Hilarius Hama

Dokumen rencana pembangunan oleh Pemerintah Nagekeo menunjukkan perbedaan sejarah antara versi pemerintah dan yang diakui masyarakat. Bukan hanya soal angka dan tahun yang berbeda — dokumen itu juga mencatat beberapa upaya pelepasan lahan oleh Pemda di luar Tonggurambang untuk kebutuhan TNI.

Ratusan orang sudah mendaki dan kekhawatiran soal daerah resapan air sudah disuarakan, tapi BBKSDA baru akan mengkaji dampak lingkungan setelah urusan administrasi zonasi selesai.

Ini bukan kelalaian. Ini kebijakan yang amburadul.

Sosialisasi publik pertama itu dikawal aparat TNI, perwakilan perusahaan merupakan warga Reok yang mengklaim bersedia menjadi “kaki tangan” karena kasihan dengan kondisi masyarakat.