Floresa.co – Dinas Kesehatan Manggarai Timur menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bermakna dalam menurunkan tingginya angka stunting di daerah tersebut karena mayoritas dapur memprioritaskan siswa sebagai penerima manfaat.
Padahal, kata Kepala Dinas Surip Tintin, pemicu tingginya stunting adalah karena “masih banyak ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK),” kondisi malnutrisi akibat kurangnya asupan energi dan protein dalam jangka waktu lama.
Ia mencatat jumlah ibu hamil KEK di daerah tersebut pada 2025 adalah 1.193, sementara per Juni 2026 mencapai 261.
Karena itu, “jika MBG ditujukan untuk menurunkan stunting seharusnya diutamakan pada daerah stunting tinggi dan sasaran diutamakan pada ibu hamil KEK dan bayi balita yang kurang gizi dan gizi buruk.”
Laporan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Manggarai Timur menunjukkan bahwa persoalan gizi bayi balita di daerah tersebut belum tertangani secara merata.
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting pada 2025 tercatat 36,1 persen – jauh di atas rata-rata Provinsi NTT 33,1 persen dan dua kali lipat rata-rata nasional 18,8 persen.
Kesenjangan itu diproyeksikan tetap lebar hingga 2029, di mana target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menempatkan Manggarai Timur di angka 27,6 persen pada akhir periode itu, sementara target nasional pada tahun yang sama adalah 14,2 persen.
Sementara itu, data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang ditarik pada 29 Januari 2026 menunjukkan bahwa 1.759 balita dari 20.931 yang diukur dan ditimbang tercatat mengalami stunting.
Data itu juga menunjukkan terjadi tren naik hingga satu persen di delapan kecamatan, di antaranya Elar Selatan, Rana Mese, Congkar, Lamba Leda Timur, Lamba Leda Utara, Borong, Kota Komba, dan Lamba Leda Selatan.
Sementara itu, tren penurunan terjadi di empat kecamatan, di antaranya Elar, Kota Komba Utara, Sambi Rampas dan Lamba Leda.
Surip menyebut penurunan stunting di empat kecamatan terjadi karena banyak faktor, termasuk perbaikan sanitasi dan pemanfaatan air bersih.
“Perbaikan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, fasilitas ekonomi serta perbaikan telekomunikasi juga berperan di mana sikap dan pemahaman masyarakat berubah dengan terbukanya dan lancarnya informasi,” katanya.
Berikut adalah data e-PPGBM Stunting per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur.
Desa-desa dengan angka prevalensi tertinggi kasus stunting.
Dari keenam SPPG di Manggarai Timur, hanya tiga yang masih beroperasi, sisanya dihentikan sementara oleh BGN pusat.
SPPG yang masih beroperasi adalah SPPG Polres Manggarai Timur dan SPPG Tanah Bakok – keduanya berbasis di Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong. Selain itu, SPPG Liang Leso di Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese.
Sementara itu, tiga SPPG dihentikan sementara adalah SPPG Bangka Kantar, Kecamatan Borong; SPPG Rongga Koe, Kecamatan Kota Komba; dan SPPG Nggalak Leleng, Kecamatan Lamba Leda Selatan.
Penelusuran Floresa juga menemukan setidaknya terdapat lima SPPG yang belum beroperasi, kendati dibangun pada tahun lalu.
Empat dari lima SPPG itu berada di wilayah yang masuk kategori 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) sekaligus di kecamatan yang mengalami tren kenaikan stunting atau angka stuntingnya masih tinggi.
Dapur-dapur itu di antaranya, SPPG Watunggong di Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar; SPPG Nancang di Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Lamba Leda Selatan; SPPG Kakang di Desa Pong Ruan, Kecamataan Kota Komba; dan SPPG Elar di Kecamatan Elar.
Sementara itu, kendati bukan termasuk dapur 3T, SPPG Peot di Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong berada di wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting.
Surip Tintin berkata, Dinas Kesehatan dua kali setahun memantau prevalensi stunting melalui e-PPBGM, yaitu pada Februari dan Agustus.
Berdasarkan pemantauan itu, kata dia, distribusi MBG dari SPPG Tanah Bakok dan Rongga Koe yang dimulai sejak September 2025 belum mampu mengentaskan stunting karena “mereka lebih memprioritaskan anak sekolah sebagai penerima manfaat.”
Menurutnya, program MBG akan bermakna jika sasarannya diutamakan untuk ibu hamil dan bayi balita yang kekurangan gizi dan gizi buruk.
“Anak sekolah di daerah sulit yang mengalami stunting tidak akan bisa diubah kondisinya karena sudah lewat lima tahun, tapi mereka [anak perempuan] juga calon ibu di masa depan. Karena itu, kita harapkan dengan MBG para remaja putri kita lebih sehat dan bisa jadi calon ibu yang sehat ke depan,” katanya.
Surip juga mengakui bahwa Dinas Kesehatan belum bisa memantau dampak MBG yang didistribusikan SPPG Polres Manggarai Timur kepada empat Posyandu di Borong karena dapur itu baru beroperasi pada awal Juni.
“Masih terlalu dini untuk lihat apakah sasaran mengalami perubahan karena pemberian MBG masih baru beberapa hari,” katanya.
Selama ini, kata Surip, pengentasan stunting dilakukan dengan beberapa upaya, di antaranya pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di SMP dan SMA serta di Posyandu; pelayanan Antenatal Care berkualitas pada ibu hamil; dan peningkatan rujukan terencana terhadap ibu hamil risiko tinggi – terlalu muda melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu sering melahirkan dan terlalu banyak melahirkan.
Selain itu, dinasnya memberikan pelayanan Keluarga Berencana pasca bersalin dan Pemberian Makanan Tambahan untuk ibu hamil KEK dan bayi balita yang kekurangan gizi.