Yesus Mati di Semau

Ketika Rp30 miliar dijulang menjadi patung sementara warga Semau berburu air, yang dibangun bukan kesaksian iman, melainkan monumen bagi matinya nurani kekuasaan.

Oleh: Ernestus Holivil

Hari ini saya kembali menulis tentang Semau. Sebelumnya, saya menulis “Berhala Baru di Atas Air Mata Semau”. Kini tajuknya: “Yesus Mati di Semau”. Keduanya bernada serupa, meski dengan tensi berbeda. Tulisan pertama lahir dari refleksi; tulisan ini lahir dari kemarahan. Namun, keduanya sama-sama merupakan gugatan.

Kedua tulisan itu berpijak pada konteks yang sama: Pemerintah Kabupaten Kupang bersikeras membangun patung Tuhan Yesus setinggi 40 meter di Tanjung Batu Kong, Desa Hansisi, Pulau Semau. Anggaran sebesar Rp30 miliar diambil dari APBD Kabupaten Kupang. Nilai sebesar itu terlampau mewah untuk sekadar kosmetik religius, terlebih ketika warga di pulau yang sama masih harus berburu air bersih setiap musim kemarau.

Membangun monumen suci di atas tanah yang merintih bukanlah wujud kesalehan. Tugu keselamatan hendak didirikan di tanah yang tandus, sementara warga Semau meranggas kehausan dan terus mencari setetes air bersih. Inilah ironi struktural: lambang kehidupan dijulang, tetapi sumber kehidupan belum dijamin.

Karena itu, Golgota sesungguhnya tidak hanya berada di Yerusalem. Bukit penderitaan itu ada di dekat kita: di Semau. Di sana, Yesus dihina, disiksa, dan dibunuh secara sistematis melalui kebijakan publik. Pelakunya bukan serdadu Romawi, bukan warga miskin Semau, dan bukan anak-anak yang putus sekolah. Serdadu utamanya adalah penguasa; palu godamnya bernama anggaran.

Tulisan ini menggugat iman para serdadu itu, tanpa sedikit pun mereduksi sakralitas Kristus. Yesus tidak perlu dikoreksi. Yang perlu dikoreksi ialah cara kesalehan diterjemahkan ke dalam kebijakan publik. Agama semestinya menjadi kompas keadilan sosial, bukan sekadar ornamen program pembangunan.

Politik Simbol

Secara demografis, Semau—atau Nusa Ana dalam sebutan warganya—dihuni sekitar 8.000 jiwa yang tersebar di dua kecamatan dan 14 desa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani lahan kering dan peternak. Bagi mereka, air bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan urat nadi ekonomi. Tanpa air, ladang berhenti berproduksi, ternak mati, dan rumah tangga kehilangan daya bertahan.

Ironisnya, air justru menjadi komoditas paling langka di pulau ini. Hanya Mata Air Uiasa yang mengalir sepanjang tahun, itu pun debitnya terus melemah. Ketika kemarau tiba, harapan satu pulau bertumpu pada satu mata air. Ini bukan semata bencana alam, melainkan tragedi struktural.

Pertanyaannya: mengapa pemerintah lebih memilih patung daripada air? Mengapa simbol lebih mudah diwujudkan daripada kebutuhan dasar? Atau, dengan nada yang lebih sarkastis, mengapa simbol begitu penting bagi kekuasaan?

Murray Edelman telah menawarkan jawabannya dalam The Symbolic Uses of Politics (1964). Menurut Edelman, politik simbol membagikan dua jenis “hadiah”: manfaat nyata (tangible) dan kepuasan simbolik. Dalam praktiknya, publik kerap dikondisikan untuk menerima yang kedua. Simbol difungsikan sebagai anestesi sosial—sebuah rasa tenteram semu. Rakyat dibius oleh euforia religius yang artifisial, sementara kebutuhan hidup mereka tetap tak terpenuhi.

Monumen fisik semacam ini dapat menjadi instrumen hegemonik untuk mengarahkan persepsi publik. Warga disuguhi tontonan visual untuk dipuja dan dirayakan secara seremonial, sementara kebutuhan yang tidak kasatmata terus diabaikan. Simbol dirayakan; warga dibiarkan miskin, lapar, dan haus. Inilah strategi pengalihan isu yang klasik.

Di NTT, simbol agama memiliki daya emosional yang kuat. Ia dapat memonopoli identitas, kebanggaan, bahkan rasa memiliki. Akibatnya, nalar kritis mudah dicap sebagai penistaan, sedangkan oposisi rasional diperlakukan seolah-olah dosa. Padahal, penindasan paling keras justru dapat diorkestrasi oleh aktor negara yang berjubah kesalehan dogmatis.

Dalih pemerintah terdengar rasional: sentra wisata rohani diyakini mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Secara teknokratis, argumen itu tampak masuk akal. Namun, logikanya timpang. Proyeksi ekonomi pariwisata masih berupa janji fiskal, sedangkan dahaga warga adalah tragedi kemanusiaan yang berlangsung hari ini. Yang dipertaruhkan bukan angka di atas kertas, melainkan kesejahteraan nyata rakyat Semau.

Lagi pula, Semau tidak kekurangan aset. Lahan pertaniannya luas, potensi maritimnya melimpah, identitas budaya Helongnya kuat, dan Pantai Liman menyimpan pesona yang khas. Semau tidak kekurangan daya tarik. Yang kurang adalah kemauan politik untuk mengelola seluruh potensi itu menjadi kesejahteraan bagi warganya.

Perlu diingat, Yesus menolak pemberhalaan. Ia pernah marah dan membongkar meja para pedagang yang mengomersialkan Bait Suci. Yesus juga hadir dalam rupa kaum papa. Karena itu, menjulang tinggi monumen-Nya seraya membiarkan rakyat kehausan bukanlah pemuliaan terhadap Kristus. Itu adalah pengultusan terhadap arogansi kekuasaan.

Menjaga Makna Kesalehan

Di titik inilah paradoks itu terlihat telanjang. Yesus, yang diimani sebagai sumber kehidupan, hendak didirikan di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis sumber kehidupan. Mungkin ada niat baik di balik megaproyek ini. Namun, menelantarkan hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat demi ornamen religius adalah kesalehan palsu—kesalehan yang kehilangan makna.

Pada titik ini, saya teringat Friedrich Nietzsche. Dalam Die fröhliche Wissenschaft (1882), ia menuturkan perumpamaan tentang seorang “lelaki gila” yang menyalakan lentera pada pagi yang terang, lalu berlari ke pasar sambil berseru, “Tuhan sudah mati! Tuhan tetap mati! Dan kitalah yang membunuh-Nya!” Dengan getir ia bertanya: bukankah gereja-gereja telah menjadi liang kubur dan batu nisan Tuhan?

Nietzsche tentu tidak sedang berkhotbah. Ia sedang mendiagnosis zamannya: Tuhan disingkirkan dari kehidupan manusia. Diagnosis itu kini menemukan panggungnya di Semau, dengan ironi yang lebih kejam.

Jika massa Nietzsche digambarkan tidak lagi percaya kepada Tuhan, para algojo di Semau justru dapat tampil sebagai penguasa fanatik yang merasa paling saleh. Jangan-jangan, patung itu kelak benar-benar menjadi seperti yang digambarkan Nietzsche: batu nisan Tuhan.

Pada akhirnya, Yesus menghakimi manusia dengan ukuran yang sederhana: “Ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum.” Kalimat ini adalah gugatan sekaligus pengingat, terutama bagi para penguasa yang fasih menyebut-Nya “Tuhan”, rajin berdoa, dan merasa diri saleh. Wajah Kristus yang paling nyata justru hadir pada warga yang kehausan.

Yesus hadir melalui air kehidupan yang mengalir ke rumah-rumah warga: memberi minum kepada yang haus dan memberi makan kepada yang lapar.

Pemerintah Kabupaten Kupang memiliki kesempatan besar untuk menghadirkan misi itu di Semau. Jika air lebih dahulu mengalir, patung tersebut kelak bukan hanya menjadi monumen, melainkan kesaksian iman yang hidup.

Jika tidak, Yesus akan tetap mati di Semau—bukan di Yerusalem, melainkan di bawah bayang-bayang patung-Nya sendiri.

Ernestus Holivil adalah Dosen FISIP, Universitas Nusa Cendana

Editor: Ryan Dagur

DUKUNG KAMI

Terima kasih telah membaca artikel kami.

Floresa adalah media independen. Setiap laporan kami lahir dari kerja keras rekan-rekan reporter dan editor yang terus berupaya merawat komitmen agar jurnalisme melayani kepentingan publik.

Kami menggalang dukungan publik, bagian dari cara untuk terus bertahan dan menjaga independensi. Cara salurkan bantuan bisa dicek pada tautan ini: https://floresa.co/dukung-kami

Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah mendukung kami. Gabung juga di Grup WhatsApp pembaca kami dengan klik di sini atau di Channel WhatsApp dengan klik di sini.

ARTIKEL PERPEKTIF LAINNYA

TRENDING