Oleh: Irvan Kurniawan
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita adalah cermin retak yang dipaksakan ke wajah negara modern. Di sana bukan hanya pohon-pohon tumbang yang terlihat, bukan hanya ekskavator yang merobek rawa-rawa purba.
Yang kita saksikan adalah bagaimana globalisasi ekonomi—dikendalikan oleh ilusi uang dan obsesi pembangunan—sedang menghancurkan sistem kehidupan yang telah merawat manusia dan alam selama ribuan tahun.
Film ini membongkar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar konflik lahan: ia mengekspos kesadaran palsu yang mendikte cara negara mendefinisikan kemajuan.
Tahanan di Gua Plato Modern
Untuk memahami mengapa negara begitu gigih membabat 2,5 juta hektar hutan Papua demi tebu, sawit, dan padi, kita perlu kembali pada alegori Plato tentang manusia gua.
Dalam fiksi filosofis itu, para tahanan dirantai menghadap dinding, mengira bayang-bayang yang dipantulkan api adalah realitas sejati.
Hari ini, dinding gua itu bernama infrastruktur kapitalisme global. Api di belakangnya adalah hasrat akumulasi modal. Bayang-bayang yang disembah negara adalah angka Produk Domestik Bruto (PDB), nilai saham korporasi, serta proyeksi produksi bioetanol dan biodiesel.
Ketika korporasi seperti Johnlin Group atau Merauke Sugar Group menanamkan modal triliun rupiah untuk mendatangkan ribuan alat berat, negara melihatnya sebagai “penyelamatan ekonomi.” Ini adalah delusi kolektif.
Uang, pada hakikatnya, hanyalah fiksi yang kita sepakati bersama. Namun demi menjaga fiksi ini tetap hidup, negara rela meruntuhkan realitas ekologis yang nyata: hutan hujan tropis terluas yang tersisa di Asia Pasifik.
Jerat gua Plato ini tidak hanya mengurung elite kekuasaan di Jakarta. Ia juga menjerat kita—manusia kota yang merasa menjadi bagian dari gerakan lingkungan ketika mengisi tangki kendaraan dengan bahan bakar nabati.
Kita dikondisikan untuk tidak bertanya dari mana bioetanol itu berasal. Kesadaran kita dimanipulasi untuk memisahkan konsumsi di hilir dari penghancuran di hulu.
Kita menikmati kenyamanan mobilitas kota di atas kepunahan perlahan peradaban Papua. Dan, kita menyebutnya kemajuan.
Alam sebagai Perpanjangan Tubuh
Bagi orang asli Papua, hutan bukan komoditas ekstraktif yang dinilai berdasarkan kubikasi kayu atau tonase panen. Hutan adalah ruang sakral di mana batas antara yang manusiawi dan yang kosmik melebur.
Ketika perusahaan mematok harga tanah Rp300.000 per hektar, terjadi penghinaan yang luar biasa. Bagi suku Marin, Auyu, Yi, dan Muyu di Papua Selatan, alam adalah bagian dari tubuh mereka yang lain.
Pohon sagu bukan sekadar komoditas pangan—ia representasi orang tua, sahabat, dan nenek moyang yang menyusui mereka lintas generasi. Kali dan rawa bukan saluran air komersial. Mereka adalah urat nadi yang mengalirkan kehidupan.
Maka, ketika hutan adat digusur dan digantikan perkebunan monokultur, yang terjadi bukan “modernisasi pertanian.” Itu adalah amputasi peradaban.
Orang asli Papua dipaksa mempelajari cara menanam padi menggunakan traktor, membeli benih hibrida, dan meracuni tanah mereka sendiri dengan pupuk kimia yang disemprotkan drone korporasi. Program optimalisasi lahan yang digembar-gemborkan ini justru menciptakan ketergantungan baru dan memiskinkan petani lokal secara sistemik.
Ketika hutan hilang, mereka tidak hanya kehilangan makanan. Mereka kehilangan apotek tradisi, situs budaya, memori kolektif, dan martabat kemanusiaan mereka. Mereka menjadi penonton asing di tanah pusaka sendiri.
Paradoks Besar
Di sinilah kita berhadapan dengan dilema geopolitik terbesar abad ke-21. Dunia sedang dicekam ketakutan kelaparan global yang dipicu ketegangan geopolitik, rantai pasok yang rapuh, dan perubahan iklim ekstrem.
Dalam kepanikan itu, narasi food estate diproduksi sebagai satu-satunya solusi penyelamatan.
Logika negara kira-kira seperti ini: demi menyelamatkan ratusan juta perut manusia modern dari ancaman kelaparan, pengorbanan hutan dan jutaan manusia adat di pedalaman Papua adalah tumbal yang bisa diterima.
Mari kita bedah paradoks ini.
Pertama: proyek food estate ini tidak sedang menyelesaikan masalah kelaparan—ia sedang memindahkannya. Negara membabat hutan sagu yang selama ribuan tahun menjadi sumber pangan lokal yang tangguh iklim, hanya untuk mencetak sawah padi yang rentan gagal panen dan butuh biaya produksi selangit.
Kedua: sebagian besar lahan yang dibuka di Merauke dan Bovendigul bukan untuk menanam pangan manusia, melainkan pangan tangki kendaraan—tebu untuk bioetanol, sawit untuk biodiesel.
Ketiga: menggunakan ancaman kelaparan global sebagai pembenaran untuk menghancurkan ruang hidup orang Papua adalah kemunafikan moral. Kita merampas masa depan mereka demi mempertahankan gaya hidup boros energi manusia modern di tempat lain.
Matematika yang Berbeda
Di tengah kepungan ekskavator dan moncong senjata, gerakan perlawanan masyarakat adat Papua memberikan pelajaran tentang arti menjadi manusia.
Suku Auyu menancapkan ribuan salib merah dan palang adat di kedalaman hutan mereka. Ini bukan sekadar simbol keagamaan—ini tanda batas yang menyatukan hukum adat dan hukum Tuhan untuk menghalau keserakahan kapitalisme negara dan korporasi.
Di pedalaman Bovendigul, Suku Muyu menggelar Pesta Babi yang dipersiapkan selama sepuluh tahun. Pesta ini adalah antitesis sempurna dari kapitalisme global. Babi-babi tidak dibeli dengan utang bank. Mereka dirawat dengan cara dilepasliarkan dalam ekosistem hutan yang dijaga ketat.
Pesta Babi adalah manifestasi dari matematika ekonomi timbal balik—sebuah arisan yang merekatkan aliansi sosial, menegaskan batas wilayah adat, dan memastikan bahwa hutan harus tetap tegak berdiri agar siklus kehidupan terus berputar.
Dalam logika itu, hutan bukan aset yang bisa dicairkan. Ia adalah prasyarat keberadaan.
Pilihan
Melalui Pesta Babi, kita dipaksa memilih: tetap nyaman duduk di dalam gua Plato sambil menikmati bayang-bayang kemajuan semu yang ditawarkan globalisasi kapitalistik, atau berani melangkah keluar dan melihat luka Papua.
Negara harus berhenti menipu diri sendiri dengan ilusi angka dan pertumbuhan. Militerisasi ruang hidup bukan pembangunan—itu pengusiran yang dilindungi seragam. Solusi kelaparan yang menghancurkan pangan lokal bukan solusi—itu pengalihan masalah dengan tumbal yang sudah ditentukan lebih dulu.
Masyarakat adat Papua tidak butuh diajarkan cara bertahan hidup. Mereka telah melakukannya selama ribuan tahun, dengan hutan yang mereka jaga, dengan pesta yang mereka rayakan, dengan matematika kehidupan yang jauh lebih tua dan lebih tahan lama dari semua proyeksi PDB yang pernah dicetak di Jakarta.
Irvan Kurniawan berbasis di Kupang, fokus membahas isu-isu kebijakan politik, geopolitik dan geostrategi
Editor: Ryan Dagur
—