Floresa.co – Warga Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, kembali meminta kepastian penyelesaian proyek air minum senilai Rp973 juta. Proyek yang dikerjakan pada 2025 itu belum mengalirkan air ke seluruh rumah tangga sasaran.
Warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Desa (GRPD) menyampaikan tuntutan itu melalui surat kepada Bupati Herybertus GL Nabit. Ketua GRPD, Sebastianus Jaya, menyerahkannya melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai pada 10 November.
Dalam salinan surat yang diterima Floresa, GRPD mempertanyakan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp973 juta untuk peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan pembangunan sumur dalam terlindungi (broncaptering) di Desa Paralando.
“Sampai dengan surat ini kami sampaikan, persoalan pelayanan air bersih di tengah masyarakat belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan,” tulis GRPD.
GRPD meminta Nabit menjelaskan hasil audit Inspektorat Daerah yang telah diterimanya pada Juni, termasuk kondisi pekerjaan dan status penyelesaiannya. Mereka juga meminta langkah pemerintah agar warga dapat memperoleh layanan air bersih.
Selain hasil audit, warga menanyakan kepastian anggaran untuk memperbaiki sarana tersebut. Menurut GRPD, pemerintah sebelumnya menjanjikan dana lanjutan.
“Apakah Pemerintah Kabupaten Manggarai masih memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran lanjutan guna menyelesaikan persoalan air bersih di Desa Paralando? Jika ada, kapan realisasi anggaran tersebut akan dilaksanakan?”
GRPD meminta pemerintah menetapkan langkah perbaikan beserta tenggat penyelesaiannya, terutama bagi warga yang belum mendapat akses air bersih.
“Kami meminta agar Bupati Manggarai memberikan jawaban dan tanggapan resmi secara tertulis dalam tempo 3 x 24 jam terhitung sejak surat ini diterima oleh pihak Biro Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai,” tulis GRPD.
“Apabila sampai batas waktu yang telah kami tentukan tidak terdapat jawaban atau tanggapan resmi dari Pemerintah, maka GRPD akan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kehendak masyarakat Desa Paralando, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Surat itu merupakan tindak lanjut dari rangkaian pengaduan dan protes warga sejak awal tahun.
Protes Berulang Sejak Awal Tahun
Proyek tersebut dikerjakan CV Wela Tedeng milik Belasius Turuk pada Juli–November 2025.
Warga mulai memprotes proyek itu pada awal 2026 karena sarana penampungan dan perpipaan belum mengalirkan air ke seluruh rumah tangga sasaran.
Pada Februari, warga meminta aparat penegak hukum mengaudit proyek tersebut. Menurut dugaan warga, perubahan sumber air dari Wudak ke mata air Pogo menyebabkan air tidak dapat mengalir ke seluruh rumah tangga sasaran.
Dua pekan kemudian, petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendatangi Paralando untuk menjelaskan persoalan teknis proyek. Pejabat Pembuat Komitmen, Siprianus Bonso menyatakan pekerjaan telah sesuai perencanaan awal. Penjelasan itu dibantah warga, dan rapat di kantor desa sempat ricuh.
Pada 13 Maret, sejumlah warga menemui Bupati Nabit untuk menyampaikan keberatan. Pemerintah saat itu menyatakan pelaksana proyek telah menyediakan beberapa titik sambungan bersama sebagai solusi sementara.
Lambertus Paput, yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, menyampaikan bahwa tidak semua rumah tangga dapat memperoleh sambungan pada tahap pertama. Pemerintah juga menyampaikan rencana penanganan jangka menengah untuk wilayah yang belum terjangkau.
Warga kembali berunjuk rasa di Ruteng pada 21 April untuk menuntut perbaikan. Sejumlah ibu rumah tangga dari Dusun Piso membawa jeriken kosong ke halaman Kantor DPRD dan Kantor Bupati.
Dalam aksi tersebut, warga menyebut masih ada 22 rumah tangga yang belum mendapat akses air bersih.
Pada 7 Mei, warga bersama elemen mahasiswa kembali menyampaikan tuntutan dalam aksi memperingati Hari Buruh. Sehari kemudian, DPRD Manggarai meminta Inspektorat mengaudit proyek tersebut.
Hasil Audit Belum Dibuka kepada Publik
Saat menghadapi aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Rakyat Demokratik (GRD) pada 4 Juni, Kepala Inspektorat Fransiska N. Ngarung menyatakan audit telah dilakukan sejak pertengahan Mei.
Namun, lembaga tersebut menolak membuka hasil pemeriksaan dengan alasan adanya ketentuan yang membatasi pengungkapan laporan pengawasan.
“Kami tidak bisa menyampaikan itu, kami diatur dengan ketentuan. Apapun hasil di lapangan, kami tak bisa publikasikan,” kata Fransiska di hadapan massa aksi.
Fransiska menyatakan hasil audit hanya akan disampaikan kepada Bupati Nabit.
Pada 24 Juni, GMNI dan GRD menemui Nabit untuk meminta hasil audit dibuka. Dalam pertemuan tersebut, Nabit mengaku belum membaca keseluruhan laporan.
Melalui surat pada 10 November, GRPD kembali meminta kepastian penyelesaian dan berharap Nabit “tidak membiarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian.”
Editor: Anno Susabun
