Jakarta, Floresa.co - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membacakan 140 putusan sela Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) tahun 2015. Sebanyak 7 permohonanan tersisah dinyatakan diterima.
Tujuh permohonan...
Floresa.co – Pemerintah Daerah Nusa Tengggara Timur (NTT) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) akan melakukan penelitian secara komprehensi terhadap sistem perekrutan TKI di...
Floresa.co - Kasus pemblokiran Bandara Turelelo Soa, Kabupaten Ngada hampir mencapai klimaks. Para pelaku, yakni 23 Anggota Satpol PP telah menjalani beberapa kali persidangan di...
Floresa.co - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi telah menerbitkan surat edaran dengan nomor 3 tahun 2015 tentang 'Penanganan Ijazah Palsu Aparatur...
Floresa.co – Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF) menyurati para bupati sedaratan Flores, Alor, Lembata untuk mengalokasikan dana sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh...
Ketika sengketa agraria antara masyarakat adat dan PT Krisrama, korporasi milik Keuskupan Maumere, berujung pada pemenjaraan warga, hukuman tidak berhenti di balik jeruji. Ia menjalar ke dapur, kebun, bangku kuliah, urusan adat, dan relasi anak dengan orang tua.
Gempa dapat menunda pemeriksaan, tetapi Kejaksaan tidak boleh menjadikannya dalih untuk membiarkan penyidikan tanpa arah, tenggat, dan pertanggungjawaban.
Rumah mereka dirobohkan, kakek mereka dipenjara, dan sekolah terhenti. Bagi anak-anak Nangahale, konflik agraria hadir dalam puing rumah, larangan memetik kelapa, serta perjalanan rutin ke rutan. Nama anak-anak dalam laporan ini disamarkan untuk melindungi mereka.
