Jangan Pandang Bulu: Kelompok Advokasi Desak Polda NTT Usut Laporan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang

Petisi daring Puan Floresta Bicara yang telah diteken ratusan pendukung menuntut penanganan yang transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. LPSK dan UPTD PPA NTT turut mendampingi korban perempuan berusia 21 tahun.

Floresa.co – Desakan agar dugaan pemerkosaan oleh Bupati Kupang, Yosef Lede diusut tuntas datang dari kelompok advokasi perempuan dan lembaga pendamping korban, sejak perkara itu dilaporkan ke Polda NTT pada 12 November.

Sebuah petisi daring yang diinisiasi Sr. Herdiana Randut, SSpS dari Puan Floresta Bicara lewat Change.org mendesak Polda NTT mengusut tuntas kasus ini.

Petisi berjudul Usut Tuntas Kasus Kekerasan Seksual dan Pemerkosaan yang dilakukan oleh Bupati Kupang itu—yang hingga kini telah ditandatangani 500 pendukung—memuat tuntutan agar penanganan perkara dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.

“Kekerasan seksual tidak mengenal batas kekuasaan, namun relasi kuasa seringkali berpotensi membungkam korban,” demikian kutipan dalam petisi tersebut.

Menurut Puan Floresta Bicara, posisi Yosef sebagai kepala daerah harus diperhitungkan dalam penanganan perkara demi memastikan korban tidak menghadapi tekanan saat menempuh proses hukum.

Mereka juga menuntut Polda NTT mengusut keterlibatan pihak lain di luar terlapor, terutama mereka yang diduga membantu membawa korban ke rumah jabatan bupati.

“Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang jabatan dan kedudukan,” tulis mereka dalam petisi tersebut.

Desakan serupa ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas Perempuan agar turut mengawal jalannya perkara sekaligus memberikan pendampingan bagi korban.

Kedua lembaga itu dituntut memastikan hak-hak korban terpenuhi serta keselamatannya terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Yosef adalah Bupati Kupang periode 2025–2030 sekaligus kader Partai Gerindra.

Pendampingan Korban oleh UPTD PPA dan LPSK

Korban melapor bersama keluarganya dengan pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) lewat petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTT. Kini, korban berada di rumah aman untuk mendapatkan perlindungan.

Kepala UPTD PPA NTT, Jeny Widyawati, mengatakan korban mengalami trauma dan tengah menjalani pemeriksaan psikologis.

“Kami sifatnya mendampingi,” katanya.

Jeny tak memerinci kondisi korban maupun kronologi kejadian lantaran perkara itu tengah ditangani kepolisian.

LPSK juga telah menemui korban untuk melakukan asesmen. Kepala Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, menyebut pertemuan pada 13 November itu bertujuan mengidentifikasi kebutuhan perlindungan korban.

“Kami sudah bertemu korban untuk melakukan asesmen, tetapi belum selesai karena kondisi korban drop. Korban mengalami tekanan yang tidak mudah,” katanya pada 14 November.

Salah satu rekomendasi awal LPSK adalah pendampingan oleh psikolog dari Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Anselmus memastikan asesmen akan terus berlanjut dengan mempertimbangkan kondisi korban, sembari menjamin keamanan dan keselamatannya selama proses hukum berjalan.

Dukungan dari Elite Gerindra

Di luar kelompok advokasi, desakan serupa datang dari partai Yosef sendiri. Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, meminta Polda NTT mengusut tuntas laporan tersebut tanpa kompromi.

“Kami meminta kepada Kapolda NTT beserta jajaran untuk bertindak proaktif dalam mengusut tuntas kasus ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual,” katanya pada 14 November.

Habiburokhman turut mendorong kepolisian menahan Yosef jika bukti permulaan sudah cukup, serta menuntut hukuman maksimal sesuai aturan yang berlaku—termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)—apabila ia terbukti bersalah di pengadilan.

Ia menyatakan Gerindra akan memecat Yosef apabila terbukti bersalah dan mendorong pemberhentiannya dari jabatan Bupati Kupang demi menjaga objektivitas penyidikan.

“Tidak ada warga negara yang kebal hukum, dan tidak boleh ada pihak yang mendapatkan keistimewaan atau perlakuan khusus karena status jabatannya,” ujarnya.

Latar Kasus: Laporan ke Polda NTT

Dugaan pemerkosaan itu bermula dari peristiwa di rumah dinas Bupati yang terletak di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada 11 November. Selain rumah dinas di Kota Kupang ini, terdapat satu rumah dinas Bupati lainnya di Oelamasi, ibu kota Kabupaten Kupang, yang berjarak sekitar 50 kilometer.

Sehari kemudian, seorang perempuan berusia 21 tahun bersama keluarganya melapor ke Polda NTT.

Dugaan ini terungkap dalam laporan investigasi Kompas.id pada 13 November.

Menurut salah seorang sumber dalam laporan itu, Yosef awalnya mengiming-imingi korban dengan tawaran pekerjaan. Sumber yang sama menyebut korban dan Yosef masih terhitung kerabat.

Rumah dinas Bupati Kupang yang terletak di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. Rumah ini diduga menjadi lokasi terjadinya dugaan pemerkosaan terhadap perempuan berusia 21 tahun oleh Bupati Yosef Lede pada 11 November 2026. (Dokumentasi Floresa)

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT, Komisaris Besar Nova Irone Surentu, membenarkan laporan tersebut.

“Laporan sudah kami terima dan kini sedang dalam proses penyelidikan,” katanya pada 13 November.

Polisi langsung mendampingi korban menjalani visum untuk mengumpulkan alat bukti.

Kepala Bidang Humas Polda NTT, Komisaris Besar Henry Novika Chandra, membenarkan bahwa korban bersama sejumlah saksi datang ke rumah jabatan usai memperoleh informasi mengenai tawaran pekerjaan.

Di sana, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh terlapor. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak-pihak yang disebut mengajak korban datang ke rumah dinas bupati, tetapi belum membeberkan kronologi lengkap.

Menurut Novika, penyelidikan masih berlangsung, termasuk mencari bukti permulaan yang cukup untuk menentukan status perkara ke tahap penyidikan.

Henry menyebut polisi segera meminta klarifikasi terlapor dan berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2022 untuk memastikan pemenuhan hak korban, sembari mengimbau masyarakat menghormati proses hukum dan menjaga privasi korban.

Tanggapan Bupati Kupang

Ditemui jurnalis di rumah jabatannya pada 14 November, Yosef mengaku menyerahkan sepenuhnya perkara itu kepada kepolisian.

“Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Ditanyai responsnya setelah dilaporkan itu, ia berkata: “Nanti penasihat hukum yang akan menyampaikan.”

Ia juga enggan menjelaskan secara rinci tawaran pekerjaan yang diduga menjadi modus awal pertemuannya dengan korban.

Floresa menghubungi Yosef melalui pesan WhatsApp pada 15 November pukul 09.12 Wita untuk meminta tanggapan atas laporan tersebut, termasuk soal pertemuannya dengan korban di rumah jabatan, tawaran pekerjaan, dugaan kekerasan seksual, dan laporan di Polda NTT.

Pesan itu telah diterima, tetapi hingga berita ini ditulis Yosef belum menanggapi.

Kasus ini mencuat di tengah tingginya angka kejahatan seksual di NTT. Mengutip Tempo.co, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Asti Laka Lena, pada 10 April 2025 menyebut daerahnya berada dalam situasi darurat kekerasan seksual.

Ia mengungkap sekitar 75 persen narapidana di NTT dipenjara akibat kejahatan seksual, dengan 60 persen korbannya anak-anak.

Angka serupa disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT, Maliki, pada 28 April 2025, yang menyebut porsi itu mencakup sebagian besar dari 3.060 warga binaan pemasyarakatan di provinsi tersebut yang terjerat kasus asusila.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, juga menyinggung persentase yang sama dalam pertemuan bersama Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak NTT pada Mei 2025.

Pernah Diberitakan atas Dugaan Penganiayaan pada 2017

Nama Yosef pernah mencuat dalam pemberitaan dugaan kekerasan terhadap perempuan pada 2017, saat ia menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kupang.

Pada 9 Oktober 2017, media SERGAP menerbitkan laporan berjudul Ketua DPRD Kupang Hamili Mahasiswi, Wanti: Dia Juga Sering Pukul Saya. Laporan itu mengangkat kesaksian perempuan bernama samaran Wanti, yang mengaku menjalin hubungan dengan Yosef selama sekitar tiga tahun, memiliki anak laki-laki berusia 1,5 tahun bersamanya, dan tengah mengandung anak kedua.

Menurut Wanti, hubungan itu berawal dari janji Yosef untuk menikahinya, sebelum diwarnai pertengkaran dan dugaan kekerasan fisik.

“Dia juga sering pukul saya,” ujarnya. Ia menunjukkan memar di lengan kirinya yang ia sebut akibat penganiayaan Yosef pada 7 Oktober 2017, dan mengaku takut melapor ke polisi.

Yosef menyampaikan versi sebaliknya. Kepada SERGAP, ia mengklaim justru dianiaya Wanti.

“Muka saya luka, badan memar biru semua. Bekas luka di sekujur tubuh masih ada,” ujarnya.

Wanti menampik sengaja melukai Yosef dan menjelaskan luka itu kemungkinan terjadi ketika ia berupaya menangkis pukulan.

Editor: Ryan Dagur

Dukung Kami

Ada cerita yang terlalu berisiko untuk diberitakan, korban yang terlalu lemah untuk didengar, dan mereka yang terlalu berkuasa untuk disentuh.
Floresa memilih memberi perhatian pada semua itu. Kami tidak bergantung pada iklan korporasi atau kepentingan politik. Independensi kami dibiayai oleh pembaca yang percaya bahwa kebenaran harus diungkap tanpa kompromi.
Dukung kami untuk terus bertahan. Caranya bisa cek di sini

BACA JUGA

BANYAK DIBACA