Sakramen sebagai “Sandera”? Pasangan di Keuskupan Ruteng Gugat Penundaan Nikah Gerejawi

Menurut keluarga, pastor paroki mengaitkan pelayanan sakramen pernikahan dengan sengketa tanah antara ayah calon pengantin perempuan dan paroki. Pasangan itu menyatakan tidak ada halangan nikah di antara mereka.

Floresa.co – Florianus Asdi dan Romana Nelti Can belum menjalani penyelidikan kanonik, pemeriksaan wajib sebelum pernikahan Katolik, tujuh hari sebelum pemberkatan mereka pada 27 November di Paroki St. Yusuf Benteng Jawa, Keuskupan Ruteng.

Menurut keluarga, penyebabnya bukan halangan nikah. Pastor paroki, Romo Ferdinandus Tahul, mengaitkan pelayanan sakramen bagi mereka dengan sengketa tanah antara ayah kandung Romana, Laurensius Bona, dan pihak paroki.

Pasangan itu sudah memesan tenda dan undangan, membentuk panitia, serta dua kali menggelar pertemuan keluarga besar. Florianus juga meminta keluarganya di Lengko Ajang, Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Congkar, menyiapkan koor.

“Latihan koor sudah sempat berjalan dua minggu lebih. Intinya kami sudah persiapkan semua kebutuhan untuk acara itu,” kata Florianus kepada Floresa pada 19 November.

“Kami kecewa kepada Gereja dan Paroki St. Yusuf Benteng Jawa karena hak kami untuk menerima sakramen perkawinan direnggut,” katanya.

“Kami sudah pergi ke sini, ke situ. Kami kaya dibuang, menerima janji yang di sana, habis itu menerima janji yang di sini,” tambahnya.

Pada 18 November, keduanya mengirim surat pengaduan kanonik lima halaman kepada Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat, Vikaris Jenderal dan Vikaris Yudisial Keuskupan Ruteng.

Surat itu ditandatangani kedua calon mempelai di atas meterai dan diketahui perwakilan keluarga, serta ditembuskan kepada Vikaris Episkopal Reo, Ketua Dewan Pastoral Paroki St. Yusuf Benteng Jawa, dan pastor paroki.

Mereka menulis bahwa pengaduan itu tidak untuk menyudutkan para pelayan Gereja. Tujuannya adalah salus animarum, keselamatan jiwa-jiwa, serta kepastian hak sakramental mereka.

Tanggal yang Sudah Ditetapkan

Florianus (32), mitra statistik di Manggarai Timur, berasal dari Paroki St. Theresia Lengko Ajang. Romana (30), guru di SMK St. Bartolomeus Benteng Jawa, adalah umat Paroki St. Yusuf Benteng Jawa, Kevikepan Reo.

Keduanya berkenalan sejak Maret 2023 dan memutuskan melangkah lebih serius pada Januari 2024.

“Tunangannya kami rancang satu kali di tanggal 27 [November] ini sekaligus dengan nikah,” kata Florianus.

Mereka memilih Paroki St. Yusuf Benteng Jawa, katanya, “supaya teman-teman guru calon istri saya bisa ikut.”

Ia juga menghormati keputusan Romana karena ia “merupakan anak tunggal perempuan.”

Menurut kronologi dalam surat pengaduan, keluarga besar kedua pihak mulai mengurus pernikahan pada 27 Oktober. Pukul 08.00 hingga 15.00 Wita, mereka menghadap Ketua Kelompok Basis Gerejani (KBG) dan Ketua Wilayah untuk memastikan tak ada kendala di tingkat umat basis.

Mereka juga menegaskan kesiapan adat, yang dalam budaya Manggarai disebut turuk empo, yakni penuturan dan penelusuran silsilah keluarga calon mempelai sebelum perkawinan.

Pada pukul 16.00 dan 18.00 hari itu, keluarga mendatangi sekretariat paroki untuk mendaftar dan bertemu pastor. Mereka tidak bertemu pastor paroki, yang menurut sekretariat sedang beristirahat.

Pada 28 Oktober pukul 08.30, keluarga kembali datang bersama Ketua KBG dan Ketua Wilayah. Pegawai sekretariat masuk ke pastoran, lalu keluar dan menyampaikan bahwa pastor paroki tidak berada di tempat, tetapi pastor kapelan, Romo Rivanius Sayan, secara resmi menetapkan pemberkatan pada Jumat, 27 November.

Keluarga sempat meminta bertemu langsung dengan pastor itu untuk memastikannya, tetapi sekretariat menjawab bahwa keputusan itu sudah resmi.

Hari itu juga, mereka menyerahkan seluruh berkas: sertifikat kursus persiapan perkawinan, surat status liber, dan surat baptis terbaru. Status liber, dari bahasa Latin yang berarti “keadaan bebas”, adalah keterangan resmi bahwa calon mempelai tidak terikat perkawinan sebelumnya dan tidak memiliki halangan kanonik lain untuk menikah.

Pada pagi 30 Oktober, sekretariat memberi tahu bahwa Romo Ferdi telah tiba dari Ruteng dan meminta keluarga menghadap. Dalam pertemuan pukul 18.00, ia mengatakan kepastian tanggal menunggu konfirmasi langsung dari Romo Rivan, yang saat itu melayani di stasi.

Keesokan harinya, 31 Oktober pukul 08.00, kata keluarga, Romo Rivan menemui mereka dan membenarkan bahwa 27 November adalah tanggal resmi yang ia tetapkan melalui sekretariat.

Pada 1 November, keluarga pun membentuk panitia dan mulai menyiapkan pesta.

“Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah Tanah”

Pada Minggu pagi, 1 November, usai misa sekitar pukul 10.00, keluarga bersama Ketua KBG dan Ketua Wilayah mendatangi pastoran. Pastor paroki berhalangan menemui mereka karena menyiapkan rapat Dewan Paroki.

Situasi berubah pada sore harinya.

Pukul 18.00, ayah dan kakak kandung Romana, ditemani Ketua Wilayah, akhirnya bertemu Romo Ferdi.

Menurut surat pengaduan, pastor itu menyatakan bahwa khusus untuk pernikahan ini, prosesnya harus dilaporkan dulu dan menunggu persetujuan Keuskupan Ruteng.

Alasannya, ayah Romana “pernah/sedang memiliki sengketa tanah dengan pihak paroki.”

Rincian sengketa itu, yang bersumber dari Romana dan Florianus, belum dapat diverifikasi secara independen oleh Floresa.

Romana menyebut tanah tersebut berada di luar peta tanah paroki, sekitar 150 meter dari pagar batas. Tanah itu warisan dari kakeknya, yang meninggal pada 2021, dan menurut dia merupakan penyerahan dari Dalu Lamba Leda, jabatan setingkat camat, pada 1958.

“Kami pegang bukti penyerahan dari Dalu. Ada tanda tangan resminya,” katanya.

“Di dalam peta yang diserahkan Dalu, tanah paroki tidak seluas seperti yang mereka klaim.”

Menurut Romana, paroki mulai mempersoalkan tanah itu pada 2022 dan membawa perkaranya ke Pengadilan Negeri Ruteng pada 2024.

Pihak paroki, kata dia, mengklaim memperoleh tanah tersebut dari seseorang bernama Muhammad pada 1978, sehingga bukti penyerahan dari Dalu dianggap tidak berlaku.

“Ketika kami minta kasih tunjuk penyerahan dari Muhammad itu, mereka bilang tidak ada, diserahkan secara lisan saja,” katanya.

Paroki, menurut Romana, memenangkan gugatan itu dan hendak mengeksekusi putusan pada November 2025. Namun, orangtuanya menolak karena tidak diundang saat sidang putusan, yang hanya dihadiri kuasa hukum mereka, Marsel Ahang.

“Jadi, bapa mama ini tidak mau terima itu keputusan dan tidak mau tanda tangan surat keputusan itu,” kata Romana.

Karena penolakan itu, kata Romana, pihak paroki hanya menanam kelapa, memotong satu pohon, dan memasang plang. Hingga kini, kata dia, ayahnya masih menggarap tanah tersebut.

Keluarganya juga tidak mengajukan banding. “Saya punya bapa-mama kan petani. Kalau mau banding, butuh uang banyak juga,” katanya.

“Tapi pas kami mau urus pernikahan, paroki ungkit lagi sengketa itu.”

Romo Ferdi menjanjikan jawaban pada 5 November. Pada hari itu pukul 17.00, kata keluarga, kakak kandung Romana kembali menemuinya, dan ia mengaku belum menerima jawaban keuskupan.

Namun, Romo Ferdi menawarkan jalan pintas: jika ayah Romana membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah Tanah, ia bisa langsung menyetujui pelayanan sakramen tanpa menunggu keuskupan. Ia meminta keluarga kembali pada 11 November.

Pada 6 November pukul 18.00, keluarga mengadu kepada Ketua Dewan Pastoral Paroki, Kanisius Asis, yang berjanji meneruskan keluhan itu kepada pastor paroki dan memberi kabar paling lambat 9 November. Menurut surat, hingga tenggat itu tak ada jawaban.

Pada 7 November pukul 15.00, mereka mengirim pesan WhatsApp kepada Vikaris Episkopal Reo, Romo Marcelosimus Zosimus Erot, yang berjanji menghubungi pastor paroki dan meminta mereka bersabar hingga tanggal yang dijanjikan pastor paroki.

Pada 11 November pukul 19.00, keluarga bersama Florianus kembali menemui Romo Ferdi. Menurut surat, ia tetap menunda proses dengan alasan masih menunggu jawaban keuskupan.

Mengetuk Pintu Keuskupan Ruteng

Pada 12 November pukul 10.00, keluarga menempuh perjalanan 47 kilometer selama tiga jam dari Benteng Jawa ke Ruteng.

Di Sekretariat Keuskupan, mereka diberi tahu bahwa Uskup dan Vikaris Jenderal sedang tidak di tempat, sehingga pertemuan dijadwalkan ulang pada 14 November.

Dalam pertemuan dua hari kemudian itu, pukul 09.00, Florianus dan keluarga bertemu Vikaris Jenderal Keuskupan Ruteng, Pater Sebastian Hobahana, SVD.

Menurut surat, ia mengatakan belum bisa memutuskan karena perlu mendengar keterangan semua pihak, dan menjanjikan jawaban dalam satu sampai dua hari.

Saat surat pengaduan ditandatangani empat hari kemudian, keluarga mengaku belum menerima jawaban apa pun.

Dalam surat, mereka memohon kepada Uskup, Vikaris Jenderal, atau Vikaris Yudisial agar memberikan klarifikasi kanonik dan keputusan tertulis sebelum 27 November.

Mereka juga meminta perintah tertulis kepada pastor paroki agar segera melakukan penyelidikan kanonik secara objektif, tanpa dikaitkan dengan sengketa tanah orang tua, dan memberkati pernikahan pada Jumat, 27 November.

Jika pastor paroki tetap keberatan dan mempersulit pelayanan itu, mereka meminta surat pelimpahan wewenang agar penyelidikan dan pemberkatan dialihkan ke paroki terdekat, Paroki St. Damian Bea Muring di Kevikepan Reo.

Mereka menyebut penundaan ini merugikan secara rohani, psikologis, dan material.

“Kami malu karena tiba-tiba dibatalkan begini. Kami sudah dua kali pertemuan keluarga dan sudah pembentukan panitia. Kami juga sudah hubungi yang urus dekorasi dan yang buat undangan,” kata Romana.

Mereka mengakui Gereja memiliki tata tertib dan prosedur yang wajib dihormati setiap umat.

Namun, tulis mereka, “Gereja adalah rumah keadilan, kasih, dan pendampingan bagi seluruh umatnya.”

Ketentuan Hukum Gereja

Surat pengaduan itu bersandar pada Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Kanon 843 §1 menyatakan pelayan suci tidak dapat menolak sakramen bagi mereka yang memintanya secara wajar, berada dalam disposisi yang baik, dan tidak dilarang oleh hukum untuk menerimanya.

KHK juga merinci 12 halangan yang menggagalkan perkawinan dalam Kanon 1083–1094, di antaranya usia di bawah batas minimum, ikatan perkawinan sebelumnya, tahbisan suci, dan hubungan darah.

Keluarga menegaskan tak satu pun halangan tersebut berlaku bagi Florianus dan Romana, dan menyatakan seluruh dokumen administrasi gerejawi sudah dilengkapi. Sengketa harta milik orang tua tidak termasuk dalam daftar itu.

Keluarga menilai syarat surat pernyataan itu sebagai penyalahgunaan wewenang. Menurut surat, menjadikan “Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah Tanah” sebagai syarat persetujuan nikah membuat otoritas sakramen menjadi “alat tawar/sandera (bargaining chip)” atas persoalan yang bukan kesalahan maupun halangan hukum bagi kedua calon mempelai.

Sengketa tanah, tulis mereka, adalah ranah hukum perdata dan semestinya diselesaikan lewat jalurnya sendiri.

Dasar keberatan keempat adalah ketidakpastian prosedur dan waktu. Jadwal pemberkatan yang ditetapkan paroki tinggal menghitung hari, sementara persiapan keluarga dan panitia sudah berjalan penuh.

Penundaan tanpa kepastian itu, tulis mereka, “menimbulkan beban moral dan kerugian besar bagi kedua keluarga.”

Floresa menghubungi seorang ahli hukum kanonik di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero untuk berpendapat atas kasus ini. Namun, ia menolak, beralasan tidak bisa  “memberikan pandangan yang objektif dari perspektif yuridis kanonis” karena “saya tidak mengikuti dan mengetahui duduk persoalan dari kasus ini.”  

Ia menganjurkan Floresa untuk bertanya kepada otoritas di Keuskupan Ruteng agar “kasus ini bukan hanya menjadi terang benderang, tapi juga bisa mendapat jawaban solutif yang proporsional demi bonum commune (kebaikan bersama) dan salus animarum (keselamatan jiwa-jiwa, serta kepastian hak sakramental).”

Tanggapan Pihak Gereja

Vikaris Episkopal Reo, Romo Marcelosimus Zosimus Erot, yang dihubungi Floresa pada 19 November, mengaku mendengar informasi tentang penundaan itu, tetapi “saya belum mendalami.”

Ia juga mengaku sempat dihubungi keluarga dan “saya ajak mereka bicara dengan DPP dan pastor paroki dulu.”

Ia menyarankan Floresa menghubungi Pastor Paroki, Romo Ferdinandus Tahul “supaya dapat info yang pasti.”

Romo Ferdi, sementara itu, mengarahkan Floresa untuk mengonfirmasi ke pihak keuskupan.

Ia mengklaim sudah menyampaikan semua duduk soalnya kepada Vikjen Keuskupan Ruteng, Pater Sebastian Hobahana, SVD.

“Mereka yang berwenang untuk berbicara,” katanya kepada Floresa pada 20 November.

Pada hari yang sama, Floresa meminta tanggapan Pater Sebastian terkait kasus tersebut melalui WhatsApp. 

Namun, ia tidak merespons, kendati pesan yang dikirim ke ponselnya bercentang dua, tanda telah sampai kepadanya.

Menunggu di Ujung November

Romana mengatakan ia keberatan jika pernikahan tetap digelar pada 27 November karena “tidak mungkin persiapannya hanya beberapa hari saja.”

Ia sempat memikirkan opsi menerima sakramen di Paroki St. Theresia Lengko Ajang atau Paroki St. Damian Bea Muring, yang juga bagian dari Kevikepan Reo.

Namun, jalan itu pun tertutup.

“Pas kakak saya ke paroki, [paroki] tidak mau kasih lagi surat status liber saya. Jadi, kami mau berkat di paroki lain sudah tidak bisa,” katanya.

“Pokoknya, mereka baru kasih status liber kalau bapa saya tanda tangan surat penyerahan tanah.”

Kini, Romana dan Florianus berencana hanya menggelar tunangan pada 27 November.

“Karena masalahnya begini, biar datang lamaran saja. Datang tukar cincin saja,” kata Romana.

Editor: Ryan Dagur

Dukung Kami

Ada cerita yang terlalu berisiko untuk diberitakan, korban yang terlalu lemah untuk didengar, dan mereka yang terlalu berkuasa untuk disentuh.
Floresa memilih memberi perhatian pada semua itu. Kami tidak bergantung pada iklan korporasi atau kepentingan politik. Independensi kami dibiayai oleh pembaca yang percaya bahwa kebenaran harus diungkap tanpa kompromi.
Dukung kami untuk terus bertahan. Caranya bisa cek di sini

BACA JUGA

BANYAK DIBACA