“Tidak Ada Konflik”: Korporasi Keuskupan Maumere Bersiap Garap Lahan Nangahale, Tak Peduli Perlawanan Warga

Setelah menggusur 120 rumah dan memidanakan warga, PT Krisrama menyatakan dalam pertemuan dengan Floresa di Maumere bahwa tidak ada konflik agraria di Nangahale, dan akan mengolah seluruh 325 hektare lahan HGU, termasuk yang masih ditempati warga.

Floresa.co – Pertemuan itu dibuka dengan perkenalan, satu per satu.

Romo Robertus Yan Faroka, imam Keuskupan Maumere yang memperkenalkan diri sebagai Direktur Operasional PT Krisrama, meminta setiap orang di meja menyebut nama dan kapasitasnya.

“Demi menjunjung tinggi kebenaran dalam pembicaraan ini,” katanya.

Di satu sisi meja duduk tim manajemen, tim kuasa hukum, perwakilan komisaris, dan pastor yang melayani umat di Nangahale. Di sisi seberang, empat anggota tim Floresa.

Pertemuan pada 9 November 2026 itu berlangsung di sebuah kafe di Maumere. Dari meja itulah PT Krisrama kembali menyampaikan sikap tegasnya terhadap polemik yang terus memanas selama beberapa tahun terakhir.

“Bagi kami PT Krisrama, juga bagi Gereja Keuskupan Maumere, tidak ada konflik di Nangahale,” kata Paulus Papo Belang, sosok yang diperkenalkan Yan sebagai anggota tim operasional perusahaan.

Menurut Papo, warga yang masih bertahan di lahan Hak Guna Usaha (HGU) melakukan “tindak pidana penyerobotan tanah negara yang haknya diberikan kepada PT Krisrama,” lalu kembali menegaskan bahwa “ini bukan konflik agraria.”

Perusahaan juga mengumumkan akan mulai mengolah seluruh 325 hektare lahan HGU, termasuk bidang-bidang yang masih ditempati warga.

Klaim tidak ada konflik itu berbeda dengan pernyataan Uskup Maumere Mgr Ewaldus Martinus Sedu selaku pemimpin tertinggi Keuskupan, lembaga pemegang saham mayoritas PT Krisrama. Dalam wawancara dengan Floresa pada 30 September, Ewaldus menyebut Nangahale sebagai konflik terberat selama ia memimpin keuskupan.

Klaim PT Krisrama juga berbeda dengan putusan hakim tingkat pertama, temuan Ombudsman, serta dokumen kementerian di Jakarta yang membahas penyelesaian konflik atas tanah Nangahale.

Pertemuan di Kafe Mai Sai

Di antara pihak perusahaan di kafe itu hadir Marianus Laka, Ketua Tim Hukum PT Krisrama yang menurut Yan sudah delapan tahun mengurus penerbitan sertifikat HGU, bersama anggota Vitalis Badar dan Dominikus Tukan.

Hadir pula Romo Ephivanus Markus Nale Rimo atau Epy Rimo, direktur perusahaan, yang juga Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Keuskupan Maumere. Pada Februari tahun ini, ia menjadi pengacara pemilik tempat hiburan malam Eltras dalam kasus perdagangan orang dan eksploitasi belasan pekerja perempuan, sebagaimana pernah dilaporkan Floresa.

Dari jajaran manajemen, hadir Romo Lorens Noi yang diperkenalkan Yan sebagai “komisaris dan juga mewakili Bapak Uskup.” Hadir pula Muhamad Yusuf Lewor Goban, perintis gerakan warga pada 1996 yang kini berpisah dari kelompok warga.

Perusahaan juga mengundang Karel Pandu dan Tinto Hermanto Meo, yang diperkenalkan Yan sebagai jurnalis berbasis di Maumere dan mengikuti konflik ini “sejak awal.”

Pemerintah Kabupaten Sikka dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga diundang, kata Yan, tetapi tidak datang.

Pertemuan berlangsung di Kafe Mai Sai, kompleks Bengkel Misi St. Yosef, Maumere, dekat kantor PT Langit Laut Biru, perusahaan lain milik Keuskupan. Tempat dan waktunya ditentukan perusahaan setelah Floresa berulang kali meminta konfirmasi. Sebelumnya, Yan menolak wawancara daring, demikian pula Epy Rimo.

Di daftar hadir, perusahaan memberi pertemuan itu judul: “Pertemuan Klarifikasi dan Hak Jawab dari Manajemen dan Tim Kuasa Hukum PT Krisrama terhadap Informasi dan Pemberitaan Media Floresa.”

Judul itu menjelaskan alasan pertemuan. Perusahaan bereaksi atas serial liputan Domba vs Gembala di Nangahale yang diterbitkan Floresa antara 14 Oktober dan 1 November 2026, setelah tim ke Nangahale pada akhir September.

Serial itu menelusuri asal-usul tanah Nangahale, dari perkebunan kolonial, pengelolaan oleh Gereja Katolik, hingga penguasaan oleh PT Krisrama. Serial itu juga mencatat penggusuran 120 rumah pada 22 Januari 2025 serta pemidanaan warga dalam setidaknya tiga perkara.

Di dalamnya, Uskup Ewaldus mengakui bahwa penggusuran dan pelaporan warga atas restunya. Serial itu juga memuat bantahan Ombudsman atas klaim Uskup bahwa temuan maladministrasi HGU telah dibatalkan, rencana investasi perusahaan yang gagal, serta friksi di internal Gereja setelah imam SVD yang mengunjungi dan membawa bantuan untuk korban penggusuran dilaporkan ke Roma.

Pertemuan di kafe bukan reaksi pertama perusahaan. Pada 18 Oktober, empat hari setelah serial terbit, Yan menyampaikan pengumuman di Gereja Stasi Nangahale bahwa ada warga yang bekerja sama dengan media luar untuk mempermalukan Uskup. Ia tidak menyebut nama media secara eksplisit, termasuk saat diklarifikasi Floresa dalam pertemuan itu.

Duduk Perkara

Sengketa ini berpusat pada lahan perkebunan kelapa di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Kawasan ini berhadapan langsung dengan Laut Flores dan dilewati Jalur Trans Flores antara Maumere dan Larantuka.

Di satu pihak ada PT Krisrama, yang seluruh pengurusnya imam Katolik. Dalam akta terbaru perusahaan yang terbit pada 2022 dan salinannya diperoleh Floresa, nama Epy Rimo dan Romo Aloysius Ndate tercatat sebagai direktur dan direktur utama. Romo Laurensius Noi menjabat komisaris, sedangkan Romo Yakobus Soba pemegang satu lembar saham senilai Rp1 juta. Saham lainnya, sejumlah 249 lembar senilai Rp249 juta, milik Keuskupan Maumere.

Di pihak lain ada warga yang mengidentifikasi diri sebagai komunitas adat Soge Natarmage dan Goban Runut, juga umat keuskupan itu, yang terus berupaya mengklaim tanah tersebut.

Sejarah tanah itu panjang. Pada 1912, lahan yang semula seluas 1.438 hektare itu dikuasai perusahaan Belanda, NV Amsterdam Soenda Compagnie, untuk perkebunan kapas. Lahan itu kemudian dibeli Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil, cikal bakal keuskupan-keuskupan di Flores, pada 1926.

Warga meyakini tanah itu tanah ulayat yang diambil pemerintah kolonial dari leluhur mereka, sementara Gereja menyatakan pembelian dan penguasaan selanjutnya sah.

Setelah Indonesia merdeka, lahan itu dikelola dengan HGU, izin negara untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu. HGU seluas 868,73 hektare terbit pada 1989 atas nama PT Perkebunan Kelapa DIAG milik Keuskupan Agung Ende, berlaku 25 tahun. Ketika Keuskupan Maumere berdiri pada 2005, pengelolaannya beralih ke PT Krisrama, hingga HGU itu berakhir pada 31 Desember 2013.

Sejak itu, warga kembali menempati dan menggarap lahan tersebut, terutama di kampung Pedan, Utan Wair, dan Wairhek. Pemerintah Kabupaten Sikka membentuk panitia identifikasi dan verifikasi pada 2016, lalu tim terpadu penyelesaian konflik pada 2020. Keduanya tidak menghasilkan kesepakatan.

Pada 2023, di tengah konflik itu, negara menerbitkan HGU baru untuk PT Krisrama seluas 325 hektare dalam 10 sertifikat. Sisanya, sekitar 543 hektare, dilepas negara untuk dibagikan kepada warga lewat program reforma agraria. Kampung-kampung yang ditempati warga berada di dalam 325 hektare itu.

Sejak itu, konflik mengeras. Pada 22 Januari 2025, perusahaan dengan pengawalan TNI, Polri, dan Satpol PP membongkar sekitar 120 rumah warga di Pedan, Utan Wair, dan Wairhek. Floresa mencatat setidaknya tiga kali penggusuran sejak 2021.

Sejumlah warga juga dipidana dalam tiga perkara. Delapan warga divonis 10 bulan penjara karena mencabut plang perusahaan. Tujuh warga divonis enam bulan penjara dalam perkara pengancaman terhadap Romo Aloysius Ndate, direktur utama perusahaan. Tiga tokoh adat divonis tiga bulan penjara karena dinilai menyerobot lahan.

Pada November 2025, Ombudsman RI Perwakilan NTT, lembaga negara pengawas pelayanan publik, menemukan maladministrasi dalam proses penerbitan HGU baru itu. Ombudsman menyatakan perkaranya belum ditutup, sebagaimana dilaporkan dalam serial Floresa sebelumnya.

Konflik tanah Nangahale

Linimasa Lahan Nangahale

Status lahan dan HGUUpaya penyelesaianPenggusuran dan pemidanaanSikap PT Krisrama
Klik setiap peristiwa untuk membaca keterangannya.
  1. Perkebunan kapas Belanda

    Lahan dikuasai NV Amsterdam Soenda Compagnie untuk perkebunan kapas.

  2. Dibeli Vikariat Apostolik

    Lahan dibeli Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil.

  3. HGU 868,73 hektare terbit

    HGU seluas 868,73 hektare terbit atas nama PT Perkebunan Kelapa DIAG, berlaku 25 tahun.

  4. Pengelolaan beralih ke PT Krisrama

    Keuskupan Maumere berdiri; pengelolaan beralih ke PT Krisrama.

  5. HGU lama berakhir

    HGU lama berakhir; warga kembali menempati lahan.

  6. Dua tim, tanpa kesepakatan

    Pemkab Sikka membentuk panitia identifikasi dan verifikasi, lalu tim terpadu; keduanya tidak menghasilkan kesepakatan.

  7. HGU baru 325 hektare

    HGU baru 325 hektare untuk PT Krisrama; sekitar 543 hektare dilepas untuk reforma agraria.

  8. Sekitar 120 rumah dibongkar

    Sekitar 120 rumah warga dibongkar di Pedan, Utan Wair, dan Wairhek.

  9. Ombudsman: maladministrasi

    Ombudsman RI Perwakilan NTT menemukan maladministrasi dalam penerbitan HGU baru.

  10. Tiga warga divonis penjara

    Tiga warga divonis tiga bulan penjara setelah putusan lepas Pengadilan Negeri Maumere dikoreksi Pengadilan Tinggi Kupang.

  11. “Tidak ada konflik”

    PT Krisrama menyatakan tidak ada konflik dan akan mengolah seluruh 325 hektare HGU.

Sumber: liputan Floresa.

Floresa.co · InfografisFloresa — Kritis, Independen

“Jangan Digiring ke Aspek Imamat”

Di kafe itu, Marianus Laka membuka pembicaraan dengan menekankan Pasal 5 Undang-Undang Pers tentang hak jawab dan hak koreksi.

Ia berkata pertemuan diadakan agar pihaknya bisa memberi penjelasan dari aspek hukum, terutama terkait dasar pemidanaan warga oleh perusahaan.

Uskup Maumere, kata Marianus, telah memandatkan tim hukum yang dipimpinnya untuk menyampaikan penjelasan terkait perkara tersebut.

Karena itu, ia meminta Floresa menempatkan pemberitaan pada aspek hukum, menegaskan berulang kali agar “jangan digiring ke aspek imamat atau hal-hal di luar ranah hukum.” Setelah itu ia pamit, mengklaim hendak menghadiri sidang di pengadilan.

Penjelasan selanjutnya disampaikan bergantian oleh anggota tim hukum, para imam, dan Muhamad Yusuf Lewor Goban.

Sebelum menjawab pertanyaan, Yan meminta tim Floresa lebih dulu memaparkan temuan yang diungkap dalam serial sebelumnya, beserta sumber data dan faktanya.

“Kita duduk bersama ini bukan untuk saling mengadili,” katanya.

Perusahaan, kata dia, memilih bertemu langsung karena pembicaraan lewat telepon “rentan salah tafsir.”

Selama sekitar 30 menit, Yan bersikeras mendesak Floresa membuka sumber informasi dan identitas semua narasumber yang berbicara dalam serial sebelumnya. Permintaan itu ditolak.

Tim Floresa merujuk hak tolak dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers, sembari menegaskan semua informasi sudah terungkap dalam serial. Pembicaraan kemudian berlanjut.

“Rujukannya Pemerintah, Bukan LSM”

Tim kuasa hukum mendasarkan klaim bahwa tak ada konflik di Nangahale pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Menurut Papo Belang, hanya pemerintah yang berwenang menetapkan suatu tanah berstatus sengketa atau konflik. Ia mengutip penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Sikka, Herman A. Oematan, pada 19 Juni 2026 di ruang rapat Polres Sikka.

Herman, kata Papo, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kajian, baik dari Kantor Pertanahan Sikka, Kantor ATR/BPN Wilayah NTT, maupun kementerian, yang berujung pada penetapan apakah “tanah tersebut berstatus sengketa atau konflik.” 

Paulus Papo Belang, anggota tim operasional PT Krisrama, mengikuti pembahasan mengenai sengketa tanah Nangahale dalam pertemuan dengan Floresa pada 9 November 2026. (Dokumentasi Floresa)

Pertemuan pada Juni 2026 itu, ungkap Papo, juga dihadiri Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), kepolisian, dan pemerintah daerah.

Dalam wawancara dengan Floresa pada 16 November 2026, Herman menyatakan persoalan di Nangahale lebih tepat disebut “kasus pertanahan” ketimbang konflik pertanahan, merujuk Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Menurut Pasal 1 ayat (3) peraturan itu, konflik pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang cenderung atau telah berdampak luas.

Tahapan penanganannya, sebagaimana dikutip Herman dari Pasal 6 ayat (1), meliputi pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, hingga penyelesaian kasus. Sebelum suatu persoalan ditangani, pengaduan terlebih dahulu dikaji petugas untuk menentukan apakah persoalan itu merupakan kasus pertanahan atau bukan.

“Dalam proses penelitian, BPN juga memeriksa data fisik, data yuridis, kondisi lapangan, serta penguasaan dan pemanfaatan tanah,” katanya.

Menurut Herman, penanganan kasus HGU PT Krisrama menjadi kewenangan Kanwil ATR/BPN NTT “karena sertifikat ini diterbitkan oleh Kakanwil.”

Kantor Pertanahan Sikka, jelasnya, telah menerima berbagai pengaduan dan surat keberatan dari warga Nangahale tetapi tidak berwenang menindaklanjutinya lebih jauh, sehingga hanya meneruskannya ke Deputi Bidang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN.

“Sampai sekarang, belum ada surat dari Kementerian maupun Kanwil untuk melakukan pengkajian di Nangahale,” kata Herman.

Di kafe itu, Papo juga merujuk hasil kerja tim terpadu bentukan Pemerintah Kabupaten Sikka pada 2020. Ia mengutip kesimpulan tim yang menyatakan kelompok warga bukan masyarakat hukum adat. Hasil kerja tim inilah yang kini dipakai perusahaan untuk mengklaim tidak ada konflik dan tidak ada masyarakat adat di sana.

Floresa menamai konflik ini sebagai konflik agraria, salah satunya, dengan merujuk pada surat keberatan lembaga advokasi KPA bersama Walhi NTT atas penetapan seorang pengacara dan tiga warga Nangahale sebagai tersangka dalam perkara dugaan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Perkara itu dilaporkan PT Krisrama ke Polda NTT pada Maret 2025.

Yan mempersoalkan rujukan itu, menilai pemberitaan hanya mengutip keberatan lembaga advokasi, tanpa memverifikasinya kepada BPN.

“Jika hanya mengutip rilis LSM tanpa menguji otoritasnya ke BPN, pemberitaan justru berisiko membangun opini di luar fakta hukum,” katanya.

Surat keberatan KPA dan Walhi NTT itu diajukan kepada Polda NTT pada 4 Februari, bertepatan dengan pemeriksaan perdana pengacara Antonius Yohanis Bala atau John Bala sebagai tersangka.

Kedua lembaga mempersoalkan penetapan John, bersama tiga warga Nangahale, atas peristiwa pada 9 Agustus 2014. Pokok keberatan mereka antara lain tidak terpenuhinya unsur pidana Pasal 167 KUHP tentang larangan memasuki pekarangan tertutup tanpa izin. Mereka menilai lahan sengketa bukan pekarangan tertutup karena tidak memiliki pagar atau penanda larangan masuk.

Keberatan lain menyangkut status tanah yang dinilai merupakan tanah negara setelah masa HGU lama berakhir pada 2013. Hal itu, menurut mereka, diperkuat temuan maladministrasi Ombudsman dalam penerbitan HGU baru.

Kedua lembaga itu juga menyebut penetapan tersangka tersebut sebagai praktik Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), yang menurut analisis mereka dapat menimbulkan efek gentar atau chilling effect terhadap advokasi dan partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas tanah. 

Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa mengidentifikasi praktik ini sebagai penggunaan proses hukum yang bertujuan atau berdampak menekan partisipasi publik dan pemberitaan kritis mengenai kepentingan umum.

Dalam pernyataan terpisah, KPA juga menilai pemidanaan warga dan penetapan John sebagai tersangka tidak dapat dilepaskan dari konflik agraria yang lebih luas. Pernyataan KPA pada 12 Agustus 2026 itu dirilis bersamaan dengan putusan Pengadilan Negeri Maumere yang memutus lepas tiga warga dalam perkara memasuki tanah yang disengketakan.

Majelis hakim menyatakan perbuatan tiga warga itu “bukan merupakan tindak pidana” karena lahan itu berstatus tanah yang dikuasai langsung oleh negara sejak HGU berakhir pada 31 Desember 2013. Karena itu, HGU Krisrama yang baru terbit pada 2023 tidak dapat dipakai untuk menilai perbuatan pada 2014. Majelis menilai perkara itu berkaitan dengan sengketa agraria.

“Putusan ini semakin menegaskan bahwa kasus Nangahale merupakan konflik agraria struktural yang sudah semestinya diselesaikan melalui reforma agraria, bukan pendekatan legal formal, apalagi menggesernya menjadi perkara pidana,” demikian pernyataan KPA.

Putusan tersebut kemudian dikoreksi Pengadilan Tinggi Kupang. Ketiga warga divonis tiga bulan penjara pada 24 September 2026.

Vitalis Badar, anggota tim hukum perusahaan, menilai narasi “konflik agraria struktural” sengaja dimunculkan KPA untuk membentuk opini yang membenturkan masyarakat dengan Gereja dan pemerintah.

Menurut dia, buktinya adalah ketidakkonsistenan arah perjuangan masyarakat, yang semula menyebut tanah itu tanah adat lalu berubah menjadi tanah negara ketika masa HGU berakhir pada 2013.

Beda dengan Uskup, Ombudsman, hingga Kementerian

Klaim “tidak ada konflik” itu berbenturan dengan pernyataan dan dokumen dari pihak-pihak yang justru dekat dengan perusahaan maupun berwenang atas lahan tersebut, mulai dari Uskup Maumere selaku pemilik, Ombudsman, hingga kementerian di Jakarta. Sebagian di antaranya dibantah perusahaan dalam pertemuan itu.

Dalam wawancara dengan Floresa pada 30 September 2026, Uskup Ewaldus menyebut Nangahale sebagai konflik terberat selama ia memimpin keuskupan sejak 2018.

“Memang, sampai sekarang, Nangahale masih menjadi pergumulan terbesar Keuskupan Maumere,” katanya.

Uskup Maumere, Mgr. Ewaldus Martinus Sedu saat diwawancarai Floresa di kediamannya di kompleks Keuskupan Maumere pada 30 September 2026. (Dokumentasi Floresa)

Ombudsman RI juga menyatakan perkara HGU PT Krisrama masih terbuka dan memfasilitasi pertemuan para pihak di Maumere pada 21 Juli 2026.

Kepada Floresa pada awal Oktober, Dominikus Dalu, Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, membantah klaim Uskup Maumere soal dibatalkannya temuan maladministrasi perwakilan lembaganya di NTT. Ia berkata pihaknya masih menangani perkara itu dan belum menutup ruang penyelesaian.

“Laporan itu belum kami tutup, masih terbuka bagi kami melaksanakan kewenangan sesuai tupoksi yang ada,” katanya.

Dalu mengakui PT Krisrama pernah mengajukan keberatan kepada pimpinan Ombudsman. Keberatan itu menyangkut substansi laporan hasil pemeriksaan (LHP), terutama sejarah dan asal-usul tanah yang menjadi dasar penerbitan HGU, serta penyebaran dokumen tersebut kepada publik. Namun, menurut dia, keberatan itu ditangani melalui mekanisme internal Ombudsman, bukan melalui gugatan di pengadilan.

Ia juga menegaskan bahwa temuan Ombudsman NTT tetap menjadi bagian dari pemeriksaan lanjutan di tingkat pusat.

“Hasil pemeriksaan mereka kita hargai,” katanya.

Dalu menjelaskan, Ombudsman tidak memiliki kewenangan memaksa BPN membatalkan HGU, tetapi temuan maladministrasi tetap menjadi pertimbangan dalam upaya penyelesaian perkara di luar proses hukum.

Dalam pertemuan di kafe, Papo Belang membantah klaim masih adanya ruang penyelesaian yang bakal diinisiasi Ombudsman. Ia menyatakan bahwa di hadapannya, Dalu mengaku menyesal telah menerbitkan LHP, kendati tidak memerinci kapan pertemuan dengan Dalu itu berlangsung.

“Kami menyesalkan LHP yang telah dikeluarkan Ombudsman Perwakilan NTT,” kata Papo, menirukan pernyataan Dalu.

Floresa mengonfirmasi apakah penyesalan itu berkaitan dengan substansi LHP atau karena dokumen tersebut tersebar ke publik, sebagaimana penjelasan Dalu saat diwawancarai Floresa pada 2 Oktober.

Papo menjawab: “Itu juga jadi catatan bahwa LHP itu bersifat rahasia.”

Ia mengatakan tim hukum perusahaan kemudian mengajukan keberatan. Ombudsman, menurut dia, meresponsnya dengan menerbitkan sebuah surat yang menyatakan “kasus ini ditutup.”

Ditanya kapan surat tersebut diterbitkan, Yan meminta Papo berhenti bicara.

Untuk menguji klaim Papo, Floresa kembali menghubungi Dalu via WhatsApp pada 17 November. Namun, hingga laporan ini dirilis ia tak merespons meski pesan sudah bercentang dua dan dibaca.

Dalam bagian lain penjelasan di kafe, Papo Belang mengakui konflik Nangahale dibahas dalam rapat koordinasi di Kementerian Sekretariat Negara pada 15 April 2025, di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada 16 Mei 2025, dan dalam sosialisasi lintas lima kementerian di Maumere pada 4 Juni 2026.

Sebelum sosialisasi itu, pada 25 Mei 2026, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur mengirim undangan sosialisasi terkait “Penanganan Permasalahan Tanah” di Nangahale. Surat itu menyebut sosialisasi tersebut merupakan kelanjutan rapat koordinasi tingkat eselon I pada 8 April 2026 atas monitoring terkait “penyelesaian konflik hak atas tanah Eks HGU PT Perkebunan Kelapa Diag di Desa Nangahale.” Surat diteken Sora Lokita, Asisten Deputi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II.

Konflik tanah Nangahale

Dua Versi tentang Nangahale

Klik setiap butir untuk membaca keterangannya.

Versi PT Krisrama

  • Klaim utama“Tidak ada konflik di Nangahale”

    Tidak ada konflik di Nangahale; warga yang bertahan di lahan HGU disebut melakukan penyerobotan tanah negara.

  • RujukanPermen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020

    Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020; hanya pemerintah yang berwenang menetapkan sengketa atau konflik.

  • Status kajianBelum ada kajian BPN

    Hingga kini belum ada kajian BPN yang menetapkan status sengketa atau konflik, menurut kutipan Kepala Kantor Pertanahan Sikka.

  • Masyarakat adatWarga bukan masyarakat hukum adat

    Tim terpadu Pemkab Sikka 2020 menyimpulkan kelompok warga bukan masyarakat hukum adat.

Catatan pihak lain

  • Uskup Maumere · 30 September 2026“Konflik terberat”

    Nangahale konflik terberat selama ia memimpin keuskupan.

  • Pengadilan“Bukan merupakan tindak pidana”

    Pengadilan Negeri Maumere memutus lepas tiga warga: perbuatan bukan merupakan tindak pidana; putusan itu kemudian dikoreksi Pengadilan Tinggi Kupang.

  • Ombudsman RIMaladministrasi; perkara belum ditutup

    Temuan maladministrasi HGU baru; perkara belum ditutup.

  • Kemenko Bidang InfrastrukturSurat menyebut “penyelesaian konflik”

    Surat kementerian menyebut penyelesaian konflik hak atas tanah Eks HGU PT Perkebunan Kelapa Diag di Desa Nangahale.

Sumber: liputan Floresa.

Floresa.co · InfografisFloresa — Kritis, Independen

“Kami Mulai Bekerja”

Yan bicara tentang pohon kelapa yang sudah tua. Menurutnya, ribuan batang telah ditebang sejak lahan itu tidak bisa dikelola maksimal pada 2014. 

“Kami akan melakukan peremajaan, menanam baru di lahan-lahan yang kosong, serta melakukan pemupukan kembali,” katanya.

“Proses hukumnya sudah terang benderang, jadi minggu depan kami mulai bekerja,” tambahnya, merujuk ke pekan ini.

Lahan itu, kata Yan, akan digarap bersama kelompok petani plasma dari warga setempat. Menurutnya, sejumlah warga yang dulu menolak kini sudah kembali dan mendaftar dalam skema itu, tetapi ia tidak memerinci klaim tersebut. 

Paulus Papo Belang anggota tim operasional PT Krisrama mengikuti pembahasan mengenai sengketa tanah Nangahale dalam pertemuan dengan Floresa pada 9 November 2026. (Dokumentasi Floresa)

Papo Belang menyampaikan rencana serupa seperti dalam laporan Floresa akhir Oktober lalu.

Beberapa warga yang ditemui Floresa setelah pertemuan mengaku terkejut mendengar rencana penggarapan itu. Meski sebagian masih trauma dengan proses pemidanaan yang ditempuh perusahaan untuk merespons penolakan, mereka tidak bergeming.

“Kami tunggu saja di sini. Sampai mati pun, kami akan tetap mempertahankan tanah ini,” kata seorang warga pada 10 November. Ia meminta namanya tidak disebut untuk mengantisipasi potensi pelaporan ke polisi oleh PT Krisrama.

Hingga 19 November, warga yang dihubungi Floresa mengatakan perusahaan belum merealisasikan rencana penggarapan lahan tersebut.

Perusahaan juga mendesak pemerintah daerah merealisasikan redistribusi tanah di atas 543 hektare lahan yang dilepas dari HGU lama. Yan menyebut pemerintah menargetkan 100 sampai 150 sertifikat redistribusi terbit paling lambat akhir Desember.

“Harapan kami, jika sertifikat itu segera terbit dan warga diberikan kepastian lokasi tempat tinggal serta lahan garapan, mereka yang masih bertahan di dalam area HGU akan keluar secara sukarela sebelum perusahaan melakukan pembersihan lahan,” katanya. 

Istilah “pembersihan” juga dipakai perusahaan untuk penggusuran 22 Januari 2025.

Di meja kafe, Floresa bertanya apakah perusahaan akan kembali menempuh jalur pidana jika warga menolak pengolahan lahan. 

“Kalau mereka menolak, dasarnya apa?” respons Yan.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Ombudsman pada Juli lalu, warga menolak tawaran relokasi ke lahan yang direncanakan untuk reforma agraria (TORA). Mereka beralasan lahan itu tidak produktif dan berbatu, serta belum ada kepastian kapan sertifikatnya terbit. Sebaliknya, mereka mengusulkan sertifikat komunal atas lahan yang kini mereka tempati.

Persoalkan Pernyataan Uskup

Sepanjang pertemuan, perusahaan berulang kali menegaskan bahwa PT Krisrama adalah badan hukum yang terpisah dari Uskup dan Keuskupan Maumere, kendati di akta tertulis jelas bahwa sahamnya milik Keuskupan. 

Merujuk Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas, tim kuasa hukum menyebut yang berwenang mewakili perseroan adalah direksi.

“Jadi, yang melaporkan kasus pidana ke Polda NTT adalah Direksi PT Krisrama bersama kami selaku kuasa hukum, bukan Bapak Uskup,” kata Vitalis Badar.

Romo Epy menyebut narasi “uskup memenjarakan umatnya” seperti dalam serial Floresa adalah keliru dan mencemarkan nama baik. 

“Bapak Uskup tidak pernah memenjarakan siapa pun. Warga dipidana karena perbuatan mereka terbukti melanggar hukum di pengadilan,” katanya.

Romo Ephivanus Markus Nale Rimo atau Epy Rimo, Direktur PT Krisrama berbicara dalam pertemuan pada 9 November 2026. (Dokumentasi Floresa)

Dalam wawancara dengan Floresa pada 30 September 2026, Ewaldus menyatakan pelaporan dilakukan dengan sengaja sebagai strategi untuk menguji klaim warga atas tanah tersebut. 

Laporan itu, katanya, bisa dicabut jika warga meminta maaf dan bersedia bekerja sama.

Epy juga mempersoalkan penulisan nama perusahaan. Ia mengatakan akta pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 26 Agustus 2013 hanya mencantumkan “PT Krisrama.” 

Menerjemahkannya sebagai “Kristus Raja Maumere,” katanya, adalah asumsi, “bukan fakta investigasi.” 

Di meja yang sama, Vitalis menyebut kliennya sebagai “PT Krisrama, bukan PT. Kristus Raja Maumere.” 

“Itu jelas dalam surat kuasa yang kami terima,” katanya. 

Pemisahan ini penting, menurut Vitalis, karena pemberitaan Floresa sebelumnya tidak tepat dan “nama Bapak Uskup dibawa-dibawa.”

Namun, sebagaimana tertulis dalam wawancara dengan Floresa, penyebutan Kristus Raja Maumere adalah pernyataan yang meluncur dari Uskup Ewaldus sendiri. 

“Itu kepanjangan dari Kristus Raja Maumere, sama seperti PT Rerolara, Reinha Rosari Larantuka, perusahaan milik Keuskupan Larantuka,” katanya dalam wawancara itu, merespons pertanyaan Floresa soal arti PT Krisrama.

Hak Jawab atas Liputan Floresa

Selain soal status tanah, PT Krisrama menyampaikan sejumlah kritik terhadap serial Floresa. Kritik itu dimuat di sini sebagai bagian dari hak jawab.

Yan berulang kali menyayangkan tim Floresa mewawancarai Uskup Ewaldus, bukan dirinya yang ia sebut “tinggal di lapangan.” Tim menjelaskan, Uskup dipilih karena ia pemimpin tertinggi Gereja di wilayah itu dan Keuskupan adalah pemegang saham mayoritas perusahaan.

Epy Rimo sempat menelepon tim Floresa pada 5 Oktober, beberapa hari setelah wawancara dengan Uskup, saat tim sudah meninggalkan Maumere. Floresa meminta wawancara via Zoom, tetapi ia tidak merespons. Permintaan kembali diajukan pada 14 Oktober dan ditolak dengan alasan “kesibukan di kampus.” Ketika ditawari pertanyaan tertulis via WhatsApp, ia menjawab “tidak usah.”

Sebelum merilis artikel 23 Oktober, Floresa juga menghubungi Yan untuk meminta tanggapan atas pernyataannya di mimbar Gereja Stasi Nangahale yang menuding ada upaya mempermalukan Uskup. Ia menolak menjawab dan meminta Floresa menemuinya langsung di Maumere.

Yan juga mempertanyakan ilustrasi yang dipakai Floresa. Ia mengira gambar yang menyerupai seorang uskup berkepala ekskavator, yang ramai dipublikasikan setelah penggusuran Januari 2025, adalah karya Floresa. Ilustrator Floresa, yang ikut dalam pertemuan itu, menjelaskan bahwa gambar tersebut bukan buatannya. Perusahaan juga menilai sejumlah judul dalam serial terlalu imajinatif dan provokatif, tanpa menyebut berita yang dimaksud.

Romo Epy bertanya mengapa Floresa tidak menulis bahwa kelompok warga pernah menyegel gereja dan mengancam pastor dalam peristiwa pada 18 Desember 2023. Floresa telah memberitakan perkara itu, termasuk putusan dan vonisnya, dalam artikel 14 Oktober dan wawancara 17 Oktober. Dalam pertemuan, perusahaan menambahkan klaim baru: seorang pastor dan bruder sempat bersembunyi di toilet saat gereja disegel dalam peristiwa yang sama.

Menjelang akhir pertemuan, Yan berharap prinsip kritis dan independen diterapkan “secara seimbang dengan menguji setiap klaim ke instansi yang berwenang.” “Kami menunggu serial tulisan berikutnya agar publik mendapatkan gambaran yang lengkap dan adil,” katanya.

Pemimpin Redaksi Floresa Herry Kabut mengatakan pihaknya menghargai setiap klaim PT Krisrama, tetapi berusaha tetap independen dalam menulis kasus ini.

“Menjaga independensi itu antara lain dengan merilis setiap klaim, termasuk dari PT Krisrama, sembari tetap mengungkap fakta-fakta lain, termasuk perbedaan klaim dengan warga maupun di internal institusi Gereja sendiri, sebagai pemilik korporasi,” katanya. 

Elkelvin Wuran, Dominiko Djaga, Thomas Bosko Jedoko, dan Adriani Miming berkolaborasi dalam penulisan laporan ini.

Editor: Ryan Dagur

Artikel ini merupakan bagian dari serial "Sertifikat dan Mimbar di Nangahale"

Dukung Kami

Ada cerita yang terlalu berisiko untuk diberitakan, korban yang terlalu lemah untuk didengar, dan mereka yang terlalu berkuasa untuk disentuh.
Floresa memilih memberi perhatian pada semua itu. Kami tidak bergantung pada iklan korporasi atau kepentingan politik. Independensi kami dibiayai oleh pembaca yang percaya bahwa kebenaran harus diungkap tanpa kompromi.
Dukung kami untuk terus bertahan. Caranya bisa cek di sini

BACA JUGA

BANYAK DIBACA