Floresa.co – Hendrika Viktoria Mayora datang ke Jakarta bukan untuk meminta belas kasihan.

Transpuan asal Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur yang dikenal sebagai Bunda Mayora itu membawa sebuah pertanyaan tentang Indonesia.

Baginya, persatuan tidak cukup menjadi semboyan. Ia ingin tahu apakah semua warga benar-benar mendapat tempat, termasuk mereka yang kerap disisihkan karena dianggap berbeda.

“Ketika Indonesia berkata bahwa kita berbeda-beda tetapi tetap satu, apakah setiap orang benar-benar mendapatkan tempat yang setara di dalam persatuan itu?” katanya.

Pertanyaan itu ia bawa dalam Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, pada 10 November 2026.

Forum bertema “Musim Tersibuk Mengatur Napas” itu juga menghadirkan musisi dan aktivis lingkungan dari Kalimantan Barat, Delly Sape.

Dewan Kesenian Jakarta menyebut forum ini sebagai tradisi untuk memikirkan kembali persoalan sosial, politik, dan kebudayaan Indonesia.

Delly, perempuan Dayak Simpakng yang bergerak di bidang kebudayaan, pendidikan adat, dan advokasi lingkungan, membawakan “Musim Tersibuk Ibu Bumi”. Ia berbicara tentang hutan sebagai ruang hidup masyarakat adat dan ancaman eksploitasi terhadapnya.

Mayora membawakan “Membaca Indonesia dalam Tarikan Benang”. Dari pengalaman menjadi transpuan, ia mengajak hadirin melihat persoalan yang menyentuh banyak warga: diskriminasi, sulitnya mengakses pendidikan dan layanan publik, hak masyarakat adat, serta beban perempuan dalam pembangunan.

Martabat Bukan Hadiah bagi Mereka yang Dianggap Berguna

“Saya adalah warga negara Indonesia. Saya bagian dari keluarga besar bangsa ini,” kata Mayora.

Dari penegasan sederhana itu, Mayora berbicara tentang hak untuk belajar, bekerja, dan ikut mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Hak tersebut, katanya, tidak seharusnya berkurang hanya karena identitas seseorang berbeda dari harapan orang lain.

Ia tidak meminta perlakuan istimewa. Yang ia tuntut adalah hak yang semestinya dimiliki setiap orang tanpa harus memohon berkali-kali.

Karena itu, persoalannya bukan hanya bagaimana masyarakat menerima transpuan. Yang lebih mendasar, menurut Mayora, adalah bagaimana menghormati seseorang tanpa lebih dahulu memaksanya menjadi sama dengan orang lain.

Ia menolak jika hidupnya hanya dijelaskan lewat stigma dan prasangka. Seperti siapa pun, ia memiliki pikiran, perasaan, tanggung jawab, dan cita-cita.

Namun, Mayora juga mengingatkan bahwa penghormatan tidak boleh bergantung pada seberapa banyak seseorang bekerja atau membantu sesamanya. Jabatan, pendidikan, dan kontribusi sosial bukan syarat untuk memperoleh hak.

“Manusia tidak harus membuktikan manfaatnya terlebih dahulu untuk memperoleh haknya sebagai manusia,” katanya.

Hak asasi manusia, menurutnya, justru melindungi orang ketika ia tidak disukai. Hak itu menjaga agar prasangka dan kekuasaan tidak merampas martabatnya.

Perlindungan tersebut harus terasa dalam kehidupan sehari-hari: di sekolah, di tempat kerja, dan ketika warga membutuhkan pelayanan publik. Jika hak hanya indah di atas kertas tetapi sulit dijangkau, pekerjaan negara belum selesai.

Keberagaman yang Selesai Ketika Panggung Ditutup

Untuk menjelaskan jarak antara semboyan dan kenyataan, Mayora membedakan “keberagaman yang dipertontonkan” dari keberagaman yang benar-benar mendapat ruang untuk ikut menentukan kehidupan bersama.

Seseorang bisa diundang ke acara keberagaman, tetapi tetap ditolak ketika mencari pekerjaan. Sebuah komunitas bisa tampil dalam festival budaya, tetapi tidak diajak bicara ketika masa depannya diputuskan.

Keberagaman, katanya, mudah dipuji ketika hadir sebagai tarian, pakaian adat, atau makanan khas.

Ujiannya datang ketika perbedaan hadir dalam tubuh manusia, dalam suara yang mengkritik ketidakadilan, atau dalam tuntutan sebuah komunitas agar haknya dipenuhi.

“Apakah benar kita sungguh mencintai keberagaman, atau hanya mencintai keberagaman yang tidak mengganggu kenyamanan kita?” tanyanya.

Bagi Mayora, jawabannya harus terlihat di luar panggung: dalam anggaran, aturan, sekolah, layanan kesehatan, perlindungan hukum, dan keputusan yang menyangkut hidup warga.

Ia mengajak hadirin memeriksa hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apakah perempuan ikut menentukan keputusan tentang tanah dan sumber air? Apakah fasilitas publik dapat diakses penyandang disabilitas? Apakah anak-anak di wilayah terpencil mendapat kesempatan belajar yang sebanding?

Pertanyaan serupa ia ajukan tentang transpuan: bisakah mereka ikut berperan sebagai warga tanpa identitasnya dijadikan alasan untuk mengurangi penghormatan?

Mayora mengingatkan bahwa tidak semua orang menghadapi hambatan yang sama. Identitas gender dapat bertemu dengan persoalan kemiskinan, disabilitas, sulitnya mendapat pendidikan, dan jauhnya tempat tinggal dari layanan dasar.

Transpuan di kota yang memiliki jaringan dukungan kuat, misalnya, bisa menghadapi persoalan berbeda dari transpuan di desa terpencil.

Itulah sebabnya, menurut Mayora, mengakui perbedaan saja belum cukup. Kebijakan harus berangkat dari kesediaan mendengarkan apa yang benar-benar dibutuhkan warga.

Solidaritas Warga Bukan Pengganti Negara

Pembicaraan tentang solidaritas dekat dengan aktivitas Mayora di Maumere. Dalam salah satu wawancara dengan Floresa, ia menceritakan bahwa setelah kembali pada 2018, ia ikut mendirikan Komunitas Fajar Sikka, wadah kelompok ragam gender dan seksualitas untuk terlibat dalam gerakan sosial.

Melalui komunitas itu, ia turut mendampingi warga adat Nangahale dalam konflik agraria dengan PT Krisrama, korporasi milik Keuskupan Maumere.

Pengalaman di Maumere juga ia bawa ke dalam pidatonya. Di sana, katanya, ia belajar bahwa pertolongan tidak selalu menunggu instruksi.

Warga dan relawan bergerak ketika kebutuhan mendesak datang lebih cepat daripada bantuan yang tersedia.

Seorang anak tidak bisa menunda masa depannya sampai dukungan pendidikan datang. Keluarga yang kehilangan rumah membutuhkan tempat berlindung. Warga yang menghadapi bencana memerlukan pertolongan nyata, bukan hanya simpati.

“Solidaritas masyarakat adalah kekuatan bangsa, tetapi solidaritas tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk melepaskan tanggung jawabnya,” kata Mayora.

Namun, kepedulian warga bukan pengganti kewajiban negara. Pelayanan dasar dan perlindungan, menurut Mayora, harus tersedia secara adil.

“Kita perlu membedakan antara masyarakat yang bergotong royong dan masyarakat yang terus-menerus dipaksa menambal kekurangan sistem,” katanya.

Karena itu, menghargai relawan harus berjalan bersama keberanian bertanya: mengapa kebutuhan dasar belum terpenuhi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang harus diperbaiki agar kesulitan yang sama tidak terus berulang?

Keberhasilan pembangunan, baginya, bukan sekadar banyaknya program. Yang lebih penting adalah apakah orang yang paling membutuhkan sungguh merasakan manfaatnya.

Anak-anak dan Ongkos Kemanusiaan Efisiensi

Mayora mengajak hadirin membayangkan anak-anak yang harus berjalan sekitar dua belas kilometer pulang-pergi untuk bersekolah. Perjalanan menuju kelas saja sudah menjadi perjuangan.

Gambaran itu, katanya, bersumber dari pengalaman dan informasi lapangan. Ia tidak menyebut lokasi sekolah atau jumlah anak yang dimaksud.

Ia meminta agar mereka tidak hanya dilihat sebagai angka dalam laporan. Mereka punya nama, rasa lapar, kelelahan, dan cita-cita.

Dari situ, ia membahas Makan Bergizi Gratis atau MBG. Jika anak-anak di wilayah yang menjadi perhatian belum mendapat manfaatnya, bagaimana sistem memastikan mereka tidak terus tertinggal?

Program nasional, katanya, harus mampu menjangkau mereka yang paling jauh, bukan hanya yang paling mudah dilayani. Ketepatan sasaran, mutu layanan, jangkauan, keterbukaan, dan manfaat nyata menjadi ukuran yang ia tekankan.

Ukuran yang sama ia gunakan untuk membahas efisiensi anggaran. Mencegah pemborosan penting, tetapi mengurangi belanja saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa uang publik telah digunakan dengan baik.

“Anggaran adalah keputusan tentang kebutuhan siapa yang didahulukan dan kesulitan siapa yang dianggap dapat menunggu,” katanya.

Ia tidak menyimpulkan bahwa setiap pengurangan dana desa pasti merugikan warga. Namun, dampaknya harus diperiksa. Apakah layanan dasar tetap berjalan? Apakah kegiatan pemberdayaan masih menjangkau kelompok rentan?

Bagi Mayora, penghematan harus dinilai dari akibatnya terhadap kehidupan warga: apakah mereka tetap bisa belajar, mendapat layanan kesehatan, dan memperoleh perlindungan.

Tanah, Panas Bumi, dan Suara Perempuan

Dari anggaran, Mayora beralih ke tanah. Bagi masyarakat adat, katanya, tanah bukan sekadar milik atau sumber penghasilan. Ia adalah ruang hidup, sumber pangan dan air, tempat mengenang leluhur, serta tempat menjalankan ritual.

Ketika hubungan dengan tanah terganggu, yang terancam bukan hanya penghasilan. Pengetahuan lokal, hubungan antargenerasi, dan tradisi juga dapat ikut terputus.

Dengan cara pandang itu, Mayora membahas panas bumi dan peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Ia tidak menganggap semua proyek geotermal pasti merusak.

Setiap proyek, menurutnya, harus dilihat berdasarkan lokasi, kondisi alam, dokumen lingkungan, kebutuhan energi, dan pengalaman warga terdampak.

Kekhawatiran warga, risiko yang sudah diketahui, dan dampak yang sudah terbukti perlu dibedakan. Namun, keberatan masyarakat tetap harus didengar.

Ia meminta warga mendapat informasi yang cukup, dapat menyampaikan keberatan tanpa intimidasi, dan dilibatkan sebelum keputusan penting dibuat. Kajian lingkungan harus bisa diperiksa. Siapa yang menerima manfaat dan siapa yang menanggung risiko juga harus dibicarakan secara terbuka.

Perempuan mendapat perhatian khusus. Menurut Mayora, mereka banyak mengambil peran dalam menyediakan pangan, mengumpulkan air, dan merawat keluarga. Ketika sumber air terganggu atau lahan pangan berubah, pekerjaan untuk menjaga kebutuhan rumah tangga bisa menjadi lebih berat.

“Perempuan tidak boleh hanya diundang untuk menghadiri sosialisasi,” katanya. Mereka harus bisa ikut memengaruhi keputusan, bukan sekadar mendengarkan penjelasan tentang rencana yang sudah dibuat.

Begitu pula masyarakat adat. Mereka tidak boleh hanya dipandang sebagai penerima ganti rugi setelah keputusan diambil. Mereka memiliki pengetahuan dan kepentingan atas masa depan ruang hidupnya. Karena itu, pembicaraan tentang energi dan investasi harus berjalan bersama perlindungan alam, hak masyarakat adat, dan keadilan bagi perempuan.

“Energi yang dihasilkan untuk masa depan tidak boleh dibangun dengan mengabaikan manusia yang hidup hari ini,” katanya.

Keragaman Gender dan Ingatan Kebudayaan

Bagi Mayora, merawat kebudayaan juga berarti memeriksa cara masyarakat memperlakukan manusia. Warisan budaya bukan hanya rumah adat, kain, tarian, musik, dan ritual. Ia juga hidup dalam cara masyarakat mengenali identitas dan membangun hubungan.

Dari perjumpaan di Bone, Papua, dan Maumere, ia belajar bahwa masyarakat tidak selalu memahami gender dengan cara yang sama. Namun, pengalaman komunitas tidak boleh disamakan hanya karena tampak serupa dari luar.

Setiap komunitas punya sejarah, istilah, dan nilai sendiri. Cerita mereka, menurutnya, harus didengarkan dengan menghormati pengetahuan setempat, bukan dipaksakan mengikuti istilah yang tidak sesuai dengan pengalamannya.

Mayora tidak mengatakan bahwa semua kebudayaan tradisional selalu menerima setiap identitas. Ia meminta publik membuka diri: boleh jadi pengalaman dan pemahaman tentang gender lebih beragam daripada yang selama ini diakui.

“Kebudayaan tidak seharusnya dijadikan alat untuk membungkam pengalaman manusia,” katanya.

“Saya tidak hadir untuk menghapus tradisi,” katanya. Ia ingin ikut membicarakan bagaimana tradisi dipahami dan diwariskan tanpa menjadikan seseorang sasaran penghinaan.

Untuk menjelaskan gagasan itu, Mayora kembali pada tenun ikat Flores. Motif Nagalalang menjadi inspirasinya untuk membicarakan keutuhan bangsa. Ia tetap mengingatkan bahwa makna khusus motif tersebut perlu dihormati menurut pengetahuan penenun dan komunitas pemiliknya.

Sebagai renungan pribadi, ia melihat tenun sebagai pengingat bahwa perbedaan tidak harus dihapus agar sebuah kain menjadi utuh. Begitu pula dalam kehidupan bersama.

Setelah Pidato, Apa yang Harus Berubah?

“Apa yang harus dilakukan setelah pidato kebudayaan ini selesai?” katanya.

Bagi Mayora, niat baik harus berlanjut menjadi keputusan, aturan kerja, dukungan anggaran, dan tanggung jawab yang jelas. Kelompok rentan perlu diajak bicara sejak awal, bukan ketika keputusan hampir selesai.

Warga, katanya, perlu tahu bagaimana anggaran diprioritaskan, siapa yang mendapat manfaat, dan wilayah mana yang belum terjangkau. Pelayanan publik harus dijalankan tanpa diskriminasi, dengan tempat mengadu yang aman bagi mereka yang mengalami masalah.

Partisipasi tidak cukup diukur dari banyaknya orang yang hadir dalam pertemuan. Yang penting adalah apakah pendapat mereka didengar, dipertimbangkan, dan bisa mengubah keputusan. Satu orang dari kelompok rentan juga tidak otomatis mewakili seluruh pengalaman komunitasnya.

Mayora juga mengingatkan tanggung jawab ketika menceritakan kehidupan warga. Martabat, privasi, persetujuan, dan keamanan mereka harus dijaga. Cerita masyarakat adat tidak boleh diambil tanpa menghargai pemilik pengetahuan dan konteksnya. Penderitaan bukan tontonan untuk membuat orang terharu.

“Bangsa tidak berubah hanya karena kita tersentuh oleh sebuah cerita,” katanya. “Bangsa berubah ketika cerita itu membuat kita bersedia mengubah keputusan, memperbaiki kebijakan, dan mengambil tanggung jawab.”

Tuntutan Kesetaraan di Tengah Tekanan terhadap Minoritas

Seruan Mayora tentang penghormatan dan perlindungan warga hadir di tengah tekanan terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. Sejumlah laporan organisasi HAM pada 2026 menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menyentuh keselamatan, pekerjaan, dan pendidikan.

Dalam pernyataan 17 Juli 2026, Amnesty International Indonesia menyebut sedikitnya 10 transpuan menjadi korban pengejaran dan kekerasan dalam tiga peristiwa terpisah di Kota Bogor selama dua bulan sebelumnya.

Menurut Amnesty, pelaku merekam serangan itu dan menyebarkannya di media sosial. Sejumlah korban mengalami luka dan trauma, bahkan takut mencari nafkah. Organisasi tersebut mendesak pengusutan pelaku dan perlindungan bagi korban.

Di lingkungan pendidikan, Human Rights Watch dalam laporan 7 Juli 2026 menyebut setidaknya 10 universitas negeri menerapkan aturan diskriminatif dan membatasi pembahasan tentang keragaman gender serta seksualitas.

Organisasi itu juga mencatat intimidasi, penyebaran data pribadi, dan penguntitan terhadap pengelola pers mahasiswa Universitas Indonesia setelah mereka memberitakan pelanggaran hak kelompok LGBT di kampus.

Tekanan juga mendapat sorotan dalam kebijakan negara. Pada 21 Agustus 2026, ILGA Asia mengkritik Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029, yang menempatkan “penyebaran budaya LGBTQ” sebagai ancaman nonmiliter. Menurut organisasi itu, cara pandang tersebut berisiko memberi pembenaran bagi pengawasan, pembatasan, dan diskriminasi.

Sementara itu, pada 20 Juli 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa negara tidak membenarkan persekusi. Negara, katanya, wajib melindungi setiap warga dari kekerasan dan intimidasi.

Di tengah persoalan itu, pesan penutup Mayora kembali pada hal yang mendasar: ia tidak ingin hanya diundang sebagai simbol keberagaman.

Ia tidak sedang meminta tempat dari luar. Sejak awal, katanya, ia sudah menjadi bagian dari masyarakat.

“Saya ingin hidup dalam Indonesia yang tidak meminta seseorang menghapus dirinya agar dapat diterima,” katanya.

Editor: Ryan Dagur