Labuan Bajo, Floresa.co – Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT mengeluhkan anggaran pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang cuma Rp 1 miliar. Anggaran tersebut dinilai minim.
Ketua Panwaslu Fidelis Santi saat ditemui di depan kantor bupati Selasa (19/05/15) di Labuan Bajo mengatakan anggaran tersebut hanya 20 persen dari anggaran yang diajukan oleh Panwaslu Mabar ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Panwaslu yang lama, kata dia mengajukan anggaran sebesar Rp 5 miliar, namun hanya disetujui Rp 1 miliar.
Menurutnya, anggaran yang Rp 1 miliar itu tidak rasional karena tidak sebandingnya dengan luasan cakupan pengawasan yang dilakukan lembaganya.
Ia mengatakan, Panwaslu harus membentuk Panitia Pengawas di 10 kecamatan dan Panwas Pantau Lapangan (PPL) di setiap desa. Para pengawas ini bekerja selama delapan bulan. Dan itu semua kata dia butuh anggaran.
Saat ini, anggaran Rp 1 miliar yang telah disetujui itu belum dicairkan. Akibatnya, banyak tahapan pilkada yang sudah mulai dilakukan oleh KPUD luput dari pantauan Panwaslu. Demikian juga dengan aktifitas politik para bakal calong yang makin menggeliat saat ini.
Bahkan sekretariat saja kata dia belum punya, karena masa kontrak sekretariat lama sudah habis. “Untuk sementara kami mengunakan kami rumah peribadi untuk melakukan koordinasi sesama Panwaslu,”ujarnya.
Ia mengatakan Panwaslu sudah mengajukan tambahan anggaran ke pemerintah daerah dan DPRD, namun hingga kini belum ada respons.
“Kami kecewa dengan anggaran yang sangat terbatas tersebut, tidak cukup untuk operasional,”ujarnya. (Ril Ladur/PTD/Floresa)
