Oleh: Vano Jemadin
Republik tidak runtuh karena kekurangan diskusi, melainkan karena terlalu banyak orang terdidik yang pandai bicara tetapi takut menguji pilihannya sendiri.
Pada 31 Oktober 2026, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero menyelenggarakan Konferensi Republik bertajuk “Masyarakat Sipil dan Masa Depan Republik: Menggugah Civil Society sebagai Pilar Republik”, dengan seruan “Mari Cari Jalan Keluar dan Mulai Bergerak”.
Konferensi ini menghadirkan intelektual lokal dan nasional, mahasiswa di sekitar Flores, serta unsur masyarakat sipil lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa republik masih punya ruang untuk dibicarakan, dipersoalkan, dan diperjuangkan.
Namun, di tengah semangat itu, saya mengajukan satu pertanyaan yang mendesak: sejauh mana peserta konferensi sungguh menyadari persoalan yang sedang terjadi? Pertanyaan ini tidak lahir dari ruang kosong. Di antara yang hadir terdapat mahasiswa dan warga yang pada pemilu lalu memilih Prabowo-Gibran; bahkan ada mahasiswa yang kala itu mengenakan kaus bertuliskan nama Prabowo.
Setiap warga negara bebas menentukan pilihan politiknya, dan tidak ada yang salah dengan mendukung siapa pun dalam pemilu. Persoalannya muncul ketika pilihan itu berhadapan dengan tanggung jawab intelektual, terutama di kampus yang mengklaim diri sebagai ruang pembentukan daya kritis.
Persoalan itu tampak dalam sebuah diskusi di grup WhatsApp kala itu. Seorang teman yang mengenakan jersey Prabowo tampak sangat yakin dengan pilihannya. Ketika ditanya apa alasan mendasarnya, ia menjawab singkat: hati nurani.
Teman tersebut lalu balik bertanya kepada lawan bicaranya. Jawabannya: Ganjar Pranowo. Jika pilihannya hanya Anies Baswedan dan Prabowo, ia memilih Anies, dengan prinsip minus malum, yakni memilih yang paling sedikit keburukannya di antara alternatif yang tersedia. Prinsip ini tidak berarti pilihan tersebut tanpa cela, melainkan keputusan komparatif di tengah keterbatasan alternatif politik.
Percakapan itu sederhana, tetapi menyingkap persoalan yang lebih besar: bagaimana seseorang sampai pada keputusan politiknya? Apakah pilihan itu lahir dari pertimbangan atas rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, kebijakan, dan tanggung jawab kandidat? Atau lebih banyak dari kedekatan emosional, popularitas, identitas kelompok, atau keyakinan pribadi yang tak pernah diuji secara kritis?
Pertanyaan itu penting bukan untuk menilai siapa yang dipilih. Prabowo, Ganjar, atau Anies hanyalah nama; yang diuji adalah cara berpikir di baliknya. Hati nurani memang bisa menjadi titik tolak, tetapi belum cukup menjadi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pilihan yang tak pernah diuji mudah berubah menjadi loyalitas, dan loyalitas melumpuhkan kritik. Di titik inilah pilihan politik bertemu dengan sikap kritis: warga yang tidak memahami mengapa ia memilih akan sulit mengawasi orang yang dipilihnya.
Di sinilah paradoks kampus tampak: bagaimana mungkin kampus yang mengajarkan filsafat politik, etika politik, demokrasi, HAM, keadilan, dan kebebasan belum berhasil menjembatani pengetahuan filosofis dengan kesadaran politik mahasiswanya? Apakah pengetahuan di ruang kuliah menjelma menjadi sikap politik dalam kehidupan nyata, atau berhenti sebagai bahan ujian, kutipan pemikir, dan perdebatan akademis tanpa keberanian menguji pilihan politik sendiri?
Karena itu, tulisan ini berargumen bahwa sebelum menggugat republik, kampus perlu lebih dulu digugat atas kegagalannya membangun pendidikan politik.
Sebelum Menggugat Republik, Gugatlah Kampus
Kampus bukan sekadar pencetak sarjana. Ia seharusnya melahirkan manusia yang berani mempertanyakan kekuasaan, menguji kebenaran, dan mempertanggungjawabkan pilihan politiknya. Tanggung jawab pendidikan tinggi melampaui penyampaian teori dan pemberian gelar: kampus harus membentuk kesadaran kritis yang menghubungkan pengetahuan dengan realitas sosial dan politik.
Gejalanya tampak dalam keseharian kita. Kita mempelajari teori demokrasi dan bernegara, tetapi belum demokratis dalam menggunakan akal secara bijak. Kita mendiskusikan keadilan, tetapi takut mempertanyakan ketidakadilan. Kita membaca para filsuf politik, tetapi gagal menghidupi gagasan mereka dalam kenyataan di sekitar kita. Akibatnya, pengetahuan filosofis berhenti sebagai wacana akademis dan tidak membentuk cara berpikir maupun sikap.
Karena itu, Konferensi Republik tidak cukup menjadi forum membicarakan masa depan demokrasi, menyampaikan kegelisahan, atau merumuskan seruan perubahan. Seruan “mencari jalan keluar dan mulai bergerak” harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan mahasiswa: kampus itu sendiri.
Pertanyaannya, apakah pendidikan selama ini sungguh menghasilkan warga negara yang mampu menggunakan kebebasan politiknya secara bertanggung jawab?
Bagaimana kita bicara tentang civil society sebagai pilar republik jika mahasiswa sendiri belum memahami alasan pilihan politiknya? Bagaimana kita berharap masyarakat mengawasi kekuasaan jika lingkungan pendidikan belum menumbuhkan keberanian mempertanyakan kekuasaan?
Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi mahasiswa atau mempersoalkan kebebasan mereka memilih. Ia mengingatkan bahwa pendidikan tinggi memikul tanggung jawab moral membentuk manusia yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi mampu menggunakannya secara kritis.
Demokrasi membutuhkan warga yang tidak hanya berhak memilih, tetapi juga mampu menimbang pilihannya secara rasional dan mengawasi kekuasaan setelah suara diberikan. Republik tidak membutuhkan mahasiswa yang fanatik kepada pemimpin, melainkan yang lebih setia pada prinsip demokrasi daripada pada figur politik tertentu. Keberanian mengkritik pemimpin tidak boleh hilang hanya karena ia pernah dipilih. Di situlah tanggung jawab warga negara diuji.
Saya mengajukan sebuah asumsi: kerusakan demokrasi Indonesia hari ini tidak semata disebabkan elite politik. Institusi pendidikan, termasuk IFTK Ledalero, mungkin turut menyumbangkannya melalui kegagalan membentuk kesadaran politik mahasiswa. Asumsi ini bukan kesimpulan empiris dan memerlukan penelitian lebih lanjut, tetapi layak menjadi pertanyaan reflektif: sejauh mana kampus telah membentuk mahasiswa yang tidak hanya memahami demokrasi secara teoritis, tetapi juga menghidupinya dalam pilihan dan tindakan politik?
Membangun Civil Society Harus Dimulai dari Kampus
Gugatan terhadap kampus ini berkaitan langsung dengan tema konferensi. Konferensi Republik mengajak kita menggugah civil society sebagai pilar republik. Namun, masyarakat sipil yang kuat tidak lahir hanya karena banyak orang menghadiri diskusi, menyampaikan pendapat, atau mengkritik pemerintah.
Ia membutuhkan warga yang memiliki kesadaran politik, kemandirian berpikir, dan keberanian mempertanggungjawabkan sikap. Maka, seruan mencari jalan keluar dan mulai bergerak tidak boleh berhenti sebagai slogan; ia harus diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari.
Dalam konteks ini, mahasiswa memikul tanggung jawab moral. Mereka bukan sekadar calon sarjana, melainkan bagian dari masyarakat sipil yang harus mampu mengawasi kekuasaan. Karena itu, kampus tidak cukup membentuk kecakapan akademis; ia perlu membangun kompetensi kewargaan, yakni kemampuan memahami persoalan publik, menilai kekuasaan secara kritis, berdialog, dan mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tanggung jawab ini sejalan dengan pemikiran Otto Gusti dalam buku Filsafat Politik: Dasar-Dasar Kehidupan Bernegara (2026). Ia menjelaskan bahwa filsafat politik selalu bersentuhan dengan kehidupan bersama yang baik (the good political order) dan bergerak dalam dua dimensi: refleksi filosofis atas nilai-nilai dasar, serta analisis terhadap kenyataan politik.
Menurut pemahaman ini, filsafat politik tidak boleh berhenti pada perdebatan tentang negara ideal. Yang terpenting adalah keberanian menguji sejauh mana kenyataan politik mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dalam dunia pendidikan, mahasiswa tidak cukup memahami cita-cita demokrasi; mereka perlu berani menguji praktik kekuasaan dengan nilai-nilai demokrasi yang dipelajari.
Di sinilah persoalan pilihan politik tadi menemukan ujungnya: mahasiswa harus berani mengkritik pemimpin yang pernah mereka dukung. Dukungan politik tidak boleh menjadi loyalitas tanpa batas. Setelah pemilu usai, tanggung jawab warga justru berlanjut: pemimpin tetap diawasi, kebijakannya diperiksa, dan kekuasaannya dikritik ketika menyimpang. Jika seseorang hanya berani mengkritik pemimpin yang tidak dipilihnya dan kehilangan keberanian ketika pemimpin pilihannya keliru, kebebasan berpikirnya masih terbelenggu loyalitas politik.
Di sinilah kampus perlu mengambil peran: menjadi ruang belajar berbeda pendapat tanpa permusuhan, menguji argumen tanpa intimidasi, dan mengkritik kekuasaan tanpa rasa takut. Lebih dari itu, kampus harus bersedia dikritik. Institusi yang mengajarkan kebebasan berpikir tetapi tidak memberi ruang bagi kebebasan itu sedang mempertontonkan kontradiksi dalam praktik pendidikannya.
Pada akhirnya, sebelum menggugat kegagalan republik, kita perlu menggugat kegagalan kampus. Sebelum meminta masyarakat menjadi pilar republik, kita perlu bertanya apakah kampus telah membentuk warga negara yang sadar akan republik.
Konferensi Republik semestinya tidak hanya meninggalkan pertanyaan tentang apa yang salah dengan demokrasi Indonesia, tetapi juga tentang apa yang perlu dibenahi dalam diri kita sebagai komunitas akademik.
Sebab, republik tidak diselamatkan oleh gelar akademik, banyaknya diskusi, atau kefasihan mengutip kata-kata filsuf. Republik hanya bertahan ketika orang-orang terdidik berani menggunakan pikirannya untuk menguji kekuasaan, termasuk kekuasaan yang pernah mereka pilih sendiri.
Vanno Jemadin adalah mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
Editor: Ryan Dagur


