Dokumen rencana pembangunan oleh Pemerintah Nagekeo menunjukkan perbedaan sejarah antara versi pemerintah dan yang diakui masyarakat. Bukan hanya soal angka dan tahun yang berbeda — dokumen itu juga mencatat beberapa upaya pelepasan lahan oleh Pemda di luar Tonggurambang untuk kebutuhan TNI.
