Langkah konkret sangat dibutuhkan sebagai evaluasi terhadap proyek-proyek besar di Labuan Bajo yang berpotensi merusak lingkungan, penegakan aturan lingkungan secara tegas, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam seluruh proses pembangunan
Pemerintah Provinsi NTT menyebut pengadilan telah mengembalikan pengelolaan pantai itu kepada pihak ketiga, dan para pedagang kecil diminta pergi. Putusannya belum bisa diperiksa publik, sementara sengketa atas pantai ini sudah berlangsung sejak akhir 1990-an.
Ketika rumah jabatan yang dibangun dari uang rakyat diduga menjadi lokasi kekerasan seksual, yang runtuh bukan hanya batas hukum, melainkan martabat kekuasaan itu sendiri. Di atas pasal pidana, etika pejabat publik menuntut standar yang lebih tinggi.
Dari 458 unit hunian sementara yang ditargetkan, hanya lima yang tercatat rampung. Di Lembor, warga membongkar tempat tinggal darurat karena dijanjikan material, lalu material yang sempat tiba diambil kembali.
Petisi daring Puan Floresta Bicara yang telah diteken ratusan pendukung menuntut penanganan yang transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. LPSK dan UPTD PPA NTT turut mendampingi korban perempuan berusia 21 tahun.