Floresa.co – Warga di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa menolak privatisasi Pantai Pede yang terletak di Labuan Bajo, ibukota kabupaten itu, Senin (27/10/2014).
Mereka yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Selamatkan Pantai Pede dan Pulau-pulau (GEMAS P2) menilai, kebijakan Pemerintah Propinsi NTT yang menyerahkan lokasi eksotis itu kepada PT Sarana Investama Manggabar milik Ketua DPR RI Setya Novanto merupakan kebijakan aneh.
Warga meminta Bupati Mabar, Gusti Dulla menolak kebijakan itu.
“Kami menolak privatisasi Pantai Pede dan akan terus memperjuangkannya untuk tetap menjadi ruang publik bagi masyarakat. Kami minta Pemda Mabar tidak memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) dan dokumen lainnya yang terkait dengan rencana ini. DPRD harus sesegera mengeluarkan rekomendasi politik terhadap aspirasi maasyarakat Mabar”, kata salah satu peserta aksi.
Wakil Ketua DPRD Mabar Abdul Ganir juga turut menyatakan keprihatinan terhadap sikap Pemerintah NTT.
“Di mana-mana di republik ini pemerintah justru membebaskan tanah untuk membuka ruang publik. Anehnya di Manggarai Barat ruang publik diberikan kepada investor. Perlu diketahui bahwa persoalan ini sudah lama kami dengar tetapi baru hari ini masyarakat membawa tuntutannya ke kantor ini. Kami akan melakukan rapat bersama teman-teman untuk minta kesedian Pemerintah agar sama-sama memikirkan persolan ini,” kata Ganir saat menerima para demosntran, di mana ia ditemani beberapa anggota dewan lainnya, seperti Belasius Pandur, Marsel Jeramun, Farans Sukmaniara, Ansel Jebarus dan Marten Warus.
Sementara itu, Bupati Dulla tidak berada di tempat untuk menanggapi aksi ini.
