Dengan temuan maladministrasi SK itu, hal yang patut dipertanyakan adalah keserampangan upaya korporasi berulang kali “menertibkan” masyarakat adat yang dilabeli sebagai pembangkang
Setelah erupsi November 2024 yang menewaskan sembilan orang dan memaksa lebih dari 13.000 jiwa mengungsi, perempuan-perempuan yang menggantungkan hidup dari kebun dan pasar berupaya mencari jalan untuk bertahan, sementara hunian tetap yang dijanjikan pemerintah belum juga terwujud.
Dokumen yang dijadikan dasar penguasaan ratusan hektare tanah tidak bisa ditunjukkan secara utuh oleh pihak yang mengklaimnya sah. Sementara sawah sudah dipatok, jalan tani sudah digusur.
