Pada 7 Maret 2026, Dewan Pimpinan Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPK-GMNI) STPMD “APMD” bersama DPK-GMNI FT-UNY melaksanakan kegiatan berbagi takjil.
Menyusuri rute dari Plaza UNY hingga pertigaan UIN Sunan Kalijaga, kami bertemu langsung dengan tukang becak, ojek online, dan pekerja informal – kelompok masyarakat Marhaen yang kerap luput dari perhatian negara.
Ketua DPK-GMNI FT-UNY, Risang Sakha Purwandhanto, menegaskan bahwa kader GMNI tidak boleh menjadikan rakyat sekadar “objek kajian”, tetapi harus merasakan langsung pengalaman hidup mereka sebagai subjek berdaulat.
Bagi saya, pernyataan itu adalah otokritik yang tajam.
Momentum ini menjadi krusial ketika GMNI memasuki usia ke-72 pada 24 Maret 2026.
Usia baru ini harus menjadi ruang refleksi agar Marhaenisme tidak tereduksi menjadi wacana elitis yang gagal berdialog dengan realitas.
GMNI harus menyatu dengan kekuatan buruh, petani, dan elemen sipil lainnya untuk menghidupkan kembali roh sosio-demokrasi – salah satu dari tiga pilar utama Marhaenisme yang kini berada di titik nadir.
Paradoks Pertumbuhan Ekonomi
Secara makroekonomi, Indonesia tampak baik-baik saja. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi 5,11% sepanjang 2025, tingkat kemiskinan turun ke 8,25%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurun ke 4,74% – pencapaian terendah dalam satu dekade.
Namun data itu menyimpan paradoks besar.
Ekonom senior Chatib Basri mengungkap bahwa 80% lapangan pekerjaan yang tercipta sejak 2019–2024 adalah pekerjaan informal berupah rendah, sementara pengangguran tertinggi justru berasal dari kelompok terdidik.
Kaum muda terdidik yang memiliki akses informasi namun tidak memiliki pekerjaan layak adalah bom waktu bagi stabilitas nasional.
Kajian INFID mempertegas gambaran ini: 57,70% pekerja masih terjebak di sektor informal, 12,88% adalah pekerja keluarga tak dibayar, dan 32,06% termasuk kategori pekerja tidak penuh waktu.
Artinya, penurunan angka pengangguran tidak otomatis berarti terciptanya kerja yang layak.
Penurunan angka kemiskinan pun menyimpan tantangan struktural. Sebagian besar keberhasilan itu disangga oleh Bantuan Sosial senilai Rp29,9 triliun – bukan oleh kemandirian ekonomi rakyat.
Hal ini melahirkan fenomena “kesejahteraan yang disubsidi”: rakyat keluar dari kemiskinan secara statistik, tetapi tetap rentan terhadap guncangan sekecil apa pun.
Secara spasial, pertumbuhan juga timpang. Sementara Sulawesi tumbuh 6,23%, Papua Tengah justru mengalami kontraksi -6,44%.
Rasio gini yang turun ke 0,363 pun dinilai menipu karena hanya mengukur pengeluaran, bukan akumulasi kekayaan berupa aset.
Kondisi ini bertentangan dengan cita-cita demokrasi ekonomi dalam Marhaenisme: produksi oleh semua, untuk semua.
Negara harus hadir sebagai regulator yang berani melakukan perombakan struktural melalui reforma agraria sejati, demokratisasi akses permodalan, industrialisasi berbasis kerakyatan, dan penguatan koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat.
Terancamnya Kebebasan Sipil
Krisis sosio-demokrasi tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, tetapi juga dalam aspek politik. Kasus yang dialami Andrie Yunus menjadi sinyal nyata bahwa kebebasan sipil sedang terancam.
Wakil Koordinator KontraS itu disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 12 Maret 2026 malam di Jakarta Pusat.
Ia mengalami luka bakar pada 24 persen tubuhnya, dengan mata kanan yang terancam buta permanen. Andrie dikenal vokal mengkritisi isu remiliterisasi, impunitas aparat, dan pelemahan kontrol sipil atas militer.
Kejadian itu bukan kecelakaan – melainkan pembungkaman yang terencana.
Proses hukumnya pun berliku: terjadi ketidaksinkronan antara hasil penyelidikan Polri dan TNI, yang justru memunculkan kekhawatiran akan impunitas dan praktik “tukar kepala.”
Masyarakat sipil mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta independen agar kebenaran tidak dikubur oleh kepentingan institusi.
Apa yang dialami Andrie bukan hanya serangan terhadap individu, melainkan serangan terhadap kebebasan sipil secara keseluruhan.
Sosio-demokrasi secara politik menuntut adanya partisipasi rakyat yang nyata, serta jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, dan mengkritik kekuasaan – tanpa rasa takut.
Perlindungan terhadap aktivis dan masyarakat sipil yang kritis adalah prasyarat mutlak bagi demokrasi yang substansial, bukan sekadar prosedural.
Urgensi Marhaenisme dan Peran Kader GMNI
Ketika rakyat kehilangan akses terhadap sumber daya dan ruang aman untuk bersuara, Marhaenisme menemukan kembali urgensinya.
Sosio-demokrasi bukan sekadar konsep normatif, tetapi alat analisis untuk membaca realitas dan mengkritik struktur yang menindas.
Memperjuangkan sosio-demokrasi tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab kader GMNI.
Kader bukan sekadar identitas organisatoris, melainkan penegasan posisi historis dan ideologis yang menuntut konsistensi antara pengetahuan, kesadaran, dan tindakan.
Pengetahuan bukan sekadar alat memahami dunia – ia adalah kekuatan untuk mengubahnya.
Kader GMNI harus mampu merebut pengetahuan yang dikuasai elite sebagai alat dominasi dan mengubahnya menjadi alat emansipasi.
Kaum Marhaenis tidak boleh berhenti sebagai konsumen pengetahuan, tetapi harus menjadi produsennya: mengolah pengalaman, membaca realitas, dan menyusun narasi tandingan yang berpihak pada rakyat.
Dari sinilah lahir intellectual movement – pribadi yang menjadikan pengetahuan sebagai basis perjuangan kolektif, bukan sekadar modal intelektual pribadi.
Ketika proses itu dijalankan secara serius, kader tidak lagi sekadar bagian dari organisasi, melainkan menjadi motor penggerak perubahan yang hidup, kritis, dan berpihak.
Vansianus Masir adalah Ketua DPK-GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta, sekaligus Pemimpin Redaksi LPM TEROPONG di kampus yang sama.
Editor: Ryan Dagur
