Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran membawa janji menjangkau jutaan anak sekolah, balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia.
Namun, di lapangan, termasuk di daerah seperti Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, gambarannya jauh lebih rumit dari sekadar dapur yang memasak dan mendistribusikan makanan.
Selama beberapa pekan, Tim Floresa menelusuri beberapa dapur yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten ini—mendatangi lokasinya, mewawancarai kepala dapur, guru, pejabat Badan Gizi Nasional, hingga pemilik yayasan pengelola.
Yang kami temukan adalah sengkarut yang berlapis: dapur yang buru-buru beroperasi meski fasilitas belum lengkap, dapur lain yang sudah siap tapi tak kunjung mendapat izin, dugaan data fiktif soal jumlah dapur yang berjalan, konflik perebutan penerima manfaat antaryayasan pengelola, hingga desas-desus jual beli titik koordinat SPPG.
Yang juga mencolok, sejumlah dapur ini berafiliasi dengan anggota DPRD, pengusaha lokal, dan yayasan relawan pendukung Prabowo-Gibran—pola yang mengundang pertanyaan lebih jauh soal siapa sebenarnya yang diuntungkan dari program yang seharusnya berpihak pada anak-anak dan kelompok rentan.
Serial liputan “Siapa yang Setel MBG di Manggarai Timur?” adalah upaya kami membuka tarik menarik kepentingan proyek ini ke publik.

