Pemerintah meluncurkan panduan pendidikan perubahan iklim untuk sekolah dasar hingga menengah, merespons dampak perubahan iklim yang kian mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
Wahana Lingkungan Hidup Cabang NTT menekankan agar dalam implementasi panduan itu, pendidik memberi tempat pada pentingnya cara berpikir kritis dalam melihat fenomena krisis iklim.
Panduan itu diluncurkan pada 27 Agustus oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Kemdikbud Ristek] dalam acara bertajuk “Bergerak Bersama untuk Pendidikan Perubahan Iklim” yang dihadiri berbagai organisasi pendidikan.
Terdiri dari 75 halaman, panduan itu mencakup informasi tentang gambaran krisis iklim, penyebab dna dampaknya, alasan pentingnya pendidikan perubahan iklim dan pelaksanaannya di sekolah dalam proses pembelajaran dan kegiatan lainnya.
Kementerian itu menyatakan, panduan yang merupakan bagian dari Kurikulum Merdeka ini diharapkan bisa membantu pemerintah daerah, sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan berbagai mitra “menerapkan pendidikan yang memperkuat kesadaran perubahan iklim dan berbagai langkah kolaboratif untuk menanggulanginya.”
Panduan itu menyatakan, Indonesia termasuk negara yang rentan terdampak perubahan iklim karena 29,36 dari 270 juta populasi “bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang bergantung pada kesehatan ekosistem.”
Di sisi lain, 30,75 persen populasi termasuk kelompok rentan terdampak perubahan iklim, yaitu anak-anak dan lansia.
“Pendidikan perubahan iklim merupakan bentuk pemenuhan hak anak, khususnya hak hidup, hak perlindungan, hak pendidikan, dan hak partisipasi,” menurut panduan itu.
“Saat ini maupun di masa depan, anak-anak akan berhadapan langsung dengan isu krisis iklim; sebagian anak, karena lokasi tempat tinggal maupun latar belakang sosial-ekonominya, bisa jadi akan lebih rentan terdampak.”
Menteri Nadiem Anwar Makarim menyatakan saat peluncuran panduan itu bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab menerapkan cara hidup yang ramah lingkungan untuk masa depan bumi.
“Besar harapan kami agar pendidikan perubahan iklim dapat diterapkan dengan baik dengan dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan orang tua. Kolaborasi kita semua adalah kunci keberhasilan dari implementasi pendidikan perubahan iklim,” katanya.
Sementara Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan menyebut, kesadaran dan pemahaman yang ditanamkan sejak dini menjadi penting agar anak-anak bisa mempersiapkan diri dan berperan aktif dalam merespons perubahan iklim.
Ia menjelaskan, panduan ini disusun melalui proses partisipatif dan kolaboratif sejak Juni 2023 yang melibatkan akademisi, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, komunitas serta lembaga swadaya masyarakat.
“Kami berharap melalui panduan ini berbagai praktik baik yang sudah berjalan bisa menjadi inspirasi yang lebih masif lagi,” katanya.
Tak Bisa Sebatas Tanam Pohon dan Olah Sampah
Umbu Wulang Tanaamah Paranggi dari Walhi NTT menyatakan langkah pemerintah menunjukkan ada komitmen untuk peduli pada masalah yang selama ini kerap disuarakan masyarakat rentan dan para aktivis.
“Kami apresiasi untuk itu. Namun, saya berharap bahwa panduan itu tidak hanya mengarahkan siswa untuk mengambil langkah-langkah afirmatif seperti tanam pohon atau mengolah sampah ketika bicara soal isu iklim ,” katanya.
“Kendati itu penting, yang tidak kalah mendesak adalah pendidikan kritis dalam melihat krisis iklim,” tambahnya.
Ia menyatakan, akar dari perubahan iklim adalah pembangunan yang tidak ramah lingkungan, yang dipicu oleh industri-industri ekstraktif dan penghasil limbah seperti sampah plastik.
“Dalam konteks ini, siswa misalnya tidak hanya diajari mengolah sampah plastik, tapi sampai pada kesadaran kritis tentang mengapa ada sampah-sampah itu. Pertanyaan ini akan sampai pada sikap kritis untuk melihat isu sampah dalam kaitannya dengan sesuatu yang bersifat struktural,” katanya.
Ia menekankan dampak perubahan iklim sudah kian terasa dalam beberapa dekade terakhir.
Untuk konteks NTT, katanya, yang paling parah adalah badai dan siklon Seroja pada April 2021 yang menewaskan 68 orang, di mana 46 jenazah ditemukan dan 22 dinyatakan hilang.
“Selain itu adalah abrasi dan banjir rob di wilayah pesisir, hingga ada pulau yang terancam tenggelam. Salah satu pulau di Sumba misalnya diprediksi akan tenggelam pada 2050,” katanya.
Ia menyatakan, dampak perubahan iklim juga berpengaruh pada berbagai aspek lain.
“Sumber-sumber pangan kita misalnya terdampak sangat besar akibat perubahan iklim. Kemarau yang lebih lama dari biasanya membuat tanaman-tanaman pangan tidak bisa lagi hidup,” kata Umbu.
Menurut data Walhi, pada 2017-2020 lebih dari 5.400 desa di pesisir Indonesia telah terendam banjir rob yang selain “karena krisis iklim yang kian buruk, juga karena adanya beban industri besar di sepanjang pesisir.”
Sementara menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terjadi 5.400 bencana pada tahun lalu, meningkat dari 3.544 pada 2022.
Sebagian besar adalah bencana bencana hidrometeorologi, yaitu peristiwa terkait air dan cuaca yang menimbulkan kerugian atau korban.
Bencana tahun lalu dipicu kebakaran hutan dan lahan [2.051 kejadian], cuaca ekstrim [1.261 kejadian], banjir [1.255 kejadian], tanah longsor [591 kejadian], kekeringan [174 kejadian], gempa bumi [31 kejadian], gelombang pasang dan abrasi [33 kejadian], dan erupsi gunung api [4 kejadian].
Hal ini berdampak pada 8.491.288 jiwa yang menderita dan mengungsi, 275 jiwa meninggal dunia, 33 jiwa hilang, dan 5.795 jiwa mengalami luka-luka.
Editor: Ryan Dagur
