Manuver Muhamad Yusuf Lewor Goban Hingga Jadi Pendukung PT Krisrama

Ia memimpin gerakan warga Nangahale sejak 1996. Kini, para imam pimpinan korporasi Keuskupan Maumere menjadikannya tameng untuk menghadapi klaim warga. Floresa menelusuri jejak dan menyandingkan klaimnya dulu dan sekarang.

Floresa.co – Di sebuah kafe di Maumere, tempat yang dipilih PT Krisrama untuk bertemu Floresa, Romo Robertus Yan Faroka menunjuk seorang lelaki uzur yang duduk di antara jajaran manajemen dan kuasa hukum perusahaan.

“Mumpung beliau masih hidup dan hadir di sini, silakan teman-teman tanyakan langsung mengenai sejarah kampung-kampung di sana,” kata imam Katolik yang memperkenalkan diri sebagai Direktur Operasional PT Krisrama itu.

Lelaki itu adalah Muhamad Yusuf Lewor Goban. Pada akhir 1990-an, ia ikut mendirikan lembaga masyarakat adat yang menggerakkan warga Nangahale untuk mengklaim hak atas tanah adat. Di meja kafe pada 9 November 2026, ia duduk di sisi perusahaan yang dulu klaim dan penguasaannya ia persoalkan.

Pertemuan itu berlangsung di Kafe Mai Sai, kompleks Bengkel Misi St. Yosef, Maumere, Kabupaten Sikka, atas permintaan perusahaan, yang juga menentukan lokasinya. Bengkel Misi St. Yosef adalah unit usaha PT Langit Laut Biru, perusahaan lain milik Keuskupan Maumere.

Di sanalah Floresa berhadapan dengan manajemen dan tim kuasa hukum PT Krisrama.

Yan Faroka memperkenalkan Yusuf sebagai “penggerak awal” perjuangan tanah Nangahale. Setiap kali pembicaraan menyentuh sejarah permukiman dan tuntutan warga, ia beberapa kali mempersilakan Yusuf angkat bicara.

Romo Robertus Yan Faroka dan Muhamad Yusuf Lewor Goban dalam pertemuan di Kafe Mai Sai, Maumere pada 9 November 2026. (Dokumentasi Floresa)

Yusuf menuturkan bahwa ia berpisah dari gerakan pada 2023 karena, menurutnya, arah perjuangan kelompok warga bertentangan dengan prinsip awalnya. Tujuan mereka dulu, katanya, adalah meminta tanah kosong kepada Gereja dan pemerintah bagi keluarga yang belum memiliki tanah.

Kini ia mengaku mendorong warga mengawal redistribusi lahan yang telah dilepaskan dan menerima penguasaan PT Krisrama atas kawasan bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

Penuturan itu menggambarkan perubahan arah Yusuf jika disandingkan dengan sejumlah dokumen yang merekam jejaknya dalam pusaran konflik ini. Pertanyaannya: apakah yang ia ceritakan hari ini sejalan dengan apa yang ia tulis dan perjuangkan dulu?

Untuk menjawabnya, Floresa menelusuri dokumen tertulis, termasuk artikel yang pernah ia tulis sendiri, catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), penelitian Pastor John Mansford Prior, SVD, dan pemberitaan media tentang dirinya. Prior, yang meninggal pada 2022, adalah dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero yang pernah fokus meriset konflik Nangahale.

Floresa juga mewawancarai Hendrikus Hemu, mantan bendahara lembaga masyarakat adat yang pernah dipimpin Yusuf.

Dokumen-dokumen itu tidak menjabarkan seluruh pandangan pribadi Yusuf pada setiap tahap perjuangan. Namun, semuanya menjadi pijakan untuk memeriksa bagaimana ia kini menuturkan kembali tujuan gerakan yang pernah dirintisnya.

Jarak antara penuturan itu dan jejaknya paling mudah dilihat dengan menyusuri urutan waktunya.

Perintis di Tana Ai: 1990-an

Yusuf semula menganut Agama Katolik dan memakai nama Yoseph Lewor Goban. Nama itulah yang tercatat dalam dokumen-dokumen awal gerakan.

Jejak paling awal terekam dalam artikel yang ia tulis sendiri dalam buku Hutan untuk Masa Depan, hasil kerja sama AMAN dan Down to Earth. Versi Bahasa Inggris buku itu terbit pada 2009, edisi Bahasa Indonesia pada 2013.

Artikel tersebut, “Masyarakat Adat Tana Ai Flores Timur: Mempertahankan Kebudayaan Tradisional sebagai Jalan untuk Melindungi Lingkungan,” ia tulis dengan nama lain, Murray Muhammad H. Basyir.

Ia membuka tulisan itu dengan menempatkan Tana Ai, sebutan untuk Nangahale dan sekitarnya, dalam peta yang lebih luas. Secara administratif, tulisnya, Tana Ai di timur Kabupaten Sikka beberapa abad lalu mencakup wilayah tengah dan timur Flores. Sikka Tengah dikuasai raja setempat, sedangkan bagian timur tetap menjadi “kesatuan wilayah adat yang cukup longgar,” tempat ratusan komunitas atau natar terikat secara budaya dan sejarah, termasuk ikatan dengan ibu pertiwi.

Ia kemudian mengerucut pada dua kampung bertetangga, Likonggete dan Utan Wair, yang kini menjadi bagian Desa Nangahale. Secara adat, tulisnya, keduanya adalah bagian dari “komunitas besar Natar Mage di Tanah Ai.” Wilayah itu sering dianggap kawasan pantai, padahal tanah adatnya mencakup pegunungan dengan luas sekitar 2.000 hektare.

Konsep masyarakat adat dalam tulisan itu tidak dijelaskan lewat definisi hukum, melainkan lewat asal-usul wilayah, ritual adat, sistem kearifan lokal, dan kisah leluhur Moang Sugo dan Dua Sao yang datang dari “Tana Malaka” bersama rombongan yang kemudian membentuk 15 suku turunan. Tempat-tempat dalam penuturan adat itu, tegasnya, masih bisa dikenali lewat tanda alam, dan itulah yang menunjukkan hak ulayat mereka.

Ia menyinggung dua sengketa. Pertama, pemerintah memberikan HGU atas tanah di wilayah adat itu kepada PT Diag, perusahaan perkebunan milik Keuskupan Ende, sebelum dialihkan ke PT Krisrama. Kedua, sebagian wilayah adat dijadikan hutan lindung, yang batasnya diperluas Dinas Kehutanan pada 1984.

Keduanya, tulis Yusuf, membuat warga kekurangan lahan untuk bertani dan membangun rumah. Kebutuhan prioritas warga, menurutnya, adalah “pengembalian tanah HGU yang dikontrakkan kepada PT Diag serta pengembalian tapal batas hutan lindung tahun 1984 ke tahun 1932.”

Artikel yang ditulis Lewor Goban, tapi dengan nama Murray Muhammad H. Basyir.

Catatan AMAN memperkuat gambaran itu. Dalam publikasi berjudul Utusan Komunitas Adat Wairkung & Pematuli Klarifikasi ke BPN Pusat, yang terbit 4 November 2015, lembaga itu mencatat bahwa pada Oktober 1999 Yoseph Lewor Goban mengorganisasi masyarakat adat Utan Wair dan Likong Gete untuk memprotes persoalan tanah HGU dan hutan tutupan di Tana Ai. Aktivitasnya, tulis AMAN, adalah bagian dari rangkaian perjuangan masyarakat untuk memperoleh kembali wilayah yang mereka klaim sebagai tanah adat.

Prior, dalam artikel risetnya Land Disputes and the Church: Sobering Thoughts from Flores, mencatat prakarsa Yoseph membentuk sejumlah Lembaga Persekutuan Masyarakat Adat (LPMA) pada 1990-an. Organisasi-organisasi itu dimaksudkan mewakili komunitas adat berhadapan dengan pemerintah dan pihak lain. LPMA Utan Wair menjadi penggerak tuntutan pengembalian tanah perkebunan yang dikuasai Gereja.

Prior juga mencatat bahwa pada 22 Maret 2000, Yoseph bersama dua perwakilan LPMA menemui DPRD Sikka di Maumere. Pertemuan itu merupakan bagian dari berbagai upaya masyarakat menyampaikan tuntutan melalui delegasi, surat, dan pembicaraan dengan pemerintah.

Catatan tertulis itu diperkuat ingatan Hendrikus Hemu, bendahara Lembaga Persatuan Masyarakat Adat Tuan Paut, Runut, Likonggete (Pemattuli) periode 1996–2014. Ia menyebut Yusuf sebagai ketua pertama lembaga tersebut. Pada 1996, kata Hendrikus, Yusuf datang dan mengumpulkan para tokoh adat dengan agenda yang melampaui sekadar lahan kosong.

“Kita mau ambil mulai dari pantai sampai gunung,” ujarnya, mengulang ajakan Yusuf, saat diwawancarai Floresa pada 16 November di kediamannya. Sasaran itu mencakup seluruh tanah HGU yang dikelola perusahaan keuskupan, wilayah yang diyakini sebagai ruang hidup leluhur mereka sebelum terdesak ke daerah atas oleh Belanda.

“Itu kita harus rebut kembali. Kita harus ambil,” tutur Hendrikus, mengenang pernyataan Yusuf kala itu. Perjuangan itu, kata dia, diawali dengan upacara adat di Bukakoba, sebutan bersama untuk kebun di Likonggete. Setelah bermusyawarah, para tokoh yang dikumpulkan Yusuf menggelar ritual adat sebagai “sumpah dan ikrar untuk perjuangan kami.”

Penuturan Yusuf di Kafe Mai Sai berbeda penekanan. Ia mengingat lima agenda yang dirumuskan lembaganya.

Pertama, menghapus stigma Tana Ai “ngangan”, Lio “denge”–yang dalam bahasa Sikka Krowe berarti bodoh dan dungu. Kedua, mengembalikan tanah masyarakat di dalam kawasan hutan tutupan Egon Ilimedo kepada warga. Ketiga, meminta perhatian Gereja dan pemerintah agar membagikan tanah kosong kepada warga Nangahale yang tak bertanah untuk digarap dan dijadikan permukiman. Keempat, menghidupkan kembali adat istiadat yang terhenti pascaperistiwa 1969–yang oleh Yusuf dikaitkan dengan hilangnya adatakibat aktivitas “G30S-PKI,” sementara Prior mencatatnya sebagai “gerakan tanam salib” saat Gereja mencabut Mahe dan melarang pelaksanaan ritus adat di Tana Ai. Kelima, meratakan pembangunan pendidikan.

Yusuf juga mengaku mengikuti Kongres Masyarakat Adat Nusantara dan pertemuan dengan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Nairobi pada 1998–1999. Namun, di bagian lain pertemuan, ia menyebut baru pulang dari Nairobi pada 2002, keterangan waktu yang tidak sinkron.

Ia menyebut perjuangan itu bukan tanpa risiko. Keterlibatannya mengusung tuntutan tersebut, katanya, membuat anak, istri, dan saudarinya pernah ditahan aparat. Catatan Prior mengonfirmasi adanya penangkapan itu, meski dengan detail yang berbeda. 

Pada 23 September 2000, tulis Prior, polisi menangkap tujuh warga Likonggete, termasuk anggota keluarga Yusuf, atas tuduhan menyerobot kawasan hutan lindung dan mencuri buah-buahan milik Keuskupan. Saat penangkapan terjadi, Yusuf justru berada di Jakarta. Ketujuh warga baru dilepaskan dua hari kemudian berkat desakan warga dan Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara (LBH Nusra).

Terlepas dari ketidaksinkronan kronologi itu, arah gerakan warga pada masa tersebut tercatat cukup jelas. Permintaan tanah kosong untuk warga yang belum bertanah memang menjadi salah satu dari lima agenda.

Namun, empat agenda lainnya mencakup penghapusan stigma, pengembalian tanah di kawasan hutan tutupan, pemulihan adat, dan pemerataan pendidikan. Kesaksian Hendrikus bahkan menunjukkan sasaran gerakan sejak mula lebih luas, yakni seluruh tanah HGU.

Cakupan gerakan, dengan kata lain, jauh melampaui penuturan Yusuf sekarang, yang mengaku hanya meminta tanah kosong di Nangahale kepada Gereja dan pemerintah.

Kepala Desa, Vonis, dan Pindah Agama: 2005–2011

Jalan Yusuf kemudian berkelok. Dalam tulisan “Hukum Adat dan Hukum Positif Berseberangan: Mana Peran Teologi Kristen? Catatan dari Pulau Flores,” Prior mencatat bahwa Yusuf terpilih sebagai Kepala Desa Nangahale pada 2005, tetapi pelantikannya tertunda hingga 2007 karena persoalan perkawinan.

Ketika merantau di Malaysia, tulis Prior tanpa menyebut tahun merantau itu, Yusuf menikah untuk kedua kalinya, sementara istri pertamanya telah menikah lagi. Lantaran tak ada pastor Katolik yang bersedia menjadi saksi sumpah jabatan, ia akhirnya berpindah agama menjadi Muslim agar bisa dilantik.

Setelah duduk di kursi kepala desa, tulis Prior, keterlibatan Yusuf dalam gerakan perjuangan tanah Nangahale perlahan surut. Pada 2011, ia divonis penjara karena korupsi.

Seorang warga yang pernah menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nangahale juga memberitahu Floresa bahwa Yusuf sempat dilaporkan terlibat dugaan kasus pelecehan seksual terhadap dua anak perempuan. Ia tak dapat memastikan waktu kejadiannya, hanya mengingat peristiwa itu berlangsung sekitar 2006 atau 2007.

Penelusuran Floresa pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Maumere dan sejumlah pemberitaan media belum menemukan catatan resmi maupun laporan terkait perkara tersebut.

Perubahan keyakinan itu beriringan dengan perubahan nama. Dalam catatan kaki artikel Hutan untuk Masa Depan, ia menyebut pergantian ke nama Murray Muhammad H. Basyir sebagai bagian dari “protesnya terhadap Gereja Katolik yang menduduki tanah adatnya.”

2022: Surat untuk Jakarta

Ketika gerakan kembali menguat, nama Yusuf muncul lagi di atas kertas. Ia tercatat pernah menandatangani surat sebagai Ketua Suku Goban Honeng bersama komunitas adat Runut dan Natarmage untuk memprotes pemasangan pilar oleh PT Krisrama pada 18–22 Januari 2022.

Dilampiri catatan tulisan tangan terkait sejarah perjuangan tanah adat, surat itu dilayangkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti KPA, Walhi, dan Pusaka.

Kemendagri meresponsnya lewat surat bernomor 140/4189/BPD tertanggal 16 Agustus 2022 dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa kepada Bupati Sikka, bertajuk “Tanggapan Surat Masyarakat Adat Suku Goban, Suku Soge Runut dan Komunitas Natar Mage”.

Dalam surat balasannya, Kemendagri menyatakan bahwa masyarakat adat tersebut “telah ada sejak masa kependudukan kolonial Belanda sampai dengan saat ini,” tetapi Pemerintah Kabupaten Sikka “belum memberikan pengakuan dan perlindungan” sebagaimana mandat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Kemendagri lantas meminta Bupati Sikka, melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat, untuk mencermati dan mengidentifikasi kembali keberadaan mereka secara partisipatif, sesuai mekanisme Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Upaya pendataan ini bukan hal baru. Pemkab Sikka pernah menerbitkan Surat Keputusan (SK) bernomor 444/HK/2016 tentang Tim Terpadu Identifikasi dan Verifikasi terhadap Masyarakat Tana Ai yang Menduduki Tanah Negara Eks HGU di 

Upaya ini kemudian berlanjut dengan pembentukan tim berdasarkan SK Bupati Nomor 134 tahun 2021. Laporan tim menyimpulkan bahwa lokasi tersebut “bukanlah tanah adat ataupun tanah masyarakat adat, melainkan tanah bekas HGU,” sekaligus menyarankan Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka melanjutkan permohonan PT Krisrama. Laporan itu kemudian dipersoalkan warga karena mengaku tidak dilibatkan dalam tiap tahapan prosesnya. 

2023: “Konsep Mereka Bertolak Belakang”

Sekitar setahun kemudian, menurut pengakuannya, Yusuf meninggalkan gerakan. Dalam pertemuan 9 November, Floresa menanyakan kapan ia keluar dan apa yang membuatnya berpisah dengan kelompok warga yang masih berjuang.

“Saya keluar secara pasti pada tahun 2023,” jawabnya. “Konsep gerakan mereka sudah bertolak belakang dengan prinsip awal saya.”

Perbedaan konsep itu, ungkapnya, berakar sejak 2002, sekembalinya ia dari Nairobi. Di sana, katanya, ia memahami bahwa apa yang disebut tanah ulayat memiliki beberapa syarat, di antaranya batas-batas wilayah yang jelas, penguasaan turun-temurun, serta “hanya satu suku saja yang menguasai. Bukan 10 suku.” Hal itu, katanya, “dijelaskan oleh salah seorang profesor asal Korea,” tanpa memerinci namanya.

“Setelah kembali, saya buat sosialisasi di Likonggete. Penjelasan saya ini kemudian menjadi awal perbedaan pandangan saya dengan John Bala,” lanjutnya. Sejak itu, ia mengaku terus menekankan satu permintaan: pembagian tanah kosong bagi keluarga yang belum memiliki tanah.

“Saya selalu menegaskan bahwa tujuan kita adalah meminta belas kasihan Gereja dan pemerintah untuk membagikan tanah yang masih kosong kepada sekitar 70 kepala keluarga yang belum bertanah,” katanya.

Menurut Yusuf, lahan yang kemudian dilepaskan, merujuk pada HGU baru, telah melampaui kebutuhan yang dahulu ia perjuangkan. Sebaliknya, ia menuduh kelompok yang melanjutkan gerakan bersama kuasa hukum mereka, John Bala, hendak mengambil alih seluruh lahan HGU.

“Itu bertentangan dengan hati nurani dan prinsip saya yang tidak ingin merampas hak orang lain, sehingga saya memutuskan berpisah,” ujarnya.

Januari 2025 vs Februari 2026: Dua Pernyataan, Dua Arah

Suara Yusuf terdengar berbeda jauh sebelum ia duduk di meja perusahaan. Dalam pemberitaan Garda Flores pada 26 Januari 2025, ia mengatakan: “Tujuan utama gerakan ini adalah untuk mengembalikan hak atas tanah yang seharusnya menjadi milik masyarakat setempat, bukan diberikan kepada pihak luar.”

Dalam pemberitaan itu, Yusuf mengungkapkan bahwa pada 1996 tanah seluas 783 hektare yang dikelola warga dikembalikan kepada pemerintahan Swapraja Sikka dan dibagikan kepada pihak luar.

Peristiwa itu menjadi salah satu pemicu perjuangannya untuk meminta “tanah yang kosong, dan dikembalikan kepada kami, bukan orang luar.”

Pernyataan itu terbit sekitar dua tahun setelah Yusuf mengaku keluar dari gerakan.

Dalam pertemuan dengan Floresa, penuturannya berubah. Yusuf menyampaikan bahwa 783 hektare tanah tersebut dilepaskan oleh Gereja “untuk kepentingan masyarakat.”

Lalu arah angin berbalik. Dalam pemberitaan Garda Flores pada 3 Februari 2026, Yusuf justru menegaskan kawasan Nangahale–Patiahu sebagai tanah negara dan menolak klaim ulayat.

Ia mempersoalkan terpenuhinya unsur penguasaan turun-temurun, batas wilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan dan permukiman masyarakat adat. “Fakta historis di Nangahale–Patiahu menunjukkan syarat itu tidak pernah ada,” katanya.

Dua pemberitaan dari media yang sama itu menyingkap perubahan sikap yang mencolok: Yusuf yang pada 2025 diberitakan memperjuangkan pengembalian tanah kepada warga sekaligus mengklaim “tanah ulayat” sebagai dorongan lembaga pendamping. Setahun kemudian ia berbalik menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa lahan itu berstatus tanah negara. 

November 2026: Saksi di Meja Perusahaan

Di Kafe Mai Sai, PT Krisrama beberapa kali menempatkan Yusuf sebagai rujukan untuk menjelaskan sejarah kawasan sengketa. Kesaksian utamanya menyangkut kapan kampung-kampung di dalam HGU dihuni.

“Saya tegaskan bahwa sebelum tahun 1993 tidak ada permukiman di sana,” katanya tentang kawasan Patiahu hingga sekitar lokasi SMA dan SMK. “Semuanya masih lahan kosong dan hutan.”

Muhamad Yusuf Lewor Goban di antara pimpinan PT Krisrama dalam pertemuan dengan Floresa pada 9 November 2026. (Dokumentasi Floresa)

Menurutnya, permukiman muncul setelah tsunami Flores pada Desember 1992. Ia mengaku ikut bersama TNI dan Gereja menyiapkan relokasi korban dari Pulau Babi di atas 15 hektare lahan, ditambah 11 hektare untuk perkebunan dinas.

Relokasi itu, katanya, memicu kecemburuan warga dari wilayah atas, merujuk ke lokasi di sebelah timur Jalan Trans Flores yang membelah kawasan Nangahale. Atas dasar kemanusiaan, almarhum Mgr Abdon Longinus da Cunha, Uskup Agung Ende saat itu, jelas dia, mengizinkan sebagian warga turun dan menempati lahan di bawah jalan.

“Bukan sebagai hak milik, melainkan karena faktor kemanusiaan,” kata Yusuf.

Ia juga mengingat peristiwa pada 2003, ketika seorang warga bernama Anton membangun rumah di atas jalan dan ditegur langsung oleh bupati saat itu. Menurutnya, batas HGU dan lahan warga sebenarnya jelas, tetapi ada pihak-pihak yang mendorong warga terus masuk ke kawasan HGU.

Yusuf juga mempertanyakan lokasi makam leluhur bernama Sugi, yang ia sebut digunakan warga untuk mendukung klaim tanah dan menjadi dasar menancapkan tanda di dalam HGU. Ia menyatakan makam itu berada di wilayah atas, bukan di lokasi yang kini diduduki.

Namun, kesaksian itu berkisar pada satu hal: kapan rumah-rumah dibangun. Warga Soge Natarmage dan Goban Runut mengajukan pertanyaan lain: siapa yang menguasai tanah sebelum perusahaan Belanda membukanya untuk kapas pada 1912?

Catatan Prior menelusuri klaim masyarakat hingga masa sebelum perkebunan dan perpindahan penduduk pada era kolonial. Yusuf membenarkan tanah itu dibuka untuk kapas pada 1912, tetapi tidak menjelaskan dari siapa perusahaan kolonial itu memperolehnya.

Warga punya jawaban sendiri. Dalam surat kepada Ombudsman RI pada 12 November 2024, perwakilan warga Soge Natarmage dan Goban Runut menyebut tanah itu disita pemerintah Hindia Belanda dari masyarakat adat antara 1904 dan 1912.

Ketika pertanyaan itu diajukan dalam pertemuan di kafe, Dominikus Tukan, kuasa hukum PT Krisrama, menjawab bahwa penguasaan tanah oleh Gereja melalui pembelian yang disahkan Residen Timor pada 1912 sah menurut hukum positif.

“Jika ada pihak yang beranggapan bahwa dokumen BPN cacat administrasi berdasarkan LHP Ombudsman atau merasa memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat, silakan tempuh jalur hukum dengan menggugat sertifikat HGU tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau pengadilan perdata,” katanya.

“Jangan hanya terus melempar tuduhan ‘cacat administrasi’ di ruang publik tanpa pernah mengujinya di pengadilan,” lanjutnya.

Menerima HGU, Mengawali Redistribusi

Sikap Yusuf terhadap penguasaan perusahaan kian terang ketika ia berbicara tentang status masyarakat adat dan pilihan penyelesaian konflik.

“Saya juga tegaskan kembali, secara hukum negara belum ada penetapan masyarakat adat di lokasi tersebut—budayanya memang ada, tetapi status hukum masyarakat adatnya belum ada,” katanya.

Ia lalu mengajak warga memusatkan perhatian pada redistribusi lahan 543 hektare, di luar HGU baru 325 hektare PT Krisrama.

“Lebih baik kita fokus mengawal pembagian lahan 543 hektar yang sudah dilepaskan agar masyarakat mendapatkan haknya secara sah,” ujarnya.

Di penghujung pertemuan, ia menyampaikan saran itu untuk bekas kawan seperjuangannya: “Daripada masyarakat terus mengorbankan diri mengejar sertifikat 325 hektar yang sudah sah secara hukum.”

Ajakan itu sejalan dengan posisi perusahaan. PT Krisrama mempertahankan kawasan HGU sebagai wilayah penguasaannya dan mendorong pemerintah menyelesaikan redistribusi lahan agar warga yang masih berada di dalam HGU dapat keluar.

Muhamad Yusuf Lewor Goban sedang berbicara dalam pertemuan di Kafe Mai Sai pada 9 November 2026. (Dokumentasi Floresa)

Kini di Lingkungan Keuskupan

Tiga hari setelah pertemuan di Kafe Mai Sai, Garda Flores menyebut Yusuf ikut bekerja bersama Keuskupan Maumere.

Media itu menyebut ia “berkarya di lingkungan PUSPAS Keuskupan Maumere,” lembaga di bawah uskup yang mengelola karya pastoral.

Yusuf meminta nomor WhatsApp salah satu jurnalis Floresa usai pertemuan di kafe. Sejak itu ia rutin mengirim renungan yang merangkai ajaran rohani Katolik dan Islam serta wejangan pastoral, seperti soal cinta kasih, pengampunan, keikhlasan, menjauhi kebencian dan keangkuhan, hingga perlunya iman dalam menghadapi konflik, bersama pembelaannya atas pengembalian lahan serta posisi dan pengalaman pribadinya di PUSPAS.

Ia juga kerap mengirimkan tulisan pendapat tentang konflik Nangahale yang menyoroti legalitas HGU PT Krisrama, klaim hak ulayat, dinamika proses hukum dan pemberitaan media, serta tuntutan dan kejelasan hak yang ia perjuangkan.

Namun, ketika pada 17 November Floresa mengonfirmasi sejumlah catatan dan informasi terkait rekam jejaknya, ia tak kunjung merespons hingga berita ini dirilis. Pesan itu sudah bercentang dua biru, tanda telah dibaca.

Seiring konfirmasi tersebut, Yusuf tidak lagi mengirim renungan atau tulisan sesering sebelumnya.

Kepada Floresa, Yusuf telah membeberkan alasan di balik keputusannya berpisah dari kelompok warga.

Satu hal yang absen dari penjelasannya adalah bagaimana ia menyelaraskan posisi terbarunya dengan jejak panjang pengorganisasian masyarakat adat serta tuntutannya di masa lalu mengenai pemulihan hak ulayat.

Bagi masyarakat yang pernah ia pimpin, persoalan pokoknya tetap sama sejak akhir 1990-an: sejarah siapa yang diakui di atas tanah itu?

Elkelvin Wuran, Dominiko Djaga, dan Adriani Miming berkolaborasi dalam penulisan laporan ini

Editor: Ryan Dagur

Artikel ini merupakan bagian dari serial "Sertifikat dan Mimbar di Nangahale"

Dukung Kami

Ada cerita yang terlalu berisiko untuk diberitakan, korban yang terlalu lemah untuk didengar, dan mereka yang terlalu berkuasa untuk disentuh.
Floresa memilih memberi perhatian pada semua itu. Kami tidak bergantung pada iklan korporasi atau kepentingan politik. Independensi kami dibiayai oleh pembaca yang percaya bahwa kebenaran harus diungkap tanpa kompromi.
Dukung kami untuk terus bertahan. Caranya bisa cek di sini

BACA JUGA

BANYAK DIBACA