Ini 5 Poin Penting Surat Edaran Menpan-RB Terkait Kasus Ijazah Palsu

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan surat edaran dengan nomor 3 tentang ‘Penanganan Ijazah Palsu //Polri di Lingkungan Instansi Pemerintah'.

Surat edaran ini ditandatangani oleh Menteri Yuddy Chrisnandi dengan tembusan ke Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (29/5/).

Berikut ini adalah isi surat edaran tersebut:

‎Sehubungan dengan terungkapnya sindikat penerbitan ijazah palsu dan koordinasi antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Riset, Teknologi dan Tinggi, agar saudara melakukan penanganan ijazah palsu di instansi masing-masing melalui langkah-langkah sebagai Berikut:

  1. Menugaskan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dan pejabat yang menangani fungsi kepegawaian/SDM untuk melakukan penelitian terhadap keaslian ijazah anggota aparatur sipil negara (ASN)/TNI/Polri;
  2. Apabila diperoleh adanya indikasi pemalsuan ijazah oleh oknum anggota ASN/TNI/Polri agar dilakukan investigasi lebih lanjut;
  3. Bagi anggota ASN/TNI/Polri yang terbukti menggunakan ijazah palsu agar diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Menugaskan pejabat yang menangani fungsi kepegawaian/SDM agar lebih teliti dalam memeriksa berkas persyaratan termasuk keaslian ijazah dalam berbagai kegiatan pembinaan kepegawaian/SDM seperti rekruitmen, kenaikan pangkat, pengangkutan dalam jabatan, dan sebagainya;
  5. Menyampaikan perkembangan pelaksanaan penanganan ijazah palsu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Agustus 2015. (Yustin Patris/TIN/Floresa)

Terima kasih telah membaca artikel kami. Jika tertarik untuk mendukung kerja-kerja jurnalisme kami, kamu bisa memberi kami kontribusi, dengan klik di sini. Gabung juga di grup WhatsApp pembaca kami dengan klik di sini.

TERKINI

BANYAK DIBACA

BACA JUGA