Oleh: Otto Gusti Madung
Ketika aparat datang ke berbagai lokasi pemutaran film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita untuk memberi tekanan, kita tidak sedang berhadapan dengan respons keamanan biasa. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih tua: kekuasaan yang takut pada kesadaran.
Dokumenter karya sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu merekam perlawanan masyarakat adat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di Papua Selatan terhadap proyek pangan dan energi skala industri—food estate, bioetanol, pembukaan hutan besar-besaran, dan masuknya modal raksasa yang ditopang aparat.
Judulnya diambil dari ironi yang getir: di atas tanah tempat babi diternakkan dan dirayakan sebagai simbol kehidupan, kini berdiri mesin-mesin kapital yang menggilas adat dan ekologi.
Pola intimidasi terhadap pemutaran film ini terjadi di banyak kota—Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Kupang, hingga sudut-sudut Flores, seolah-olah dokumenter ini adalah ancaman keamanan negara.
Dalam perspektif pemikiran Paulo Freire, pelarangan atau pembatasan pemutaran film ini dapat dibaca bukan sekadar sebagai persoalan sensor budaya, melainkan sebagai bagian dari pertarungan mengenai kesadaran publik dan kontrol atas pengetahuan.
Freire adalah filsuf dan pendidik Brasil yang lahir pada 1921. Ia tumbuh di tengah kemiskinan dan menyaksikan langsung bagaimana kaum miskin tidak hanya kekurangan materi, tetapi juga dirampas kemampuannya untuk memahami dan mempertanyakan dunia yang menindas mereka. Pengalaman itu melahirkan karya yang paling berpengaruh, Pedagogy of the Oppressed (1968)—sebuah buku yang dilarang di banyak negara Amerika Latin justru karena dianggap terlalu berbahaya oleh rezim-rezim militer yang berkuasa saat itu.
Bagi Freire, pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan dari guru ke murid. Pendidikan adalah tindakan politik. Ia bisa menjadi alat penindasan—ketika masyarakat diajarkan untuk menerima realitas apa adanya—atau alat pembebasan, ketika masyarakat diajak mempertanyakan realitas itu dan memahami struktur kekuasaan yang membentuknya. Proses kedua inilah yang ia sebut conscientização: lahirnya kesadaran kritis.
Freire menegaskan bahwa kekuasaan yang represif tidak terutama takut pada informasi itu sendiri, tetapi pada lahirnya kesadaran kritis itu di tengah masyarakat. Pendidikan, media, dan ruang diskusi menjadi berbahaya bagi rezim kekuasaan justru ketika memungkinkan masyarakat memahami struktur penindasan yang bekerja di balik realitas sosial sehari-hari.
Pesta Babi memiliki karakter pedagogis yang sangat dekat dengan gagasan Freire tentang pendidikan sebagai proses pembebasan. Film itu tidak hanya menyajikan data investigatif, tetapi mengajak penonton “membaca dunia” dari perspektif mereka yang paling terdampak: masyarakat adat yang tanahnya dirampas, hutannya ditebang, dan suaranya diabaikan dalam diskursus pembangunan nasional.
Melalui pengalaman konkret orang-orang Marind, Yei, Awyu, dan Muyu, penonton diajak memahami hubungan antara pembangunan, militerisasi, kapitalisme ekstraktif, dan kehancuran ekologis. Inilah yang membuat penguasa gelisah.
Dalam kerangka Freire, penindasan sering kali dipertahankan bukan melalui kekerasan fisik semata, tetapi melalui produksi ketidaksadaran sosial—dengan mengontrol narasi, bahasa, dan informasi publik. Ketika masyarakat mulai mampu membaca dunia secara kritis—memahami bahwa proyek pembangunan tertentu mungkin mengandung relasi eksploitasi, kolonialisme internal, atau ketidakadilan ekologis—maka legitimasi kekuasaan mulai dipertanyakan.
Analogi historisnya terang. Rezim militer Brasil pernah memandang program alfabetisasi Freire sebagai ancaman politik, bukan karena orang belajar membaca huruf, tetapi karena mereka mulai membaca struktur penindasan yang memiskinkan mereka.
Pesta Babi bekerja dengan logika yang sama. Yang dianggap subversif bukan semata filmnya—melainkan kemungkinan bahwa publik mulai mempertanyakan narasi resmi pembangunan dan mulai melihat Papua dari sudut pandang korban.
Freire menyebut pendidikan yang membebaskan selalu bersifat dialogis dan problem-posing: mengajak masyarakat mempertanyakan realitas, bukan sekadar menerimanya secara pasif.
Dalam konteks itu, Pesta Babi bekerja sebagai praksis pedagogis yang mengganggu apa yang oleh Freire disebut culture of silence—situasi di mana masyarakat dibentuk untuk menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal dan tidak dapat diubah.
Dalam masyarakat yang sehat, film dokumenter, diskusi publik, dan kritik sosial adalah bagian dari deliberasi kolektif mengenai arah pembangunan dan keadilan. Jika pemerintah tidak sepakat dengan isi sebuah film, jawabannya sederhana: bangun narasi tandingan, atau buat film baru. Bukan intimidasi, bukan telepon gelap.
Intimidasi seperti itu harus dilawan—bukan karena kita tidak takut, tetapi karena ketakutan justru memperkuat rezim otoritarian. Sebaliknya, perlawanan membuat rezim yang sewenang-wenang menjadi rapuh.
Kontroversi seputar Pesta Babi dengan demikian bukan sekadar soal sebuah film. Ia adalah cermin dari pertarungan yang lebih tua dan lebih dalam: tentang siapa yang berhak mendefinisikan realitas Papua, dan siapa yang harus diam. Tentang apakah ruang publik demokratis benar-benar milik warga, atau hanya milik mereka yang berkuasa.
Film dokumenter, dalam pengertian Freire, adalah bentuk pedagogi pembebasan—upaya membantu masyarakat bukan hanya membaca fakta, tetapi juga membaca struktur kekuasaan yang membentuk fakta tersebut.
Kebebasan berekspresi, yang dijamin Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan telah diratifikasi Indonesia, bukan hadiah dari negara. Ia adalah fondasi demokrasi itu sendiri. Tanpa itu, tidak ada demokrasi. Yang ada hanya kekuasaan yang belajar memakai topeng.
Otto Gusti Madung adalah Guru Besar dan Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
Editor: Ryan Dagur