Floresa.co – Massa gabungan mahasiswa dan pemuda menyambut kunjungan Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat ke wilayah utara Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Rabu, 24 Juni 2020 dengan unjuk rasa, di mana mereka memintanya menaati komitmen untuk tidak memberi ruang bagi industri tambang.
Massa yang merupakan aktivis GMNI, PMKRI dan para pemuda dari berbagai organisasi lainnya berusaha memblokir jalan raya di perbatasan Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada gubernur.
Aksi saling dorong sempat terjadi dengan aparat yang siaga di lokasi sebelum kemudian kendaaraan rombongan gubernur bisa melintas.
Di tepi Sungai Wae Pesi, Reo, Gubernur Laiskodat berbicara di hadapan sejumlah pejabat dan tokoh di Kabupaten Manggarai, tentang usahanya membangun NTT.
Hadir dalam acara itu, Bupati Manggarai Deno Kamelus dan jajaran Pemkab Manggarai, DPRD Manggarai, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Pada saat yang sama, massa terus berupaya menyampaikan aspirasi, di mana mereka menagih janji Laiskodat pada masa kampanye Pilgub dan saat awal kepemimpinannya untuk tidak memberi ruang tambang beroperasi di NTT.
Mereka mempersoalkan upaya pemerintah memberi izin kepada dua perusahaan – PT Istindo Mitra Manggarai dan PT Semen Singa Merah NTT – masing-masing akan menambang batu gamping dan mendirikan pabrik semen di Kampung Lengko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur.
Ketua GMNI Ruteng, Rikardus Joman mengatakan, “semua rakyat NTT tahu betul janji-janji politik gubernur.
“Kami mau menagih janji-janji itu,” katanya.
Mahasiswa dan pemuda membentangkan spanduk dan poster-poster, diantaranya bertuliskan, “Menolak Lupa, Moratorium Tambang,” “NTT bukan Nusa Tempat Tambang” dan “Jangan Gunduli Alamku”.
“Gubernur selalu membangga-banggakan NTT dengan potensi pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sehingga ia menyatakan NTT tidak cocok untuk tambang,” ujar Ketua PMKRI Ruteng Hendrikus Mandela.
“Tetapi apa yang terjadi saat ini? Gubernur malah memberikan ruang bagi kehadiran tambang di wilayah ini. Apa yang mendasari perubahan sikap gubernur ini?” lanjut Mandela.
Aktivitas pertambangan di NTT, kalim mereka, sudah terbukti merusak ekologi, tatanan sosial budaya, dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, kata mereka, gubernur sudah seharunya memberi prioritas pembangunan pada sektor pertanian, peternakan, dan kelautan sebagai sektor strategis lingkungan untuk Luwuk dan Lengko Lolok.
Mereka juga mendesak agar bekas-bekas lubang tambang mangan di dekat pantai utara direklamasi agar bisa memulihkan kembali kondisi ekologi.
Sementara itu, dalama paparannya di Reo, Laiskodat tidak menyinggung khusus soal polemik tambang ini.
Namun, ia kembali menyatakan komitmennya membangun NTT dengan sektor-sektor andalan, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata.
Ia misalnya menyampaikan mimpinya untuk membangun destinasi wisata di Wae Pesi.
“Saya melihat ada sisi menarik dari tempat yang kita kunjungi ini, salah satunya yah destinasi pariwisata. Nah, tempat ini cocok dijadikan itu,” katanya.
Ia meminta Bupati Deno Kamelus untuk menyiapkan anggaran membangun destinasi wisata tersebut.
“Cukup sepuluh miliar, Pak Bupati. Jangan banyak-banyak. Sepuluh miliar itu kita sudah bisa bangun yang baik agar orang NTT tidak jadi penonton,” katanya.
Laiskodat masih akan melanjutkan kunjungannya ke wilayah Manggarai Timur, bagian dari rangkaian kunjungannya ke sejumlah kabupaten di daratan Flores selama pekan ini.
YOHANES/FLORESA
