Floresa.co — “Sikap kami satu dan sama: kami tolak.”
Kalimat itu membuka salah satu suara paling tegas dalam Forum Geotermal Flores-Lembata di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, pada 23 Juli. Yang menyampaikannya adalah Romo Andi Fernandes dari Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan Larantuka.
Di hadapan pemerintah, PLN, pengembang, akademisi, tokoh Gereja, JPIC, dan perwakilan warga, Andi tidak memulai dari bahasa teknis energi. Ia membawa penolakan itu ke soal yang lebih mendasar: manusia dan ruang hidupnya.
“Bagi kami, kemanusiaan itu lebih penting,” katanya.
Bagi Andi, pembangunan di Flores Timur dan Lembata tidak harus ditempuh melalui proyek geotermal. Pemerintah, kata dia, masih memiliki pilihan lain untuk membangun masyarakat.
Ia menilai dampak proyek panas bumi dapat melampaui manfaat yang dijanjikan, terutama bagi warga yang telah lama hidup di atas tanah dan sumber air mereka sendiri.
Andi lalu menyinggung Atadei, Lembata, tempat listrik baru masuk sekitar sepuluh tahun lalu. Dalam ingatan warga, kehadiran listrik kemudian bertaut dengan rencana pengeboran tanah mereka.
“Lebih baik listrik itu tidak ada daripada mengorbankan manusia yang sudah hidup di situ dari ratusan tahun yang lalu. Tidak ada listrik tidak apa-apa, yang penting ada air,” katanya.
Bagi masyarakat Lamaholot, yang mencakup Flores Timur hingga pulau-pulau sebelah timur, kata Andi, alam bukan sekadar latar kehidupan, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia.
“Bagi kami, tidak ada manusia yang hidup tanpa alam. Maka ketika alam diganggu, semuanya akan terganggu,” katanya.
Dalam kerangka itulah, ia mengatakan uskup bersama para imam, biarawati, dan umat di Keuskupan Larantuka menyatakan menolak proyek geotermal.
Penolakan sebagai Solidaritas
Nada serupa datang dari Pater Laurens Woda dari JPIC SVD Ende. Ia menempatkan penolakan itu dalam bahasa solidaritas dengan warga terdampak.
Laurens mengatakan JPIC SVD Ende merasa terpanggil menyampaikan pandangan karena mandat perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.
Sikap itu, menurut dia, bertolak dari keberpihakan Gereja kepada orang miskin dan terpinggirkan.
“Gereja harus menyatakan kabar baik kepada orang miskin. Dengan demikian, kegembiraan dan harapan, duka cita dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama orang miskin dan siapa saja yang menderita, adalah duka dan kecemasan para murid Yesus,” katanya.
Dari pijakan itu, Laurens menyatakan penolakan JPIC SVD Ende terhadap proyek geotermal di Mataloko, Sokoria, dan Lembata. Ia juga mendesak Menteri ESDM membatalkan izin proyek-proyek tersebut.
Di forum itu, Laurens tidak hanya menyatakan sikap. Ia juga mempertanyakan ketentuan AMDAL dalam proyek geotermal, terutama penjelasan bahwa eksplorasi tidak membutuhkan AMDAL, sementara AMDAL baru diwajibkan pada tahap eksploitasi.
“Sebenarnya itu bagaimana? Tolong ahli-ahli jelaskan kepada kami agar kami tidak bingung,” katanya.
Ia kemudian membawa temuan JPIC SVD Ende dari wawancara dengan warga Sokoria, khususnya di Dusun Kowole.
Menurut Laurens, sosialisasi awal tidak menjangkau seluruh masyarakat karena hanya melibatkan mosalaki dan pemilik tanah. Ia juga menyebut adanya keterlibatan militer dalam proses tersebut.
Laurens mengatakan pada 13 Oktober 2020 terdapat informasi tentang mosalaki yang dijemput ke Kodim Ende, diinterogasi, dan diminta menandatangani dokumen.
Menurut dia, cara tersebut mencederai kolegialitas pemangku adat Lio yang biasanya duduk bersama dan bermusyawarah.
Dari Mataloko hingga Sokoria, Laurens menyebut sejumlah persoalan: warga yang hidup dalam kecemasan karena uap dari sumur bor, rencana pengambilan air dari Laja, serta aduan warga Sokoria tentang air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Atadei, Air, dan Dapur Alam
Kecemasan serupa disampaikan Romo Kristo Soge, Pastor Paroki Lerek, yang wilayahnya berada dalam rencana proyek geothermal Atadei, Lembata.
Kristo mengatakan masyarakat Atadei, sebagai bagian dari Indonesia, berhak mendapat rasa aman, perlindungan hukum yang adil, serta pembangunan yang tidak mengorbankan warga.
“Geotermal tentu baik, tetapi tidak layak dibangun di Atadei,” katanya.
Kristo menyebut trauma warga terhadap pengalaman bencana alam, termasuk peristiwa Waiteba yang diperingati setiap 17 Juli.
Peristiwa Waiteba adalah bencana alam berupa gempa bumi, longsoran, dan tsunami yang menghantam pesisir Lembata pada 18 Juli 1979. Bencana ini dipicu oleh longsornya sebagian badan Gunung Iliwerung ke Laut Savu, yang menelan 539 korban jiwa dan menyebabkan 364 orang hilang
Peristiwa itu hidup dalam ingatan warga sebagai tanda kerentanan Atadei terhadap bencana alam. Dalam setiap momen peringatan peristiwa itu, kata Kristo, masyarakat kembali menyatakan penolakan terhadap geotermal.
Bagi diao, Atadei adalah wilayah panas dan kering. Selama puluhan tahun warga bergantung pada air hujan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Saya tidak bisa bayangkan kalau proyek ini terjadi, bagaimana dengan dampak lingkungan,” katanya.
Kecemasan itu juga menyentuh dapur alam, lokasi panas bumi yang dipercaya warga sebagai tempat suci untuk seremoni adat.
“Ada ketakutan bahwa ketika proyek ini dilanjutkan, maka dapur alam ini akan hilang,” katanya.
Kristo mengatakan warga juga mempertimbangkan sikap para uskup di Flores-Lembata yang pada Maret 2025 sepakat menolak geotermal.
Menurut Kristo, Lembata-Atadei mayoritas Katolik, sehingga sikap pemimpin Gereja menjadi rujukan bagi masyarakat setempat.
Terlibat, tetapi Tidak Mendukung
Dari Keuskupan Maumere, Romo Yakobus Dionisius Migo menegaskan posisi yang sama. Ia mengatakan keuskupan pada prinsipnya menghargai martabat manusia dan berusaha mencegah kerusakan ekologis.
“Oleh karena itu, dengan tegas kami menanggapi proyek geotermal di Flores-Lembata ini senada dengan Keuskupan Agung Ende dan Keuskupan Larantuka: kami menolak,” katanya.
Menurut Dionisius, penolakan tersebut bertumpu pada penghargaan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan martabat manusia.
Ia menggambarkan Flores sebagai wilayah yang labil dan rentan, dengan riwayat gempa bumi dan erupsi gunung api.
Karena itu, ia mempertanyakan keselamatan warga apabila proyek direalisasikan.
“Apakah anak-anak dan masa depannya bisa belajar dengan baik? Apakah udara yang kami hirup sekarang bisa terus kami hirup, ataukah kami akan mengalami keracunan?” katanya.
Dionisius juga menjelaskan alasan Keuskupan Maumere tetap hadir dalam forum tersebut. Menurut dia, keterlibatan itu bersifat nonkompromistis.
“Artinya, kami terlibat tetapi bukan berarti kami mendukung proyek geotermal ini,” katanya.
Dialog yang Bermartabat
Di tengah deretan penolakan itu, pesan bernada berbeda datang dari Keuskupan Ruteng. Perwakilan keuskupan tidak hadir dalam forum, sehingga pernyataannya dibacakan panitia.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya dialog yang tidak hanya memperkaya wacana secara komprehensif dan objektif, tetapi juga merangkai perjumpaan konstruktif di tengah perbedaan.
Dialog disebut sebagai fondasi untuk membangun budaya perjumpaan atau culture of encounter. Dalam pesan itu, dialog tidak dipahami sebagai kompromi atau diplomasi kosong, melainkan pencarian bersama akan kebenaran.
Pesan Keuskupan Ruteng juga menyebut bahwa perbedaan, ketegangan, dan konflik atas proyek geotermal di Flores-Lembata membutuhkan penyelesaian yang tepat, adil, dan bermartabat.
Dalam pesan tersebut, pihak yang mendukung proyek disebut berargumen bahwa geotermal penting untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan pasokan energi listrik, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Sementara itu, pihak yang menolak disebut memandang geotermal sebagai industri ekstraktif yang berbahaya terhadap kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, keseimbangan sosial, keberlanjutan budaya lokal, ruang hidup masyarakat, dan keselamatan manusia.
Berbeda dari keuskupan lain, pesan tersebut tidak memuat kata-kata penolakan. Ia ditutup dengan harapan agar dialog terus-menerus yang bermartabat dan setara dapat mencari pilihan paling tepat bagi pasokan energi di Flores-Lembata.
Lokasi Proyek di Tengah Ruang Hidup Umat Katolik
Lokasi-lokasi yang dipersoalkan dalam forum itu tersebar di ruang hidup umat Katolik di Flores dan Lembata.
Dari ruang forum itu, sikap Gereja Katolik tidak hadir sebagai satu suara tunggal. Ia muncul sebagai penolakan, desakan perlindungan hak masyarakat, kritik atas proses sosialisasi, kekhawatiran atas dampak sosial-ekologis, dan ajakan untuk membuka dialog yang bermartabat serta setara.
Para imam dan perwakilan keuskupan menempatkan geotermal bukan semata urusan energi.
Di balik pembicaraan tentang listrik dan potensi panas bumi, mereka membawa pertanyaan tentang martabat manusia, lingkungan hidup, ruang adat, hak warga, dan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak maupun lokasi yang direncanakan menjadi proyek.
Forum tersebut digelar oleh IFTK Ledalero, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, dan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
Pertemuan itu menghadirkan pemerintah, PLN, pengembang, akademisi, tokoh Gereja, JPIC, dan perwakilan masyarakat di tengah perdebatan panjang tentang proyek geotermal di Flores dan Lembata.
Editor: Ryan Dagur