Floresa.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai menyatakan tengah menanti laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat terkait kasus dugaan korupsi Dana Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat.
Berbicara kepada Floresa pada 13 November, Kepala Seksi Intelijen Kejari, Fadlan Khairad Perangin Angin mengatakan pihaknya sudah menyurati Inspektorat untuk meminta laporan tersebut sebagai bahan pertimbangan proses hukum lebih lanjut.
Fadlan mengakui sudah menerima pengaduan dari warga Wae Codi, merujuk surat yang diserahkan Savio Saputra, seorang pemuda, masing-masing pada Februari dan November tahun ini.
“Itu kita teruskan ke APIP laporannya, jadi APIP dulu yang tindak lanjuti,” katanya, merujuk pada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
Informasi terakhir yang diperoleh Kejari, katanya, adalah Inspektorat sudah mengantongi hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut.
Ia berkata, tindak lanjut oleh Inspektorat biasanya terdiri atas beberapa rekomendasi, salah satunya “kepada pemerintah supaya tagihkan ke desa” sehingga dana yang ditemukan diselewengkan bisa dikembalikan.
“Kejari sudah bersurat supaya dilaporkan ke kami sejauh mana tindak lanjut LHA [Laporan Hasil Audit] itu,” katanya.
Menurut Fadlan, penanganan oleh APIP merupakan prosedur resmi sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tiga lembaga, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Polri.
Nota Kesepahaman tentang “Koordinasi antara APIP dan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” itu diteken pada Januari 2023. Isinya menyatakan bahwa dalam ranah kerjanya masing-masing, para pihak “melakukan kerja sama yang saling mendukung.”
Tujuannya, sesuai Pasal 1 dokumen tersebut, agar “memberi kepastian/kejelasan terhadap tata cara koordinasi” APIP dan APH “tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan” masing-masing dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dilaporkan Dua Kali
Dugaan korupsi Dana Desa Wae Codi oleh Kepala Desa Bonefasius Sel sudah dua kali dilaporkan oleh warganya ke Kejari.
Laporan pertama diajukan pada 12 Februari terkait dugaan penyelewengan dana pada 2021-2025. Selain Bonefasius yang mulai menjabat pada akhir 2021, warga kala itu juga melaporkan Yohanes Nout, ASN yang berstatus Pejabat Sementara pada 2019-2021.
Laporan itu mencakup dana proyek jalan, penanganan stunting, ketahanan pangan hingga dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pada 17 Juni, Kepala Inspektorat Kabupaten Manggarai, Fransiska N. Ngarung, bersama belasan stafnya melakukan pemeriksaan lapangan di Wae Codi, termasuk mendatangi rumah-rumah warga untuk mengecek langsung realisasi dana bantuan.
Laporan kedua yang diantar Savio pada 6 November mencakup beberapa pos dana yang belum direalisasikan pada tahun ini, di antaranya dana penanganan stunting Rp50 juta, pengadaan meteran listrik untuk Pos Kesehatan Desa atau Poskesdes dan meteran listrik untuk mesin penyedot air minum Rp10 juta
Dana lainnya yang belum direalisasikan adalah anggaran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Rp5 juta, Bidang Olahraga Rp5 juta dan Bantuan Ternak Babi Rp16 juta.
Warga juga mengadukan dana suntikan ke Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sebesar Rp200 juta pada 2025 yang hanya direalisasikan untuk pembangunan kandang ayam pedaging dan kios penjualan beras.
“Sempat beroperasi beberapa waktu sejak tahun lalu, kandang dan kios tersebut saat ini sudah nganggur, tidak lagi beroperasi,” kata Savio kepada Floresa pada 6 November.
Laporan lainnya terkait sisa anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Bonefasius, seperti pengadaan paving block dan dana penanggulangan bencana usai gempa pada 15 Agustus.
Saat diwawancarai Floresa pada 7 Februari, Bonefasius mengakui kesalahannya dan berjanji melanjutkan pengerjaan proyek-proyek yang mangkrak pada 2025.
Namun menurut warga, beberapa proyek seperti jalan rabat beton dan deker atau gorong-gorong memang dikerjakan kembali tetapi “semuanya tidak sampai seratus persen.”
“Saat dia mau kerjakan ulang rabat beton di Dusun Raci pada Juni, saya dengar dari warga lain bahwa Inspektorat melarangnya karena itu disebut sebagai salah satu temuan (dugaan korupsi),” kata Savio.
Floresa menghubungi Fransiska N. Ngarung, Kepala Inspektorat Kabupaten Manggarai pada 21 November untuk menanyakan hasil pemeriksaan internal lembaga itu, termasuk rekomendasi pengembalian kerugian negara dan tanggapan terhadap surat Kejari.
Namun, ia tak merespons pesan WhatsApp kendati sudah bercentang dua, tanda telah sampai kepadanya.
Editor: Ryan Dagur



