Langkah konkret sangat dibutuhkan sebagai evaluasi terhadap proyek-proyek besar di Labuan Bajo yang berpotensi merusak lingkungan, penegakan aturan lingkungan secara tegas, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam seluruh proses pembangunan
Dokumen rencana pembangunan oleh Pemerintah Nagekeo menunjukkan perbedaan sejarah antara versi pemerintah dan yang diakui masyarakat. Bukan hanya soal angka dan tahun yang berbeda — dokumen itu juga mencatat beberapa upaya pelepasan lahan oleh Pemda di luar Tonggurambang untuk kebutuhan TNI.
Ratusan orang sudah mendaki dan kekhawatiran soal daerah resapan air sudah disuarakan, tapi BBKSDA baru akan mengkaji dampak lingkungan setelah urusan administrasi zonasi selesai.
