Oleh: Ryan Dagur
Pada 2–4 Oktober 2026, kami mengikuti pelatihan keberlanjutan finansial media alternatif yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini mempertemukan Floresa dengan Bollo (Sulawesi), Gejayan.id (Yogyakarta), Project Arek (Surabaya), Sagoe TV (Aceh), dan Suara Papua (Jayapura)—media-media alternatif dari berbagai wilayah di Indonesia, dengan ruang redaksi kecil yang bekerja dekat dengan persoalan warga, tetapi sering kali harus bertahan dengan sumber daya yang sangat terbatas.
Setelah pelatihan serupa sebelumnya berlangsung di Batam, pertemuan di Bandung kembali memperlihatkan satu kenyataan yang sama: di tengah tuntutan untuk menghasilkan jurnalisme yang bermutu dan berani, media alternatif justru menghadapi ancaman keberlanjutan yang semakin besar.
Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak media semacam ini bermunculan di berbagai daerah. Ada yang menyebut diri media alternatif, media independen, atau media warga. Istilah-istilah itu tentu dapat ditafsirkan secara berbeda dan tidak selalu menunjuk pada bentuk organisasi, model bisnis, atau praktik jurnalistik yang sama.
Namun, satu hal tampak jelas: pembeda mereka dari banyak media arus utama terletak pada pendekatan yang unik dan khas. Mereka bekerja dari kedekatan dengan wilayah dan komunitas tertentu, memilih isu yang kerap luput dari sorotan besar, memberi ruang lebih luas kepada suara warga, serta membaca peristiwa bukan semata sebagai kabar sesaat, melainkan sebagai bagian dari relasi kuasa dan pengalaman hidup masyarakat.
Materi para narasumber selama pelatihan membuka persoalan keberlanjutan dari banyak sisi: model pendanaan yang tidak mengorbankan independensi, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, keamanan jurnalis, hubungan dengan pembaca, hingga pentingnya mengenali komunitas sebagai fondasi media.
Yang tidak kalah berharga adalah diskusi antarmedia. Kami saling membandingkan pengalaman, kegagalan, dan jalan keluar: bagaimana bertahan dengan tim kecil; bagaimana membayar kerja jurnalistik secara layak; bagaimana merawat mutu ketika tuntutan produksi terus meningkat; serta bagaimana membangun dukungan publik tanpa berubah menjadi media yang sepenuhnya dikendalikan selera pasar.
Percakapan-percakapan itu memberi banyak wawasan karena tidak lahir dari teori yang berjarak, melainkan dari pengalaman ruang redaksi yang setiap hari berhadapan dengan tekanan politik, ekonomi, teknologi, dan kelelahan.
Pembicaraan tentang keberlanjutan itu terasa semakin konkret karena, pada saat kami berada di Bandung, rekan-rekan Floresa yang lain sedang bergerak mengelilingi Flores. Mereka menempuh perjalanan panjang, masuk ke kampung-kampung, dan meliput berbagai perkara: konflik agraria, proyek geotermal, pertambangan, militerisme, serta persoalan lain yang jarang memperoleh perhatian memadai.
Dari jarak itu, kami melihat dengan lebih jelas bahwa yang dipertaruhkan bukan semata kelangsungan sebuah organisasi media, melainkan kemampuan juralis untuk tetap hadir jauh dari pusat kekuasaan, mendengar warga secara langsung, memeriksa klaim, dan membawa pengalaman mereka ke ruang publik. Kesadaran inilah yang kemudian kami bawa ke percakapan berikutnya di Bandung.
Sehari setelah pelatihan, pada 5 Oktober, kami dari Floresa melanjutkan percakapan itu dalam sesi diskusi di Bandung Bergerak, media alternatif di Bandung. Bersama redaksi mereka, kaum muda, dan mahasiswa, kami berbagi pengalaman menjalankan media dari pinggiran: memilih isu yang sering diabaikan media arus utama, menghadapi tekanan kekuasaan, membangun kepercayaan publik, dan mencari cara agar ruang redaksi tetap hidup tanpa menyerahkan independensinya.
Perjumpaan tersebut menegaskan bahwa media alternatif di wilayah berbeda mungkin menghadapi persoalan yang tidak persis sama, tetapi dipersatukan oleh kebutuhan yang serupa: keberanian editorial harus ditopang oleh organisasi yang sehat, komunitas yang terlibat, dan sumber daya yang memungkinkan jurnalisme bekerja secara berkelanjutan.
Catatan ini lahir dari dua perjumpaan tersebut. Namun, alih-alih merangkum seluruh materi pelatihan, saya ingin memakai pengalaman Floresa sebagai cermin untuk membaca persoalan yang kami bicarakan bersama: bagaimana sebuah media dari daerah menjaga keberanian editorial, merawat hubungan dengan komunitas, melindungi timnya, dan tetap hidup ketika kerja jurnalistik yang paling dibutuhkan publik justru sering tidak menjanjikan keuntungan.
Dari pengalaman itu, satu kesimpulan terasa semakin kuat: media alternatif tidak cukup hanya dipuji karena keberaniannya. Ia harus ditopang agar mampu bertahan. Sebab, ketika sebuah media yang dekat dengan warga berhenti bekerja, yang ikut hilang bukan sekadar satu saluran informasi, melainkan ruang bagi mereka yang paling mudah disisihkan. Untuk memahami mengapa dukungan itu mendesak, kita perlu melihat medan tempat Floresa tumbuh dan bekerja.
Floresa di Tengah Pembangunan dari Atas
Floresa dirintis pada 2014 oleh sekelompok jurnalis, aktivis, dan mahasiswa yang gelisah melihat kampung halaman mereka lebih sering diceritakan dari sudut pandang penguasa, investor, atau orang luar. Mereka percaya media dapat memainkan peran strategis dalam kehidupan publik: bukan hanya menyampaikan peristiwa, tetapi juga membantu warga memahami keputusan yang memengaruhi hidup mereka.
Karena itu, sejak awal Floresa memilih jalan independen. Hampir delapan tahun, kerja ini ditopang oleh tenaga sukarela dan saweran anggota tim untuk membayar situs maupun peliputan. Sejak 2022, dukungan mulai datang melalui hibah, kolaborasi antarmedia, beasiswa liputan, dan donasi publik. Perjalanan itu menegaskan bahwa independensi bukan slogan; ia adalah pilihan yang harus dibiayai, dirawat, dan dipertanggungjawabkan setiap hari.
Dalam dua dekade terakhir, Flores menjadi sasaran beragam proyek berskala besar. Di Labuan Bajo, pariwisata dalam agenda “10 Bali Baru” mendorong pembangunan hotel, resor, marina, jalan, dan kawasan komersial, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang akses warga pesisir, ruang hidup nelayan, privatisasi pantai, kenaikan harga tanah, dan siapa yang paling menikmati nilai ekonomi yang tercipta.
Di berbagai wilayah lain, izin pertambangan membawa janji pendapatan dan pekerjaan, sementara warga harus menghitung risiko rusaknya sumber air, kebun, hutan, dan kesehatan. Penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi pada 2017 menghadirkan proyek-proyek geotermal di dekat kampung dan lahan pertanian. Penguasaan ruang dan pembukaan akses untuk perkebunan skala besar, pembangunan bendungan, jalan, kawasan konservasi, serta proyek infrastruktur lain juga dapat mengubah kepemilikan tanah, memutus hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya, dan menyempitkan ruang kelola warga.
Banyak keputusan itu dirancang jauh dari kampung-kampung yang akan menanggung akibatnya, lalu memperoleh legitimasi melalui peraturan, riset, nota kesepahaman, dan pernyataan pejabat. Di atas kertas, semuanya tampak tertib. Di lapangan, warga berhadapan dengan ancaman pencaplokan sumber daya alam, penyangkalan hak atas tanah, kerusakan hutan dan laut, serta perubahan ruang bersama menjadi ruang bisnis.
Masalahnya bukan hanya proyek-proyek itu sendiri, melainkan ketimpangan kekuasaan yang menyertainya. Warga diminta percaya, sementara informasi, modal, aparatur, dan panggung publik dikuasai pihak lain.
Kelompok masyarakat sipil masih terbatas dan kerap bergantung pada dukungan dari luar. Kampus, yang seharusnya merawat nalar kritis, tidak jarang justru menyumbang kajian untuk memperkuat legitimasi proyek. Gereja Katolik, sebagai institusi dominan di Flores, dalam beberapa kasus memilih posisi aman, bahkan ikut dalam gerbong kekuasaan dan modal. Lembaga legislatif lebih sering bersuara setelah didesak. Ketika institusi-institusi yang semestinya mengawasi memilih diam, diam itu tidak lagi netral; ia bekerja untuk pihak yang sudah kuat.
Dalam ketimpangan seperti itu, media seharusnya menjadi ruang untuk menguji klaim dan mempertemukan keputusan besar dengan akibatnya bagi warga. Namun, terlalu banyak berita berhenti pada ucapan bupati, kepala dinas, atau perusahaan, seolah pernyataan pejabat adalah kenyataan itu sendiri. Peristiwa dipungut dari permukaan, sementara hubungan struktural di belakangnya dibiarkan gelap. Konten dipacu oleh apa yang mudah diklik, bukan oleh apa yang perlu diketahui publik.
Ketika itu terjadi, media berisiko berubah menjadi kantor hubungan masyarakat bagi penguasa: menyiarkan klaim tanpa menguji, mengulang janji tanpa menagih bukti, dan menghadirkan warga hanya sebagai latar.
Keberpihakan Bukan Pelanggaran Etik
Di titik inilah pilihan jurnalistik Floresa menjadi jelas. Bagi kami, jurnalisme hanya menjadi unsur penting demokrasi ketika melayani kepentingan publik—terutama mereka yang paling rentan terhadap keputusan kekuasaan. Kekuasaan menerima mandat untuk melayani rakyat, tetapi selalu membawa kemungkinan penyalahgunaan. Karena itu, tugas jurnalisme bukan mengikuti arus kekuasaan, melainkan mengawasinya.
Memberi ruang lebih luas kepada warga yang terdampak bukan berarti meninggalkan Kode Etik Jurnalistik. Justru di situlah etika menemukan maknanya: fakta diuji dengan disiplin, klaim diperiksa, suara yang timpang diseimbangkan, dan mereka yang selama ini dibungkam diberi tempat sebagai subjek.
Keberpihakan ini diterjemahkan sejak awal proses editorial: memilih topik, merumuskan bingkai dan sudut pandang, menentukan narasumber, menggali informasi, menyusun peliputan, hingga memilih bentuk penulisan. Dalam isu geotermal, misalnya, pertanyaan utama bukan sekadar berapa megawatt listrik yang akan dihasilkan, melainkan apakah proyek aman bagi warga, manfaat konkret apa yang mereka terima, dan siapa yang bertanggung jawab jika bencana terjadi.
Dalam pariwisata, jurnalisme tidak cukup menghitung kunjungan dan investasi; ia harus memeriksa siapa yang kehilangan akses ke pantai, tanah, air, dan pekerjaan yang layak. Dalam pertambangan, perkebunan, bendungan, pembangunan jalan, atau penetapan kawasan konservasi, pertanyaan yang sama harus diajukan: siapa yang menentukan penggunaan ruang, bagaimana persetujuan warga diperoleh, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung kerusakan?
Pertanyaan-pertanyaan itu menggeser pusat berita dari podium pejabat ke kehidupan orang-orang yang akan menanggung akibat keputusan.
Dari Proyek Pembangunan ke Persoalan Sosial
Perluasan PLTP Ulumbu di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, memperlihatkan dengan terang pertarungan narasi pembangunan. Pemerintah dan perusahaan membawa bahasa energi ramah lingkungan, kemaslahatan, dan lapangan kerja. Akan tetapi, label “hijau” tidak otomatis membuat sebuah proyek adil. Jika tanah, keselamatan, dan persetujuan warga diperlakukan sebagai hambatan teknis, energi bersih dapat tetap lahir dari proses yang kotor.
Pola serupa dapat muncul ketika pariwisata menjadikan pantai dan pulau sebagai komoditas, tambang mengubah pegunungan dan mata air menjadi wilayah konsesi, perkebunan skala besar menguasai hamparan tanah melalui izin, atau bendungan menenggelamkan kebun, kampung, dan ingatan kolektif.
Karena itu, Floresa berupaya mengikuti proyek-proyek tersebut dari dekat: menggali alasan warga menerima atau menolak, menguji klaim pemerintah dan perusahaan, menelusuri dokumen, serta membandingkan janji dengan pengalaman nyata di lapangan. Cara kerja ini bukan sekadar pilihan teknis peliputan, melainkan konsekuensi dari keberpihakan pada kepentingan publik.
Kerja itu juga berarti mengusik kenyamanan lembaga-lembaga mapan. Kampus perlu ditanya ketika pengetahuan dipakai untuk melegitimasi proyek tanpa sungguh-sungguh mendengar warga. Gereja perlu ditagih ketika memilih menjadi perantara tetapi diam terhadap represi. DPRD perlu dihadapkan pada mandatnya ketika tidak bersuara. Media lain perlu bercermin ketika klaim korporasi disalin sebagai berita.
“Mengganggu” dalam konteks ini bukan mencari gaduh; ia adalah cara mengembalikan tanggung jawab kepada mereka yang memiliki kuasa, pengaruh, dan otoritas moral.
Meski demikian, membaca Flores dari pinggir tidak dapat berhenti pada konflik seputar tanah, sumber daya alam, dan proyek pembangunan. Kehidupan publik juga dibentuk oleh kekerasan, stigma, diskriminasi, dan dominasi sosial yang sering membuat korban memilih diam. Karena itu, Floresa memberi perhatian pada persoalan-persoalan sosial yang kerap disembunyikan oleh rasa malu, ketakutan, atau kuasa kelompok mayoritas.
Kekerasan seksual perlu diliput dengan perspektif korban: melindungi identitas dan martabat penyintas, menghindari sensasionalisme, memeriksa kegagalan lembaga, serta menagih pemulihan dan keadilan.
Demikian pula, kelompok minoritas—baik karena keyakinan, identitas budaya, kondisi sosial, maupun posisi mereka dalam komunitas—berhak hadir dalam pemberitaan bukan sebagai objek belas kasihan atau ancaman, melainkan sebagai warga yang memiliki hak yang sama.
Jurnalisme independen dibutuhkan justru untuk memasuki ruang-ruang yang dianggap tidak nyaman itu, ketika kekuasaan, adat, institusi keagamaan, atau tekanan sosial membuat korban dan kelompok kecil sulit bersuara.
Independensi yang Dikepung
Pilihan untuk terus memasuki ruang-ruang yang tidak nyaman itu membawa konsekuensi. Tim Floresa kecil, tersebar di berbagai tempat, dan harus merangkap banyak tugas. Ancaman somasi dan laporan polisi datang dari pejabat lokal. Represi bergerak dari dunia fisik ke ruang digital: pencarian oleh aparat, peretasan akun media sosial wartawan, serangan terhadap situs, kedatangan aparat ke rumah, penangkapan pemimpin redaksi, pelemparan kantor, pesan intimidasi agar konten diturunkan, hingga kiriman kepala ayam ke pintu rumah.
Rangkaian itu menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukan selalu insiden terpisah; ia dapat menjadi cara untuk mendisiplinkan media agar kembali patuh.
Tekanan finansial tidak kalah serius. Menjaga independensi berarti menjaga jarak dari sumber dana yang dapat mengendalikan ruang redaksi.
Floresa meresponsnya dengan memperkuat kapasitas tim, membangun jejaring bersama komunitas dan lembaga yang sevisi, mengadakan pelatihan, menggalang donasi publik, memanfaatkan fellowship liputan dan riset, serta merintis usaha mandiri melalui Rumah Kopi Kebun Kota, merchandise, dan penerbitan buku. Kolaborasi dengan media seperti Project Multatuli, Tempo, Konde, dan Forbidden Stories juga memperluas daya jangkau sekaligus perlindungan.
Karena itu, bertahan bagi media alternatif bukan tindakan pasif. Ia adalah bagian dari kerja jurnalistik itu sendiri: memastikan ruang publik tidak sepenuhnya dibeli, dikendalikan, atau dibungkam. Namun, strategi pendanaan dan perlindungan tidak akan cukup tanpa fondasi yang lebih dekat dan tahan lama—komunitas.
Jurnalisme yang Berjejaring
Di sinilah kekuatan utama media alternatif berada. Floresa tidak ingin berdiri sebagai pengamat yang berjarak, sebab komunitas bukan sekadar sumber berita. Wargalah yang mengenali persoalan di sekitarnya, menyimpan pengetahuan tentang sejarah dan ruang hidup, mengetahui siapa yang terdampak, serta mampu membaca apa yang luput dari pandangan orang luar.
Kedekatan ini membuat media alternatif tidak semata datang ketika konflik meledak lalu pergi setelah perhatian publik mereda. Ia dapat tumbuh bersama komunitas, mengikuti persoalan dalam waktu panjang, dan membangun kepercayaan yang memungkinkan cerita-cerita penting muncul. Di situlah keunggulannya dibanding media yang hanya melihat daerah sebagai lokasi berita.
Kekuatan itu, bagaimanapun, harus disertai keberanian untuk mengkritik diri sendiri. Kedekatan dengan komunitas dapat berubah menjadi jebakan bila redaksi menganggap pihak yang dibela selalu benar, mengabaikan fakta yang tidak sesuai dengan keyakinannya, atau membiarkan batas antara solidaritas dan kerja editorial menjadi kabur. Tim kecil juga rentan terhadap tata kelola yang lemah, ketergantungan pada segelintir sumber dana, kultus terhadap figur pendiri, dan kelelahan yang akhirnya menurunkan mutu.
Karena itu, keberpihakan harus berjalan bersama disiplin verifikasi, transparansi pendanaan, ruang koreksi, perlindungan bagi tim, serta kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan editorial kepada publik. Menjadi alternatif tidak dengan sendirinya berarti lebih baik; kualitas itu harus dibuktikan melalui praktik yang jujur, terbuka, dan dapat dipercaya.
Kesadaran akan risiko itulah yang membuat kedekatan dengan komunitas perlu dirawat secara sengaja sebagai relasi saling menopang, bukan kedekatan tanpa jarak kritis.
Media harus hadir dengan mendengar, memeriksa fakta secara bertanggung jawab, melindungi narasumber yang rentan, mengembalikan hasil liputan kepada warga, dan membuka ruang agar komunitas ikut menentukan isu yang penting bagi mereka. Sebaliknya, komunitas dapat menopang media dengan berbagi pengetahuan dan informasi, menjadi pembaca kritis, mengoreksi kekeliruan, menyebarkan liputan, memperluas jejaring narasumber, serta memberi dukungan sesuai kemampuan. Relasi itu bukan transaksi antara media dan “pasar”, melainkan persekutuan warga untuk menjaga pengetahuan publik dan mengawasi kekuasaan.
Dalam pengalaman Floresa, relasi tersebut dibangun bersama lemaga-lembaga yang mengadvokasi warga, gerakan kaum muda yang melakukan pendampingan dan dokumentasi, jurnalis media lain, sekolah, kampus, serta komunitas masyarakat adat. Kaum muda dilibatkan dalam pelatihan jurnalistik, penulisan berita, dan dokumentasi. Kanal KoLiterAksi membuka ruang kolaborasi dengan sekolah dan kelompok minat jurnalistik. Grup percakapan warga menjadi tempat pertukaran informasi langsung dengan tim redaksi.
Kedekatan dengan warga juga membuat kami terbuka pada langkah-langkah yang mungkin terasa tidak lazim bagi sebuah media. Ketika Flores dilanda rangkaian gempa sejak 15 Agustus 2026, Floresa ikut membentuk Tim Respons Cepat Gempa Flores. Inisiatif ini tumbuh dari kesadaran bahwa komunitas yang selama ini menjadi sumber pengetahuan, kepercayaan, dan kekuatan media sedang menghadapi keadaan darurat yang membutuhkan tindakan nyata. Melalui partisipasi publik, donasi yang dihimpun mencapai hampir Rp1,4 miliar.
Pengalaman itu menegaskan bahwa relasi media dan komunitas tidak berhenti pada produksi berita: ketika warga menopang keberadaan media, media pun harus bersedia mencari cara untuk hadir dan menopang warga pada saat paling genting.
Bentuk-bentuk keterlibatan ini perlu terus diperkuat agar komunitas tidak hanya menjadi sumber berita atau sasaran distribusi, tetapi ikut merasa memiliki ruang medianya. Fragmentasi antara pers, warga, dan gerakan sipil hanya akan memudahkan kekuasaan menaklukkan mereka satu per satu.
Relasi semacam itu tidak selalu menghasilkan dampak yang dapat diukur dengan cepat, tetapi jejaknya nyata. Isu geotermal, pariwisata, tambang, penguasaan ruang, perkebunan, bendungan, kekerasan seksual, dan kehidupan kelompok minoritas menjangkau perhatian publik yang lebih luas. Warga memperoleh saluran untuk menyampaikan aspirasi dan jejaring untuk memperkuat perjuangan. Penyintas dan kelompok yang dipinggirkan melihat bahwa pengalaman mereka tidak harus hilang dari catatan publik.
Dari proses panjang itulah kepercayaan tumbuh: publik menemukan media yang hadir bukan sebagai bagian dari gerbong kekuasaan, melainkan sebagai ruang bersama untuk memeriksa kekuasaan.
Hibah, beasiswa liputan, penghargaan, dan perhatian akademik tentu penting. Namun, ukuran utama keberhasilan tetaplah apakah jurnalisme membantu warga memahami apa yang sedang dipertaruhkan, menagih pertanggungjawaban, dan memperbesar posisi tawar mereka. Pada saat yang sama, pengalaman Floresa membuktikan bahwa manfaat publik sebesar itu tidak mungkin terus dihasilkan bila media dibiarkan berjuang sendirian.
Menjaga Jurnalisme, Menjaga Ruang Publik
Di sinilah pelajaran dari Bandung kembali menemukan maknanya: keberanian editorial saja tidak cukup. Media alternatif dapat memiliki komitmen yang kuat, reporter yang tekun, dan kedekatan dengan komunitas, tetapi semuanya akan rapuh jika kerja jurnalistik terus bergantung pada pengorbanan orang-orang di dalamnya.
Reporter membutuhkan ongkos untuk turun ke lapangan; editor membutuhkan waktu untuk memeriksa fakta dan dokumen; situs membutuhkan biaya pemeliharaan dan perlindungan; narasumber yang rentan membutuhkan prosedur peliputan yang aman; dan redaksi membutuhkan penghasilan yang layak agar tidak habis oleh kelelahan.
Tanpa dukungan publik, media yang paling dekat dengan warga justru menjadi yang paling mudah hilang.
Mendukung media alternatif bukanlah kemurahan hati kepada jurnalis dan bukan pula sekadar membantu sebuah organisasi bertahan. Dukungan itu adalah cara memastikan ada ruang redaksi yang cukup merdeka untuk menolak tekanan pejabat, tidak tunduk pada kepentingan pemilik modal, dan tetap meliput perkara yang berisiko, mahal, atau tidak populer.
Ketika media semacam ini melemah, yang hilang bukan hanya berita. Warga kehilangan pengawas kekuasaan, korban kehilangan saluran yang aman, komunitas kehilangan arsip tentang perjuangannya, dan kebohongan memperoleh ruang yang lebih luas untuk tampil sebagai kebenaran.
Floresa ingin terus hadir untuk mengawasi kekuasaan, mendengar mereka yang disisihkan, dan merawat ruang publik di Flores dan Nusa Tenggara Timur. Namun, seperti media alternatif lain yang kami temui di Bandung, pilihan itu hanya mungkin dipertahankan bila komunitas pembaca ikut berdiri di belakangnya.
Dukungan dapat diberikan dengan membaca dan membagikan liputan, mengirim informasi, memberi kritik, berkolaborasi, membela kebebasan pers, serta menyumbang sesuai kemampuan.
Jika Anda percaya bahwa suara warga harus tetap memiliki tempat dan kekuasaan harus terus diawasi, dukung Floresa melalui halaman ini.
Menjaga Floresa tetap hidup berarti menjaga agar jurnalisme yang kritis, independen, dan berpihak pada kepentingan publik tidak berhenti di tengah jalan.
Ryan Dagur adalah Pemimpin Umum Floresa
Editor: Herry Kabut