Floresa.co – Warga Paralando, Kecamatan Reok Barat, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai segera menelusuri persoalan proyek air minum di desa mereka, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya pada Juli-November 2025.
Desakan itu tercantum dalam laporan yang diserahkan warga bersamaan dengan unjuk rasa di Kantor Kejari pada 17 November.
Puluhan warga yang membawa nama Gerakan Rakyat Peduli Desa (GRPD) Paralando bergabung bersama mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Katolik St. Paulus Ruteng.
Dalam salinan surat yang diperoleh Floresa, aliansi warga dan mahasiswa menyatakan pengaduan tersebut untuk “mengawasi penggunaan keuangan negara serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.”
Mereka meminta Kejaksaan “menelusuri proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pembayaran, serta pertanggungjawaban proyek berdasarkan dokumen yang sah.”
Permintaan lainnya adalah memeriksa kesesuaian dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kontrak, hasil pekerjaan fisik, dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.
Proyek uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) serta penambahan sumur dalam terlindungi (broncaptering) di Desa Paralando menelan anggaran Rp973 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2025.
Pengerjaannya dilakukan oleh CV Wela Tedeng milik Belasius Turuk. CV Dongkar Dola Konsultan berperan sebagai konsultan perencana, sementara CV Buana Dirga Konsultan sebagai konsultan pengawas.
Desak Periksa Dinas PUPR dan Kontraktor
Setelah pengerjaannya selesai pada November tahun lalu, instalasi air minum itu tidak berhasil mengalirkan air ke seluruh rumah tangga. Menurut warga, terdapat 22 rumah yang sama sekali tidak mendapatkan akses air dari proyek tersebut.
Warga mengatakan akar persoalannya terletak pada perubahan titik sumber air dari Wae Wudak ke Wae Pogo.
Jarak sumber mata air Wudak sekitar tiga kilometer dari permukiman, sementara Pogo hanya sekitar satu kilometer, hal yang diduga menjadi alasan kontraktor mengotak-atik perencanaannya.
Namun, kenyataannya, debit air di Pogo lebih kecil, membuat proyek itu gagal memenuhi kebutuhan seluruh warga desa, terutama di Dusun Piso dan Langkas.
Karena itu, warga mendesak Kejari menelusuri alasan perubahan sumber air dari Wudak ke Wae Pogo, “termasuk dasar teknis, proses pengambilan keputusan, dan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan.”
Mereka juga meminta jaksa memeriksa pihak-pihak terkait proyek tersebut, mulai dari petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pelaksana kegiatan, pengawas pekerjaan, dan pihak lain sesuai kewenangan.
Warga mendesak jaksa segera “menelusuri hasil pemeriksaan atau audit Inspektorat Kabupaten Manggarai serta tindak lanjut rekomendasinya melalui mekanisme sesuai ketentuan hukum.”
“Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, menindaklanjuti melalui proses hukum sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan,” kata mereka.

Tagih Janji DPRD: “Kami Sudah Muak Lihat Kalian”
Aksi aliansi warga dan mahasiswa semula dimulai dengan konvoi dari Sekretariat GMNI, melewati Kampus Unika St. Paulus, lalu menuju Kantor DPRD di Jalan Diponegoro.
Unjuk rasa tersebut merupakan yang kedua kalinya setelah aksi serupa pada 21 April. Kala itu sejumlah ibu rumah tangga dari Dusun Piso membawa jeriken kosong ke halaman Kantor DPRD dan Kantor Bupati. Aksi lainnya dilakukan pada 7 Mei.
Warga juga sudah menyurati dan bertemu langsung dengan Bupati Herybertus GL Nabit untuk meminta penyelesaian masalah tersebut. Upaya terakhir dilakukan dengan bersurat kepada Bupati Nabit pada 10 November.
Di jalan raya depan Kantor DPRD pada 17 November, seorang pemuda Desa Paralando mengatakan dari atas mobil komando bahwa kedatangan mereka bertujuan “mencari dan menuntut keadilan.”
“Bahkan ibu yang masih menyusui juga berani datang ke sini. Kami menuntut hak kami, karena kami juga membayar pajak,” tegasnya.
Ia berkata, dana yang bernilai hampir Rp1 miliar untuk proyek itu hanya menyisakan pipa dan kran, “tapi tidak ada air.”
Pemuda lainnya berkata kedatangan mereka “membawa aspirasi, membawa keluh kesah dan menuntut keadilan.”
“Jangan merampas hak-hak rakyat. Kami minta tolong sekali lagi, supaya anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Reok, Reok Barat, Cibal dan Cibal Barat langsung bertemu kami. Kami sudah muak lihat kalian,” katanya.
Ia berkata, berbagai upaya warga menemui dan berbicara dengan DPRD tak kunjung membuahkan hasil.
Dalam aksi tersebut, mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Jangan Cuma Bangun Proyek, Pastikan Air Benar-Benar Mengalir” dan “Janji Pemimpin Mengalir Lebih Deras Daripada Air ke Rumah Rakyat.”
Spanduk lainnya bertulis “Kejaksaan Jangan Tutup Mata! Telusuri dan Periksa Fakta Proyek Air Bersih Paralando.”

Upaya Masuk ke Gedung DPRD
Unjuk rasa tersebut berlangsung di tengah sidang Badan Anggaran yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Merespons desakan massa yang selama hampir satu jam meminta bertemu para pimpinan dan anggota dewan, Ketua DPRD Paulus Peos akhirnya hadir di depan gerbang, dikawal ketat aparat kepolisian dan SatPol PP.
“Saya ingat, tanggal 27 Mei 2026 telah turun langsung [ke Paralando]. Akhirnya kami tahu bahwa ada sekitar 20-an KK belum teratasi air minum,” katanya.
Paulus mengklaim, usai mendengarkan tuntutan dalam unjuk rasa pada 7 Mei, mereka mengundang warga untuk RDP sehari kemudian.
Salah satu rekomendasi RDP tersebut, katanya, adalah pengalokasian anggaran baru senilai Rp180 juta untuk perbaikan proyek secara menyeluruh sebelum akhir tahun ini.
Namun penjelasan Paulus tak memuaskan massa yang terus menerus memintanya menjelaskan upaya DPRD menelusuri kegagalan perencanaan hingga perubahan titik lokasi mata air oleh kontraktor.
Paulus juga berulangkali menyatakan urusan teknis bukan ranah DPRD.
Seorang ibu rumah tangga yang berkesempatan berbicara di hadapan Paulus mengatakan dalam bahasa Manggarai bahwa DPRD “harus kasihan pada keadaan warga.”
“Danong dami sengsara wae ho’o gah. Layan koe mai dami ho’o lite,” katanya: “Sudah dari dulu kami sengsara karena masalah air. Tolong layani kedatangan kami sekarang.”
Ia juga berkata perempuan Desa Paralando harus menggendong anak sembari mencari sumber air di tengah kondisi bencana gempa bumi yang belum berakhir sejak 15 Agustus.
Di tengah situasi itu, Sekretaris Dinas PUPR, Aristo Harmin Hadir, yang berdiri di samping Paulus menjelaskan kepada massa bahwa anggaran Rp180 juta untuk perbaikan proyek tersebut sudah dicairkan, “dan sekarang sedang proses pemesanan pipa.”
Aristo mengklaim petugas teknis PUPR sudah memastikan dana tersebut dapat mengalirkan air bagi 22 rumah tangga yang belum mendapatkan sambungan.
Massa yang tak puas dengan respons Paulus dan Aristo berupaya menerobos barisan polisi untuk masuk ke halaman Kantor DPRD. Beberapa warga tampak mengangkat dan memukul jeriken sebelum akhirnya menemui para anggota dewan yang lain.
Saat tiba di lobi kantor, barisan polisi kembali mengadang massa dengan alasan sidang Badan Anggaran masih berlangsung.
Namun, beberapa mahasiswa yang bolos dari adangan itu tetap sampai ke depan ruangan sidang, meminta rapat tersebut dihentikan sementara agar para anggota dewan menemui massa.
Pertemuan dengan massa akhirnya berlangsung di lobi kantor tersebut sekitar pukul 13.10. Anggota dewan yang hadir di antaranya Paulus Peos, Ketua Komisi C Klementinus Malis, Adventinus Mbejak, Yoakim Jehati dan Arlan Nala.
Di hadapan mereka, Skolastika, seorang pemudi asal Desa Paralando membacakan puisi “Aku Haus”.
Beberapa bait puisi itu berbunyi: “Di sini, air bukan sekadar kebutuhan. Ia adalah perjalanan panjang, keringat yang jatuh di sepanjang jalan, punggung yang memikul beban, dan waktu yang habis hanya untuk mencari sesuatu yang seharusnya mengalir ke rumah-rumah kami.”
“Sebab rakyat kecil memang terlalu sering dipaksa menggantungkan harapan pada kata-kata orang yang berkuasa. Angka-angka pun berdiri gagah di atas kertas.”
Usai berdialog, massa aksi tersebut bergerak menuju Kantor Kejari pada pukul 13.45.

Sekda Mengaku Tak Tahu
Di Kantor Kejari, massa tak hanya menyerahkan laporan soal proyek air minum Desa Paralando.
Mereka juga menuntut penetapan tersangka Jefrin Haryanto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang kini terseret dugaan korupsi dana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Manggarai Timur, di mana ia menjabat hingga September tahun lalu.
Usai berdialog dan menyerahkan laporan kepada Kepala Kejari, Deddi Diliyanto, sekitar pukul 15.00, massa bergerak menuju kantor sementara Bupati Manggarai di Stadion Golo Dukal, sekitar lima kilometer sebelah selatan Kota Ruteng.
Di sana mereka menemui Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Petrus Caelestinus Masangkat dan kembali menuntut penyelesaian masalah proyek air minum Desa Paralando.
“Saya tidak tahu datanya. Bertanggung jawab, pasti,” kata Masangkat.
Massa juga menanyakan tindak lanjut kesepakatan untuk mencabut satu dari dua meteran air yang terpasang di rumah Kepala Desa, Lemen Agustinus.

“Kami akan cek lagi, karena setelah kita RDP seterusnya kami tidak cek lagi. Kami serahkan ke pemerintah desa untuk melakukan pencabutan itu,” katanya.
Ia juga berjanji “akan turun lagi” ke Paralando “karena belum ada laporan ke kami bahwa meteran [di rumah kepala desa] masih ada.”
Terkait dugaan korupsi dalam proyek air minum tersebut, Masangkat berkata ia tak bisa berkomentar.
“Itu ranahnya Inspektorat,” katanya, kendati laporan hasil pemeriksaaan sudah diserahkan kepada Bupati Nabit pada bulan lalu.
Editor: Anno Susabun



