Dengan temuan maladministrasi SK itu, hal yang patut dipertanyakan adalah keserampangan upaya korporasi berulang kali “menertibkan” masyarakat adat yang dilabeli sebagai pembangkang
Peranan masyarakat sipil mutlak dibutuhkan untuk memproduksi wacana alternatif. Rakyat bukan objek pasif, melainkan subjek yang berhak menentukan arah kebijakan yang menyangkut hidup mereka.