Pantai Pede di Labuan Bajo Kembali ke Korporasi, Pedagang Diminta Bongkar Lapak

Pemerintah Provinsi NTT menyebut pengadilan telah mengembalikan pengelolaan pantai itu kepada pihak ketiga, dan para pedagang kecil diminta pergi. Putusannya belum bisa diperiksa publik, sementara sengketa atas pantai ini sudah berlangsung sejak akhir 1990-an.

Floresa.co – Saat Floresa mendatangi Pantai Pede pada 14 November, pantai itu ramai. Sebagian pengunjung berenang, sebagian lain duduk-duduk di lapak pedagang.

Siang itu, 31 pedagang berkumpul di lapak milik Suzanty Mesach. Mereka membahas rencana penggusuran yang disampaikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sehari sebelumnya, lalu sepakat membentuk Komunitas UMKM Pantai Pede.

“Kami juga sepakat tetap berada di sini, kecuali kalau memang pemerintah siapkan tempat pengganti untuk kami,” kata Suzanty kepada Floresa seusai pertemuan.

Suzanty berjualan di pantai itu sejak 2013. Di lapak berukuran empat kali lima meter, ia menjual nasi, ikan kuah asam, kopi, dan aneka makanan ringan dari pukul 10.00 hingga 23.00 Wita.

“Kalau sepi, pendapatannya Rp200 ribu. Kalau ramai, pas hari Sabtu dan Minggu, bisa Rp500 ribu. Itu pendapatan kotor,” katanya.

Uang itu ia pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan tiga anaknya. 

“Ada dua orang yang kuliah, yang bungsu masih SD,” kata warga Pasar Baru, Desa Gorontalo itu.

“Kami berjualan di sini karena memang kami lapar. Terus terang ya, ini perut kami yang menuntut untuk kami ada di sini,” tambahnya.

Suzanty Mesach, Pedagang di Pantai Pede sedangkan menyiapkan pesanan dari pengunjung pada 14 November 2026. (Dokumentasi Floresa)

Para pedagang itu kini terjepit di tengah sengketa lahan seluas 31.670 meter persegi yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, investor, kejaksaan, dan pengadilan. 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengembalikan pengelolaan lahan itu kepada pihak ketiga. 

Menurut pejabat setempat, lahan itu kemungkinan diserahkan pada 18 November. Namun, siapa penggugatnya, apa objek gugatannya, dan bagaimana isi putusannya belum dibuka ke publik.

Perintah dari Provinsi

Ketegangan pecah sehari sebelum pertemuan para pedagang. 

Pada 13 November, Murni Mursalin, yang setiap hari berjualan di Pantai Pede, beradu mulut dengan personel Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat yang memerintahkan pedagang membongkar lapak. 

Menurut Murni, perintah itu semestinya disertai penyediaan tempat pengganti, sebab modal usahanya berasal dari pinjaman bank yang masih harus dicicil.

“Kalau seandainya bapak bongkar, terus bagaimana dengan kehidupan kami?” ujar Murni, seperti terekam dalam video berdurasi 2 menit 55 detik.

Murni Mursalin, pedagang di Pantai Pede menyampaikan penolakan terhadap rencana penggusuran lapak pada 14 November 2026. (Dokumentasi Floresa)

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Manggarai Barat, Bernadinus Suwardi, balik mempertanyakan izin berdagang Murni: “Apakah ibu ada izin di kelurahan? Ada yang pungut retribusi?” 

Kepala Satpol PP Manggarai Barat, Yeremias Ontong, mengatakan instruksi agar pedagang membongkar lapak secara mandiri datang dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Provinsi NTT Wilayah Manggarai Barat. 

“Karena tanggal 18 ini kemungkinan diserahkan kepada pihak ketiga,” katanya kepada Floresa pada 14 November. 

Ia tidak merinci apa yang akan diserahkan dan bagaimana caranya.

Yeremias menyebut lahan itu aset Pemprov NTT yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga. Kerja sama itu kemudian bersengketa dan, menurut dia, dimenangkan pihak ketiga. 

Karena itu, Pemprov meminta pemerintah kabupaten menertibkan pedagang. 

“Substansinya tanyakan ke Pemprov,” katanya.

Kepala UPTD, Anjas Pranda, mengatakan pedagang tidak berhak berjualan di sana karena tidak mengantongi izin dari Pemprov NTT. 

Ia mengklaim para pedagang sudah sepakat membongkar lapak secara mandiri setelah sosialisasi tahun lalu. 

“Semua sepakat saat itu,” katanya.

Anjas juga menyebut warga sekitar mengeluhkan aktivitas pedagang yang “sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban.” Ia tidak merinci aktivitas yang dimaksud. 

Pihaknya, kata dia, hanya menjalankan perintah eksekusi dari pengadilan, kejaksaan, dan Pemprov.

Putusan yang Belum Terlihat

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Johny Ericson Ataupah, mengatakan PTUN telah membacakan putusan. 

“Intinya, putusan hukum atas gugatan TUN telah menetapkan aset tersebut dikembalikan ke pihak ketiga yang mengelola sebelumnya,” ujarnya kepada Floresa. 

Ia tidak menyebutkan siapa penggugatnya ataupun keputusan tata usaha negara apa yang digugat.

Floresa tidak menemukan perkara itu di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Kupang. Johny juga belum memberikan salinan putusan yang diminta Floresa. 

“Tanggal 18 akan kami sampaikan. Saat ini [salinan putusan] masih disimpan biro hukum,” katanya.

Johny Ericson Ataupah, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT. (Dokumentasi VictoryNews)

Menurut Johny, kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) selama 25 tahun yang telah disepakati akan dilanjutkan sesuai putusan. 

Ketika ditanya soal model pengelolaannya, ia hanya menjawab, “Nanti bisa bersama PT SIM.” 

Yang ia maksud adalah PT Sarana Investama Manggabar, perusahaan yang pernah memegang kontrak BGS atas Pantai Pede.

Keterangan Johny tidak sejalan dengan pernyataan Anjas. Menurut Anjas, aset itu masih disita Kejaksaan Tinggi NTT dan kerja sama pengelolaannya masih disengketakan. Anjas juga tidak mau menyebut siapa pihak ketiga yang dimaksud. 

“Bukan kewenangan atau ranah saya untuk menyampaikan itu,” katanya kepada Floresa pada 14 November.

Sejarah Panjang Polemik Pantai Pede

Lahan itu semula berstatus Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Deparpostel). Lahan itu terdiri atas SHP No. 10 Tahun 1985 seluas 17.286 meter persegi dan SHP No. 11 Tahun 1986 seluas 14.384 meter persegi. 

Deparpostel menghibahkannya kepada Pemprov NTT pada 1998, sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Nomor KEP/388/M-PSB/1998 tertanggal 22 Desember 1998. Kini, aset itu tercatat dalam SHP No. 3 dan No. 4 Tahun 2012 atas nama Pemprov NTT.

Dalam buku Pede Skandal Korporasi, Rakyat Lawan Penguasa (2016), dijelaskan bahwa hibah itu terjadi berkat campur tangan Feisol H. Hashim. Ia adalah Direktur PT Bajo Putrindo Wisata, yang juga dikenal sebagai Presiden Direktur PT Jaytasha Putrindo Utama (PT JPU). Feisol berencana membangun hotel berbintang dan sarana wisata tirta di sana.

“Gubernur Herman Musakabe ketika itu menyetujui permohonan dari PT JPU untuk mengelola tanah Pantai Pede tetapi dengan syarat agar tanah Pantai Pede ditukar guling dengan tanah milik PT JPU,” demikian menurut buku tersebut.

Musakabe menjabat pada 1993–1998. Setelah ia tidak lagi menjabat, rencana itu tak terlaksana dan Feisol gagal mendapatkan aset tersebut.

Pada 2012, di masa Gubernur Frans Lebu Raya, pengelolaan aset itu diserahkan kepada PT SIM melalui kerja sama BGS selama 25 tahun. 

Sejumlah elemen masyarakat menolak privatisasi itu. Mereka menuntut Pantai Pede tetap menjadi pantai publik dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sesuai Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat. 

Tuntutan itu tak dihiraukan dan kerja sama tetap berjalan. Feisol sendiri mempertanyakan kerja sama itu lewat surat tertanggal 4 April 2016.

PT SIM menguasai aset itu sejak 2014 dan membangun Hotel Plago di sana. Namun, perusahaan itu hengkang pada April 2020 setelah Pemprov NTT di bawah Gubernur Viktor Laiskodat memutus kerja sama karena PT SIM tidak membayar sewa lahan Rp250 juta.

Dalam pesan kepada pedagang, UPTD menyebut Pengadilan Negeri Kupang pada November 2023 mengabulkan gugatan perdata PT SIM terhadap Pemprov NTT dan PT Flobamor, badan usaha milik daerah NTT. Pengadilan menyatakan pemutusan kontrak pada 2020 sebagai perbuatan melawan hukum dan perjanjian kerja sama 2014 masih sah dan mengikat.

Kerja sama itu juga terseret kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset. Kejaksaan Tinggi NTT menangani kasus itu sejak 2023, dan penanganannya berujung pada penyitaan aset. 

Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Thelma Debora Sonya Bana, mantan Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah NTT (2011–2014).

Tersangka lainnya adalah Bahasili Papan, komisaris PT Agro Tekno Nusantara (PT ATN), yang menurut dakwaan jaksa merupakan pemegang saham PT SIM serta Lydia Chrisanty Sunaryo dan Heri Pranyoto, direktur PT SIM.

Pada 3 April 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang memvonis bebas keempatnya.

Yang Dipertaruhkan

Bagi pedagang seperti Nur Ekawati, persoalannya bukan soal sertifikat. Warga Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, itu mulai berjualan di Pantai Pede pada 2023 setelah warung makan yang dirintisnya sejak 2014 bangkrut. 

“Berjualan di sini atas kemauan saya sendiri, karena saya ini punya anak, dia butuh uang mau sekolah, butuh makan, kami juga begitu,” kata ibu tiga anak itu.

Di lapaknya, ia menjual makanan ringan, nasi, mi, kopi, dan kelapa muda. Seporsi nasi dihargai Rp15 ribu, kopi Rp5 ribu, dan kelapa muda Rp15 ribu. Ia menghasilkan Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per hari. 

Uang itu ia pakai untuk biaya sekolah anak dan untuk mencicil pinjaman bank yang menjadi modal awal usahanya. Suaminya, yang kini berusia enam puluhan, tak lagi kuat melaut.

“Semua kebutuhan pokoknya dari sini. Di rumah untuk penerangan, untuk bayar air juga dari sini,” katanya.

Nur mengaku kecewa saat mendengar rencana pembongkaran. “Kami mau cari makan di mana lagi kalau bukan di sini,” katanya.

Wilhelmus Misel, yang berjualan di sana sejak 2021, juga menolak pembongkaran. Ia berharap pemerintah membenahi pantai itu tanpa menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. 

“Bagaimana nasib kami kalau diusir?” katanya.

Wilhelmus Misel, pedagang yang sehari-hari berjualan di Pantai Pede, Labuan Bajo saat ditemui Floresa pada 14 November 2026. (Dokumentasi Floresa)

Suzanty berpendapat Pantai Pede adalah ruang publik yang tidak semestinya diserahkan kepada perusahaan. 

Menurut dia, hanya pantai itu yang masih bisa diakses masyarakat umum.

“Kami minta satu saja, tolong perhatikan nasib kami dulu. Arahkan kami ke mana. Kami minta pemerintah juga bisa perhatikan masa depan kami,” katanya.

Editor: Petrus Dabu

Dukung Kami

Ada cerita yang terlalu berisiko untuk diberitakan, korban yang terlalu lemah untuk didengar, dan mereka yang terlalu berkuasa untuk disentuh.
Floresa memilih memberi perhatian pada semua itu. Kami tidak bergantung pada iklan korporasi atau kepentingan politik. Independensi kami dibiayai oleh pembaca yang percaya bahwa kebenaran harus diungkap tanpa kompromi.
Dukung kami untuk terus bertahan. Caranya bisa cek di sini

BACA JUGA

BANYAK DIBACA