Oleh: Felix Baghi, SVD
Forum Komunikasi tentang Geotermal Flores–Lembata di IFTK Ledalero pada 23 Juli 2026 memang berakhir tanpa kesepakatan. Namun justru kegagalan mencapai mufakat itu memperlihatkan inti persoalan secara lebih telanjang: konflik geotermal bukan semata perdebatan tentang teknologi energi, tata kelola investasi, atau pilihan kebijakan pembangunan.
Yang dipertaruhkan adalah legitimasi negara dan kredibilitas para pengembang dalam menentukan masa depan ruang hidup masyarakat yang paling terdampak.
Selama bertahun-tahun, konflik geotermal dijelaskan dengan narasi yang hampir selalu sama: masyarakat dianggap kurang memperoleh sosialisasi, komunikasi publik dinilai belum optimal, atau warga disebut belum memahami manfaat energi panas bumi.
Narasi ini tampak masuk akal di permukaan, tetapi menyembunyikan akar persoalan yang lebih mendasar. Konflik tidak lahir karena masyarakat tidak mengerti, melainkan karena negara dan para pengembang sejak awal gagal mengakui masyarakat sebagai subjek politik yang berhak ikut menentukan masa depan wilayahnya sendiri.
Yang selama ini disebut “dialog” kerap hanya menjadi prosedur administratif untuk memberi legitimasi pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Para pengembang datang dengan studi kelayakan yang sudah selesai, target investasi yang telah ditetapkan, dan jadwal proyek yang disusun dari pusat. Masyarakat kemudian dipanggil mengikuti sosialisasi seolah-olah ruang deliberasi masih terbuka, padahal keputusan mendasar telah diambil jauh sebelum mereka diberi kesempatan berbicara.
Dalam situasi seperti ini, komunikasi kehilangan makna demokratisnya dan berubah menjadi instrumen persuasi: yang dicari bukan kebenaran bersama, melainkan persetujuan terhadap keputusan yang telah final.
Karena itu, tidak mengherankan bila forum di Ledalero memperdengarkan keluhan yang berulang dari berbagai komunitas terdampak: intimidasi, fragmentasi sosial, penggunaan aparat keamanan, ketidakjelasan informasi, hingga kerusakan ekologis yang mereka yakini mengancam ruang hidup mereka. Pengalaman-pengalaman itu tidak dapat direduksi menjadi “kurangnya komunikasi”. Yang tampak di sana adalah krisis pengakuan, krisis justifikasi, dan krisis kepercayaan.
Ironisnya, sebagian pengembang masih mengulang narasi bahwa geotermal adalah energi bersih, bahkan ada yang menyebutnya energi yang “halal” karena rendah emisi karbon dan berpihak pada masa depan bumi. Narasi ini terdengar mulia, tetapi kehilangan daya moral ketika proses menghadirkannya dibangun di atas pengabaian terhadap hak-hak masyarakat.
Tidak ada teknologi yang otomatis menjadi adil hanya karena ramah karbon. Sebuah proyek dapat berkontribusi pada dekarbonisasi global, tetapi tetap memproduksi ketidakadilan lokal. Energi hijau tidak dengan sendirinya melahirkan politik yang hijau; ia juga dapat menjadi wajah baru pembangunan yang menyingkirkan manusia atas nama penyelamatan bumi.
Di sinilah persoalan epistemik mulai tampak. Negara dan para pengembang lebih mudah mempercayai laporan teknokrat daripada pengalaman masyarakat adat. Laporan geologi, AMDAL, kajian teknis, dan bahasa ilmiah memperoleh otoritas penuh sebagai sumber kebenaran. Sebaliknya, pengalaman hidup masyarakat diperlakukan sebagai persepsi subjektif yang harus diverifikasi, bahkan kerap disisihkan sebagai emosional dan irasional.
Padahal masyarakat Flores-Lembata tidak sekadar membawa pendapat. Mereka membawa pengetahuan ekologis yang diwariskan lintas generasi: ingatan historis tentang wilayah, pengalaman hidup bersama tanah, air, gunung, serta kepekaan terhadap perubahan yang berlangsung dari waktu ke waktu.
Ketika masyarakat Poco Leok berbicara tentang perubahan bentang alam, warga Turetogo mengisahkan bau belerang yang semakin menyengat, masyarakat Laja menjelaskan perubahan sumber mata air, atau warga Atadei menghubungkan kecemasan mereka dengan sejarah geologi wilayahnya, mereka sedang menyampaikan kesaksian epistemik yang lahir dari pengalaman panjang hidup di atas tanah itu sendiri.
Persoalannya bukan apakah seluruh kesaksian itu dapat langsung dibuktikan secara ilmiah. Persoalannya adalah apakah negara dan para pengembang bersedia mengakuinya sebagai pengetahuan yang layak didengar. Selama pengalaman masyarakat selalu ditempatkan di bawah otoritas teknokrat, yang terjadi bukan dialog antara dua bentuk pengetahuan, melainkan kolonisasi pengetahuan lokal oleh rasionalitas teknokratis.
Dalam konteks inilah kritik Rainer Forst tentang noumenal power menjadi relevan. Menurutnya, kekuasaan modern tidak terutama bekerja melalui paksaan fisik, tetapi melalui kemampuan menentukan alasan mana yang dianggap sah. Negara bersama para pengembang bukan hanya membangun pembangkit listrik; mereka juga membangun rezim pengetahuan yang menentukan siapa yang boleh berbicara, siapa yang disebut ahli, siapa yang dipercaya, dan siapa yang disingkirkan sebagai tidak rasional.
Ketika bahasa seperti “kepentingan nasional”, “transisi energi”, “dekarbonisasi”, atau “Indonesia Emas 2045” terus diulang sebagai justifikasi pembangunan, ruang alasan dibentuk sedemikian rupa sehingga hanya satu jenis rasionalitas yang diakui. Akibatnya, siapa pun yang mempertanyakan proyek mudah dicap anti-pembangunan, anti-investasi, anti-kemajuan, bahkan anti-negara.
Inilah bentuk halus kolonisasi demokrasi: kekuasaan tidak tampil sebagai represi kasar, melainkan sebagai kemampuan mengendalikan apa yang boleh dianggap masuk akal.
Karena itu, persoalan geotermal Flores-Lembata bukan pertama-tama persoalan energi, melainkan persoalan demokrasi. Demokrasi tidak cukup diukur dari banyaknya forum konsultasi atau sosialisasi yang diselenggarakan. Demokrasi baru memperoleh legitimasi ketika mereka yang paling terdampak memiliki hak yang setara untuk menilai apakah alasan-alasan pembangunan sungguh adil bagi kehidupan mereka.
Pelajaran terbesar dari Forum Komunikasi di IFTK Ledalero adalah bahwa paradigma sosialisasi harus ditinggalkan. Sosialisasi selalu mengandaikan keputusan telah dibuat dan masyarakat hanya perlu diyakinkan. Demokrasi yang matang menuntut sesuatu yang lebih mendasar: ko-produksi kebijakan.
Masyarakat adat harus dilibatkan sejak pertanyaan pertama diajukan: apakah proyek ini memang diperlukan, apakah ada alternatif yang lebih sesuai dengan karakter ekologis Flores-Lembata, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang berhak menentukan masa depan ruang hidup tersebut.
Tanpa perubahan paradigma ini, setiap konsultasi publik hanya akan menjadi ritual administratif yang mengesahkan keputusan negara. Partisipasi berubah menjadi formalitas, sementara legitimasi terus terkikis.
Negara dan para pengembang geotermal perlu menyadari bahwa yang dipertaruhkan di Flores-Lembata bukan sekadar keberhasilan proyek energi, melainkan masa depan demokrasi Indonesia sendiri. Tidak ada investasi yang cukup besar untuk membeli legitimasi publik. Tidak ada laporan ilmiah yang cukup lengkap untuk menggantikan pengakuan terhadap pengalaman masyarakat. Dan tidak ada jargon transisi energi yang cukup mulia untuk membenarkan pengabaian terhadap hak-hak warga negara.
Selama masyarakat hanya diposisikan sebagai objek sosialisasi, pembangunan akan tetap menjadi wajah baru kolonialisme administratif. Selama pengetahuan lokal diperlakukan sebagai hambatan, transisi energi akan berubah menjadi kolonisasi epistemik. Dan, selama para pengembang memandang ruang hidup masyarakat hanya sebagai lokasi investasi, setiap proyek geotermal akan terus memproduksi konflik sebagai konsekuensi yang tak terelakkan.
Pada akhirnya, ujian sesungguhnya bagi geotermal Flores-Lembata bukanlah apakah listrik berhasil dihasilkan, melainkan apakah keadilan berhasil ditegakkan. Energi memang dapat menerangi rumah-rumah, tetapi hanya keadilan yang mampu menerangi masa depan demokrasi. Tanpa keadilan, pembangunan hijau hanya akan menjadi nama baru bagi kolonisasi yang lama.
Felix Baghi, SVD adalah dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
Editor: Ryan Dagur