Oleh: Elias Sumardi Dabur
“Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka.”
Nasihat ibunda Raja Lemuel dalam Kitab Amsal 31:8–9 itu merumuskan hakikat kekuasaan yang paling murni: mandat, fasilitas, dan otoritas diberikan bukan untuk memuaskan kehendak pribadi, melainkan untuk membela mereka yang rentan.
Warga yang datang mencari pekerjaan menaruh harapan pada negara yang semestinya melindungi, bukan memangsa.
Namun, ruang publik Nusa Tenggara Timur (NTT) kini diguncang kabar yang menguji nurani. Pemberitaan media dan desakan kelompok advokasi masyarakat sipil menyoroti laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun.
Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Ia bagian dari fenomena gunung es kekerasan berbasis gender di NTT yang kerap melibatkan figur berotoritas.
Di tengah penyelidikan Polda NTT, ada persoalan yang lebih mendasar daripada pembuktian pasal pidana: krisis etika kekuasaan.
Hukum menjawab apakah suatu perbuatan terbukti. Etika menjawab apakah seorang pejabat layak memegang kuasa itu sejak awal. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan, tetapi juga tidak boleh dipisahkan.
Praduga Tak Bersalah dan Terobosan UU TPKS
Sebagai advokat, saya menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption of innocence): setiap orang yang dilaporkan berhak dianggap tidak bersalah hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Hukum acara pidana bekerja dengan alat bukti, keterangan saksi, visum, dan prosedur formil yang ketat. Kita wajib menghormati dan mengawal kerja penyidik agar fakta terungkap terang benderang tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Namun, asas itu melindungi proses, bukan kekuasaan. Ia tidak berarti publik harus bungkam, apalagi menormalkan dugaan penyalahgunaan jabatan.
Di titik inilah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjembatani jarak antara teks hukum dan suara nurani publik.
Regulasi ini menggeser paradigma: kekerasan seksual tidak lagi dipandang sekadar delik kesusilaan atau urusan privat, melainkan kejahatan terhadap martabat manusia yang kerap berakar pada ketimpangan relasi kuasa.
Jerat Relasi Kuasa dan Perlindungan Korban
Dalam kerangka UU TPKS, ketimpangan posisi antara pelaku dan korban menjadi faktor pemberat pidana.
Jika seorang pejabat publik diduga memanfaatkan otoritas, pengaruh politik, atau tawaran pekerjaan untuk menjebak korban, ancaman pidananya lebih berat daripada pelaku biasa.
Logikanya sederhana: semakin besar kuasa, semakin besar tanggung jawab, dan semakin berat pengkhianatan ketika kuasa itu disalahgunakan.
UU TPKS juga menjamin perlindungan korban dari intimidasi dan upaya membungkam proses hukum.
Tekanan atau bujukan agar korban menerima kompensasi dan mencabut laporan tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi berpotensi dikategorikan sebagai perintangan penyidikan (obstruction of justice).
Mayoritas tindak pidana kekerasan seksual pun bukan delik aduan biasa yang dapat dinegosiasikan atau didamaikan di luar peradilan. Perkara yang sudah dilaporkan tidak bisa dibeli dengan uang atau dibungkam dengan pengaruh.
Etika Publik di Atas Batas Minimal Hukum
Standar etika pejabat publik berdiri jauh di atas batas minimal pasal pidana. Hukum bekerja secara represif: menghukum setelah pelanggaran terjadi. Etika bekerja secara preventif: menjaga agar pemegang kuasa tidak menyalahgunakan posisinya sejak awal.
Pejabat yang hanya bertanya “apakah ini bisa dipidana?” telah gagal memahami hakikat jabatannya. Pertanyaan yang benar adalah “apakah ini pantas?”
Seorang kepala daerah memegang otoritas simbolik, politik, dan administratif yang besar. Warga biasa—terlebih mahasiswi yang datang berharap pekerjaan di tengah sulitnya lapangan kerja—berada pada posisi tawar yang sangat lemah.
Dalam relasi yang timpang itu, kehendak bebas mudah terkikis, sebab penolakan bisa berarti kehilangan harapan.
Jika rumah jabatan, yang dibangun dari uang rakyat sebagai simbol pelayanan publik, diduga menjadi lokasi pemaksaan, runtuhlah batas antara jabatan dan martabat manusia.
Nasihat bagi Raja Lemuel juga mengingatkan agar pemegang kuasa tidak dikuasai hasrat yang merusak pertimbangan jernih (Amsal 31:3).
Jabatan publik menuntut pengendalian diri yang luar biasa, sebab setiap tindakan pemimpin membawa dampak moral bagi seluruh masyarakat.
Mengawal Keadilan, Menagih Akuntabilitas
Pada akhirnya, proses hukum di Polda NTT akan menjawab persoalan benar atau salah secara yuridis melalui UU TPKS maupun KUHP.
Namun, publik NTT tidak boleh menjadi penonton pasif yang menunggu palu hakim diketuk. Diamnya publik adalah ruang paling nyaman bagi impunitas.
Pengawalan itu menuntut tiga hal: penyidikan yang transparan dan bebas intervensi, perlindungan korban dari segala bentuk tekanan, serta pemulihan psikologis dan keamanan korban secara menyeluruh.
Ia harus datang dari masyarakat sipil, akademisi, media, hingga lembaga perlindungan saksi dan korban.
Apa pun muara proses hukumnya, peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku jabatan di daerah ini.
Kekuasaan adalah titipan publik yang rapuh. Ketika nurani tak lagi menjadi kompas, takhta setinggi apa pun kehilangan kehormatannya di hadapan rakyat.
Elias Sumardi Dabur adalah advokat dan kolumnis.
Editor: Ryan Dagur


