Floresa.co – Hilangnya artikel dan foto dari website Peluk Sehat milik Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai adalah tanda bahaya bagi tata kelola informasi publik.
Sebuah kanal pemerintah yang mengklaim diri sebagai sumber informasi “akurat, terpercaya, mudah dipahami” ternyata memuat konten yang diakui dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI dan sebagian disebut sebagai “karangan”.
Lebih buruk lagi, konten itu tidak dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Ia muncul, dipamerkan sebagai kanal resmi, lalu lenyap sekejap setelah menjadi sorotan. Publik diberi informasi, tetapi ketika informasi itu dipersoalkan, jejaknya dihapus.
Inilah cara paling buruk memperlakukan warga: meminta mereka percaya, tetapi menolak bertanggung jawab ketika kepercayaan itu diuji.
Menurut penelusuran kami, artikel-artikel di peluksehat.com masih dapat diakses pada 9 Agustus. Namun, ketika diakses kembali pada 12 Agustus, artikel dan foto-fotonya sudah tidak terlihat.
Dalam wawancara pada 10 Agustus, Kepala Dinas Kesehatan, Safrianus Haryanto Djehaut atau Jefrin Haryanto, mengakui konten website itu dibuat dengan bantuan AI dan “sifatnya masih berupa karangan.”
Pengakuan itu seharusnya mengguncang akal sehat birokrasi. Dinas Kesehatan bukan instansi hiburan. Ia adalah institusi negara yang mengurus urusan hidup dan mati warga: gizi anak, stunting, imunisasi, tuberkulosis, HIV, layanan ibu dan anak, serta akses kesehatan masyarakat.
Informasi yang keluar dari kanal resmi dinas semestinya lahir dari data, keahlian, verifikasi, dan tanggung jawab pejabat publik—bukan dari mesin pengarang yang dibiarkan bekerja tanpa pagar.
AI bukan masalahnya. Teknologi dapat membantu kerja pemerintah jika dipakai secara transparan, diawasi manusia, dan tunduk pada standar data publik. Yang menjadi masalah adalah ketika AI dipakai untuk mengisi ruang kosong kerja birokrasi: menggantikan riset lapangan, menutupi miskinnya data, dan mengemas citra pelayanan seolah-olah inovatif.
Dalam kasus Peluk Sehat, masalahnya berlapis. Artikel kesehatan ditulis dengan nama “Admin” tanpa keterangan dokter, tenaga kesehatan, pakar gizi, atau pejabat teknis sebagai penulis.
Foto yang disebut menggambarkan kepala dinas ternyata merupakan gambar buatan AI dan tidak menyerupai sosok yang sebenarnya.
Dashboard kesehatan menampilkan angka stunting, imunisasi, dan TB, tetapi sebagian angkanya berbeda dengan data statistik resmi. Ini bukan sekadar tampilan web yang ceroboh. Ini adalah persoalan kepercayaan publik.
Dalam bidang kesehatan, angka yang keliru dapat menyesatkan prioritas kebijakan. Artikel yang generik dapat mengaburkan masalah nyata di kampung-kampung.
Foto buatan AI yang disajikan dalam konteks pejabat publik dapat merusak standar kejujuran visual. Penghapusan konten setelah disorot hanya mempertebal kecurigaan bahwa dinas lebih sibuk menyelamatkan muka daripada menjelaskan kesalahan.
Pemerintah daerah sering berbicara tentang inovasi digital. Tetapi inovasi tanpa integritas hanyalah kosmetik. Web tidak boleh menjadi panggung pencitraan digital; ia harus menjadi ruang pertanggungjawaban.
Apalagi jika dibangun dengan uang, kewenangan, atau legitimasi publik. Warga berhak tahu siapa yang membuat konten, siapa yang memverifikasi data, dari mana sumber angkanya, dan siapa yang bertanggung jawab ketika informasi itu salah atau menyesatkan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak cukup hanya membiarkan konten hilang dari layar. Penghapusan bukan klarifikasi. Diam bukan pertanggungjawaban. Dinas Kesehatan harus membuka penjelasan resmi: siapa pembuat website, siapa penyusun konten, apakah ada anggaran publik yang digunakan, siapa yang menyetujui publikasi, dan mengapa konten itu dihapus setelah disorot.
Inspektorat daerah dan DPRD Manggarai juga tidak boleh memperlakukan kasus ini sebagai perkara kecil. Harus ada audit atas pengelolaan kanal digital pemerintah, terutama yang menyangkut data kesehatan.
Jika ada kelalaian administratif, ia harus dicatat. Jika ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai, ia harus ditelusuri. Jika ada pejabat yang membiarkan informasi publik diproduksi secara serampangan, ia harus dimintai tanggung jawab.
Kasus Peluk Sehat juga menjadi peringatan bagi seluruh pemerintah daerah. AI boleh digunakan sebagai alat bantu, tetapi tidak boleh menjadi tameng kemalasan birokrasi.
Setiap konten kesehatan harus diverifikasi oleh tenaga kompeten. Setiap data harus menyebut sumber yang jelas. Setiap gambar sintetis harus diberi keterangan. Setiap kanal resmi harus memiliki editor, penanggung jawab, dan mekanisme koreksi publik.
Yang dipertaruhkan dalam kasus ini bukan hanya reputasi sebuah dinas. Yang dipertaruhkan adalah hak warga atas informasi yang benar.
Dalam masyarakat yang masih berjuang menghadapi stunting, tuberkulosis, layanan kesehatan terbatas, dan kesenjangan akses informasi, pemerintah tidak boleh bermain-main dengan kebenaran.
Peluk Sehat seharusnya menjadi nama yang hangat: simbol pelayanan yang merangkul warga. Ketika isinya berupa karangan AI, datanya amburadul, fotonya sintetis, dan kontennya lenyap setelah disorot, nama itu berubah menjadi ironi.
Pelukan negara tidak boleh palsu, apalagi dalam urusan kesehatan publik. Pelukan sehat versi kepala dinas mesti diimbangi dengan kerja yang sehat.