Floresa.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijual ke publik dengan bahasa yang mulia: anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita akan mendapat asupan gizi yang layak, gratis, ditanggung negara.
Tapi begitu kita menengok ke dalam dapur-dapurnya sendiri—seperti yang ditemukan penelusuran Floresa di Manggarai Timur—yang tampak justru sebuah arena rebutan: rebutan penerima manfaat, rebutan titik koordinat, rebutan siapa yang lebih dulu dapat izin operasional dari Jakarta.
Ini bukan sekadar persoalan teknis dapur yang rusak alat masaknya atau menunggu sertifikat sanitasi. Itu wajar terjadi di program sebesar dan sebaru ini.
Yang tidak wajar adalah pola yang berulang: dapur yang fasilitasnya masih amburadul bisa langsung beroperasi, sementara dapur lain yang sudah lengkap dan siap justru digantung tanpa kejelasan berbulan-bulan.
Yang tidak wajar adalah ketika seorang pemilik dapur harus berbulan-bulan bolak-balik mengurus izin, sementara dapur satuan kepolisian bisa diresmikan langsung oleh presiden dan beroperasi dalam hitungan pekan meski laporan di lapangan menyebut toilet masih kotor dan rak-rak besi belum selesai dipasang sepekan sebelum hari pertama.
Yang paling mengkhawatirkan adalah pola afiliasi yang muncul di hampir setiap dapur ini. Dapur-dapur ini bukan milik koperasi warga atau organisasi nirlaba independen. Mereka adalah milik anggota DPRD, istri mantan bupati, pengusaha lokal, dan yayasan-yayasan relawan yang secara terbuka mengibarkan bendera dukungan untuk Prabowo-Gibran.
Sulit untuk tidak bertanya: apakah MBG di Manggarai Timur benar-benar dirancang untuk memenuhi gizi anak-anak, atau justru menjelma jadi mesin distribusi kue anggaran bagi lingkaran politik dan bisnis lokal yang tahu cara mendekati portal mitra Badan Gizi Nasional (BGN)?
Pengakuan salah satu pengelola dapur yang dikutip dalam liputan ini terasa menohok: ia curiga ada laporan fiktif yang menyebut dapurnya sudah beroperasi—padahal kenyataannya belum—sementara ia menduga dana untuk dapur itu sudah cair, hanya saja tidak sampai ke tangannya.
Jika benar, ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini adalah dugaan penyelewengan anggaran negara yang mestinya diperiksa oleh lembaga pengawas, bukan dibiarkan menjadi rumor yang berputar di kalangan pengelola dapur.
Pejabat BGN di daerah, dalam liputan ini, berulang kali membantah dengan jawaban standar: semua sudah sesuai prosedur, semua kebijakan operasional ditentukan pusat, semua data yang beredar keliru. Barangkali sebagian benar. Tapi pola bantahan yang seragam dan berulang, tanpa disertai keterbukaan data yang bisa diverifikasi publik, justru memperkuat kecurigaan, bukan meredakannya.
Ketika seorang guru sekolah penerima manfaat sampai takut bicara ke jurnalis karena khawatir sekolahnya “ditarik” dari program, itu tandanya ada relasi kuasa yang timpang antara pengelola program dengan mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat utamanya—anak-anak.
MBG adalah program dengan anggaran raksasa dan ambisi menjangkau seluruh negeri. Skala sebesar itu semestinya diimbangi dengan transparansi yang sepadan: siapa pemilik setiap dapur, bagaimana proses verifikasi titik koordinat, bagaimana alur dana dari pusat ke daerah, dan mekanisme pengaduan yang bisa diakses publik tanpa rasa takut.
Tanpa itu, MBG berisiko menjadi contoh baru bagaimana program kesejahteraan rakyat dijalankan dengan logika kekuasaan dan kedekatan politik—alih-alih logika kebutuhan gizi anak-anak yang sebenarnya menjadi alasan program ini dibuat.
Manggarai Timur hanya satu kabupaten dari ratusan yang menjalankan MBG. Tapi jika sengkarut yang ditemukan di sini—dugaan data fiktif, konflik perebutan penerima manfaat, dan bau-bau jual beli titik koordinat—adalah cermin dari pola yang lebih luas, maka publik berhak menuntut audit menyeluruh terhadap program ini, bukan sekadar klarifikasi dari pejabat yang berulang kali membantah tanpa bukti pembanding.
Anak-anak yang duduk menunggu jatah makan siang mereka tidak peduli siapa yang memenangkan rebutan titik koordinat itu. Mereka hanya ingin makan yang layak, hari ini, tanpa harus jadi taruhan dalam permainan kepentingan orang dewasa.