Kejari Manggarai Janji Dalami Keterlibatan Bupati Nabit dalam Dugaan Korupsi DP3AKB Manggarai Timur

“Terkait itu nanti kita dalami, apakah memang betul ada aliran dana,” kata Kasi Pidsus Kejari Manggarai.

Floresa.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai menyatakan akan mendalami keterlibatan Bupati Herybertus GL Nabit dalam dugaan korupsi yang melibatkan anak buahnya, Kepala Dinas Kesehatan Jefrin Haryanto.

“Terkait itu nanti kita dalami, apakah memang betul ada aliran dana,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari, A.A. Ngurah Wirajaya kepada wartawan usai unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ruteng pada 17 November 2026.

Ia berkata setiap fakta dan informasi dari keseluruhan proses pengusutan, termasuk dari hasil pemeriksaan saksi akan ditelusuri lebih lanjut untuk membuktikan “ada atau tidak kesalahan dan siapa yang harus kita panggil.”

Dugaan korupsi tersebut terkait anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Manggarai Timur, saat Jefrin menjadi Kepala Dinas. Ia kemudian pindah ke Manggarai dan dilantik Nabit menjadi Kadis Kesehatan pada September 2025.

Ngurah berkata, objek penyelidikan dan penyidikan kasus itu mencakup “sangat banyak kegiatan” yang tercatat dalam laporan dinas selama 2024-2025.

Informasi yang diperoleh Floresa menyebut dugaan penyelewengan meliputi dana kegiatan fiktif yang dianggarkan berulang namun hanya sekali dilaksanakan, mark-up hingga belanja yang tidak sesuai realisasi di lapangan.

Dugaan lainnya terkait insentif bidan desa yang belum dibayarkan, dugaan manipulasi data Kampung Keluarga Berencana, serta anggaran pulsa untuk kader Posyandu di 12 desa senilai Rp800 juta yang diduga tidak pernah sampai ke tangan penerima.

Informasi lainnya yang diperoleh Floresa menyebut Jefrin menerima lebih dari Rp1 miliar. Ia dan beberapa pejabat dinas juga disebut sudah mengembalikan 11 persen dari total dana yang hilang ke Inspektorat Manggarai Timur.

Bagaimana Nabit Terseret?

Dugaan keterlibatan Nabit mencuat pada Mei di tengah pengusutan kasus Jefrin.

Saat itu, Siprianus Edi Hardum, akademisi dan pengacara berbasis di Jakarta mengungkapkan dugaannya dalam sebuah pernyataan kepada Viva NTT bahwa dana yang diduga dikorupsi Jefrin mengalir ke isteri Nabit, Meldyanti Hagur.

Menurut Edi dalam berita itu, tindakan Jefrin merupakan “tindak pidana korupsi, bukan kelalaian biasa, bukan wanprestasi.”

Ia berkata, dirinya sudah mendapat informasi bahwa istri Nabit mau melindungi Jefrin “karena informasinya uang hasil korupsi diduga diberikan kepada Hery Nabit agar ia bisa jadi kepala dinas.”

“Kalau melindungi, berarti benar uang itu sampai ke dia,” kata Edi.

Kepada Floresa, Edi menjelaskan bahwa pernyataannya di Viva NTT bermula dari telepon seorang jurnalis saat ia sedang makan siang di Labuan Bajo pada 21 Mei.

Jurnalis itu meminta tanggapannya soal kasus Jefrin, sekaligus menyampaikan informasi bahwa Meldyanti Hagur diduga pernah meminta seorang wartawan menghapus berita tentang dugaan korupsi tersebut dari media tempatnya bekerja.

“Menanggapi informasi itu, saya menduga—tidak menuduh—bahwa dana hasil dugaan korupsi mengalir kepada Nabit dan istrinya,” kata Edi.

Pernyataan Edi lantas membuat Nabit melaporkannya ke Polres Manggarai pada 27 Mei, didampingi istri, keluarga, dan kuasa hukumnya, Siprianus Ngganggu dan Aloysius Selama.

Laporannya, yang diklaim “sebagai pribadi, bukan sebagai Bupati Manggarai”, terkait dugaan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ia menyebut pernyataan Edi sebagai “fitnah yang sangat keji,” menegaskan bahwa dirinya maupun istrinya “tidak pernah menerima uang hasil korupsi dari Jefrin Haryanto.” 

Hingga kini, belum ada informasi lanjutan terkait laporan tersebut. Pada 8 Juli, Dewan Pers merilis keputusan yang menyebut masalah Nabit dan Edi merupakan sengketa pers, bukan perkara pidana umum.

Jefrin Haryanto saat diwawancara Floresa pada 10 Agustus 2026. (Dokumentasi Floresa)

390 Saksi Sudah Diperiksa

Kepala Kejari Manggarai, Deddi Diliyanto mengatakan pada 17 November bahwa pihaknya telah memeriksa 390 saksi dalam kasus ini dan kini tengah menyiapkan panggilan pemeriksaan terhadap Jefrin.

“Tidak ada penghentian [perkara], proses penyidikan masih sedang berjalan,” katanya.

Selain pegawai dinas, saksi juga berasal dari kader posyandu dan bidan di sejumlah kecamatan.

Ia berkata, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan ahli “terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara” dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

“Penegakan hukum ini harus berjalan secara profesional, objektif, transparan dan akuntabel. Itu adalah komitmen kami,” katanya.

Deddi juga mengatakan keterangan yang diperoleh dari para saksi belum cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli. Inilah yang sedang kita dalami,” katanya.

Editor: Ryan Dagur

Dukung Kami

Ada cerita yang terlalu berisiko untuk diberitakan, korban yang terlalu lemah untuk didengar, dan mereka yang terlalu berkuasa untuk disentuh.
Floresa memilih memberi perhatian pada semua itu. Kami tidak bergantung pada iklan korporasi atau kepentingan politik. Independensi kami dibiayai oleh pembaca yang percaya bahwa kebenaran harus diungkap tanpa kompromi.
Dukung kami untuk terus bertahan. Caranya bisa cek di sini

BACA JUGA

BANYAK DIBACA