Siapa Berhak Memutuskan? Beda Perspektif tentang Geotermal di Flores–Lembata

Bagi pemerintah, pengembangan panas bumi perlu dinilai melalui teknologi, perlindungan lingkungan, dan jaminan hak adat. Bagi warga yang menolak, Gereja, serta aktivis lingkungan, persoalannya juga menyangkut ruang hidup, tanggung jawab atas risiko, dan hak menentukan masa depan wilayah mereka.

Floresa.co — Petronela Peni Tobin pernah percaya bahwa panas bumi akan membawa kehidupan yang lebih baik ke kampungnya di Flores Timur. Tanah akan lebih subur, mata air tetap melimpah, dan jalan menuju kebun diperbaiki. Begitulah janji yang ia ingat dari sebuah sosialisasi di kantor pemerintah.

Dalam ingatannya, pertemuan itu berlangsung pada 2002. Ia datang sebagai utusan Kampung Blepanawa dan menyambut penjelasan yang didengarnya dengan senang, meski kini tidak lagi mengingat siapa yang menyampaikannya.

“Mereka bilang proyek itu akan membuat tanah kami menjadi subur, mata air melimpah dan tidak ada sesuatu yang diambil dari bumi dan tanah kami. Yang diambil hanya uap panasnya saja,” katanya kepada Floresa pada 30 September 2026.

Petrus Krowe Lein, 79 tahun, mantan Kepala Desa Lewokluok dan tokoh adat suku Lein dari Lembaga Persekutuan Adat Lewokluok, juga mengingat sosialisasi itu.

Menurutnya, penjelasan yang diterima warga tidak mencakup kedalaman pengeboran atau dampaknya bagi manusia dan tanaman.

Setelah itu, kata Petrus, kabar proyek meredup, “bahkan kami sudah lupa.”

Pada Mei 2026, Petronela mengikuti Temu Perempuan bersama Jaringan Advokasi Tambang di Detusoko, Ende. Pertemuan itu memberinya penjelasan lain tentang panas bumi dan informasi bahwa Blepanawa termasuk wilayah pengembangan.

“Setelah mendengar pemaparan mengenai geotermal, barulah saya tahu bahwa potensi panas bumi di sekitar kebun warga berkaitan dengan rencana pengeboran yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat,” katanya.

Penjelasan itu mengubah sikapnya. Petronela kemudian berdiri bersama warga yang menolak pengembangan geotermal Oka Ile Ange. Harapan terhadap proyek berganti kekhawatiran terhadap air, kebun, dan makam leluhur.

Pada 30 September 2026, sekitar pukul 10.30 Wita, sekitar 70 warga Blepanawa, Bama, dan Lewokluok berkumpul di Aula Gereja Santa Maria Diangkat ke Surga, Lewokluok, Kecamatan Demon Pagong, Flores Timur.

Petronela ada di antara mereka. Tetua adat, perempuan, dan pemuda duduk bersama perwakilan lembaga advokasi. Mereka menyusun surat penolakan dan merekam deklarasi sikap.

Perubahan sikap Petronela memperlihatkan perbedaan cara memandang pengembangan panas bumi di Flores dan pulau tetangganya, Lembata, di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah menawarkan kerangka untuk menilai bagaimana proyek dijalankan. Warga yang menolak mempertanyakan hal yang lebih mendasar: apakah proyek boleh hadir di wilayah mereka, apa risikonya bagi tanah dan sumber air, serta siapa yang berhak memutuskan. Perbedaan itu muncul dalam pengalaman warga di Flores Timur dan Ngada, sikap Gereja, serta pandangan pemerintah dan lembaga advokasi.

Pastor Mikel Pruhe, OFM dari Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Hak Cipta (JPIC) OFM sedang memberikan sosialisasi tentang proyek geotermal kepada masyarakat Lewokluok, Bama dan Blepanawa pada 30 September 2026. (Dokumentasi Floresa)

Memohon Dukungan Leluhur

Di Doka, Kabupaten Ngada, penolakan terhadap perluasan proyek bermula dari cara warga memandang tanah dan mata air: keduanya terikat dengan leluhur dan kehidupan adat.

Pada malam 19 September 2026, cahaya temaram menerangi rumah adat Suku Keli di Kampung Doka, Desa Radabata, Kecamatan Golewa.

Dominikus Losa duduk bersila menghadap sebuah pintu kecil. Sekitar 15 orang, termasuk warga, perwakilan lembaga advokasi, berkumpul di dalam sa’o, sebutan rumah adat di Ngada. Di luar, deretan kuburan leluhur berada dekat rumah, di halaman tengah kampung.

Lelaki berusia 80 tahun yang dikenal sebagai Bapa Domi itu menunggu semua orang masuk sebelum memulai ritus.

Ia duduk di Tedha Wewa, ruang panggung kecil berlantai dan berdinding papan. Di ujung kanan ruangan terdapat tungku api. Patung Maria dan Yesus berada berhadapan dengan tempatnya duduk.

Dalam keheningan, Bapa Domi menyebut nama leluhur satu per satu.

“Mereka hidup bersama Tuhan. Mereka tetap melindungi kita,” katanya.

Seekor ayam disiapkan di hadapannya. Setelah disembelih, darahnya dioleskan pada dinding papan rumah adat. Bapa Domi menjelaskan tindakan itu sebagai doa kepada leluhur.

“Kalian ke rumah adat, saya menghormati kamu. Leluhur melalui saya menghormati kamu,” katanya.

Ayam itu kemudian dibakar. Setelah matang, bagian dalamnya dibuka. Bapa Domi memeriksa urat-uratnya. Orang-orang di ruangan menunggu dalam diam.

“Zi’a ura manu – urat ayam yang baik,” katanya.

Bapa Dominikus Losa saat diwawancarai Floresa di kediamannya di Doka, Kabupaten Ngada pada 20 September 2026. (Dokumentasi Floresa)

Menurut tafsir adat yang ia sampaikan, pertanda itu menunjukkan para tamu telah menjadi bagian dari keluarga besar sa’o dan seisi rumah dijauhkan dari marabahaya. Ia juga memohon dukungan leluhur untuk menolak pengembangan panas bumi.

“Kita takut leluhur marah. Ada semua kaitannya. Mata airnya, kemudian tanahnya, kemudian alamnya dan kemudian hidup manusia di sini,” katanya. “Makanya pengembangan [geotermal] kami tolak.”

Bagi Bapa Domi, mata air, tanah, alam, dan kehidupan manusia merupakan satu kesatuan. Dari sudut pandang ini, pengembangan panas bumi bukan hanya persoalan lokasi pengeboran, tetapi juga kelangsungan hubungan warga dengan ruang hidup dan leluhur. Ia dan warga Doka telah mempersoalkan perluasan proyek sejak 2019.

Gereja: Keberatan Warga dan Tanggung Jawab atas Risiko

Keberatan warga itu mendapat gema dari Gereja, yang menjadikan keberatan itu dan tanggung jawab atas risiko sebagai dasar sikapnya. Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD, menyatakan penolakan secara terbuka pada Januari 2025.

Pada Maret tahun itu, ia bersama lima uskup lainnya menandatangani Surat Gembala Prapaskah yang mempertanyakan pilihan geotermal bagi Flores dan Lembata, serta mengingatkan risiko terhadap lingkungan, pangan, kehidupan sosial, dan budaya.

Dalam wawancara dengan Floresa di Istana Keuskupan Agung Ende pada 4 Oktober 2026, Budi mengatakan sikap Gereja berangkat dari pengalaman masyarakat.

“Jadi, kita tidak menolak karena kita mau atau apa, tapi karena kita tahu bahwa masyarakat menolak tapi penolakan mereka tidak cukup mendapat tanggapan,” katanya.

Jika warga menekankan keselamatan ruang hidup, Budi mempertanyakan siapa yang mampu dan bersedia bertanggung jawab ketika proyek menimbulkan masalah.

“Ini soal kemauan dan kemampuan. Apakah ada kemauan? Lalu apakah ada kemampuan? Kemampuan itu ada dua hal, kemampuan teknis dan kemampuan finansial kalau terjadi hal di luar rencana,” katanya.

Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD saat diwawancarai Floresa pada 4 Oktober 2026. (Dokumentasi Floresa)

“Jadi, sebelum masalah Mataloko diselesaikan, sangat sulit meyakinkan kita untuk perluasan di tempat yang lain, untuk menggali lagi di tempat yang lain,” ujarnya.

Budi juga merujuk informasi yang diterimanya tentang permintaan Bank Pembangunan Jerman atau Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – pendana proyek geotermal di Mataloko – untuk menghentikan sementara kegiatan proyek sampai hasil kajian dipresentasikan dan diuji. Ia mempertanyakan apakah PLN mematuhi permintaan itu. Dokumen pendana, proyek yang dimaksud, dan cakupan permintaan tersebut belum dikonfirmasi dalam peliputan ini.

Menurut Budi, sebagian warga masih takut berbicara. Ia menempatkan sikap Gereja sebagai upaya menguatkan warga yang menolak dan menyuarakan keberatan yang kurang didengar.

Dalam rangka mendukung penolakan warga, Keuskupan Agung Ende mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung atas penetapan Flores sebagai “Pulau Panas Bumi” dan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait wilayah kerja panas bumi (WKP) di Sokoria serta Mataloko. Sokoria berada di Kabupaten Ende. Gugatan itu didaftarkan pada 4 September 2026 dengan perkara Nomor 43 P/HUM/2026.

Azas Tigor Nainggolan, salah satu anggota tim kuasa hukum keuskupan, menyebut tiga dalil utama gugatan itu. Pertama, keterbukaan informasi: menurut Tigor, masyarakat kesulitan memperoleh dokumen utuh SK ESDM dan hanya mengetahui nomor SK dari pengumuman hasil lelang.

Kedua, penetapan SK ESDM dinilai minim partisipasi publik yang bermakna. Menurut Tigor, partisipasi tidak boleh berhenti pada pemberitahuan atau konsultasi formal. Masyarakat harus memperoleh informasi memadai, memahami risiko, dan memiliki ruang menyampaikan pendapat sebelum keputusan ditetapkan.

Ketiga, tim kuasa hukum mempersoalkan penetapan SK tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang komprehensif dan transparan. Tigor mengatakan Flores rentan secara ekologis karena keterbatasan sumber air, kekeringan musiman, dan ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam. “Prinsip kehati-hatian harus menjadi bagian setiap kebijakan panas bumi,” katanya.

Dalam permohonannya, Keuskupan Agung Ende meminta Mahkamah Agung menyatakan ketiga SK ESDM itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan pencabutannya.

Respons Pemerintah: Penilaian Proyek dan Hak Adat

Pemerintah menempatkan perdebatan ini dalam kerangka penilaian proyek. Titik tekannya adalah syarat teknis, perlindungan lingkungan, dan pengaturan hubungan antara pengembang, masyarakat adat, serta pemerintah.

Kepala Dinas ESDM NTT, Viktor Manek mengatakan diskusi proyek-proyek ini perlu membuka ruang bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju. Menurut dia, sedikitnya ada lima hal yang harus dibicarakan secara lebih rinci.

Hal pertama adalah penggunaan teknologi terbaik agar pengalaman buruk akibat percobaan atau kegagalan teknis tidak berulang. Hal kedua adalah perlindungan lingkungan, baik lingkungan alam, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial.

Hal ketiga menyangkut hak masyarakat adat. Viktor mengatakan hak masyarakat adat perlu dibahas sejak awal dan dapat diperkuat melalui perjanjian tertulis antara pengembang dan masyarakat adat.

“Kalau toh supaya itu diperkuat, kita akan buat akta notaris antara pengembang dan masyarakat adat,” katanya.

Dua hal berikutnya adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang harus dibahas sejak awal agar terukur dan tertulis, serta jaminan keamanan bagi pengembang, masyarakat, dan pemerintah agar masing-masing dapat menjalankan perannya.

Aktivis: Ruang Hidup di Balik Janji Energi

Berbeda dari penekanan pemerintah pada syarat pelaksanaan, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menekankan perlunya mengevaluasi proyek berdasarkan konflik dan dampak yang belum diselesaikan.

Muhammad Jamil, Kepala Divisi Hukum dan Advokasi JATAM saat itu, mengatakan konflik di Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat, dan Mataloko seharusnya menjadi alasan pemerintah meninjau ulang dan mengevaluasi pengembangan panas bumi di Flores.

Jamil menilai pembukaan lokasi baru berisiko memperparah konflik ketika keberatan warga di lokasi lain belum ditangani. Ia menyoroti warga penolak yang, menurutnya, mengalami kriminalisasi, luka, trauma, dan ketakutan. Dalam pandangannya, penolakan itu bertolak dari kekhawatiran kehilangan tanah dan ruang hidup, bukan semata persoalan penerimaan terhadap teknologi.

Ia juga mengingatkan bahwa luas fasilitas pengeboran dan pembangkit tidak cukup untuk menggambarkan jangkauan dampak proyek. Menurut Jamil, dampaknya dapat menjangkau wilayah yang jauh lebih luas, sementara kebutuhan lahan dan air berpotensi mengancam mereka yang menggantungkan kehidupan pada hutan dan sumber daya di sekitarnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT menyoroti cara manfaat energi ditimbang terhadap beban ekologis dan sosial yang ditanggung warga.

Yuvensius Stefanus Nonga, Direktur Walhi NTT, memperingatkan risiko pencemaran air tanah, pelepasan gas berbahaya, dan dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat. Ia merujuk pengalaman Mataloko, termasuk keluhan mengenai permukiman, jalur transportasi, dan mata air.

Yuven juga mempertanyakan argumen penghematan anggaran negara jika biaya rehabilitasi lingkungan, bantuan bagi korban, dan pemulihan ekosistem tidak ikut diperhitungkan. Menurutnya, manfaat energi tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan tentang siapa yang menanggung kerugian ketika eksplorasi gagal atau lingkungan terdampak.

Ia pun meminta kajian dampak lingkungan yang lebih menyeluruh sebelum proyek dilanjutkan. Walhi NTT membedakan keberatan terhadap proyek yang dinilai membahayakan ruang hidup dari penolakan terhadap energi terbarukan. Ukurannya bukan hanya listrik yang dihasilkan, tetapi juga keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Di sinilah perbedaan perspektif itu bertemu sekaligus berjarak. Pemerintah membicarakan syarat agar proyek dapat dinilai dan dijalankan, sementara warga yang menolak mempertanyakan kehadirannya di ruang hidup mereka.

Gereja menekankan tanggapan atas keberatan warga dan tanggung jawab terhadap risiko, JATAM mendesak evaluasi atas konflik yang belum selesai, sementara Walhi menyoroti beban ekologis dan biaya pemulihan. Pemerintah menawarkan perjanjian tertulis dan jaminan manfaat; bagi warga yang menolak, pertanyaan tentang siapa yang berhak memutuskan masih terbuka.

Di Lewokluok, Petronela kembali pada sumber air Letomatan. Ia meminta pemerintah mempertimbangkannya sebelum mengambil keputusan. Tanah yang dahulu ia harapkan menjadi lebih subur oleh kehadiran proyek itu telah menyediakan pangan dan menopang pendidikan anak-anaknya. Di tanah yang sama, keluarganya mengunjungi leluhur.

Petronela Peni Tobin, perempuan adat asal Desa Blepanawa, Kabupaten Flores Timur. (Dokumentasi Floresa)

Kini, ia menegaskan bahwa wilayah adat tidak hendak diserahkan untuk proyek.

“Tidak boleh ada orang yang datang ke tempat kami atau menguasai wilayah tanpa seizin masyarakat Lewokluok,” katanya.

Dominiko Djaga, Elkelvin Wuran, Maria Margaretha Holo dan Adriani Miming berkolaborasi dalam penulisan laporan ini

Editor: Ryan Dagur

Dukung Kami

Ada cerita yang terlalu berisiko untuk diberitakan, korban yang terlalu lemah untuk didengar, dan mereka yang terlalu berkuasa untuk disentuh.
Floresa memilih memberi perhatian pada semua itu. Kami tidak bergantung pada iklan korporasi atau kepentingan politik. Independensi kami dibiayai oleh pembaca yang percaya bahwa kebenaran harus diungkap tanpa kompromi.
Dukung kami untuk terus bertahan. Caranya bisa cek di sini

BACA JUGA

BANYAK DIBACA