Floresa.co — Forum Geotermal Flores-Lembata di IFTK Ledalero telah selesai digelar pada 23 Juli 2026, tetapi luka, kecemasan, dan pertanyaan warga belum selesai. Di balik bahasa besar tentang transisi energi, tersisa persoalan yang jauh lebih mendasar: siapa yang berhak menentukan masa depan tanah, air, kampung, tubuh, dan ingatan kolektif masyarakat Flores-Lembata; warga yang menanggung risiko, atau negara dan pengembang yang datang membawa peta proyek?
Pertanyaan itu penting karena perdebatan geotermal di Flores dan Lembata sejak awal bukan sekadar urusan listrik. Ia menyentuh rumah warga yang disebut rusak, air yang dikhawatirkan hilang atau tercemar, tanah adat yang dipertaruhkan, relasi sosial yang retak, kesehatan warga, keselamatan generasi mendatang, dan kepercayaan publik terhadap negara, pengembang, serta lembaga pengetahuan.
Pemerintah dan PT PLN selaku pengembang proyek dan eprusahaan swasta datang dengan argumen kebutuhan listrik, pengurangan diesel, transisi energi, dan pemanfaatan potensi lokal. Argumen itu sah untuk didengar. Flores dan Lembata memang membutuhkan energi yang andal, bersih, dan adil. Tetapi kebutuhan energi tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menutup pertanyaan warga tentang dampak, proses, persetujuan, dan hak mereka atas ruang hidup.
Bahasa transisi energi sering terdengar besar dan meyakinkan: energi bersih, kemandirian energi, pengurangan emisi, masa depan rendah karbon. Namun, di wilayah terdampak, bahasa itu bertemu dengan pengalaman yang jauh lebih konkret: kebun, mata air, rumah, kampung, makam leluhur, ritus adat, dan tubuh manusia yang menanggung risiko pertama.
Karena itu, keadilan dalam proyek geotermal tidak bisa diukur hanya dari megawatt, cadangan daya, atau jumlah diesel yang dapat dikurangi. Keadilan juga harus diukur dari apakah warga terdampak didengar sejak awal, apakah mereka memperoleh informasi yang utuh, apakah mereka bebas menolak, dan apakah pengetahuan lokal serta pengalaman mereka diperlakukan setara dengan penjelasan teknis.
Forum Ledalero memperlihatkan jurang itu dengan jelas. Di satu sisi, ada klaim teknis tentang potensi panas bumi, kebutuhan listrik, dan target energi nasional. Di sisi lain, ada suara warga dan Gereja tentang air, tanah, trauma bencana, ruang adat, konflik sosial, serta pengalaman buruk di sejumlah lokasi proyek.
Jika suara kedua hanya ditempatkan sebagai “masukan”, sementara keputusan tetap bergerak mengikuti desain proyek, maka dialog kehilangan makna demokratisnya. Ia berubah menjadi prosedur administratif: bukan ruang untuk menimbang ulang proyek, melainkan tahap yang harus dilewati agar proyek dapat terus berjalan.
Kritik terhadap forum sejak awal bukan sekadar soal teknis penyelenggaraan. Kritik itu menyentuh posisi tiga kampus Katolik yang menginisiasi forum. Dalam konflik sosial-ekologis, kampus tidak cukup menyatakan diri sebagai ruang netral. Netralitas di tengah ketimpangan kuasa dapat, tanpa disadari, menguntungkan pihak yang sejak awal memiliki kuasa lebih besar.
Negara memegang izin. Pengembang memegang modal. PLN memegang mandat penyediaan listrik. Pemerintah memegang bahasa kebijakan. Sementara warga terdampak memegang pengalaman kehilangan, kecemasan, dan risiko langsung. Menyamakan semua pihak dalam satu meja tanpa mengakui ketimpangan itu berisiko menjadikan penderitaan warga sekadar salah satu pendapat di antara banyak kepentingan.
Karena itu, perubahan kerangka acuan forum patut dicatat, tetapi tidak cukup untuk menutup persoalan. Pergantian judul forum dari transisi energi menuju pemurnian niat dan penjagaan ruang demokrasi menunjukkan adanya respons terhadap kritik. Namun, ukuran utamanya bukan perubahan rumusan, melainkan apakah forum sungguh menggeser pusat perhatian dari proyek kepada warga terdampak.
Di sinilah kampus Katolik diuji. Identitas Katolik tidak hanya melekat pada nama lembaga. Ia membawa tanggung jawab moral untuk berpihak pada kehidupan, martabat manusia, keutuhan ciptaan, dan mereka yang paling rentan. Dalam konflik geotermal, keberpihakan itu harus tampak dalam cara forum dirancang, siapa yang didengar, siapa yang dipercaya, dan pengalaman siapa yang dijadikan dasar penilaian.
Forum Ledalero juga mengingatkan bahwa dialog tidak boleh dipakai untuk melunakkan penolakan warga menjadi kompromi yang nyaman bagi proyek. Dialog yang bermartabat harus mengakui hak warga untuk berkata tidak. Tanpa pengakuan atas hak menolak, dialog mudah berubah menjadi teknik persuasi.
Semua yang hadir dalam perdebatan ini tidak datang sebagai orang yang kosong pengetahuan. Warga membawa pengalaman atas air, tanah, kebun, rumah, tubuh, sejarah bencana, dan ikatan adat. Pengetahuan semacam ini tidak boleh dianggap lebih rendah daripada peta teknis, model geologi, atau presentasi kebijakan.
Jika pemerintah dan pengembang percaya bahwa geotermal aman dan bermanfaat, maka beban pembuktian ada pada mereka, bukan pada warga. Warga tidak wajib membuktikan bahwa mereka berhak takut. Mereka tidak wajib membuktikan bahwa air, tanah, rumah, dan ruang adat mereka penting. Justru negara dan pengembang wajib membuktikan bahwa proyek tidak akan mengorbankan hak-hak dasar warga.
Kesalahan terbesar banyak proyek ekstraktif adalah memulai dari proyek, lalu mencari cara agar warga menerima.
Dalam kasus geotermal Flores-Lembata, urutannya harus dibalik: mulai dari warga, ruang hidup, daya dukung alam, sejarah bencana, ketersediaan air, dan hak masyarakat adat. Baru setelah itu negara boleh bertanya apakah sebuah proyek layak dijalankan.
Geotermal boleh diklaim sebagai energi bersih. Tetapi energi bersih tidak otomatis berarti prosesnya bersih. Energi rendah karbon tidak otomatis berarti rendah konflik. Pembangunan yang memakai bahasa hijau tetap dapat melukai jika dijalankan dengan mengabaikan relasi kuasa, pengalaman lokal, dan hak masyarakat menentukan masa depan wilayahnya.
Forum Ledalero membuka banyak suara, tetapi juga memperlihatkan jarak yang lebar antara bahasa kebijakan dan pengalaman warga. Jarak itu tidak akan tertutup oleh satu forum. Ia hanya dapat dijembatani jika pemerintah, pengembang, PLN, kampus, dan Gereja bersedia menempatkan warga terdampak bukan sebagai objek konsultasi, melainkan sebagai subjek utama dalam setiap keputusan.
Karena itu, perdebatan geotermal Flores-Lembata harus bergerak dari pertanyaan “bagaimana proyek ini diterima” menuju pertanyaan yang lebih mendasar: apakah proyek ini adil, aman, perlu, dan sungguh dikehendaki oleh warga yang akan menanggung dampaknya?
Tanpa jawaban jujur atas pertanyaan itu, forum apa pun, sebaik apa pun rumusannya, akan berisiko menjadi panggung legitimasi bagi proyek yang belum selesai dipertanggungjawabkan.
Jika itu terjadi, yang dikorbankan bukan hanya kepercayaan warga, melainkan juga makna dialog, demokrasi, dan transisi energi yang berkeadilan.