Oleh: Ryan Dagur
Ketika serial liputan “Militerisasi Flores” dikabarkan akan meraih Agraria Reform Media Award (ARMA) 2026 dari Konsorsium Pembaruan Agraria untuk Kategori Liputan Investigatif, salah satu pertanyaan kami adalah kepada siapa ia harus dikembalikan.
Tak butuh banyak diskusi untuk memilih warga Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
Warga Tonggurambang menjadi sentral karena dari ruang hidup merekalah liputan ini berangkat. Di sana, sengketa tanah tidak hadir sebagai perkara abstrak. Ia masuk ke dapur keluarga, sawah, tambak garam, jalan tani, rumah, makam leluhur, dan kampung yang selama puluhan tahun menjadi tempat warga bekerja dan membesarkan anak-anak mereka.
Pada 24 September 2026, Herry Kabut, pemimpin redaksi kami, menerima penghargaan itu di Jakarta. Pada saat yang sama, sebagian dari kami tidak berada di ruang seremoni.
Kami sedang menempuh perjalanan lain di Flores untuk mengerjakan liputan berikutnya.
Beberapa hari sebelumnya, kami baru kembali dari Tonggurambang. Kami tiba pada Minggu sore, 20 September 2026.
Di pintu masuk Dusun Bandara, plang bertuliskan “Tanah ini milik TNI AD” menjadi tanda pertama tentang konflik yang sedang kami datangi.
Setelah itu, percakapan demi percakapan memperlihatkan bahwa perkara ini bukan hanya tentang batas tanah, tetapi juga tentang rasa aman, ingatan keluarga, dan hak warga untuk tetap hidup di ruang yang telah lama mereka jaga.
Di samping rumah Yohanes Mere Wea, yang akrab disapa John, warga berdatangan satu demi satu: kaum muda, perempuan, dan orang tua. Kursi dibawa dari rumah tetangga. Kopi, teh, kue, dan keripik pisang menemani percakapan.
Dari perjumpaan itu, Tonggurambang tidak lagi menjadi nama dalam agenda liputan. Ia menjadi tempat dengan wajah, suara, dan pengalaman yang harus ditulis dengan hati-hati.
Karena itu, kabar penghargaan kami terima ketika kerja liputan belum selesai. Di Jakarta, nama Floresa disebut sebagai penerima ARMA. Di Flores, kami masih bergerak dari satu titik ke titik lain, membawa catatan lapangan dan pertanyaan-pertanyaan.
Situasi itu membuat penghargaan terasa bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pengingat. Satu liputan boleh mendapat pengakuan, tetapi pekerjaan utama jurnalisme tetap berada di lapangan: mendengar warga, memeriksa klaim, menghubungkan fakta, dan memastikan persoalan yang menyangkut hidup banyak orang tidak menghilang dari ruang publik.
Itulah alasan ARMA ini kami dedikasikan kepada warga Tonggurambang. Tanpa mereka, tidak akan ada liputan ini. Mereka mempercayakan cerita yang tidak mudah disampaikan: rasa takut, rumah yang dibangun dengan waswas, lahan sawah dan tambak garam yang dipatok, akses yang terasa menyempit, mushola dan masa depan keluarga yang tiba-tiba menjadi tidak pasti.
Di beranda-beranda warga, kami melihat dua hal berjalan bersamaan: penerimaan yang hangat dan keteguhan untuk bertahan.
Ada warga yang mengatakan bahwa mereka hanya ingin hidup tenang di tanah sendiri. Kalimat itu menjelaskan inti persoalan: warga ingin tetap tinggal, bekerja, membangun rumah, menjaga makam keluarga, dan membesarkan anak-anak mereka tanpa rasa takut.
Dedikasi ini adalah cara kami mengembalikan penghargaan itu kepada tempat dari mana liputan bermula. Ia juga menjadi penegasan bahwa suara warga Tonggurambang tidak boleh berhenti sebagai kutipan dalam berita, tetapi harus terus hadir dalam percakapan publik.
Malam setelah penghargaan diterima, pesan dari Tonggurambang masuk ke gawai kami. Warga menulis bahwa mereka kaget dan terharu. Beberapa hari sebelumnya, ketika kami berkata bahwa jika Floresa menang, penghargaan itu akan kami dedikasikan untuk Tonggurambang, mereka mengira itu hanya percakapan biasa.
Namun di Jakarta, Herry memilih membacakan surat warga dalam momen penghargaan itu. Bagi kami, pilihan tersebut bukan tambahan seremonial. Itu adalah cara memastikan panggung penghargaan ikut memuat suara orang-orang yang mengalami langsung dampak dari kebijakan yang diputuskan jauh dari kampung mereka.
Dari pesan dalam surat warga itu kami tahu bahwa yang bergerak dari liputan ini bukan hanya informasi. Yang bergerak adalah kepercayaan: warga percaya pengalaman mereka tidak dipakai sekadar sebagai bahan cerita, melainkan dibawa dengan tanggung jawab ke ruang publik yang lebih luas.
Pengalaman itu menegaskan kembali pilihan jurnalistik kami. Berpihak pada kepentingan publik bukan berarti kehilangan jarak kritis. Justru sebaliknya, keberpihakan itu menuntut disiplin yang lebih kuat: memeriksa fakta, mendengar banyak suara, membaca dokumen, menguji klaim, dan menolak menjadikan warga terdampak sebagai catatan kaki dalam cerita tentang pembangunan, keamanan, atau kepentingan negara.
Dalam isu agraria, bahasa kekuasaan sering terdengar rapi: pembangunan, kemajuan, proyek, investasi, penataan, keamanan, ketertiban. Jurnalisme perlu memeriksa bahasa itu dan mempertemukannya dengan pengalaman warga: rumah tinggal dan rumah ibadah yang terancam hilang, sawah yang menjadi sumber makan, tambak garam yang menopang keluarga, dan martabat orang-orang yang tidak boleh dipindahkan begitu saja dari tanahnya.
Mengabaikan isu seperti Tonggurambang adalah kegagalan besar jurnalisme, karena di sana kepentingan publik sedang dipertaruhkan secara nyata.
Kami juga memahami bahwa liputan seperti ini tidak selalu aman. Isu tanah, militer, dan kepentingan besar adalah wilayah sensitif. Pertanyaan bisa dianggap mengganggu, kehadiran reporter bisa diawasi, dan temuan lapangan bisa memunculkan risiko bagi jurnalis maupun narasumber.
Karena itu, sebelum turun ke lapangan dan selama liputan berlangsung, kami membicarakan mitigasi risiko di ruang redaksi. Kami mendiskusikan keselamatan reporter, perlindungan narasumber, cara memverifikasi informasi, dan batas-batas keputusan editorial agar tidak diambil secara tergesa-gesa.
Keberanian dalam jurnalisme tidak pernah berarti abai terhadap keselamatan. Keberanian harus berjalan bersama kehati-hatian, solidaritas tim, dan tanggung jawab kepada warga yang mempercayakan cerita mereka.
Jurnalisme semacam ini membutuhkan waktu, biaya, ketekunan, dan keberanian untuk tetap dekat dengan warga ketika perhatian publik mulai berpindah.
Bagi media lokal, tantangannya berlapis: sumber daya terbatas, tekanan bisa datang dari banyak arah, dan isu yang diangkat sering dianggap jauh dari pusat percakapan nasional. Karena itu, dukungan publik menjadi penting.
Kami berharap semakin banyak media meliput Tonggurambang dan kasus-kasus serupa di Flores. Isu ini terlalu penting untuk hanya dipikul oleh satu ruang redaksi. Ia menyangkut hak warga atas tanah, relasi sipil-militer, arah pembangunan, keselamatan komunitas, dan masa depan ruang hidup di pulau ini.
Semakin banyak jurnalis datang, mendengar, memeriksa, dan menulis dengan sungguh-sungguh, semakin sulit pengalaman warga dikubur oleh bahasa resmi yang rapi dan berjarak. Ruang publik juga menjadi lebih sehat karena klaim kekuasaan diuji, dokumen diperiksa, dan warga dilihat sebagai manusia, bukan sekadar angka dalam peta pembangunan.
Pada akhirnya, penghargaan ini kami persembahkan untuk keberanian warga Tonggurambang menjaga tanah dan martabat, untuk surat yang mereka titipkan, dan untuk kepercayaan yang mereka berikan kepada kami.
Kepada pembaca, kami ingin mengatakan bahwa jurnalisme yang berpihak pada kehidupan warga tidak tumbuh dari ruang kosong.
Ia membutuhkan kepercayaan, solidaritas, dan dukungan publik agar tetap bisa turun ke lapangan, mengikuti perkembangan kasus, memeriksa informasi dengan disiplin, dan menulis hal-hal yang sering tidak nyaman bagi kekuasaan.
Karena itu, kami mengajak pembaca mendukung jurnalisme independen kami, juga media-media lain yang mengambil jalan serupa: mendekat kepada warga, memeriksa kekuasaan, dan menjaga kepentingan publik tetap berada di pusat pemberitaan.
Ryan Dagur adalah Pemimpin Umum Floresa