Ruteng, Floresa.co – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manggarai yang baru, Sukoco berkomitmen memberantas kasus korupsi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur (Matim), dua wilayah yang berada di bawah kendalinya.
“Saya pasti laksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi secara profesional,” katanya kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Rabu siang, 25 Oktober 2017.
Ia mengatakan, dengan kondisi wilayah hukum yang luas, tentu masalah juga cukup banyak.
Karena itu, menurut Sukoco, sinergitas antarlembaga terkait mutlak perlu demi mengoptimalkan proses penegakan hukum.
“Saya tegaskan tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum, apalagi jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, pasti diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
Sukoco efektif bertugas di Kejaksaan Negeri Manggarai sejak 12 Oktober 2017, menggantikan Agus Riyanto yang pindah ke Kejaksaan Tinggi Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai asisten pembinaan.
Sebelumnya, Sukoco menjabat sebagai Koordinator Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Samarinda, Kalimantan Timur.
Ia menjelaskan, dalam upaya penanganan korupsi, Kejari Manggarai lebih memprioritaskan pencegahan daripada penindakan, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo.
Ia menambahkan, “penjabat negara tidak perlu takut menggunakan anggaran untuk pelayanan dan pembangunan infrastruktur publik, karena semuanya diatur dalam undang-undang.”
Ia mengaku sedang mempelajari sejumlah kasus yang selama ini masih diproses oleh Kejari Manggarai.
“Saya juga masih mempelajari situasi dan kondisi di wilayah Manggarai,” katanya.
Sukoco juga mengharapkan kerja sama dengan para jurnalis untuk memberi informasi jika menemukan indikasi korupsi.
“Pada prinsipnya kita bermitra. Jika ada informasi dugaan korupsi, bisa dikomunikasikan kepada kami,” tutur pejabat asal Klaten, Jawa Tengah itu.
Hal yang sama juga ditekankan Agus Zaeni, Kepala Seksi Intelijen.
“Mari kita membangun Manggarai dengan cara kita masing-masing. Saya yakin teman-teman wartawan menginginkan Manggarai dan Matim yang bebas dari segala macam tindak pidana korupsi,” katanya.
Ia mengatakan, mereka juga selalu berkomunikasi baik dengan pemerintah agar tidak salah langkah dalam menggunakan anggaran negara.
Ronald Tarsan/ARL/Floresa
