Rikard Rahmat

Manajemen menyebut sistem penalti sebagai pembinaan disiplin dan menyatakan siswa PKL tetap mendapat libur mingguan. Sejumlah klaim ini bertentangan dengan kesaksian langsung siswa PKL yang diperoleh Floresa dalam liputan

Liputan kami tidak menciptakan realitas itu, hanya memberi ruang agar realitas yang sudah ada bisa mendapat tempat dalam percakapan publik.

"Ini eksploitasi yang dikamuflasekan sebagai PKL," kata Ketua SPM Par Labuan Bajo Pokarius Mahi. "Secara usia mereka adalah anak-anak — bukan usia kerja."

Para kepala sekolah dan koordinator PKL mengakui siswa diperlakukan seperti tenaga kerja, jam kerja sering melebihi kesepakatan, dan BPJS Ketenagakerjaan ditanggung siswa sendiri — bukan industri. Namun ketika diminta menolak praktik itu, jawaban sekolah mengungkap posisi mereka yang sesungguhnya