Floresa.co – Ruang itu nyaris penuh. Para penonton duduk rapat, tanpa banyak bicara. Di layar, sekelompok anak muda Papua berlari sambil meneriakkan penolakan terhadap proyek pangan dan energi skala besar di Merauke, Papua Selatan. Mereka kemudian diamankan aparat saat menggelar aksi di halaman Gereja Katedral Merauke.
Di tengah adegan itu, perempuan muda yang duduk tak jauh dari saya tiba-tiba menoleh.
“Saya ada di barisan itu,” katanya spontan, sambil menunjuk ke layar.
Kalimatnya pendek, nyaris tenggelam oleh suara film. Tapi cukup untuk mengubah suasana.
Perempuan itu adalah Maria Omety, asal Boven Digoel. Malam itu, 29 April, di Bogor, Jawa Barat, Pesta Babi tidak lagi terasa sekadar film dokumenter. Ia menjadi cermin—dan Maria adalah satu wajah yang terpantul di dalamnya.
Film terus berjalan. Suara teriakan massa bercampur dengan aba-aba aparat. Sementara di kursinya, Maria duduk tenang.
Sesekali ia menghela napas panjang, seolah sedang melihat kembali bagian hidupnya sendiri—bukan sebagai penonton, melainkan sebagai bagian dari cerita yang sedang diputar malam itu.
Film yang Merekam Luka
Pesta Babi adalah karya jurnalis veteran Dandhy Laksono bersama antropolog Cypri Paju Dale, hasil kolaborasi Ekspedisi Indonesia Baru WatchDoc, Jubi Media, Greenpeace Indonesia, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya.
Film berdurasi sekitar 90 menit ini merekam apa yang mereka sebut sebagai bentuk kolonialisme baru di Tanah Papua—ketika proyek pangan dan perkebunan skala besar, dengan pengawalan aparat militer, masuk ke wilayah adat dan mengubah ruang hidup masyarakat.
Kamera bergerak dari kampung-kampung di Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi—tiga wilayah yang kini berada di jalur ekspansi proyek berlabel strategis nasional.
Hutan dibuka, jalan tanah dipenuhi alat berat dan pertemuan adat yang berubah menjadi ruang perlawanan. Di dalamnya, masyarakat adat berbicara tentang tanah leluhur yang perlahan kehilangan batas.
Judul Pesta Babi diambil dari salah satu ritual penting dalam kehidupan masyarakat Papua. Namun di tangan pembuatnya, istilah itu tidak hanya menjadi simbol budaya—ia juga menjadi simbol perlawanan.
Kabar dari Kampung
Maria Omety lahir dan besar di Kampung Patriot, Kabupaten Boven Digoel—wilayah pedalaman yang kini masuk dalam peta ekspansi proyek.
Dalam beberapa tahun terakhir, Boven Digoel tidak lagi hanya muncul dalam cerita tentang hutan dan sungai, tetapi juga dalam dokumen-dokumen investasi yang menargetkan pembukaan lahan berskala masif.
Pemerintah pusat menargetkan pengembangan kawasan hingga sekitar dua juta hektare di wilayah Merauke, Mappi, dan Boven Digoel.
Di kampung Maria sendiri, warga mulai menerima informasi tentang rencana masuknya perusahaan sawit bernama PT Plasma Indonesia Lestari—datang dengan janji kebun masyarakat dan kesejahteraan ekonomi.
Di wilayah lain Boven Digoel, perusahaan seperti PT Merauke Rayon Jaya sudah lebih dulu membuka kawasan hutan adat milik masyarakat Wambon.
Maria mendengarnya bukan dari media atau organisasi. Ia mendengarnya dari tantenya.
“Waktu saya pulang dari kegiatan di Sorong, tante telepon. Dia bilang, ‘Maria, naik ke kampung. Di sini ada perusahaan datang,’” katanya.
Bagi Maria, cerita seperti itu bukan hal baru. Sebelum pulang, ia sudah mengikuti diskusi, pemutaran film dokumenter, dan advokasi bersama mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil di Merauke. Dari situ, ia mulai melihat pola yang berulang.
“Perusahaan datang dengan janji kesejahteraan, lalu hutan hilang lebih dulu,” katanya.
Begitu tiba di kampung, Maria langsung masuk dalam rapat keluarga besar marganya. Di hadapan kerabat dan tetua adat, ia menceritakan apa yang selama ini ia lihat di Merauke—tentang hutan yang dibuka alat berat, kampung-kampung yang mulai dikepung perusahaan, dan masyarakat yang kehilangan ruang hidup.
“Dari marga kami langsung putuskan: tidak terima,” katanya.
Ia tumbuh menyaksikan perusahaan-perusahaan besar seperti Korindo Group beroperasi di tanah Papua. Janji pembangunan datang, tapi cerita di tingkat kampung berbeda.
“Dari kecil kami lihat perusahaan sudah ada. Tapi orang yang punya tanah tetap tidak sejahtera. Jadi kalau sekarang ada perusahaan datang lagi, kami tanya: hutan habis, lalu kami makan dari mana?” ujarnya.
Garis Depan
Bagi Maria, bersuara bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Keterlibatannya secara terbuka baru benar-benar dimulai pada 2024—ketika ia mulai turun langsung mendampingi warga yang menolak masuknya perusahaan ke wilayah adat mereka.
Sebelum itu, ia bergerak lewat organisasi mahasiswa daerah di Merauke: menggelar diskusi, memutar film dokumenter tentang perampasan tanah, mengumpulkan tanda tangan petisi, menyusun pernyataan sikap.
Salah satu momen yang paling membekas terjadi ketika ia ikut mendampingi warga di wilayah Merauke dan melihat langsung alat berat membuka hutan, dengan aparat militer berjaga di sekitar lokasi proyek.
“Waktu lihat itu, saya sama teman-teman perempuan di mobil langsung diam. Rasanya sedih sekali. Kayak mau menangis,” katanya.
Sepanjang jalan menuju kampung, hutan di kanan-kiri sudah mulai terbuka. Ekskavator bekerja, truk keluar masuk, sementara aparat berseragam menguasai area proyek.
“Yang saya lihat, yang kerja banyak tentara. Di atas mobil, di alat berat, di basecamp. Jadi masyarakat mau bicara juga takut,” kata Maria.
Pengalaman itu semakin menegaskan satu hal: perjuangan warga adat di Papua bukan hanya soal perusahaan, tetapi soal ruang hidup yang perlahan diambil oleh kekuatan yang jauh lebih besar.
Beberapa bulan kemudian, Maria berdiri di garis depan.
Pada Minggu pagi, 2 Februari 2025, ia bersama sejumlah anak muda Papua menggelar aksi damai di halaman Katedral Santo Fransiskus Xaverius Merauke, tak lama setelah misa selesai. Mereka mengenakan pakaian gelap, membawa poster penolakan terhadap proyek pangan dan energi skala besar yang terus membuka hutan adat di Papua Selatan.
Jemaat yang baru keluar dari gereja sempat berhenti. Sebagian membaca poster. Sebagian lain hanya menatap diam.
Maria berdiri di salah satu barisan depan. Gereja dipilih karena bagi banyak orang Papua, tempat itu bukan hanya ruang ibadah—ia adalah ruang untuk menyuarakan keadilan ketika kampung-kampung mulai kehilangan tanah.
Aksi itu tak berlangsung lama. Kurang dari satu jam, aparat kepolisian datang dan meminta peserta membubarkan diri. Sejumlah peserta, termasuk Maria, diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
“Kami cuma berdiri, tidak bikin rusuh, tidak teriak. Tapi tetap dianggap masalah,” katanya.
Ketika Cerita Dianggap Berbahaya
Sejak mulai diputar di berbagai kota pada April tahun ini, Pesta Babi tidak hanya mengundang diskusi—ia juga mengundang gelombang pelarangan.
Di sejumlah kampus dan ruang komunitas, agenda pemutaran dibatalkan bahkan dibubarkan. Penyelenggara mengaku didatangi aparat keamanan sebelum acara dimulai.
Alasan yang paling sering muncul: “kondusivitas,” “keamanan,” dan kekhawatiran bahwa isi film dianggap sensitif karena mengkritik proyek strategis nasional.
Beberapa hari setelah pemutaran di Bogor, saya menghubungi Maria lewat telepon. Ia sudah kembali ke Merauke. Suaranya terdengar tenang. Ia sudah mendengar kabar tentang sejumlah pemutaran yang dibatasi.
Maria terdiam beberapa detik sebelum menjawab.
“Kalau film tentang hidup kami saja dianggap mengganggu, berarti selama ini memang orang tidak benar-benar mau dengar Papua,” katanya.
Yang menyakitkan baginya bukan semata karena sebuah film dibatasi. Tapi karena cerita yang berusaha disampaikan film itu adalah pengalaman yang ia jalani sendiri.
“Perusahaan sudah lama datang di Papua. Tapi kalau lihat masyarakat adat hari ini, apakah mereka sungguh lebih sejahtera?” katanya.
Di akhir percakapan, Maria berkata, menjaga tanah bukan sekadar menolak proyek atau perusahaan. Ini tentang memastikan generasi setelahnya masih punya kampung untuk pulang.
“Kalau tanah hilang, mungkin orang bilang itu pembangunan. Tapi bagi kami, itu bisa berarti kehilangan rumah.”
Editor: Ryan Dagur
