Floresa.co – Pada 17 November 2026, S dan anaknya kembali mendatangi Polres Manggarai Timur setelah sehari sebelumnya dihubungi salah seorang staf Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).
Di kantor polisi itu, ia mengaku kaget: terlapor, seorang lelaki berinisial O, dan keluarganya juga berada di sana.
Pantauan Floresa, kedua pihak yang berasal dari salah satu desa di Kecamatan Lamba Leda Selatan itu menemui Kepala Unit PPA, Samson, yang menginisiasi mediasi. S dan korban menolak upaya tersebut dan mempertanyakan keseriusan polisi menanganinya.
Penolakan itu adalah babak terbaru dari kasus yang bermula pada bulan lalu. Kala itu korban, seorang perempuan, mendapati dirinya direkam tanpa persetujuan saat berada di kamar mandi oleh O, pria yang sudah beristri dan beranak satu. Keluarga melaporkan kasus itu ke polisi dua hari kemudian.
Laporan ini tidak menyebut identitas korban. Nama keluarga yang menjadi narasumber juga disamarkan.
Peristiwa 17 Oktober
S, anggota keluarga korban, berkata peristiwa itu terjadi pada 17 Oktober sekitar pukul 19.00 Wita.
Saat itu, katanya, korban mendapati sebuah ponsel yang diletakkan di kamar mandi tanpa sepengetahuannya, lalu segera mengambilnya.
“Dia lihat ke atas, ternyata ada HP di situ. Akhirnya, dia langsung ambil itu HP,” kata S kepada Floresa pada 17 November.
Menurut S, ponsel itu digunakan untuk merekam korban tanpa persetujuannya.
S berkata, O sempat berusaha mengambil kembali ponselnya. Korban seketika berteriak, anggota keluarga segera datang, dan O melarikan diri.
Setelah kejadian itu, kata S, korban menerima sejumlah pesan dari O melalui nomor milik orang lain.
“Pesan-pesan itu berisi ancaman, permintaan maaf, dan penyesalan,” katanya.
Perangkat tersebut kemudian diamankan keluarga dan diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti.
Korban dan keluarganya melaporkan kasus itu ke polisi pada 19 Oktober. Bersamaan dengan itu, mereka menyerahkan barang bukti HP yang berisi rekaman tersebut.
S berkata, keluarga memilih jalur tersebut karena menginginkan pertanggungjawaban melalui jalur hukum.
Floresa mendapat salinan dokumen laporan tersebut. Brigpol Dua Afrainmons D.P Sena yang membuat laporan menyebut kasus ini “dugaan tindak pidana pelecehan seksual.”
Tawaran Maaf, Tawaran Mediasi
Ketika pertama kali mendatangi Polres Manggarai Timur, S diarahkan bertemu dengan Unit PPA.
Dalam pertemuan itu, seorang petugas menanyakan apakah keluarga bersedia menerima jika terlapor meminta maaf.
“Saya menolak,” kata S.
Bagi S, persoalannya bukan semata-mata soal menerima atau menolak permintaan maaf.
Ia mengaku ingin tahu bagaimana perbuatan merekam seseorang tanpa persetujuan di ruang pribadi diproses menurut hukum.
“Sesuai dengan perbuatan begini, video anak saya lagi mandi, kira-kira proses hukumnya seperti apa untuk mengatasi perbuatan orang seperti ini,” katanya.
S mengaku, terlapor sudah dua kali mendatangi rumah mereka untuk meminta maaf.
Namun, kata dia, keluarganya tetap pada keputusan untuk tidak menyelesaikan perkara itu secara damai.
Ia juga mengaku tidak menginginkan pemberian barang atau uang sebagai bentuk penyelesaian.
“Saya punya ya harus jalur hukum. Hukum yang berlaku,” katanya.
“Harus diselesaikan secara hukum. Saya tidak terima permohonan minta maaf,” katanya.
Bagi keluarga, hubungan sosial dengan terlapor tidak mengubah keputusan untuk menempuh jalur hukum.
Sikap Polisi dan Ketentuan UU
“Kasus tersebut masih berstatus dugaan dan masih dalam proses penyidikan,” kata Kasat Reskrim Polres Manggarai Timur, Iptu Ahmad Zacky Shodri kepada Floresa pada 18 November.
Ia berkata, terlapor terancam dijerat Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.
UU TPKS mengategorikan perekaman tanpa persetujuan yang bermuatan seksual sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik.
Berikut ketentuan yang relevan dengan kasus ini.
| Ketentuan | Isi |
| Pasal 14 ayat (1) huruf a | Setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objeknya diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. |
| Pasal 14 ayat (2) | Jika perbuatan itu dilakukan dengan maksud memeras, mengancam, memaksa, menyesatkan, atau memperdaya seseorang, ancamannya menjadi penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. |
| Pasal 14 ayat (3) | Merupakan delik aduan, kecuali jika korbannya anak atau penyandang disabilitas. |
| Pasal 23 | Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. |
Sumber: UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Iptu Ahmad Zacky Shodri tidak merespons ketika ditanya alasan Unit PPA menawarkan mediasi.
Sementara itu, S berharap polisi, yang telah menerima barang bukti dari keluarga, memproses laporan itu sesuai ketentuan hukum dan memberikan kepastian soal pertanggungjawaban terlapor.
Editor: Herry Kabut
Catatan redaksi: Floresa tidak menyebutkan identitas korban untuk melindungi privasi dan keselamatannya. Berdasarkan UU TPKS, korban kekerasan seksual berhak didampingi, antara lain oleh petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).



