Floresa.co – Sampah plastik dan potongan kayu serta dedaunan tampak menumpuk dan berserakan di sekitar Jembatan Wae Welu, Kampung Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo.
Pantauan Floresa pada 23 September, sebagian sampah tersebut sudah dibakar oleh para nelayan, sisanya tampak mengapung tersapu ombak.
Mukidin, 46 tahun, warga Kampung Baru berkata, ketika banjir, sampah-sampah dari kali Wae Welu terbawa ke laut, “lalu menumpuk lagi di pinggir pantai.”
“Sayang laut ini, di bawahnya penuh sampah plastik. Kalau sampah kayu, mungkin bisa terurai, tapi ini sampah plastik,” katanya.
Ia menyebut masalah tersebut bisa mencoreng nama besar Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium.
Seorang warga lainnya dari Kampung Air yang tidak mau namanya disebut berkata “sampah-sampah di pinggir pantai masih menumpuk, kalau air laut surut sampah-sampah itu kelihatan.”
Jembatan Wae Welu di Kampung Baru terletak bersebelahan dengan Kampung Air, sekitar 500 meter sebelah selatan Waterfront Marina, pelabuhan dan ruang publik yang menjadi titik penting pariwisata Labuan Bajo.
Selain pintu lalu lintas wisatawan ke Taman Nasional Komodo, pelabuhan tersebut juga berlaku komersial untuk kapal-kapal penyeberangan ke berbagai wilayah.
Mukidin berkata, belum ada tanda-tanda pengurusan sampah tersebut secara serius oleh pemerintah.
Petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, kata dia, hanya membersihkan sampah di tempat-tempat tertentu yang sering dilewati wisatawan.
“Mereka hanya sapu dan pungut di Kampung Air, di Kampung Baru dibiarkan menumpuk,” katanya.
Ia menambahkan, hanya anak-anak sekolah yang memungut sampah di pesisir kampung itu, sementara “petugas jarang datang.”
Dua Kali Adipura untuk Pemda
Mukidin heran, di tengah situasi tersebut, Pemerintah Daerah Manggarai Barat menerima dua kali penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berturut-turut pada 2022 dan 2023.
Kepada Floresa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Vinsensius Gande berkata pihaknya kini sedang berupaya mendapat lagi penghargaan itu pada tahun ini.
Penghargaan Adipura 2025 akan diumumkan pada Februari 2026, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup. Proses penilaian berlangsung dari Juli hingga Desember tahun ini.
Soal dua Adipura sebelumnya, Vinsensius menyebutnya karena Pemda mampu menunjukan kinerja pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang baik.
“Kriteria penilaiannya telah kita penuhi semua. Tahun ini kita optimis mendapatkan penghargaan Adipura,” katanya menyebut tim dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah melakukan penilaian di wilayah itu pada 19-23 Agustus.
“Yang dinilai kemarin itu hanya di dalam kota. Kemarin itu tim penilai sudah melihat di beberapa tempat, seperti di Kampung Ujung,” katanya.
Menurut situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup, Adipura adalah program insentif bagi pemerintah daerah dalam mendorong kepemimpinan daerah menuju tata kelola lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
“Adipura menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan,” dengan “kriteria penilaian meliputi pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara.”
Vinsensius mengklaim, “dari postur anggaran, kita penuhi, regulasi kita ada, kebersihan sudah membaik. Seratus persen masalah sampah di kota sudah kita tangani.”
Soal sampah di laut, ia mengakui pemerintah belum memiliki armada.
“Kita baru mengidentifikasi sampah plastik sisa bungkusan es. Terkait hal itu, apakah kita nanti menggunakan metode misalnya penjual es itu kita data semua, dia jual ke mana, artinya harus ada jaminan,” katanya.
Identifikasi itu, kata dia, juga hanya bisa dilakukan di Tempat Penjualan Ikan atau TPI; “Bagaimana dengan produsen-produsen yang lain?’’
Vinsensius menjelaskan, kriteria penerima penghargaan Adipura mencakup dua indikator utama yaitu kondisi fisik lingkungan perkotaan dan pengelolaan lingkungan perkotaan non fisik.
Kondisi fisik lingkungan perkotaan mencakup kebersihan, keteduhan dan ruang terbuka hijau.
Sementara pengelolaan lingkungan perkotaan non fisik mencakup manajemen sampah dan kebersihan, anggaran dan kebijakan daerah serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.
Ia berkata, Pemda telah menganggarkan dana sebesar Rp9 miliar untuk mengatasi masalah persampahan di Labuan Bajo.
Anggaran tersebut digunakan untuk upah tenaga harian lepas, biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk operasional kendaraan, BBM Incinerator TPA, insinerator TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dan maintenance.
“Anggaran untuk tahun 2025 ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di NTT,” katanya.
Ia menyebut, alokasi dana yang besar tersebut karena pemerintah memandang masalah sampah sama seperti masalah kemiskinan yang “harus ditangani dengan serius.’’
“Bupati juga telah mengeluarkan Perbup Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pembatasan Penggunaan Produk Plastik dan atau Kemasan Sekali Pakai di Kabupaten Manggarai Barat,” katanya.
“Kabupaten Manggarai Barat juga memiliki TPST terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta dengan kapasitas pembakaran 20 ton per hari,’’ tambahnya.
Pengelolaan sampah di wilayah itu, klaimnya, berbeda dari kabupaten lainnya karena Manggarai Barat memiliki “TPA Sanitary Landfill atau sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.”
Belum Layak Dapat Penghargaan
Aktivis LSM Insan Lantang Muda, Doni Parera menyoroti penghargaan Adipura yang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, sehingga menyebut penghargaan itu “hanya untuk pencitraan para kepala daerah.”
“Melihat kondisi bagaimana sampah banyak bertebaran, kita senyum sinis saja ketika tahu kita pernah dan terus berambisi untuk dapat Adipura,” katanya kepada Floresa.
Dengan isu sampah yang terus menjadi masalah, kata Doni, Manggarai Barat seharusnya tidak layak mendapatkan Adipura. Apalagi sampah di kawasan pesisir yang justru merusak citra pariwisata Labuan Bajo.
Menurut Doni, penyelesaian persoalan sampah memang tak bisa mengandalkan kinerja pemerintah.
“Sampah akan tetap berserakan mengotori lingkungan kita. Di jalan, sekolah, sungai, laut, sekitar rumah, dan hampir semua tempat, tidak akan bebas dari sampah,” katanya.
Ia menjelaskan, lembaga-lembaga seperti sekolah dan organisasi lingkungan perlu mengambil bagian dalam upaya penanganan sampah.
Sementara itu Stefan Rafael, pegiat lingkungan di Labuan Bajo berkata pemerintah perlu melakukan manajemen holistik dengan berbagai aksi dan program kerja yang berkesinambungan.
Menurutnya, pengelolaan sampah perlu menerapkan prinsip ekonomis dengan hasil yang maksimal yaitu bersih.
“Hasil bersih itu terukur dengan tidak ada lagi secara pandang mata dan bebas dari bau-bau persampahan. Terapkan sirkuler ekonomi terancang untuk pengelolaan sampah agar biayanya kecil dengan hasil maksimal,” katanya pada 22 September.
Soal Adipura, Stefan menyebut penghargaan tersebut baik untuk mempertahankan hasil yang sudah dicapai.
“Dan terus giat bahkan melampaui kriteria-kriteria yang dibuat untuk mendapatkan penghargaan itu,” katanya.
“Penghargaan yang diberikan adalah tantangan untuk bisa lebih bersih lagi,” tambahnya.
Mukidin berharap pemerintah melibatkan warga di sekitar Kampung Baru dalam penanganan sampah “agar setiap hari bisa dibersihkan” tanpa menunggu petugas dari dinas.
“Warga juga bisa awasi pekerjaannya, tapi kan pemerintah tugaskan orang dari luar kampung, jarang dia datang bersihkan,” katanya.
Editor: Anno Susabun
