Floresa.co – Bagi Maria Teme, ingatan tentang kunjungan Bupati Manggarai Gerybertus GL Nabit ke Poco Leok melekat pada satu seruan: “Bupati kaku.” Perempuan petani berusia 64 tahun itu berasal dari Kampung Lungar, Desa Lungar, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pada Senin, 27 Februari 2023, Nabit untuk pertama kalinya mengunjungi Poco Leok, sebutan bersama bagi sekumpulan kampung adat di wilayah tersebut. Kedatangannya berlangsung di tengah penolakan terhadap proyek perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu.
“Bupati kaku! Bupati kaku! Bupati kaku!” seru Nabit di tengah kerumunan warga yang mengadangnya di persimpangan jalan. Dalam bahasa Manggarai, ungkapan itu berarti “Saya bupati! Saya bupati! Saya bupati!”

Lebih dari tiga tahun kemudian, saat ditemui Floresa di Lungar pada 8 September 2026, Maria mengenang pengadangan itu sebagai salah satu momen penting perlawanan warga terhadap perluasan PLTP Ulumbu ke wilayah mereka.
“Kami tidak peduli kamu mau bupati atau siapapun, kalau mengganggu kami punya tanah maka kami tidak segan-segan melawan,” katanya sembari terus mengumpulkan ingatan untuk diceritakan kembali.
Pengadangan di Poco Leok memperlihatkan persoalan yang juga muncul di Atadei, Kabupaten Lembata: rencana pengembangan energi panas bumi berhadapan dengan penolakan warga yang mempertahankan tanah adat dan ruang hidup. Perselisihan tidak hanya menyangkut lokasi proyek, tetapi juga keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan dan cara pemerintah serta perusahaan merespons penolakan mereka.
Dari Sosialisasi ke Penolakan
Pada 14 Oktober 2026, pengadangan serupa terjadi di persimpangan Petun, jalur utama menuju Desa Atakore, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata.
Puluhan warga, termasuk perempuan dan kaum muda, memenuhi badan jalan setelah mendengar rencana kedatangan tim sosialisasi pengadaan lahan PLTP Atadei dari pemerintah daerah dan PT PLN.
Sosialisasi proyek di Atadei telah berlangsung sebelumnya. Menurut catatan Floresa, pada Agustus 2024 PLN menghadirkan ahli dan praktisi geotermal di halaman Kantor Desa Nubahaeraka, sekitar 42 kilometer di sebelah tenggara Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata.
Rencana proyek Atadei mulai diwacanakan bersamaan dengan penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2268 K/30/MEM/2017, yang ditandatangani Ignasius Jonan.
Pada 27 November 2020, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur menerbitkan izin prinsip proyek tersebut, yang disebut meliputi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) seluas 31 hektare.
Proses pengadaan tanah berlanjut pada 2024. Melalui SK Nomor 631 Tahun 2024, Penjabat Bupati Paskalis Ola Tapobali membentuk Kelompok Kerja Pendamping Pengadaan Tanah untuk penyediaan lahan proyek di Desa Atakore dan Nubahaeraka.
Di Manggarai, proyek Poco Leok direncanakan sebagai perluasan PLTP Ulumbu, yang telah beroperasi secara komersial sejak 2012. Pembangkit itu berada sekitar empat kilometer di sebelah barat Poco Leok.
Seperti di Atadei, sosialisasi proyek Poco Leok semakin intensif sejak 2017. Namun, menurut warga, penolakan tidak muncul sejak awal.
Tadeus Sukardin, petani asal Lungar, mengatakan informasi mengenai survei potensi panas bumi sudah beredar di kalangan tetua kampung pada 1980-an, bersamaan dengan rencana pembangunan PLTP Ulumbu.
Menurut Tadeus, para tetua menyaksikan pengambilan sampel dan percobaan pengeboran di sejumlah titik di hampir seluruh 14 anak kampung. Kegiatan itu dilakukan oleh “orang-orang asing”, termasuk mereka yang mengaku “orang dari Jepang.”
Informasi yang diwariskan para tetua itu kembali menjadi pembicaraan ketika sosialisasi perluasan PLTP Ulumbu ke Poco Leok pertama kali digelar di Kampung Mesir, Desa Lungar, pada 2017. Tadeus mengingat penjelasan yang disampaikan saat itu: “penjelasan perusahaan semua serba baik, tidak ada hal buruk.”
Karena itu, menurut Tadeus, aktivitas survei di sejumlah lokasi, termasuk lahan ulayat dan kawasan dekat rumah warga, pada awalnya tidak mendapat penolakan.
Sikap warga mulai berubah pada 2021, ketika informasi tentang pengeboran panas bumi di wilayah lain di Indonesia dan luar negeri semakin banyak beredar di Poco Leok.
Agustinus Egot, warga Kampung Mesir, mengatakan ia memperoleh informasi tentang kegagalan proyek dan dampaknya terhadap ruang hidup warga di wilayah lain dengan “membaca berita di media, menonton di televisi dan banyak platform video.”
Pada paruh kedua 2021, warga mengadang tim survei PLN yang memasuki Lingko Lapang, lahan ulayat warga Kampung Mocok, Desa Mocok. Mereka menyita peralatan kerja tim dan membawanya ke rumah adat, atau mbaru gendang.
“Alasannya, mereka masuk bagai pencuri ke lahan adat kami,” kata Petrus Jehaput, Tua Adat Gendang Mocok.
Menurut Petrus Jehaput, Tua Adat Gendang Mocok, pengadangan itu mendorong PLN mengadakan tabe gendang di beberapa kampung. Ia menyebut upacara adat tersebut sebagai permintaan maaf atas aktivitas perusahaan di lahan warga tanpa izin.
Tabe gendang diikuti sejumlah sosialisasi lanjutan. Pertemuan juga berlangsung di Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, sekitar 20 kilometer di sebelah utara Poco Leok.
Namun, Servasius Masyudi Onggal, pemuda asal Lungar, menilai keterlibatan warga dalam agenda PLN dan pemerintah semakin terbatas.
“Pada sosialisasi awal, memang semuanya dilibatkan, termasuk kami beberapa tokoh muda,” katanya.
Dalam perkembangannya, pemuda berusia 33 tahun itu mengatakan, “tokoh muda dan beberapa perwakilan masyarakat, perempuan, dan anak-anak sama sekali tidak dilibatkan.”
Ia berkata, “undangan hanya kepada sebagian kecil warga dan tokoh-tokoh penting yang mendukung dan mungkin mendapat keuntungan dari kegiatan ini.”
Di tengah perbedaan sikap warga terhadap proyek, pada 1 Desember 2022 Nabit menandatangani SK Penetapan Lokasi Nomor HK/417/2022.
Keputusan tersebut menjadi salah satu pemicu protes terhadap Nabit pada Februari 2023. Pengadangan itu merupakan aksi ketujuh dalam rangkaian “jaga kampung”, sebutan warga untuk kegiatan menghalangi aktivitas proyek di lahan ulayat mereka.
Pengadaan Lahan dan Eskalasi Konflik
Bagi warga Poco Leok yang menolak proyek, jaga kampung merupakan cara mempertahankan tanah adat, ruang hidup, dan warisan leluhur. Mereka mengaitkan penolakan itu dengan kekhawatiran akan dampak proyek panas bumi yang mereka ketahui dari wilayah lain.
Setelah pengadangan terhadap Nabit, pemerintah daerah, PLN, dan Badan Pertanahan tetap melakukan kegiatan terkait pengadaan lahan. Pengecekan, inventarisasi, dan pematokan berhadapan dengan warga yang menolak menyerahkan wilayah ulayat kepada pihak di luar komunitas adat.
Konflik meningkat pada Juni 2023. Menurut catatan Floresa, konfrontasi fisik saat kegiatan pengukuran lahan menyebabkan warga terluka hingga dirawat di rumah sakit. Seorang perempuan juga melaporkan dugaan kekerasan seksual oleh aparat yang mengawal tim Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan PLN.
Pada Agustus 2023, Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai mengumumkan hasil inventarisasi lahan yang telah diserahkan untuk lokasi proyek.
Hasil inventarisasi itu mendapat keberatan dari empat anak almarhum Gregorius Nahat, warga Kampung Adat Ncamar, selaku ahli waris. Pada 4 September 2023, salah satu anggota keluarga menyerahkan surat keberatan kepada ATR/BPN dan PLN mengenai lahan seluas 697 meter persegi dalam Peta Bidang Tanah Nomor 297/2023. Lahan ulayat tersebut direncanakan menjadi lokasi pengeboran, atau wellpad F.
Meski pengadaan lahan masih diperselisihkan, PLN melanjutkan aktivitasnya di Poco Leok. Warga merespons dengan aksi jaga kampung.
Salah satu lokasi yang diupayakan PLN adalah Lingko Tanggong, lahan ulayat Gendang Lungar. Di Meter, pintu masuk menuju lahan tersebut, konfrontasi antara warga dan aparat berulang hingga 2024.
Pada 2 Oktober 2024, konflik kembali memuncak. Menurut laporan Floresa, empat orang ditahan polisi, termasuk Pemimpin Redaksi Floresa Herry Kabut yang sedang meliput aksi warga. Laporan itu menyebut Herry dianiaya dan disekap di dalam mobil aparat selama berjam-jam.
Setelah kejadian itu, Kanit IV Satuan Intelkam Polres Manggarai, Aipda Hendrikus Hanu, dijatuhi sanksi etik. Menurut laporan Floresa mengenai putusan etik tersebut, ia dinyatakan bersalah menganiaya Herry dan tidak profesional saat mengamankan kegiatan identifikasi serta pendataan awal lokasi proyek.
Perlawanan dari Kampung hingga Lembaga Internasional
Di Atadei, pengadangan pada 14 Oktober 2026 merupakan kelanjutan dari penolakan yang telah disuarakan warga melalui musyawarah, konsolidasi kaum muda, dan unjuk rasa.
Pada 8 Oktober 2024, warga Desa Atakore menggelar musyawarah dan memutuskan menolak proyek. Kekhawatiran utama mereka adalah kerusakan Ina Kar, situs adat penting yang dikenal sebagai “dapur alam”.
Sebulan sebelumnya, pada 10 September, kaum muda membentuk Forum Komunikasi Pemuda Atakore. Forum itu berfokus pada konsolidasi gerakan dan penyebaran pengetahuan tentang dampak proyek, yang saat itu disebut memasuki tahap “identifikasi lahan dan tumbuhan.”
Menurut catatan Floresa, warga di sekitar rencana PLTP Atadei menggelar tiga aksi penolakan pada 2026, termasuk pengadangan pada 14 Oktober.
Pada 16 April, warga berunjuk rasa di depan Kantor Desa Atakore. Mereka mendesak pemerintah desa merevisi surat rekomendasi dukungan terhadap proyek dan menuntut pengembalian tanah ulayat yang telah diserahkan menjadi aset Kementerian ESDM.
Pada 27 Agustus, warga memasang plang dan poster penolakan di sekitar lokasi rencana proyek serta sepanjang jalan masuk menuju Atakore. Salah satu pesannya berbunyi: “Tanah adalah Ibu Kami. Tolak PLTP Atadei.”
Di Poco Leok, penolakan berkembang dari aksi jaga kampung menjadi demonstrasi di Ruteng, Kupang, dan Jakarta. Warga juga mengirim surat kepada lembaga negara dan pendana proyek, Bank Pembangunan Jerman Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Demonstrasi besar pertama di Ruteng berlangsung pada 8 Agustus 2023. Ratusan warga dari 10 gendang, atau kampung adat, mendatangi Kantor Bupati dan Kantor DPRD Manggarai.
Demonstrasi berikutnya berlangsung pada 3 Maret dan 5 Juni 2025. Setelah aksi 3 Maret yang diinisiasi Aliansi Pemuda, Nabit melaporkan sejumlah pemuda kepada polisi atas dugaan perusakan pagar kantor bupati.
Aksi 5 Juni berakhir dengan pembubaran paksa oleh Nabit yang datang bersama massa tandingan. Dalam gugatan terkait kejadian itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang menyatakan Nabit “melanggar hukum” karena “menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum dengan cara melakukan intimidasi serta perkataan yang mengancam penggugat.”
Di Kupang dan Jakarta, kelompok mahasiswa serta diaspora Poco Leok menggelar protes, antara lain di Kantor Polda NTT dan Kedutaan Besar Jerman.
Warga juga menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Pada 24 Agustus 2023, Komnas Perempuan bertemu secara daring dengan perwakilan perempuan Poco Leok untuk mendengar kesaksian tentang dugaan kekerasan fisik, psikis, dan seksual oleh aparat keamanan. Pada 3 Maret 2024, tim Komnas HAM yang dipimpin Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Uli Parulian Sihombing mengunjungi Poco Leok.
Pada September 2024, KfW merespons surat warga dengan mengirim dua utusan tim independen untuk “mendengarkan langsung keluhan warga.” Dalam pertemuan daring dua bulan kemudian, tim tersebut merekomendasikan penghentian sementara proyek. Menurut tim itu, proses yang dijalankan pemerintah dan PLN tidak sesuai dengan standar lingkungan dan sosial internasional.
Pada Juli 2025, warga Poco Leok dan Atadei, bersama belasan komunitas masyarakat adat lain di NTT, menyampaikan keluhan kepada Utusan Khusus Bidang Masyarakat Adat PBB, Albert Kwokwo Barume, yang berkunjung ke wilayah tersebut.
Jejak Penolakan di Poco Leok dan Atadei
Sentuh titik pada garis waktu untuk menuju keterangan peristiwanya di daftar.
Poco Leok Manggarai
Sosialisasi pertama perluasan PLTP Ulumbu ke Poco Leok digelar di Kampung Mesir, Desa Lungar.
Warga mengadang tim survei PLN di lahan ulayat Lingko Lapang, Kampung Mocok.
Bupati Manggarai menandatangani SK Penetapan Lokasi Nomor HK/417/2022.
Warga mengadang Bupati Nabit dalam rangkaian aksi jaga kampung.
Ratusan warga dari 10 kampung adat berunjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Manggarai.
Tim independen KfW mendengar keluhan warga; dua bulan kemudian, tim merekomendasikan penghentian sementara proyek.
Atadei Lembata
Bupati Lembata menerbitkan izin prinsip proyek PLTP Atadei.
Pemerintah daerah membentuk kelompok kerja pendamping pengadaan tanah di Desa Atakore dan Nubahaeraka.
Musyawarah warga Atakore memutuskan menolak proyek karena kekhawatiran akan kerusakan situs adat Ina Kar.
Warga menuntut revisi rekomendasi dukungan pemerintah desa dan pengembalian tanah ulayat.
Plang dan poster penolakan dipasang di sekitar lokasi proyek dan jalur menuju Atakore.
Warga mengadang tim sosialisasi pengadaan lahan di persimpangan Petun.
Sumber: liputan Floresa. Penanda tanggal tidak spesifik diletakkan pada perkiraan waktu dalam tahun atau periode yang disebut.
Proyek Tetap dalam Rencana Pengembangan
Penolakan terhadap proyek panas bumi di Wae Sano, Poco Leok, Mataloko, dan Sokoria di Flores, serta Atadei di Lembata, mendorong Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Masalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi pada Mei 2025.
Pembentukan satgas berlangsung setelah pertemuan Laka Lena dengan Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD, pada bulan sebelumnya. Kleden telah menyatakan penolakan terhadap seluruh proyek panas bumi di wilayah keuskupannya, yang meliputi Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo.
Sementara itu, PLN tetap mengupayakan pengadaan lahan dan pembangunan jalan akses menuju titik pengeboran di Poco Leok, meski tim independen KfW merekomendasikan penghentian sementara proyek.
Pada Mei 2025, PLN meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Sejumlah proyek panas bumi di Flores dan Lembata tercantum sebagai prioritas pengembangan maupun rencana tambahan.
Dalam rencana tersebut, pengembangan PLTP Sokoria berkapasitas 30 megawatt (MW) di Kabupaten Ende ditargetkan selesai pada 2028 dan 2029. Pembangkit yang dikembangkan PT Sokoria Geothermal Indonesia itu disebut baru menghasilkan 8 MW sejak mulai beroperasi pada 2022.
PLTP Ulumbu Unit 5–6 di Poco Leok masuk dalam rencana tambahan, dengan target penyelesaian masing-masing pada 2030 dan 2032. PLTP Mataloko berkapasitas 20 MW di Kabupaten Ngada ditargetkan selesai pada 2031.
PLTP Oka-Ile Ange di Kabupaten Flores Timur, yang mulai memasuki tahap survei lapangan dan sosialisasi, ditargetkan selesai pada 2033 dengan kapasitas 10 MW. PLTP Atadei ditargetkan berkapasitas 2 × 5 MW pada 2030, dengan status WKP “special handling”.
Berbeda Sikap atas Penolakan Warga
Pernyataan pemerintah, perusahaan, dan pendana tentang kelanjutan proyek serta keputusan warga, sebagaimana tercantum dalam reportase.
Perusahaan listrikPLNMenawarkan dialog, tetap mengupayakan proyekBaca pernyataanTutup
Yasir menyatakan pembangunan harus melibatkan masyarakat, transparan, dan menghormati nilai lokal.
Sementara itu, PLN tetap mengupayakan sosialisasi dan pengadaan lahan.
Bupati ManggaraiGerybertus GL NabitMempertahankan keputusan lokasiBaca pernyataanTutup
Nabit mendukung pembangunan proyek Poco Leok dan menolak mencabut SK Penetapan Lokasi.
Ia menyebut listrik sebagai kunci industrialisasi dan proyek sebagai bagian dari Program Strategis Nasional.
Bupati LembataPetrus Kanisius TuaqMengikuti keputusan wargaBaca pernyataanTutup
Tuaq menyatakan keberlanjutan PLTP Atadei harus mengikuti sikap masyarakat:
“Masyarakat tolak, pemerintah juga tolak.”
Ia meminta PLN menjawab keluhan warga.
PendanaKfWMenekankan standar sosial, lingkungan, dan penghormatan terhadap penolakanBaca pernyataanTutup
Diana Arango menyatakan pendanaan bergantung pada pemenuhan standar sosial dan lingkungan internasional.
Menurutnya, jika warga tetap menolak setelah mediasi, keputusan itu harus dihormati.
Sumber: reportase Floresa.
Di Poco Leok, kelanjutan pengadaan lahan juga ditopang pembentukan tim persiapan oleh pemerintah daerah.
Pada Maret 2024, Nabit menandatangani SK Nomor 137 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan PLTP Ulumbu Unit 5–6 berkapasitas 2 × 20 MW. Keputusan itu mencakup wellpad H, I, J, dan jalan akses di Poco Leok, Kabupaten Manggarai.
Di tengah penolakan warga Poco Leok, proses inventarisasi, pengadaan tanah, dan pembayaran ganti rugi kemudian difokuskan di Desa Wewo, kawasan sekitar PLTP Ulumbu.
Hingga Maret 2026, PLN disebut telah membayar ganti rugi kepada 280 pemilik lahan dan menguasai 549 persil. Pembayaran ganti rugi untuk 38 persil lainnya disebut akan menyusul sesuai tahapan pengadaan tanah.
Dialog yang Ditawarkan, Penolakan yang Bertahan
Pada Mei 2025, PLN menyatakan dukungan terhadap satgas yang dibentuk Laka Lena. Perusahaan menyebut penolakan warga sebagai kegelisahan yang harus dihormati dan ditanggapi secara aktif.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusra, Yasir, menyebut pembentukan satgas sebagai momentum untuk membangun kembali dialog yang sehat dan konstruktif. Menurutnya, pembangunan energi baru terbarukan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat, transparansi, dan penghormatan terhadap nilai lokal.
“Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, PLN siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tokoh agama, komunitas adat, akademisi, dan masyarakat sipil guna mencari solusi terbaik secara terbuka dan dialogis,” kata Yasir.
Tawaran dialog itu belum mengubah sikap warga Atadei dan Poco Leok yang menolak proyek tanpa syarat. Di sisi lain, PLN tetap mengupayakan sosialisasi dan mencantumkan proyek-proyek tersebut dalam rencana pengembangan listrik.
Di Lembata, Bupati Petrus Kanisius Tuaq menyampaikan sikap berbeda: keberlanjutan PLTP Atadei, menurutnya, harus mengikuti keputusan warga.
Dalam rapat bersama perwakilan warga setelah pengadangan pada 14 Oktober 2026, Tuaq meminta PLN menjelaskan dan menjawab seluruh keluhan mereka.
“Sikap saya tetap sama. Saya tidak akan menjual tanah adat. Kalau masyarakat sudah menolak, ya harus legowo. Masyarakat tolak, pemerintah juga tolak,” katanya.
“Saya yakin, alam dan Tuhan akan ikut menentukan jadi atau tidaknya geotermal ini,” tambahnya.
Sikap Tuaq berbeda dengan langkah Camat Atadei Marianus Demoor. Pada 14 September, Marianus menandatangani surat yang melarang sosialisasi di rumah ibadah dan meminta penyampaian sikap diberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah desa. Warga menilai ketentuan itu membatasi kebebasan menyampaikan aspirasi.
Menjawab pertanyaan Floresa, Marianus menjelaskan bahwa suratnya diterbitkan “sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menciptakan kondisi yang kondusif”. Ia mengatakan surat itu tidak berkaitan secara khusus dengan penolakan terhadap proyek geotermal.

Warga menduga surat itu berkaitan dengan pertemuan dan sosialisasi yang sebelumnya digelar Keuskupan Larantuka bersama lembaga advokasi Gereja dan kelompok masyarakat. Lembaga yang terlibat antara lain Justice Peace and Integrity of Creation (JPIC) SVD dan JPIC-OFM.
Di Manggarai, ketika pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5–6 difokuskan di Desa Wewo, PLN menjalankan sejumlah program tanggung jawab sosial di wilayah itu: penggilingan padi berbasis listrik, agroforestri, peternakan, penyediaan air minum, dan dukungan pembangunan rumah adat.
Nabit, sementara itu, menyebut konflik proyek Poco Leok sebagai persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah pemerintahannya. Meski mengakui besarnya konflik sosial, ia tetap mendukung proyek.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2026, yang berlangsung pada Maret 2025, Nabit mengatakan proyek Poco Leok harus dibangun. Alasannya, “kunci kemajuan adalah industrialisasi” dan “kunci industrialisasi adalah listrik.”
“Visi kita adalah menjadi supplier energi listrik untuk seluruh Flores,” katanya. Nabit juga mengklaim Manggarai merupakan satu-satunya wilayah dengan potensi panas bumi hingga 40 MW.
Nabit menolak mencabut SK Penetapan Lokasi yang ditandatanganinya pada Desember 2022. Menurutnya, pencabutan sulit dilakukan karena proyek tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Nasional.
“Jika ditanya apakah saya akan mencabut SK? Tidak, saya tidak akan mencabut SK,” katanya dalam audiensi dengan Aliansi Pemuda Poco Leok di Ruteng pada 3 Maret 2025.
Sikap Pendana dan Batas Mediasi
Pada Mei 2025, setelah sebelumnya mengirim tim independen[RD1] , KfW berkunjung langsung ke Manggarai. Bank tersebut semula mengundang maksimal 15 perwakilan warga Poco Leok untuk bertemu di Ruteng pada 22 Mei. Warga menolak undangan itu, yang mereka sebut sebagai “siasat licik agar syarat administrasi pendanaan terpenuhi.”
Dalam surat kepada KfW dan PLN yang salinannya diperoleh Floresa, warga menilai rapat itu diadakan “agar kalian bisa mengklaim bahwa masyarakat telah ‘dilibatkan’ dan ‘didengar’.” Mereka menegaskan: “Sejak awal, sikap kami jelas; menolak proyek geotermal ini.”
Warga menyatakan telah menyampaikan penolakan “berulang kali melalui surat resmi, aksi damai hingga audiensi langsung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Pusat di Jakarta, serta PT PLN.”
Setelah warga menolak undangan tersebut, KfW bertemu dengan sejumlah lembaga advokasi pendamping warga. Perwakilan bank menyatakan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia dalam proyek perluasan PLTP Ulumbu di Poco Leok.
“Kami datang bukan membawa keputusan. Tujuan kami adalah untuk memahami kekhawatiran masyarakat secara langsung,” kata Diana Arango, koordinator sektor energi KfW Indonesia.
Diana menyebut mediasi sebagai strategi bank “untuk mendapatkan informasi langsung tentang situasi di lapangan dan menjamin semua suara warga bisa didengar.”
Jika warga tetap menolak setelah proses mediasi, menurut Diana, KfW akan menghargai keputusan itu.
“Itu adalah hak mereka yang harus dihormati,” katanya.
Setelah pertemuan di Manggarai, KfW mengunjungi warga di sekitar PLTP Mataloko. Dalam pertemuan di Kantor Camat Golewa pada 24 Mei 2025, Diana menegaskan kewajiban PLN memenuhi standar sosial dan lingkungan internasional: “Jika semua standar ini terpenuhi, maka KfW akan terus mendukung dan mendanai proyek ini.”
“Mataloko bukan satu-satunya proyek energi baru terbarukan yang kami danai. Khusus untuk Mataloko, kerja sama kami dengan PLN telah berlangsung sejak 2018 dan terus berlanjut hingga kini,” kata Diana.
Tanah sebagai Warisan Lintas Generasi
Bagi warga Atadei dan Poco Leok yang menolak proyek, persoalannya tetap terletak pada tanah adat dan ruang hidup yang mereka anggap tidak dapat diserahkan. Tawaran dialog dari pemerintah, perusahaan, dan pendana belum mengubah sikap itu.
Saat ditemui di Lungar pada 28 Oktober 2026, Korida Jehanut, petani perempuan, mengibaratkan tanah sebagai sumber kehidupan: “sampai kapan pun tanah seperti tubuh perempuan, dia akan memberi kehidupan jika tubuh itu tidak rusak.”
Agustinus Tuju, tua adat Gendang Nderu di Poco Leok, mengatakan tanah ulayat merupakan warisan lintas generasi yang tidak dapat digadaikan untuk proyek pembangunan.
“Tanah ini bukan milik kami, ini diwariskan lintas generasi. Maka kami berjuang supaya tidak ada proyek besar seperti geotermal di Poco Leok,” kata Agustinus.
Anno Susabun, Elkelvin Wuran, dan Adriani Miming berkolaborasi dalam penulisan laporan ini
Editor: Ryan Dagur



