Artikel-artikel yang ditulis oleh

Mikael Jonaldi

47 Artikel

Jalan Rusak Parah, Warga di Manggarai Barat Gotong Ibu yang Hendak Melahirkan

Gotong pasien jadi pilihan di tengah keterbatasan infrastruktur di kampung yang berjarak 25 kilometer dari kota pariwisata Labuan Bajo

Polisi Panggil Kepala Desa di Manggarai Timur yang Bangun Jalan Tani Tanpa Kesepakatan dan Rusak Perkebunan Warga

Kepala Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan dipanggil untuk klarifikasi pada hari ini, 28 Januari

Sungai Tanpa Jembatan di Jalur Selatan Manggarai Timur Persulit Warga Bepergian saat Musim Hujan

Floresa.co - Warga mengeluhkan ketiadaan jembatan di atas sungai penghubung Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Absennya jembatan membuat akses terputus pada musim hujan.  Sungai Wae Care...

Setelah Kontraktor dan Pimpinan PT MMI Jadi Tersangka, Siapa Lagi yang Bakal Diseret dalam Sengkarut Proyek Tong Sampah di Manggarai?

Penetapan tersangka Sonny Darung menyusul dua eks direktur BUMD PT MMI, Yustinus Mahu dan Maksimilianus Haryatman

Artikel Terbaru

Seorang Muslim Melihat Konflik Nangahale

Pengalaman sebagai Muslim di Flores mengajari saya bahwa solidaritas tidak memerlukan paspor agama. Nangahale menguji pelajaran itu: beranikah kita menggugat kuasa institusi keagamaan tanpa menjadikan perbedaan iman sebagai alasan untuk diam?

Irigasi Rusak Akibat Gempa, 90 Hektare Sawah di Manggarai Timur Mengering, Pemda Janji Renovasi Tahun Depan

Sebanyak 60 kepala keluarga terdampak. Pemerintah desa menyebut Dinas PUPR pernah berjanji memperbaiki saluran itu sebelum akhir tahun, berbeda dari penjelasan Kadis yang mengusulkan pendanaan proyek pada 2027.

“Jangan Memberi Harapan Palsu kepada Korban,” Pemda Manggarai Barat Desak Polisi Tuntaskan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Dari 14 kasus yang terjadi hingga akhir Oktober, hanya ada satu yang sedang disidangkan di pengadilan dan dua yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan.

BPN Manggarai Barat Bungkam soal SHM yang Labrak Aturan Sempadan Pantai

Pemagaran lahan di Pantai Laing Lewe menghambat aktivitas warga. Pejabat tata ruang menyebutnya melanggar aturan, tetapi BPN tak kunjung menjelaskan dasar penerbitan sertifikat.