Floresa.co — Pemerintah menempatkan proyek geotermal di Flores-Lembata sebagai bagian dari pembahasan yang lebih luas tentang kebutuhan listrik, ketahanan energi, dan pengurangan penggunaan diesel.

Penjelasan itu mengemuka dalam Forum Geotermal Flores-Lembata di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, pada 23 Juli.

Dalam forum tersebut, sejumlah unsur pemerintah dan PLN menjelaskan alasan pengembangan panas bumi, mulai dari Gubernur NTT, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Direktorat Panas Bumi Kementerian ESDM, Dinas ESDM NTT, hingga PLN sebagai pelaksana pembangunan ketenagalistrikan.

Lima Parameter dari Pemerintah Provinsi

Dari pemerintah provinsi, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena membuka penjelasan dengan menekankan perlunya perdebatan geotermal diletakkan pada basis ilmiah dan rasional.

Menurut dia, semua pihak pada dasarnya menginginkan NTT dan Flores maju, mandiri, berdaulat, tidak bergantung kepada pihak lain, serta tetap lestari.

“Dasar kita berdiri di posisi diskusi ini sebenarnya sama. Kita ingin NTT dan Flores maju, mandiri, berdaulat, tidak bergantung kepada yang lain, dan tetap lestari,” kata Laka Lena.

Dalam kerangka itu, ia mengatakan pemerintah provinsi memakai lima parameter untuk menilai proyek geotermal, yakni teknis, lingkungan, bagi hasil, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta keamanan.

Penilaian tersebut, kata dia, perlu dilakukan kasus per kasus.

“Yang bagus kita teruskan tentu dengan berbagai catatan, yang kurang bagus dan bisa diperbaiki kita perbaiki, yang memang sama sekali tidak bisa tutup dan jangan pernah dilakukan di tempat yang memang penolakannya kuat dan tidak bisa dipaksakan,” katanya.

Laka Lena juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati penolakan masyarakat.

Menurut dia, jika suatu daerah tetap menolak setelah proses dialog, proyek tidak boleh dipaksakan.

“Saya menghormati juga kalau memang daerahnya menolak. Kita tidak bisa paksa,” katanya.

Mengurangi Diesel di Indonesia Timur

Dari pemerintah pusat, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan proyek geotermal dalam konteks pengurangan penggunaan diesel, terutama di Indonesia Timur.

Menurut Eniya, subsidi pemerintah untuk bahan bakar listrik di Flores sudah lebih dari Rp1 triliun per tahun. Pada saat yang sama, kebutuhan listrik di Flores terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.

“Kita melihat, memang Flores memiliki potensi yang luar biasa karena perekonomiannya tumbuh dan kebutuhan listriknya juga tambah banyak,” katanya.

Dalam konteks itulah, Eniya mengatakan geotermal menjadi salah satu pilihan karena dapat menyuplai listrik selama 24 jam.

Menurut dia, energi surya juga sedang dihitung sebagai bagian dari sistem kelistrikan.

Namun, PLTS membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi dan lahan yang lebih luas. Ia menyebut kebutuhan lahan PLTS dapat mencapai empat sampai lima kali lebih besar jika dibandingkan dengan kapasitas pengganti diesel yang sama, seperti geothermal.

Selain alasan teknis, Eniya mengatakan pemerintah sedang menyiapkan perubahan regulasi agar daerah mendapat bagian dari bonus produksi dan penerimaan negara bukan pajak dari panas bumi.

Menurut dia, manfaat tersebut harus dirasakan masyarakat di sekitar lokasi proyek.

“Kita pastikan bahwa daerah setempat itu bisa menerima dan ini harus dirasakan oleh rakyat setempat yang ada di lokasi tersebut,” katanya.

Di akhir penjelasannya, ia mengatakan pemerintah menampung aspirasi masyarakat dan telah beberapa kali bertemu dengan para uskup.

Pemerintah, kata dia, akan terus berdiskusi untuk mencari solusi terbaik bagi daerah.

PLN Sebut Cadangan Daya Flores Masih Rendah

Penjelasan mengenai kebutuhan listrik kemudian diperkuat PLN. General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, RDW Manurung, mengatakan PLN hadir dalam forum tersebut bukan untuk memaksakan pandangan, melainkan untuk mendengar pengalaman, harapan, dan kekhawatiran masyarakat.

“Kami hadir di sini dengan niat yang tulus untuk bisa mendengarkan secara langsung berbagai pengalaman, harapan maupun kekhawatiran,” katanya.

Manurung mengatakan kebutuhan listrik Flores terus meningkat. Menurut dia, penjualan tenaga listrik di Flores diproyeksikan mencapai 522 GW pada 2025 dan 576 GW pada 2026. Beban puncak saat ini disebut mencapai 117 MW dan diperkirakan naik menjadi 133 MW pada tahun berikutnya.

Di sisi pasokan, ia mengatakan daya mampu di Flores dan Lembata sekitar 146 MW, dengan sisa ketersediaan sekitar 13 MW. Cadangan daya itu sekitar 9 persen, sementara standar minimal yang digunakan PLN adalah 30 persen.

Dengan pertumbuhan kebutuhan sekitar 8 persen setiap tahun, Manurung mengatakan penambahan kapasitas pembangkit perlu dipersiapkan sejak dini.

Dalam kerangka itu, geotermal didorong sebagai salah satu pilihan untuk mendukung ketahanan energi daerah.

Namun, Manurung mengatakan prosesnya tetap perlu mendapat persetujuan masyarakat melalui dialog.

Flores sebagai Pulau Panas Bumi

Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Sahat Simangunsong, mengajak peserta forum melihat pembahasan geotermal secara bertahap.

Menurut dia, para pihak perlu terlebih dahulu membahas apakah Flores membutuhkan listrik, dari mana listrik akan diproduksi, serta sumber energi apa yang dapat tersedia secara berkelanjutan.

Sahat mengatakan sistem kelistrikan Flores saat ini masih banyak bergantung pada minyak. Karena energi fosil akan habis, ia menilai pilihan energi baru terbarukan perlu dibahas secara serius.

Dalam pilihan itu, panas bumi disebut menjadi salah satu sumber yang dapat memasok beban dasar atau kebutuhan listrik selama 24 jam. Sahat mengatakan energi surya, angin, dan air juga dapat menjadi pilihan, tetapi memiliki keterbatasan masing-masing.

Sahat juga menanggapi pertanyaan tentang keputusan pemerintah yang menyebut Flores sebagai pulau panas bumi.

Menurut dia, sebutan itu bukan semata-mata karena keputusan menteri, melainkan karena kondisi geologi Flores.

“Karena Tuhan menciptakan ini jadi geothermal island,” katanya.

Menurut Sahat, keputusan tersebut dimaksudkan agar pengembangan energi di Flores lebih terarah dan tidak terus bergantung pada energi fosil.

“Jangan sampai energi lokal itu dikalahkan oleh energi-energi fosil,” katanya.

Pada bagian lain, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Priatin Hadi Wijaya mengatakan Flores memiliki dua sisi: kebencanaan geologi dan potensi energi.

Menurut dia, NTT memiliki potensi panas bumi sekitar 1,2 GW, sementara kapasitas yang sudah menjadi listrik baru sekitar 24 MW.

Priatin mengatakan pemanfaatan panas bumi di NTT masih sekitar 1,9 persen dari potensi yang ada.

Ia juga menyebut Indonesia saat ini berada di posisi kedua dunia dalam kapasitas panas bumi dan menargetkan menjadi nomor satu dunia pada 2030.

Menurut dia, panas bumi menjadi bagian dari arah kebijakan energi nasional karena target Net Zero Emission 2060 dan kebutuhan swasembada energi.

Teknologi, Lingkungan, Hak Adat, CSR, dan Keamanan

Dari pemerintah daerah, Kepala Dinas ESDM NTT Viktor Manek mengatakan diskusi lanjutan perlu membuka ruang bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju terhadap geotermal.

Menurut dia, sedikitnya ada lima hal yang harus dibicarakan secara lebih rinci.

Hal pertama adalah penggunaan teknologi terbaik agar pengalaman buruk akibat percobaan atau kegagalan teknis tidak berulang. Hal kedua adalah perlindungan lingkungan, baik lingkungan alam, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial.

Hal ketiga menyangkut hak masyarakat adat. Viktor mengatakan hak masyarakat adat perlu dibahas sejak awal dan dapat diperkuat melalui perjanjian tertulis antara pengembang dan masyarakat adat.

“Kalau toh supaya itu diperkuat, kita akan buat akta notaris antara pengembang dan masyarakat adat,” katanya.

Dua hal berikutnya adalah CSR yang harus dibahas sejak awal agar terukur dan tertulis, serta jaminan keamanan bagi pengembang, masyarakat, dan pemerintah agar masing-masing dapat menjalankan perannya.

Dialog Lanjutan

Benang merah dari penjelasan pemerintah dalam forum itu adalah perlunya dialog lanjutan.

Sahat Simangunsong mengusulkan agar diskusi diperbanyak dan dilakukan bertahap, mulai dari kebutuhan listrik hingga pilihan sumber energi yang tersedia.

Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah pusat menampung aspirasi masyarakat dan akan terus berdiskusi dengan pemerintah daerah, PLN, dan para pemangku kepentingan lain.

Laka Lena juga mengatakan forum seperti itu diperlukan agar perdebatan pro dan kontra dapat diarahkan ke pembahasan yang lebih rasional.

Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa proyek tidak boleh dipaksakan di tempat yang penolakannya kuat.

Di sisi lain, sejumlah peserta forum dari unsur Gereja dan warga menyampaikan keberatan dengan alasan lingkungan, air, konflik sosial, hak adat, dan keselamatan warga.

Forum di Ledalero tersebut tidak menghasilkan kesepakatan akhir.

Namun, dari pihak pemerintah, sejumlah hal berulang disampaikan: kebutuhan mengurangi diesel, peningkatan kebutuhan listrik, pemanfaatan potensi lokal, pemenuhan lima parameter, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dan pelibatan warga dalam proses dialog.

Forum Geotermal Flores-Lembata digelar oleh IFTK Ledalero, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, dan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.

Forum ini mempertemukan pemerintah, PLN, pengembang, akademisi, tokoh Gereja, JPIC, dan perwakilan masyarakat di tengah perdebatan tentang proyek geotermal di Flores dan Lembata.