Floresa.co — Angelina Yulti Hanu memahami arti bantuan dari ukuran paling sederhana: sekilo beras.
Relawan asal Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, itu harus mencari donasi agar keluarga korban gempa Flores dua bulan lalu dapat bertahan hidup.
Karena itu, kabar dugaan korupsi dana bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), baginya bukan perkara yang jauh di Jakarta, melainkan perampasan hak warga yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
“Saya sebagai relawan di lapangan yang selama ini mencari donasi untuk masyarakat merasa sangat sakit hati. Saat kami bersusah payah mencari dana hanya untuk sekilo beras, mereka dengan seenaknya mengambil hak masyarakat,” katanya.
Setelah Flores dilanda gempa pada 15 Agustus, Angelina menjadi bagian dari kelompok relawan yang mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak. Ia ikut menjadi relawan Tim Respons Cepat Gempa Flores, yang diinisiasi Floresa dan Sunspirit for Justice and Peace, dan sejumlah kelompok lainnya.
Kasus dugaan penyelewengan di BNPB itu berkaitan dengan Dana Siap Pakai, yang dicadangkan agar negara dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi.
Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Flores termasuk wilayah sasaran bantuan tersebut, selain daerah yang menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua serta banjir di Sumatera.
Namun, KPK justru menemukan dugaan konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana tersebut.
Dari 14 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan pada 13 Oktober 2026, lima orang ditahan di Rumah Tahanan KPK, sedangkan sembilan lainnya dipulangkan sebagai saksi.
Para tersangka diduga terlibat dalam suap dan konflik kepentingan pada pengadaan darurat. KPK menyita barang bukti berupa uang miliaran rupiah dan logam mulia dalam perkara yang berlangsung sepanjang 2024–2026.
Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, adik kandung Kepala BNPB saat itu, Letjen TNI Suharyanto. Bima, yang menjabat tenaga ahli Kepala BNPB, diduga memanfaatkan posisi dan kedekatan tersebut untuk mengarahkan pengadaan dengan Dana Siap Pakai kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya. Nilai proyek yang diperoleh vendor-vendor tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar.
Penyidik juga mendalami aliran dana ke rekening pribadi dan perusahaan afiliasi, termasuk dugaan penggunaannya untuk membeli saham.
Warga Masih Berjuang Bertahan Hidup
Setelah menonton berita dugaan korupsi tersebut di televisi, Stanis Laus, 54 tahun, warga Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, mengaku “sangat jengkel”.
“Kita di sini masih sangat butuh bantuan, mereka di sana bisa makan uang begitu saja, tidak peduli dengan kita masyarakat kecil,” katanya.
Stanis mengatakan warga di desanya masih membutuhkan bantuan sembako karena “hampir satu bulan terakhir tidak mendapat bantuan”.
“Satu bulan pertama saja dapat dari pemerintah dan donasi lembaga-lembaga tertentu,” katanya.
Di tengah cuaca panas dan kering, katanya, warga kesulitan memperoleh pekerjaan dan penghasilan untuk bertahan hidup.
“Kami membangun secara swadaya enam rumah darurat untuk warga yang rumahnya sama sekali tidak dapat dihuni lagi,” katanya.
Bagi Candra Darusman, relawan di Kecamatan Elar Selatan, dugaan korupsi tersebut menunjukkan persoalan yang lebih buruk daripada sekadar kelalaian administratif.
Ia melihatnya sebagai keruntuhan nalar kemanusiaan: uang yang semestinya menjaga warga tetap hidup justru diperebutkan oleh mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan pengadaan.
“Masyarakat tidak meminta lebih. Masyarakat hanya meminta untuk bertahan hidup dalam situasi bencana,” kata Candra.
Warga, menurut dia, menunggu negara hadir ketika rumah rusak, penghasilan terhenti, dan kebutuhan dasar bergantung pada bantuan.
“Hal semacam ini sudah tidak waras lagi,” ujarnya. Ia meminta masyarakat bersuara dan penegak hukum membongkar perkara tersebut tanpa kompromi.
Candra menuntut pihak yang terbukti terlibat dihukum setimpal. Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan apabila terdapat rantai keputusan dan kepentingan yang lebih luas.
Pater Laurens Woda, SVD, imam sekaligus relawan dari Komisi JPIC SVD Ende, mengatakan bahwa kabar kasus korupsi BNPB mengingatkannya pada penyaluran bantuan oleh lembaga tersebut di salah satu desa di Kabupaten Ende beberapa waktu lalu.
“Saya menyaksikan petugas BNPB datang membawa bantuan kepada masyarakat, disertai personel tentara lengkap. Namun, bantuan yang diberikan tidak cukup untuk semua orang. Tenda siap pakai yang dibawa hanya diberikan kepada empat keluarga,” katanya.
Padahal, di desa itu terdapat 22 rumah rusak, tujuh di antaranya tidak lagi dapat dihuni.
“Lalu sekarang kita mendengar kasus korupsi dana bantuan bencana oleh BNPB. Saya tidak bisa membayangkan perasaan warga menghadapi ketidakadilan yang terus berulang seperti ini,” katanya.
Padahal, kata Pater Laurens, warga di Pulau Palue, Kabupaten Sikka—khususnya Desa Kesokoja, Lidi, dan Nitunglea—hingga kini masih sangat membutuhkan air minum bersih.
Sementara itu, warga Kampung Degalea, Kabupaten Nagekeo, tempat JPIC terakhir menyalurkan bantuan pada 19 Oktober, memilih tinggal di luar rumah dan masih membutuhkan terpal.
Karena itu, ia menilai korupsi di BNPB sama dengan “membiarkan warga yang tertimpa bencana terus menderita, seperti pembunuhan beruntun dalam waktu yang sama atau double kill”.
“Warga yang tertimpa musibah berusaha bangkit dari keterpurukan, tetapi pada saat bersamaan hak-hak mereka dirampas. Karena itu, korupsi terhadap dana bantuan bencana adalah kejahatan paling brutal terhadap para penyintas,” katanya.
Ketika Relawan Bergantung pada Donasi
Angelina Yulti Hanu mengetahui perkara tersebut dari pemberitaan di media sosial. Yang membuatnya geram adalah jarak antara besarnya nilai proyek di tingkat pusat dan kenyataan di kampung-kampung: korban gempa masih membutuhkan uluran tangan, sementara relawan terus mencari donasi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Masyarakat di lapangan sampai saat ini masih membutuhkan uluran tangan pemerintah,” kata Angelina.
Dalam pengalamannya, banyak bantuan justru berasal dari donasi dan pihak di luar pemerintah. Kesaksian itu memperlihatkan rapuhnya mata rantai bantuan: ketika saluran negara tidak cukup menjangkau, relawan dan solidaritas warga menutup kekosongan.
Bagi Angelina, dugaan korupsi tersebut menyakitkan karena setiap rupiah berdampak langsung pada kehidupan penyintas.
Nikolaus Krispin Bado Towary, warga Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, memberikan kesaksian serupa. Ia mengatakan keluarganya hanya sekali menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa uang tunai Rp300 ribu, yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah desa.
Menurut dia, bantuan makanan selama tinggal di tenda pengungsian berasal dari donasi yang disalurkan para relawan.
“Situasi di sini berangsur-angsur mulai normal karena relawan dan masyarakat baku bantu membangun hunian sementara,” katanya.
Nobertus Suryadi Hake, warga Desa Paralando yang berdomisili di Ruteng, Kabupaten Manggarai, mengatakan kepulangan relawan dari desanya membuat “pengungsi ditinggalkan begitu saja”.
“Relawan hilang, hilang juga harapan masyarakat,” katanya. Ia menyebut kondisi kesehatan bayi hingga lansia di wilayah itu terus memburuk dari hari ke hari.
Obet, sapaannya, secara khusus menyoroti kematian korban di pengungsian yang menurutnya “bisa saja terjadi lebih banyak kalau tidak ada relawan yang bergerak”.
“Sangat susah kita mengharapkan pemerintah. Banyak orang selamat dari gempa, tetapi tidak selamat di pengungsian,” katanya.
Karena itu, ketika mendengar kabar dugaan korupsi di BNPB, Obet menyebutnya “sangat tidak manusiawi.”
Rumah Masih Rusak, Sawah Tak Bisa Digarap
Dua bulan setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, proses pemulihan belum selesai.
Data Pemerintah Provinsi NTT mencatat 102.243 rumah terdampak: 26.959 rusak berat, 23.137 rusak sedang, dan 52.147 rusak ringan. Gempa juga merusak 1.559 fasilitas pendidikan, 329 fasilitas kesehatan, 289 gedung pemerintahan, dan 287 fasilitas keagamaan.
Pemerintah masih melakukan pendataan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, termasuk pemulihan jalan, air bersih, sekolah, fasilitas kesehatan, serta penyediaan hunian yang lebih aman. Sejumlah keluarga di kampung-kampung masih bertahan di tenda darurat, sementara yang lain menumpang di rumah tetangga atau bangunan yang masih aman.
Nikolaus Krispin Bado Towary bersama adik dan kedua orang tuanya masih tinggal di gudang berukuran 2,5 x 3 meter karena rumah mereka rusak.
Menurut penilaian pemerintah, kata dia, rumahnya masuk kategori rusak ringan, kendati “sebagian tembok roboh dan ada tiang yang patah”.
“Sampai saat ini belum ada bantuan untuk kami. Kalau untuk rumah yang rusak berat sudah mulai drop material,” kata pria 30 tahun itu kepada Floresa pada 20 Oktober.
Sementara itu, menurut Obet, sebagian besar warga Paralando masih bertahan di tenda pengungsian.
“Hanya beberapa yang sepertinya sudah memiliki fondasi hunian sementara. Namun, baru fondasi, bangunannya belum berdiri,” katanya.
Doni Parera, aktivis yang menjadi relawan di Manggarai Timur, mengatakan trauma akibat gempa Agustus masih menghantui warga, terutama karena gempa susulan terus terjadi.
Di tengah situasi itu, warga juga tidak memperoleh informasi memadai tentang “mengapa masih terus terjadi, apakah masih bisa mematikan seperti gempa utama, bagaimana kita menghadapinya, dan bahkan bagaimana kita ‘berdamai’ dengan kondisi itu”.
“Mitigasi kita tidak berjalan. Akibatnya, banyak warga di kampung, terutama perempuan, enggan bekerja di sawah atau ladang. Ekonomi keluarga makin buruk,” katanya.
Menurut Doni, sistem penanganan pemerintah “masih sangat buruk”, yang terlihat dari banyaknya korban meninggal di pengungsian. Kondisi infrastruktur yang buruk di Manggarai Timur juga menghambat mobilisasi bantuan; tenda, misalnya, baru tiba tiga minggu setelah gempa 15 Agustus.
Doni menyayangkan dugaan korupsi dana bencana di BNPB di tengah banyaknya persoalan yang harus dibenahi. Padahal, menurutnya, lembaga tersebut merupakan “tulang punggung untuk urusan bencana di negara kita”.
“Dengan banyak pekerjaan rumah yang mesti mereka tuntaskan, tetapi pejabatnya tertangkap karena korupsi uang bencana, membuat kita kehilangan harapan. Sungguh miris. Bejat,” katanya.
Editor: Ryan Dagur
