Oleh: Unique Desyrre A. Resiloy
Kita mungkin sudah cukup akrab dengan peta bencana. Warna menandai tingkat ancaman, jumlah penduduk terpapar dihitung, dan wilayah rawan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan. Semua itu membantu kita memahami risiko. Namun, sejauh mana gambaran di atas peta benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya?
Sepanjang Januari–April 2026, BPBD NTT mencatat 136 kejadian bencana, antara lain 64 kejadian cuaca ekstrem, 40 tanah longsor, dan 22 banjir. Pada 15 Agustus, gempa M7,7 mengguncang Flores. Di tengah proses pemulihan, sejumlah warga masih menghadapi kekeringan dan ketidakpastian hunian setelah erupsi Lewotobi Laki-laki.
Ancaman datang silih berganti, bahkan ketika pemulihan dari bencana sebelumnya belum tuntas. Pemerintah harus membagi perhatian, anggaran, dan sumber daya untuk kebutuhan yang beragam. Dalam situasi ini, pertanyaannya bukan sekadar wilayah mana yang rawan, melainkan kebutuhan siapa yang harus ditangani lebih dahulu.
Bencana yang Sama, Kebutuhan yang Berbeda
Pada 9 Oktober, lebih dari 140 keluarga di Desa Sisir, Manggarai Timur, dilaporkan mengalami krisis air bersih. Sebagian warga harus menempuh hingga tiga kilometer menuju sumber air. Di Desa Paralando, Manggarai, lebih dari seratus penyintas gempa masih tinggal di tenda mandiri yang belum layak.
Di SDN Kaburea, Nagekeo, kegiatan belajar berlangsung di bawah tenda, dengan siswa duduk beralaskan terpal. Di Flores Timur, banjir merendam hunian sementara penyintas Lewotobi pada Januari. Pada 12 Oktober, ratusan penyintas kembali meminta kepastian hunian tetap kepada DPRD Flores Timur.
Berbagai kejadian itu menunjukkan bahwa dampak bencana tidak cukup dipahami dari jumlah rumah rusak atau luas wilayah terdampak. Kekeringan berkaitan dengan akses air; pemulihan gempa menuntut keberlanjutan layanan dasar; sementara relokasi penyintas erupsi harus mempertimbangkan ancaman di lokasi tujuan. Bahkan dalam satu kabupaten, kebutuhannya dapat berbeda.
Dua desa yang sama-sama rawan belum tentu memiliki fasilitas, akses evakuasi, dan kemampuan menghadapi bencana yang setara. Ketika kondisi itu diringkas menjadi satu angka kabupaten, perbedaan penting dapat luput. Karena itu, peta risiko perlu dibaca bersama kondisi tiap desa, bukan sekadar dijadikan dasar perbandingan antarkabupaten.
Yang Tak Terlihat dalam Angka Kabupaten
Kesenjangan antara pengetahuan dan kesiapan masyarakat terlihat dalam studi di Desa Dulipali yang terbit pada 2025. Sebanyak 68,7 persen responden masuk kategori sangat siap dalam aspek pengetahuan, tetapi 49,3 persen belum siap dalam mobilisasi sosial. Studi lokal ini tidak mewakili seluruh NTT, tetapi mengingatkan bahwa memahami ancaman belum tentu berarti memiliki dukungan yang memadai untuk menghadapinya.
NTT telah memiliki Kajian Risiko Bencana 2021–2026, yang direvisi pada 2023. Berdasarkan data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) kabupaten/kota tahun 2025 yang disebutkan dalam siaran pers Pemprov NTT pada 6 Oktober, sebelas wilayah berkategori rendah dan sebelas lainnya sedang. Tidak ada yang mencapai kategori tinggi.
Angka tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas di seluruh kabupaten/kota. Namun, IKD menilai kapasitas penanggulangan bencana pada tingkat daerah, bukan kondisi setiap desa. Kabupaten berkategori sedang belum tentu memiliki kesiapsiagaan yang merata; sebaliknya, kabupaten berkategori rendah tidak berarti semua desanya menghadapi kebutuhan yang sama.
Pada September, BPBD dan BAPPERIDA NTT mulai memverifikasi data kerusakan akibat gempa Flores dari tujuh kabupaten. Langkah ini ditempuh karena masih ada perbedaan data antara pemerintah kabupaten, perangkat daerah, dan instansi terkait. Upaya tersebut patut diapresiasi: ketepatan data merupakan dasar penting untuk menentukan kebutuhan pemulihan, program, dan pembiayaannya.
Persoalan lain adalah keberlanjutan program. Dalam siaran pers Pemprov NTT yang sama, perwakilan SIAP SIAGA menyoroti cakupan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) pada SMA, SMK, dan SLB kewenangan provinsi yang belum merata serta masih bergantung pada hibah. Temuan itu belum membuktikan program salah sasaran, tetapi memunculkan pertanyaan: sekolah mana yang belum terjangkau dan bagaimana kegiatan dapat berlanjut setelah pendanaannya berakhir?
Menentukan Prioritas, Menjelaskan Keputusan
Ketersediaan kajian risiko merupakan langkah penting. Tantangan berikutnya ialah memastikan hasilnya benar-benar memengaruhi program dan pembiayaan, bukan berhenti sebagai dokumen perencanaan. Pada tahap inilah perbedaan kebutuhan antardesa harus mendapat perhatian.
BPBD, Bappeda, dan pemerintah kabupaten/kota dapat membaca secara terpadu data Potensi Desa dari BPS, riwayat kejadian BNPB, kajian risiko, serta persebaran program DESTANA dan SPAB. Tujuannya bukan membuat satu peringkat baru yang dianggap mampu menjawab semua persoalan, melainkan mengidentifikasi wilayah yang belum memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya. Temuan itu kemudian perlu diverifikasi bersama pemerintah desa dan warga.
Dalam siklus perencanaan berikutnya, penilaian itu perlu dihubungkan dengan usulan kegiatan dan alokasi anggaran. Pemerintah provinsi sendiri menyebut rekomendasi pendalaman IKD tahun ini dapat menjadi masukan bagi rencana kerja 2028, yang pembahasannya dimulai pada 2027. Kebutuhan mendesak, terutama bagi penyintas, tentu tetap membutuhkan penanganan melalui mekanisme yang tersedia tanpa menunggu siklus tersebut.
Dokumen anggaran telah tersedia melalui kanal pemerintah. Tahap keterbukaan berikutnya ialah menjelaskan alasan suatu desa didahulukan, kebutuhan yang hendak ditangani, serta kaitan antara prioritas, program, dan anggaran yang dipilih. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai dasar keputusan, bukan sekadar mengetahui bahwa suatu kegiatan telah direncanakan.
Penilaian warga penting karena kondisi lapangan dapat berubah lebih cepat daripada pembaruan dokumen. Jalur evakuasi yang tercatat tersedia, misalnya, belum tentu dapat digunakan saat bencana terjadi. Informasi semacam ini perlu menjadi bahan koreksi dan evaluasi agar keputusan berikutnya tidak bertumpu pada gambaran yang sudah tidak sesuai.
Perlindungan yang adil tidak mengharuskan setiap desa menerima program yang sama. Desa yang kekurangan air memerlukan dukungan berbeda dari permukiman rawan longsor, kawasan pesisir, atau lokasi relokasi erupsi. Ketepatan membaca kebutuhan harus menjadi dasar pembagian sumber daya yang terbatas.
NTT tidak kekurangan data tentang bahaya bencana. Tantangannya adalah menggunakan data itu untuk menentukan prioritas, menjangkau wilayah yang paling membutuhkan, dan memastikan keputusan terlaksana hingga tingkat desa. Satu angka dapat mewakili kondisi sebuah kabupaten, tetapi tidak selalu menggambarkan seluruh warga di dalamnya. Jika perbedaan itu diabaikan, keputusan yang tampak tepat pada tingkat daerah belum tentu menjawab kebutuhan warga.
Pada akhirnya, pemetaan risiko bencana baru bermakna ketika ancaman tidak hanya tergambar dengan jelas, tetapi juga diterjemahkan menjadi perlindungan nyata bagi desa-desa yang menghadapi risiko.
Unique Desyrre A. Resiloy adalah mahasiswa Magister Statistika dan Sains Data, IPB University
Editor: Ryan Dagur