Oleh: Ryan Dagur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena memperpanjang masa tanggap darurat gempa Flores hingga 12 September 2026 patut dibaca sebagai pengakuan resmi bahwa krisis belum selesai. Perpanjangan itu muncul setelah mempertimbangkan kondisi lapangan, kebutuhan warga terdampak, dan aktivitas gempa susulan yang masih terus terjadi.
Pengakuan administratif itu penting karena mengubah pertanyaan dari “apakah bantuan sudah datang?” menjadi “apakah negara masih menganggap Flores berada dalam keadaan darurat?”
Jawabannya kini jelas: ya. Namun, pengakuan administratif belum otomatis menyelamatkan warga. Masa tanggap darurat yang diperpanjang harus menjadi ruang koreksi atas distribusi bantuan yang timpang, data yang belum sepenuhnya terbuka, dan layanan dasar yang belum menjangkau semua titik terdampak.
Perpanjangan ini tidak boleh berhenti sebagai tanggal baru dalam surat keputusan. Ia harus menjadi tenggat kerja: dalam dua pekan tambahan itu, pemerintah provinsi dan kabupaten harus membuktikan bahwa bantuan sampai secara cukup, berulang, dan terverifikasi kepada keluarga-keluarga di kampung kecil, jauh, dan paling tidak terlihat.
Saya berada di Flores pada hari-hari pertama setelah gempa sebagai bagian dari Tim Respons Cepat Gempa Flores, inisiatif bersama Floresa dan lembaga swadaya masyarakat Sunspirit for Justice and Peace. Tim ini telah mendistribusikan bantuan lebih dari satu miliar rupiah, hasil donasi dari berbagai pihak. Donasi telah disalurkan ke lebih dari 200 titik di tujuh kabupaten.
Karena itu, tulisan ini berangkat dari pembacaaan atas pengalaman lapangan, cerita relawan, pengaduan warga, dan laporan yang terus masuk dari kampung-kampung terdampak hingga kini.
Data yang Membuktikan Krisis Berlanjut
Data terbaru dari Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) menunjukkan perlunya perpanjangan masa tanggap darurat. Per 2 September 2026, jumlah korban jiwa mencapai 127 orang dan korban luka 1.668 orang.
Jumlah pengungsi tercatat 181.354 orang, dengan konsentrasi terbanyak di Manggarai, disusul Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sikka, Ende, dan Ngada.
Kerusakan bangunan mencapai 1.915 fasilitas publik dan 97.215 rumah warga. Dari jumlah itu, 27.294 rusak berat, 22.137 rusak sedang, dan 47.784 rusak ringan.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga mencatat hingga 2 September Wita terdapat 11.185 gempa susulan—165 di antaranya dirasakan dengan magnitudo terbesar 6,2.
Kondisi ini membuat situasi pasca gempa dua pekan lalu itu jauh dari kata terkendali.
Di kampung-kampung yang tim kami datangi, angka-angka itu menjelma dalam wajah manusia: keluarga bertahan di bawah tenda darurat, penyandang disabilitas berlindung di bawah terpal bekas, dan warga memeriksa dinding retak setiap pagi sebelum berani masuk kembali.
Bantuan yang Tak Merata
Sejak beberapa hari usai gempa, bantuan memang bergerak dalam skala besar: ribuan ton logistik masuk melalui Ende, Maumere, dan Labuan Bajo; dukungan pemerintah daerah bernilai miliaran rupiah; serta donasi publik yang digalang tokoh dan kelompok. Pesawat pun beterbangan hingga tengah malam ke bandara-bandara di Flores.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membawa dukungan sekitar Rp4,5 miliar, dan figur publik Ferry Irwandi menghimpun lebih dari Rp5 miliar melalui penggalangan dana publik. Sejumlah pejabat lain juga membawa bantuan barang, seperti sembako.
Namun, jumlah bantuan bukan ukuran terakhir. Ukuran yang lebih jujur adalah apakah dukungan itu dapat ditelusuri: tiba di kampung yang tepat, diterima keluarga yang benar-benar terdampak, cukup untuk kebutuhan beberapa hari, dan datang kembali ketika persediaan habis.
Masalah itu terlihat lebih jelas ketika perhatian dipindahkan ke laporan warga. Hingga 3 September 2026, lebih dari 3.000 pengaduan warga masuk ke Tim Respons Cepat Gempa Flores. Isinya hampir sama: warga harus bertahan berhari-hari sebelum bantuan tiba. Ketika bantuan datang, yang pertama menjangkau mereka bukan pemerintah, melainkan sesama warga, relawan, komunitas lokal, dan lembaga kemanusiaan.
Karena itu, tidak mengherankan jika suara protes, termasuk yang disampaikan terbuka lewat aksi pengadangan pejabat meletup di beberapa titik.
Ada cerita yang lebih miris saat bantuan pemerintah akhirnya tiba. Di Timung, Desa Golo Cador, Kabupaten Manggarai, sebuah video sempat viral karena bantuan yang diterima satu RT dengan sekitar 30 kepala keluarga hanya 15 kilogram beras, seperempat liter minyak goreng, satu dus mi instan, dan 10 butir telur.
Jika bantuan seperti ini disebut respons negara, yang tampak bukan hanya keterbatasan logistik, melainkan hilangnya rasa genting dalam birokrasi. Warga yang rumahnya rusak dan hidup dalam ketakutan membutuhkan dukungan yang layak untuk bertahan, bukan simbol bantuan.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Nagekeo pada 26 Agustus, hari ke-11 setelah gempa dan para pejabat lainnya, tentu penting dibaca sebagai tanda perhatian negara. Namun bagi warga yang menunggu bantuan berhari-hari di kampung-kampung jauh, kunjungan pejabat mudah berubah menjadi seremoni jika tidak segera diikuti perbaikan distribusi, pendataan, dan layanan dasar.
Contoh terang terlihat dalam kunjungan presiden di Nagekeo itu. Forum yang semestinya dipakai untuk memastikan korban terlindungi justru bergeser ketika presentasi Bupati Nagekeo membawa narasi keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Sementara warga masih menunggu terpal, air bersih, obat, dan distribusi yang pasti, pemerintah daerah seharusnya datang dengan peta kebutuhan korban, bukan daftar klaim program yang belum teruji.
Tentu saja patut disyukuri bahwa di tengah situasi ini, berbagai kelompok, komunitas dan lembaga telah menyalurkan bantuan. Dana yang terkumpul lewat tim kami jauh lebih banyak dari yang dibayangkan sebelumnya.
Namun, respons warga yang bergerak lebih cepat memperlihatkan dua hal sekaligus: kuatnya solidaritas dan lemahnya kesiapsiagaan negara. Aksi warga sipil bukan pengganti negara, melainkan ikhtiar agar suara warga pelosok tidak hilang di antara angka-angka besar bencana.
Tim kami misalnya, melalui pendataan, kanal pengaduan, verifikasi lapangan, dan penyebaran informasi kebutuhan, berhasil menemukan titik-titik yang belum tersentuh bantuan dan membantu memfasilitasi penyaluran donasi.
Kendati aksi solidaritas seperti ini penting, tetapi tidak boleh menjadi penopang permanen bagi negara yang datang terlambat. Kerja sukarela dapat menutup celah mendesak, tetapi tidak boleh menggantikan sistem penanganan bencana.
Darurat yang Menyebar
Salah satu aspek penting dalam membaca gempa Flores adalah sebaran kerusakan. Flores bukan satu titik bencana yang padat dan mudah dipetakan, melainkan pulau panjang dengan kampung-kampung terpencar jauh dari jalan utama.
Sebuah dusun dengan 30 keluarga terdampak mungkin tampak kecil dalam lembar data. Namun ketika titik-titik seperti itu dijumlahkan di seluruh pulau, terlihat peta darurat sesungguhnya: korban terpencar dengan kebutuhan berbeda-beda, dan distribusi tidak bisa dipusatkan pada lokasi yang paling mudah dijangkau.
Karena itu, konsentrasi bantuan pada lokasi tertentu, selain tidak adil, juga dapat memicu masalah baru: warga merasa ditinggalkan, kecemburuan sosial tumbuh, dan perhatian publik bergeser dari kebutuhan mendesak ke tempat yang paling mudah dilihat.
Aspek lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah gempa ini bukan pukulan yang berdiri sendiri. Flores sedang menghadapi bencana berlapis: erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur yang masih berlangsung, hujan abu berulang, peringatan lahar, dan bencana hidrometeorologi lain yang memutus jalan, mengisolasi kampung, serta menguras kapasitas lokal.
Dalam keadaan seperti itu, Flores tidak sedang menghadapi satu keadaan darurat, melainkan rangkaian krisis yang saling menumpuk. Justru karena itulah komando bantuan harus bekerja dengan peta yang cukup lentur untuk membaca kampung, pulau kecil, jalan terputus, dan kebutuhan warga yang berubah dari hari ke hari.
Setiap bencana alam tentu datang tiba-tiba, tetapi penderitaan yang mengikutinya sering dibentuk oleh pilihan lama: pola penanganan yang amburadul, sengkarut kewenangan yang memicu keterlambatan aksi, dan kebiasaan memperlakukan warga terpencil sebagai urusan logistik di halaman belakang.
Darurat Tata Kelola: Data, Distribusi, dan Komando
Di titik inilah penanganan lanjutan bencana Flores harus diuji. Perpanjangan status darurat tidak cukup dinilai dari banyaknya bantuan yang diumumkan, melainkan dari kemampuan sistem mengubah bantuan itu menjadi perlindungan nyata bagi warga paling rentan.
Dalam dua pekan tambahan ini, Gubernur NTT tidak cukup tampil sebagai penerima laporan atau wajah seremonial. Perpanjangan masa tanggap darurat memberinya mandat untuk memaksa seluruh kabupaten bergerak dalam irama sama: data korban diperbarui, posko kecil dihitung, jalur distribusi dibuka, dan bantuan tidak berhenti di pusat-pusat yang mudah difoto.
Pemerintah daerah tidak bisa berlindung di balik alasan geografis, seolah-olah keterpencilan Flores baru diketahui setelah gempa. Justru karena medan sulit, pemerintah kabupaten dan provinsi wajib memiliki peta risiko, data warga rentan, mekanisme distribusi sampai kampung, dan sistem komando yang bekerja segera.
Masa perpanjangan darurat harus memastikan bantuan bergerak berdasarkan kebutuhan warga paling mendesak, bukan sorotan, kedekatan lokasi, atau kekuatan akses. Terpal harus tiba sebelum hujan, klinik keliling sebelum penyakit menyebar, ruang aman bagi anak-anak sebelum pendidikan menjadi korban berikutnya, dukungan psikososial sebelum trauma mengeras, dan bantuan penghidupan sebelum keluarga kehabisan daya bertahan.
Ukuran keberhasilan dua pekan tambahan itu harus konkret: siapa belum menerima terpal, siapa masih tidur di luar rumah, apakah sudah ada upaya memastikan sekolah mulai beroperasi, klinik mana belum pulih, kampung mana belum dijangkau, dan keluarga mana masih bertahan tanpa dukungan memadai.
Dari ukuran itulah publik dapat menilai apakah perpanjangan darurat bekerja. Jika hanya kalender yang berubah sementara tenda tetap bocor, dan anak-anak tetap belajar dalam ketidakpastian, maka negara hanya memperpanjang status tanpa memperpendek penderitaan.
Warga Flores telah membayar harga dari ketidaksiapan. Jangan lagi meminta warga membayar harga dari kelupaan.
Pelajaran paling penting dari bencana ini bukanlah bahwa orang Indonesia murah hati. Kita sudah tahu itu. Pelajaran fundamentalnya adalah kemurahan hati terus-menerus dipaksa menambal sistem yang seharusnya melindungi warga lebih awal, lebih cepat, dan lebih adil.
Jika negara ingin menghormati yang meninggal dan melindungi yang hidup, para pejabat yang digaji dari pajak warga harus berhenti memperlakukan warga terdampak sebagai catatan kaki dalam penanganan bencana.
Selama masih ada keluarga tidur di luar rumah, kampung belum tersentuh distribusi, sekolah belum aman, klinik belum pulih, dan warga bertahan tanpa dukungan memadai, Flores masih darurat—apapun bunyi tanggal dalam surat keputusan.
Ryan Dagur adalah editor Floresa, bagian dari Tim Respons Cepat Gempa Flores
Editor: Anno Susabun