumah mereka.
Seorang pemuda Paralando mengatakan, “Kami menuntut hak kami, karena kami juga membayar pajak.”
Kalimat itu sederhana, tetapi memuat seluruh dasar kewargaan.
Gerakan berbasis warga memang tidak mudah. Ia melelahkan, memakan biaya, dan sering dijawab dengan janji. Namun, Paralando menunjukkan beberapa hal yang dapat ditiru warga di tempat lain di Flores: mendokumentasikan masalah dan menyusunnya menjadi laporan resmi, menempuh semua jalur yang tersedia secara berurutan, menggandeng mahasiswa dan elemen lain agar suara tidak berhenti di satu desa, dan terutama tidak berhenti sebelum air benar-benar mengalir.
Kepada warga Paralando: jangan berhenti. Kepada Pemda: jawab pertanyaan warga dengan data, bukan dengan “tidak tahu”. Kepada DPRD, penting dicatat bahwa kursi di gedung itu dipinjamkan oleh rakyat dan bisa ditarik kembali pada Pemilu berikutnya. Kepada Kejaksaan, kita menunggu langkah yang terang.
Warga Paralando sudah melakukan bagian mereka. Kini giliran negara melakukan bagiannya.


